INDOZONE.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ekonomi di Indonesia telah rebound atau membaik daripada tahun lalu dan membandingkannya dengan Singapura serta Malaysia yang belum memiliki nasib serupa.

Pandemi yang terjadi di hampir seluruh negara membuat seluruh ekonominya jatuh, termasuk dengan Indonesia. Pada kuartal II 2020, ekonomi RI minus 5,32 persen atau hanya di posisi Rp2.500 triliun. Nilai ini jadi yang terparah sejak pemerintahan Presiden Habibie. 

Namun dengan perlahan ekonomi Indonesia mulai bangkit. Pada kuartal II 2021, ekonomi RI naik sampai 7,07 persen atau naik ke posisi 2.773 secara tahunan. Tapi tak semua negara punya perbaikan seperti Indonesia.

"Apakah dengan adanya kontraksi ekonomi menjamin rebound? Ternyata tidak. Lihat Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. GDP (produk domestik bruto) mereka di kuartal II 2021 belum bisa melewati kondisi sebelum COVID-19," kata Sri Mulyani, dikutip pada Rabu (1/9).

Menurutnya, keberhasilan ini membalikkan keadaan lantaran APBN bekerja sangat teratur. Alokasi yang semula dirancang hanya Rp400 triliun, kini ditambah jadi Rp774 triliun. 

"Ekonomi semester I ini kita sudah melewati fase resesi. Dan kedepannya ditentukan oleh kemampuan kita kendalikan COVID-19. Varian baru bisa berpotensi disrupsi, karena itu seluruh kebijakan harus adaptif dan fleksibel tapi harus ada arahan yang jelas untuk melindungi masyarakat," pungkas Sri Mulyani.

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan II-2021 tumbuh sebesar 7,07 persen (yoy), tertinggi dalam 16 tahun terakhir.

Ini sekaligus mencatatkan rekor pertumbuhan triwulanan tertinggi sejak Krisis Subprime Mortgage, bahkan lebih tinggi dari negara peers. 

Pertumbuhan tersebut dicapai pada saat Kasus Aktif Covid-19 rata-rata selama Triwulan II-2021 yang tercatat mencapai sekitar 113.218 kasus.

Hal ini menunjukkan pemulihan ekonomi terus berlanjut dan tingginya angka kepercayaan masyarakat maupun investor terhadap Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang dilakukan pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi tersebut ditopang oleh kuatnya pertumbuhan baik dari sisi demand maupun supply," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Konferensi Pers Virtual tentang Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II-2021, Kamis (5/8/2021).

Dari sisi demand, komitmen Pemerintah dalam PC-PEN mendorong konsumsi Pemerintah tumbuh mencapai 8,06 persen (yoy).

Komitmen ini secara bersamaan telah berhasil meningkatkan konsumsi rumah tangga sebesar 5,93 persen (yoy) dan konsumsi LNPRT tumbuh juga sebesar 4,12 persen (yoy). 

Pembentukan Modal Tetap Bruto juga tumbuh tinggi sebesar 7,54 persen (yoy) seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian domestik yang mendorong kapasitas produksi dunia usaha.

Membaiknya perekonomian global juga membuat ekspor tumbuh sangat tinggi sebesar 31,78 persen (yoy) disusul dengan impor yang tumbuh 31,22 persen (yoy).

Selanjutnya dari sisi supply, seluruh sektor lapangan usaha mengalami perbaikan. Sektor Industri Pengolahan sebagai kontributor terbesar PDB tumbuh positif sebesar 6,58 persen (yoy).

Sektor utama lainnya juga tumbuh signifikan, antara lain Sektor Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 25,10 persen (yoy) dan Sektor Akomodasi dan Makanan Minuman yang tumbuh sebesar 21,58 persen (yoy).

"Beberapa sektor yang mendukung aktivitas di tengah pandemi Covid-19 juga melanjutkan penguatan pertumbuhan, seperti sektor informasi dan komunikasi serta jasa kesehatan. Kami juga melihat, sektor pertanian masih konsisten tumbuh selama pandemi dan berperan penting terhadap ketahanan pangan Indonesia," ungkap Menko Airlangga.

Secara spasial, seluruh wilayah di Indonesia telah mengalami perbaikan. Pulau Jawa sebagai kontributor perekonomian nasional mampu tumbuh tinggi diikuti oleh pulau Kalimantan dan Sumatera, serta Bali dan Nusa Tenggara.

Lebih lanjut, Pulau Sulawesi serta Maluku dan Papua juga tumbuh tinggi beriringan dengan kenaikan nilai ekspor yang terjadi, terutama karena tingginya permintaan produk-produk komoditas unggulan di luar negeri.

