Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia melalui kolaborasi antara Kemendikbudristek dan Kementerian ESDM meluncurkan Program Gerakan Insiatif Tenaga Surya (Gerilya) yang bertujuan menyiapkan mahasiswa sebagai aktivis energi bersih melalui pembekalan dan pemberian pengalaman.

Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan Gerilya adalah salah satu kegiatan studi independen Kampus Merdeka yang melahirkan aktivis energi bersih dengan kecerdasan berinovasi.

"Selama satu semester, peserta Gerilya akan belajar secara mandiri dan bersama mentor untuk dapat mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya atap sebagai inovasi solusi energi bersih," ujarnya dalam acara daring peluncuran Program Gerilya yang dipantau di Jakarta, Jumat.

Program tersebut diperuntukkan bagi mahasiswa eksakta yang ingin mendapatkan 10 hingga 20 SKS dalam satu semester dengan mengikuti tiga bulan kursus dan tiga bulan proyek berbasis tim.

Mereka nantinya akan didampingi lebih dari 15 orang pengajar profesional dan lebih dari 20 orang mentor pendamping dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan mempercepat pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya atap di Indonesia, serta mendukung pencapaian target bauran energi baru terbarukan 23 persen pada 2025.

Nadiem menambahkan bahwa perkembangan teknologi yang makin cepat tak hanya mengubah pola hidup manusia, tetapi juga kondisi alam.

Selama kurang lebih dua abad manusia telah bergantung pada bahan bakar fosil sebagai sumber energi. Ketergantungan terhadap energi kotor tersebut menjadi salah salah satu penyebab perubahan iklim.

Menurutnya, hal yang bisa dilakukan saat ini adalah memperlambat laju perubahan iklim untuk melindungi bumi dan mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan, salah satu caranya dengan menciptakan inovasi di bidang energi bersih.

"Melalui program program Kampus Merdeka, kami berkomitmen meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mahasiswa untuk menemukan pemecahan dari tantangan-tantangan ini," kata Nadiem.

Kementerian ESDM memproyeksikan Indonesia memiliki potensi sekitar 32.000 megawatt energi yang bersumber dari PLTS atap, namun kapasitas terpasang listrik surya atap saat ini hanya sebesar 31 megawatt.

Pemerintah sedang menyempurnakan regulasi PLTS atap agar bisa menarik minat masyarakat dan industri untuk menggunakan listrik bersih tersebut.

Menteri ESDM Arifin Tasrif optimistis pemanfaatan PLTS atap bisa dipercepat melalui peran aktif semua pihak, termasuk mahasiswa dan generasi muda melalui gerakan insiatif tenaga surya.

"Program Gerilya akan melahirkan aktivis energi bersih dari generasi muda yang turut mempercepat pemanfaatan solar rooftop dan mendukung pencapaian bauran energi baru terbarukan sebesar 23 persen di tahun 2025," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Program Gerilya akan diselenggarakan pada laman Spada Indonesia milik Kemendikbudristek dengan 10 topik pembelajaran lengkap dengan kuis dan tugas.

Apabila mahasiswa sudah masuk ke laman tersebut, kemudian mengklik course yang akan memunculkan menu studi independen Program Gerilya.

Selama tiga bulan pertama, mahasiswa akan mendapatkan pembekalan secara virtual maupun fisik terkait ilmu teknik, komersial, maupun pemasaran.

Setelah tiga bulan pembekalan, mereka akan mendapatkan pelatihan langsung dari para pelaku usaha PLTS atap untuk ikut membantu pengembangan listrik matahari dengan membantu survei pasar, strategi bisnis, dan promosi.

Pemerintah berharap kompetensi mahasiswa di dalam energi terbarukan akan terasah dan terlatih melalui program tersebut, sehingga mempercepat akselerasi pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia.

 

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2021

 

Diterbitkan di Berita

Pjs. SVP Corporate Communications & Investor Relations Pertamina, Fajriyah Usman mengatakan, keseluruhan nilai proyek PLTS Kilang Cilacap ini sebesar USD 1,3 Juta yang mencakup fasilitas pendukung kilang Cilacap yang juga akan dibangun di area Rumah Sakit Pertamina Cilacap (RSPC), 

Gelanggang Olah Raga Kilang Cilacap serta kawasan perumahan di Katilayu dan di Gunung Simping. “Kapasitas Power yang sedang dibangun ini akan mengurangi sekitar 13,5% energi dari penggunaan daya listrik existing yakni bahan bakar fosil yang selama ini digunakan,” kata Fajriyah.

