sindonews.com JAKARTA - Wacana presiden tiga periode sebenarnya ini bukanlah isu baru. Pada bulan Maret dan Juni tahun ini isu sedang ada ada gerakan menjadikan presiden tiga periode mencuat.

Belakangan isu ini kembali kembali menguat dengan tudingan bahwa upaya memperpanjang periode jabatan presiden bisa dilakukan dengan membonceng rencana amendemen UUD 1945 . Tentang ini, Juru Bicara (Jubir) Presiden Fadjroel Rachman menyebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap teguh konstitusi yang berlaku saat ini.

“Saya bersaksi bahwa Presiden Joko Widodo setia dan teguh menjalankan konstitusi UUD 1945, khususnya Pasal 7 amandemen ke-1 yang berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan,” katanya melalui akun Instagramnya @Fadjroelrachman, Senin (13/9/2021).

Jokowi sebenarnya sendiri telah menyampaikan sikap pada Maret 2021 lalu. Kala itu dia menyatakan tegas menolak wacana tersebut. Dia menyatakan sama sekali tak ada keinginan menjadi presiden tiga periode. “Saya tegaskan saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode,” katanya Senin (15/3/2021).

Dia menegaskan bahwa hal ini sudah sering dia sampaikan. Dia juga meminta agar tidak membuat kegaduhan-kegaduhan baru. “Apalagi yang harus saya sampaikan? Bolak balik ya sikap saya ngga berubah. Janganlah membuat kegaduhan baru,” ungkapnya.

Menurutnya saat ini pemerintah tengah fokus pada penanganan pandemi sehingga tidak ada niat mengubah aturan konstitusi terkait masa jabatan presiden. “Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi. Dan Konstitusi mengamanahkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama,” pungkasnya.
(muh)

Eva Safitri - detikNews Jakarta - Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman dikabarkan akan menjadi duta besar. Sampai saat ini belum diketahui siapa yang akan menggantikan posisi Fadjroel ataupun nasib eksistensi posisi jubir ke depannya. Apakah Fahri Hamzah mau?

Nama wakil ketua umum Partai Gelora itu sempat masuk ke isu reshuffle kabinet setelah didorong elite Partai Demokrat. Fahri Hamzah juga kerap mengkritik komunikasi Istana yang disebutnya bak pemadam kebakaran. Meski demikian, Fahri mengaku tak tertarik menjadi jubir Presiden Jokowi.

"Aku lagi nggak siap jadi pejabat. Nanti aja 2024. Sekarang jadi rakyat biasa dulu. Menyelami apa yang terjadi di bawah," kata Fahri kepada wartawan, Minggu (27/6/2021).

"Banyak orang jago. Kalau aku mau pensiun aja dulu," ujarnya.

Sebelumnya, dari daftar 33 calon duta besar Republik Indonesia (RI), tercantum nama Fadjroel Rachman. Jabatan yang kini masih dijabat oleh Fadjroel adalah juru bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi). Masih ada tanda tanya soal posisi jubir presiden jika Fadjroel menjabat duta besar RI.

Ke-33 nama calon dubes RI yang beredar sudah dibenarkan oleh pimpinan Komisi I DPR RI. Ke-33 nama tersebut kabarnya bakal jalani uji kelayakan di Komisi I pada Juli 2021.

"Insyaallah Komisi I akan melakukan fit and proper test minggu kedua bulan Juli," kata Ketua Komisi I, Meutya Hafid, kepada wartawan, Jumat (25/6/2021).

Dari nama-nama tersebut, ada sejumlah nama lain seperti Ketua Kadin Rosan Roeslani yang bakal jadi calon Dubes RI untuk Amerika Serikat (AS) dan nama Zuhairi Misrawi calon Dubes RI untuk Tunisia. Sementara nama Fadjroel Rachman tertulis bakal menjadi calon Dubes RI untuk Kazakhstan.

Pergeseran Fadjroel menyisakan tanda tanya, bagaimana dengan posisi jubir presiden yang bakal ditinggalkan? Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebut kemungkinan tidak ada lagi jabatan jubir Presiden Jokowi setelah Fadjroel Rachman menjabat dubes RI.

"Mungkin tidak (ada jubir presiden lagi), karena nanti pasti apa Bapak Presiden menunjuk lagi staf khusus bidang komunikasi atau tidak, tapi saya kira insyaallah berjalan seperti biasa saja," kata Ngabalin saat dihubungi, Sabtu (26/6).

(eva/gbr)

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews Jakarta - Juru bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman, menegaskan pemerintah tidak alergi terhadap kritik. Fadjroel mencontohkan Amien Rais yang beberapa waktu lalu bertemu Jokowi di Istana.