"Pemulihan ekonomi global yang terjadi sepanjang semester I-2021 juga mendorong perbaikan ekonomi domestik serta menopang ketahanan sektor eksternal Indonesia. Tren pemulihan ini diproyeksikan terus berlanjut hingga akhir 2021," jelas Menko Airlangga. (rizal)

JAKARTA.NIAGA.ASIA-Ekonomi Indonesia triwulan II-2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 3,31 persen (q-to-q).  Ekonomi Indonesia triwulan II-2021 terhadap triwulan II-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 7,07 persen (y-on-y).

Hal itu diungkap Kepala Badan Pusat Satatistik (BPS) Suhariyanto dalam keterangan resminya yang disampaikan secara virtua, hari ini, Kamis (5/8/2021).

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2021 mencapai Rp4.175,8 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2.772,8 triliun.

“Pertumbuhan (y-on-y) triwulan II-2021 terjadi di semua kelompok pulau. Hal ini terutama terlihat pada kelompok provinsi di Pulau Jawa, dengan kontribusi sebesar 57,92 persen, dan pertumbuhan (y-on-y) sebesar 7,88 persen,” kata Suhariyanto.

Menurut Suhariyanto, dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,93 persen.

Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 29,07 persen.

Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 25,10 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 31,78 persen.

Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 7,78 persen. Sementara dari sisi pengeluaran semua komponen tumbuh, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 18,51 persen.

“Ekonomi Indonesia semester I-2021 terhadap semester I-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 3,10 persen (c-to-c),” kata Suhariyanto.

Editor : Intoniswan

Tantri Lestari tagar.id Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dari 193 negara yang terdaftar di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 170 negara diantaranya mencatatkan perekonomian yang negatif pada tahun lalu akibat Covid-19 pada tahun lalu.

“Ini adalah kondisi terburuk dalam 150 tahun terakhir. Hal tersebut berdasarkan studi Bank Dunia,” tuturnya dalam sebuah diskusi virtual, Selasa, 6 April 2021.

Mantan Direktur Bank Dunia ini menjelaskan, Indonesia merupakan negara yang masuk dalam kondisi resesi tersebut. Kontraksi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) merupakan yang terdalam sejak krisis pada 1997-1998.

Tetapi, dengan PDB 2020 sebesar minus 2,07 persen, Indonesia masih lebih baik. Kemudian Menkeu membandingkannya dengan kelompok G20, Asean, bahkan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang rata-rata pertumbuhan PDB nya turun lebih dalam dari Indonesia.

“Ini adalah situasi yang tidak pandang bulu dan memiliki dampak konsekuensi yang luar biasa. Dengan ini, ada konsekuensi yaitu meningkatnya pengangguran, kemiskinan, dan berdampak pada kesejahteraan,” ungkapnya.

Ini adalah kondisi terburuk dalam 150 tahun terakhir. Hal tersebut berdasarkan studi Bank Dunia.

Pemerintah respons ekstra luar biasa (extraordinary) pada awal ditemukannya kasus di Indonesia, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang (UU) No. 2/2021 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Hal ini, lantaran Pemerintah tahu pandemi akan berefek negatif pada semua sektor.

“Kenapa sektor tersebut? Karena pandemi memaksa keuangan negara melakukan berbagai langkah extra ordinary baik itu di bidang belanja negara karena penerimaan turun juga sektor keuangan yang bisa tertekan. Ini yang kita sebut extraordinary,” sebut Menkeu. []

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menekankan pentingnya realisasi dari program vaksinasi yang dapat berjalan dengan baik dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi.

Hal tersebut disampaikan Perry Warjiyo dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20.

“Pentingnya program vaksinasi dapat berjalan dengan baik untuk mendukung pemulihan ekonomi,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu.

Perry menegaskan pihaknya selalu bersinergi dan mendukung stimulus fiskal yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi pandemi dan mendukung pemulihan ekonomi melalui stimulus moneter.

Berbagai stimulus moneter itu berupa penurunan suku bunga kebijakan hingga 150 bps sejak 2020, menambah likuiditas atau quantitative easing di perbankan senilai 4,8 persen dari PDB dan melakukan pembelian SBN di pasar perdana sekitar 3 persen dari PDB pada 2020.

Selain itu, BI juga mendorong pengembangan ekonomi digital untuk meningkatkan akses keuangan bagi UMKM, penyaluran bansos serta kebijakan sistem pembayaran seperti perluasan akseptasi QRIS dan pengembangan infrastrukturnya.

Hal ini sejalan dengan komitmen negara G20 untuk mendorong inklusi keuangan melalui pemanfaatan teknologi dan perluasan akses bagi UMKM.

Lebih lanjut, Perry juga menyampaikan dukungan rencana Financial Stability Board (FSB) dan lembaga keuangan internasional untuk mengidenti_kasi pelajaran yang didapat dari pandemi guna mengatasi kerentanan di sektor keuangan.