Fajriyah menjelaskan proyek ini telah menyerap tenaga kerja lokal sekitar 67% dari total kebutuhan dan secara kumulatif penyerapan TKDN pada proyek ini mencapai 46,1% belum termasuk untuk pengadaan battery atau storage system.

“Kita berharap kehadiran PLTS di Kilang Cilacap ini, akan menambah kesadaran dan kepedulian masyarakat sekitar area Kilang Cilacap terhadap energi bersih juga semakin meningkat,” tegas Fajriyah.

Fajriah menambahkan, prioritas saat ini adalah implementasi EBT seluas-luasnya di wilayah kerja Pertamina, termasuk Kilang Cilacap.

Namun ke depan, kata Fajriyah, apabila PLTS ini telah beroperasi dan ada respons positif dari masyarakat sekitar yang berminat untuk ikut serta menggunakan PLTS di rumah masing-masing, tidak tertutup kemungkinan PNRE akan dapat berkontribusi dengan skema B2B.

Sejumlah proyek PLTS telah diselesaikan oleh PNRE, antara lain PLTS Badak berkapasitas 4 MW dan PLTS di sejumlah SPBU Pertamina dengan total kapasitas 260 KW.

Sedangkan proyek PLTS yang sedang di bangun saat ini antara lain PLTS Kilang Dumai berkapasitas 2 MW dan PLTS di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei berkapasitas 2 MW.

Di samping itu, Pertamina juga memiliki portofolio EBT lain, yaitu Geothermal dengan total kapasitas terpasang 672 MW, PLTBg (Pembangkit Listrik Bio Gas) Sei Mangkei dengan kapasitas 2 MW, dan PLTBg Kwala Sawit dan Pagar Merbau di Sumatera Utara dengan kapasitas 2 x 1 MW.

Diterbitkan di Berita

energibaik.id - Di tengah kebutuhan energi terbarukan yang ramah lingkungan semakin meningkat, tim yang terdiri dari tiga mahasiswa ITB berinovasi ciptakan teknologi pembangkit listrik tenaga gelombang laut bernama Double Turbine Wave Energy.

Ketiga mahasiswa ITB tersebut adalah Larasita, Irfan Muhammad Yusuf, dan Rizky Duanita. 

Pada dasarnya, gelombang laut yang menyimpan energi kinetik dalam jumlah besar dapat dikonversi menjadi energi listrik.

Muka air laut yang selalu mengalami osilasi (gerakan naik turun) juga dapat dimanfaatkan untuk menggerakan generator. 

Prinsip kerja teknologi pembangkit listrik tenaga gelombang laut double turbine wave energy adalah saat diletakkan di permukaan laut, alat ini akan mendapat tekanan dari permukaan gelombang laut yang naik. Akibatnya udara di sekitar alat akan terdorong masuk kedalam.

Hal ini dapat terjadi karena double turbine wave energy memanfaatkan sistem oscillating water column yang menggunakan sistem kedap udara didalamnya.

Selanjutnya, udara yang masuk kedalam alat akan menggerakkan turbin. Turbin tersebut telah dihubungkan dengan generator yang dapat menghasilkan energi listrik.

Hal yang membedakan double turbine wave energy dengan pembangkit listrik tenaga gelombang laut yang pernah ada sebelumnya adalah terdapat di jumlah turbin yang digunakan.

Alat ini menggunakan dua buah turbin, sedangkan kebanyakan alat lainnya hanya menggunakan satu turbin. 

Penggunaan dua turbin inilah yang menjadi inovasi yang diciptakan tim mahasiswa ITB dengan double turbine wave energy.

Teknologi ini dapat meminimalisir kehilangan energi yang terjadi pada alat-alat yang telah ada sebelumnya. Hal tersebut membuat perolehan energi listrik menjadi lebih besar. 