Pernyataan Fadjroel itu terlontar dalam sebuah diskusi di akun Instagram-nya seperti dilihat detikcom, Rabu (21/4/2021). Awalnya, pemerhati lingkungan, Riyanni Djangkaru, berbicara mengenai isu lingkungan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Riyanni kemudian menceritakan mengenai banyaknya warga Jakarta yang datang ke Bali akhir-akhir ini. Isu tentang IKN pun selalu menjadi bahan obrolan Riyanni dan teman-temannya.

"Saya lihat betapa teman-teman dari Jakarta akhir-akhir ini datang ke Bali. Kebanyakan dari mereka mungkin salah satunya pengin bekerja di kawasan menyenangkan tapi akhirnya dekat dengan alam dan obrolan-obrolan soal ibu kota negara sempat menjadi obrolan kita sehari-hari.

Riyanni mengatakan pembangunan biasanya selalu terkait dengan eksploitasi dan eksplorasi. Dia ingin pembangunan IKN ini bisa tetap menjaga konservasi di wilayah Kalimantan.

"Kalau kita bicara pembangunan berarti eksploitasi, eksplorasi dan juga hal-hal dengan yang mesti dipertimbangkan untuk ada negosiasi mau dijadikan apa dan saya rasa ini PR besar buat kita bersama.

Satu sisi pemerintah yang memiliki konsep menciptakan ibu kota negara yang dekat dengan lingkungan nanti masyarakat yang mungkin menjadi transmigran ke Bali, seperti saya, urban mungkin kalau ke Bali. Jadi bagaimana kita saling mengawal saya rasa sih, Pak," tutur Riyanni.

Riyanni berharap ke depannya orang bisa lebih mudah dalam menyampaikan aspirasi tentang IKN. Menurut dia, setiap penolakan dari masyarakat dapat dijadikan sebagai 'rambu-rambu' bagi pemerintah.

"Saya yakin ke depannya katakanlah kalau orang bilang ah kamu menolak ide tersebut. Tapi saya rasa 'penolakan-penolakan' tersebut harus didasarkan pada alasan yang kuat dan dijadikan sebagai bagian dari pagar bagaimana nanti pemerintah menjalankan kegiatan ibu kota negara ini.

Dan kalau tadi sempat bilang dari segi ekonomi ada banyak sekali potensi yang bisa dijalankan dan ini adalah sesuatu yang menarik dari banyak sisi terus terang saya punya harapan besar bagaimana lingkungan di Kalimantan bisa berjalan selaras baik untuk masyarakat di sana," beber Riyanni.

Penjelasan dari Riyanni kemudian ditanggapi Fadjroel. Fadjroel mengusulkan ide orang-orang yang mengamati isu lingkungan diajak datang ke IKN.

"Baik juga ya kalau kita ajak-ajak ini orang-orang lingkungan datang ke IKN dulu. Menarik ya," kata Fadjroel.

Riyanni menegaskan setiap protes yang disampaikan kepada pemerintah selalu memiliki dasar. Barulah kemudian Fadjroel menegaskan pemerintah terbuka terhadap kritik dan mencontohkan Amien Rais yang diundang ke Istana.

"Iya, Pak, biarpun kita suka protes tapi protesnya ada alasan Pak," kata Riyanni.

"Iya betul, nggak apa-apa Pak Jokowi yang paling keras saja Pak Amien Rais, ya beliau suruh datang ke Istana. Jadi nggak ada masalah," jawab Fadjroel.

(knv/gbr)

Andi Nugroho Cyberthreat.id – Juru Bicara Presiden RI Joko Widodo, Fadjroel Rachman, mengimbau supaya pengguna internet bisa bermedia sosial secara waras di tengah fenomena para pendengung (buzzer). Ia mengingatkan kembali kasus Saracen yang pernah terjadi beberapa tahun lalu.

Tampil bersama Mardani Ali Sera (Ketua DPP PKS) dan Zulfikar Akbar (Editor Cyberthreat.id) di program Kata Netizen bertajuk bertajuk "Lagi-lagi Buzzer" di Kompas TV, Kamis (18 Februari 2021), Fadjroel mengangkat soal Saracen lagi karena menilai hal itu sebagai momok di dunia buzzer yang pernah sangat menghebohkan.

Saracen adalah sekelompok orang menerima bayaran dan sengaja menyebarkan isu berbau SARA. Salah satu pentolannya bernama Jasriadi yang pada 2018 divonis 10 bulan penjara.