Pembangkit listrik tenaga gelombang laut ini dapat menghasilkan energi hingga 9,3 juta Megawatt hour apabila digunakan di perairan yang memiliki gelombang laut cukup tinggi. 

Kelebihan lainnya dari pembangkit tenaga gelombang laut double wave energy juga terletak pada keramahan lingkungannya karena lebih sedikit menghasilkan polutan dibanding pembangkit listrik dari batubara. 

Diterbitkan di Berita

BANDUNG, itb.ac.id--Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Dr. Tungkot Sipayung mengatakan saat ini sedang gencar upaya untuk mengalihkan jenis energi utama dunia dari fossil based energy menjadi renewable green energy. Hal ini didasari oleh semakin maraknya fenomena pemanasan global yang disebabkan oleh kenaikan kadar gas rumah kaca.

Tercatat bahwa pada tahun 2018, kadar karbondioksida di bumi meningkat hingga mencapai angka 407 ppmv dan sektor energi fosil menjadi kontributor utama greenhouse gas (GHG) dengan persentase 68%. “Maka dari itu, penggunaan energi fosil diimbau untuk semakin dikurangi,” ujar Tungkot dalam acara webinar “Sawit sebagai Tambang Energi Berkelanjutan”.

Tungkot menilai kelapa sawit menjadi “lumbung” energi terbarukan. Terdapat berbagai faktor yang memperkuat kelapa sawit sebagai salah satu sumber energi terbarukan terbaik. Keunggulan pertama yang dimiliki adalah berlimpahnya kelapa sawit di Indonesia. “Indonesia menjadi raja biodiesel dengan produksi 7.9 miliar liter mengalahkan Amerika dan Jerman,” jelasnya.

Dr. Tungkot juga menyatakan bahwa produksi minyak sawit di Indonesia tergolong stabil. Selain itu, berbagai keunggulan sawit sebagai sumber energi terbarukan di antaranya adalah harga bahan baku yang kompetitif, hemat lahan dan deforestasi, sawit sebagai bahan dasar biodiesel hemat polusi tanah, dan sudah tersertifikasi sustainable. “Kebun sawit sangat efisien untuk dimanfaatkan untuk diolah menjadi sumber energi karena banyak menyerap oksigen,” ujar Tungkot.

Sementara itu, Dosen Teknik Kimia ITB, Dr. Ir. Tatang Hernas mengatakan bahwa energi merupakan “oksigen” dari perekonomian, dan seiring berjalannya waktu, sumber energi harus diperbaharui untuk menjaga lingkungan dan juga memperhatikan ketersediaannya. “Karena saking pentingnya energi, proses transisi fosil ke sawit harus diperhatikan dan dikembangkan lebih serius melalui pendidikan dan iptek,” ujarnya.

Dr. Tatang juga memaparkan berbagai jenis sumber daya nabati yang cocok untuk menjadi energi, mulai dari lignoselulosa, gula, pati, minyak-lemak, protein, alkaloid, dan steroid. Ia percaya, bahwa Indonesia dapat menjadi pemimpin BBN dunia dengan sawit sebagai modal, Indonesia bisa mengembangkan semua potensi sumber daya minyak-lemak nabati dengan maksimal.

Terkait Energi Baru Terbarukan (EBT), Direktur Bioenergi Ditjen EBTKE, Andriah Feby Misna, S.T., M.T., menjelaskan bahwa Indonesia menargetkan EBT memegang 25% porsi dari total sumber energi yang dipakai di Indonesia pada 2025. Berbagai strategi telah disiapkan untuk mempercepat perkembangan EBT. Mulai dari substitusi energi final, konservasi energi primer fosil, penambahan kapasitas EBT, dan pemanfaatan EBT nonlistrik.

Sementara itu, Duta Besar Luar Biasa Indonesia Untuk Belgia dan Uni Eropa, Dr. Andi Hadi, S.H. LLM memaparkan materi mengenai kebijakan dan isu perdagangan sawit dan biodiesel di Uni Eropa. Dr. Andi juga menceritakan mengapa Uni Eropa cenderung memandang negatif kelapa sawit.

“Uni Eropa menciptakan kebijakan bernama The EU Green Deal dengan ambisi mewujudkan Eropa sebagai kawasan climate neutral, yang berarti keseimbangan antara tingkat emisi yang diproduksi dan kemampuan serapan karbon,” ujarnya.

Salah satu alasan kuat yang melatarbelakangi kebijakan ini adalah, klaim Uni Eropa akan keberhasilan mereka menurunkan tingkat emisi hingga 23% berdampak pada terjaganya pertumbuhan ekonomi hingga 61%. “Sayangnya, karena kebijakan ini ada kecenderungan Uni Eropa menganggap kalau biodiesel dari sawit tidak lestari pada alam,” ujarnya.

Reporter: Yoel Enrico Meiliano (TPB FTI 2020)

Diterbitkan di Berita
Konten ini diproduksi oleh kumparan 
 
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyatakan, pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia lebih baik dari Jepang. 
Saat ini, kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) secara nasional mencapai 2.130 megawatt (MW), menduduki peringkat 2 dunia. Sementara posisi pertama ditempat Amerika Serikat 3.676 MW.
 
Jepang masih tertinggal dari Indonesia dalam hal ini, pemanfaatan energi panas bumi di Negeri Sakura baru 542 MW. "Kita ini tetap nomor dua, angka masih besar. Bicara panas bumi Indonesia, kita masih lebih bagus dari Jepang," kata Dadan dalam diskusi 'Optimalisasi Peran Panas Bumi dalam Wujudkan Ketahanan Energi Nasional', Minggu (11/3).
 
Pemanfaatan Energi Panas Bumi RI Nomor 2 di Dunia, Lebih Baik dari Jepang (1)
Dirjen EBTKE, Dadan Kusdiana Foto: Edy Sofyan/kumparan
 
Setelah AS dan Indonesia, peringkat ketiga sebagai negara dengan pengembangan energi panas bumi terbesar dunia diduduki Filipina dengan 1.918 MW, Turki 1.526 MW, Selandia Baru 1.005 MW, Meksiko 963 MW, Italia 944 MW, Kenya 646 MW, Islandia 755, dan Jepang 542 MW.
Meski begitu, jika dibandingkan sumber daya panas bumi yang ada di dalam negeri, pemanfaatannya terbilang masih rendah.
Berdasarkan data Geologi Kementerian ESDM tahun lalu, sumber daya panas bumi mencapai 23.000 MW, tapi yang termanfaatkan baru 2.130 MW di dalam 64 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP).
Untuk meningkatkan pemanfaatan energi panas bumi, Dadan mengatakan pemerintah akan fokus pada area yang sudah beroperasi agar pengembangan bisa lebih efisien. Dengan begitu, harga jual listrik dari pengembang ke PT PLN (Persero) bisa lebih murah.
 
Pemanfaatan Energi Panas Bumi RI Nomor 2 di Dunia, Lebih Baik dari Jepang (2)
Potensi energi panas bumi di Dieng Foto: ANTARA FOTO/Anis Efizudin
 
Upaya lain, pemerintah telah membuat program eksplorasi untuk mencari sumber panas bumi baru dan mendorong sinergi BUMN yang bergerak pada sektor panas bumi. 
"Sinergi BUMN dalam panas bumi PLN dengan PT Geo Dipa (Persero) atau dengan PGE (PT Pertamina Geothermal Energy) atau tiga-tiganya sekaligus (dengan PT PLN Gas & Geothermal)," tuturnya.
 
Ketiga perusahaan ini memang dikabarkan bakal digabung menjadi holding BUMN panas bumi. Saat ini, proses pembentukannya masih berjalan, namun Dadan mengungkapkan Kementerian ESDM tidak dilibatkan. Pembentukan holding baru ini berada di bawah wewenang Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan.
 
Meski begitu, dia berharap holding ini bisa memberikan banyak manfaat, terutama biaya eksplorasi hingga produksi panas bumi bisa kian efisien.
"Harapan kami kalau holding ini jadi, bisa dorong efisiensi. Dividen dan royalti semakin baik kontribusinya ke negara. Di dalam UU Panas Bumi, ada pengecualian untuk BUMN, ya mungkin statusnya diubah kalau bukan di bawah Pertamina lagi," terangnya.
 
 
Diterbitkan di Berita