Kasus Saracen tersebut, menurut Fadjroel, yang membuat citra buzzer akhirnya divonis negatif. "Orang-orang di balik Saracen sudah ditangkap jauh-jauh hari, karena fitnah dan kejahatan lain dilakukan mereka," katanya.

"Sekarang, tinggal mencari, apakah ada partai politik tertentu di balik Saracen? Saya tidak tahu, apakah PKS menggunakam buzzer atau tidak?"

Mardani Ali Sera langsung merespons pernyataan tersebut."Kami tidak menggunakan buzzer. Akun-akun kami jelas, orang-orangnya jelas, identitasnya jelas," Mardani menegaskan. Di sisi lain, Fadjroel juga mengklaim tidak benar adanya anggapan bahwa pemerintah menggunakan buzzer.

"Sebab pemerintah punya lembaga resmi. Ada humas," kata Fadjroel. "Kalaupun ada [buzzer], itu di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dibuka untuk publik, dan hanya untuk kebutuhan kampanye pariwisata," Fadjroel menegaskan.

Fadjroel juga sepakat dengan rencana penertiban buzzer, termasuk aturan hukum yang mengaturnya. "Di luar itu, jika ada yang dirasa mengganggu, saya, misalnya, tinggal saya blok [akun medsosnya]," kata Fadjroel yan mengaku sering mendapat serangan di medsos.

"Biasanya dari akun-akun tidak jelas, username mereka pun biasanya diikuti dengan angka. Jangankan akun saya, akun presiden pun sering diserang oleh akun-akun tidak jelas," Fadjroel membeberkan.

Artinya, menurut dia, dibutuhkan kewarasan dalam bermedia sosial. "Saya setuju dengan Pak Zulfikar tadi, bahwa sekarang kita membutuhkan kewarasan dalam bermedia sosial," tutu dia.

Sebelumnya Zulfikar Akbar mengimbau supaya publik juga tidak kalah "smart" dibandingkan smartphone yang kini sudah dimiliki oleh 98 persen dari penduduk Indonesia.[]

Andi Nugroho Cyberthreat.id – Para pendengung di media sosial atau sering disebut buzzer tidak melulu tentang politik. Editor Cyberthreat.id, Zulfikar Akbar, menegaskan hal itu di acara Kata Netizen bertajuk "Lagi-lagi Buzzer" di Kompas TV, Kamis (18/ Februari 2021) pukul 22.30 WIB.

Menurut Zulfikar, ada ketidakjelasan dalam memahami tren buzzer saat ini. Jika ada orang yang mendukung pemerintah, sering dianggap sebagai buzzer, sedangkan yang menentang dianggap bukan sebagai buzzer.

"Juga, ketika bicara soal tertibkan buzzer. Semestinya tidak hanya satu pihak saja yang ditertibkan, sementara yang lain (tidak perlu ditertibkan)," katanya saat menyoroti pernyataan Mardani Ali Sera, Ketua DPP PKS, yang juga tampil di acara tersebut.

Menurut Zulfikar, keriuhan soal buzzer tidak akan selesai jika masing-masing pihak hanya saling tuding. Situasi akan menjadi ruwet jika stereotipe yang terbangun bahwa “buzzer selalu negatif.”

"Buzzer itu sendiri asalnya netral saja. Dia tidak serta-merta negatif. Banyak juga kegiatan buzzer yang bisa digunakan untuk hal-hal positif, semisal untuk keperluan UMKM," katanya.

Ia berharap persoalan buzzer ingin diubah menjadi positif, figur-figur yang punya pengaruh seperti influencer bisa menampilkan contoh. Dengan begitu, masyarakat bisa mengubah tren di media sosial menjadi lebih positif.

Apalagi, kata dia, sekarang pengguna internet sudah mencapai angka 202 juta pengguna. Pengguna media sosial tidak kurang dari 170 juta pengguna.

"Internet sudah seperti jalan raya, terlalu ramai. Bisa ada kekacauan, keriuhan, namun semua kembali kepada kita," katanya.

"Artinya, bagaimana kita membangun mindset di tengah keniscayaan itu. Sekarang, pengguna smartphone mencapai 98,2 persen dari populasi penduduk Indonesia. Jadi, sekarang bagaimana kita pengguna smartphone tidak kalah 'smart' dibandingkan smartphone di tangan."

Fadjroel Rachman, juru bicara presiden, juga mengiyakan ajakan Zulfikar. "Saya sependapat dengan Pak Zulfikar. Bahwa sekarang, intinya, bagaimana kita membangun kewarasan dalam bermedia sosial," Fadjroel menegaskan.[]