Sustainable Finance Study Group (SFSG) turut diaktifkan kembali guna mendiskusikan pengembangan pembiayaan beraspek lingkungan hidup, memitigasi risiko dan menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang inklusif untuk meningkatkan peran negara berkembang.

Dalam pertemuan ini, negara-negara G20 sepakat untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi global dalam mengatasi pandemi dan kerentanan yang terjadi untuk menjaga serta mendorong pemulihan ekonomi global.

Pemulihan ekonomi global harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif dengan memperhatikan lingkungan serta meningkatkan resiliensi sektor keuangan khususnya nonbank.

Hal tersebut harus dilakukan mengingat dukungan kebijakan moneter dan _skal telah mampu mendukung pemulihan ekonomi di berbagai negara dengan proyeksi IMF untuk pertumbuhan global 2021 mencapai 5,5 persen.

Dalam forum itu juga disepakati penguatan kerjasama untuk membantu negara berpenghasilan rendah dalam menghadapi pandemi dan meningkatkan kapasitas pengelolaan utang.

G20 pun meminta IMF untuk mempersiapkan proposal alokasi Special Drawing Rights (SDR) untuk negara-negara anggota guna menjaga likuiditas dan memperkuat cadangan devisa di tengah masih tingginya ketidakpastian akibat pandemi COVID-19.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah

Editor: Biqwanto Situmorang

COPYRIGHT © ANTARA 2021

katadata.co.id

Indoensia mengalami kontraksi ekonomi mencapai 2,1% pada tahun lalu, pertama kali sejak krisis 1998. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut kondisi ekonomi Indonesia masih lebih baik dibandingkan dengan negara ASEAN dan G20 lainnya.

Hanya ekonomi Vietnam dan Tiongkok yang berhasil tumbuh positif pada tahun lalu masing-masing 2,9% dan 2,3%. Korea Selatan terkontraksi, tetapi masih lebih baik dari Indonesia yakni minus 1%.

"Negara-negara ASEAN maupun G20 yang lain, kontraksi ekonominya pada 2020 lebih dalam. Amerika Serikat minus 3,5%, Arab Saudi minus 4,1%, Jepang negatif 4,7%, dan Jerman minus 5%," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (23/2).

Sri Mulyani menjelaskan, negara tetangga Malaysia, Singapura, dan Thailand juga terkontraksi lebih dalam yakni masing-masing mencapai 6,5%, 10,8%, dan 5,2%. Filipina bahkan negatif 9,5% dan Inggris minus 9,9%.

"Ini menggambarkan bahwa pandemi tidak pandang bulu, semua negara mengalami hantaman yang signifikan," katanya.

Tahun 2021 Hampir semua negara, mneurut dia, menggelontorkan kebijakan untuk melawan siklus ekonomi menggunakan instrumen fiskal dan moneter. Ini menyebabkan defisit anggaran dan rasio utang publik banyak negara, termasuk Indonesia meningkat.

Vietnam dan Tiongkok yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif juga mengalami kenaikan tingkat utang masing-masing sebesar 3,3% dan 9,1%. Korea Selatan juga mengalami kenaikan tingkat utang 6,5%.

"Indonesia tingkat utangnya naik 8%. AS kenaikan tingkat utangnya bahkan melonjak 22,5%, Saudi Arabia juga naik 10,6% dan Jepang 28%. Negara-negara maju yang tergabung dalam G7, kenaikan utangnya diatas 20% dalam satu tahun akibat Pandemi," kata dia.

Kondisi tersebut, menurut dia, menandakan banyak negara yang mengalami pukulan ganda dalam pengelolaan anggaran yakni penerimaan anjlok dan kebutuhan belanja meningkat selama pandemi. Hal serupa juga dialami oleh Indonesia.

Meski demikian, ia menekankan pemerintah akan terus melihat secara teliti kebijakan fiskal yang memberikan dampak besar, tetapi tak mendorong tingkat utang terlalu tinggi.

Tingkat utang dan tambahan utang publik Indonesia, menurut dia, saat ini tetap terjaga dan menjadi salah satu yang terendah terutama di antara negara-negara ASEAN dan G20.

Meski ekonomi Indonesia negatif tahun lalu,  JPMorgan memandang positif prospek ekonomi Indonesia pada tahun ini. Demografi Indonesia yang didominasi oleh kelompok usia muda menjadi alasan di balik optimisme tersebut. 

"Secara demografis Asia Tenggara sangat berbeda dari beberapa negara maju yang cenderung kita bandingkan dengan negara-negara ini," ujar Direktur Asia ex-Japan Equity Reasearch JP Morgan, James Sullivan. Kasus Covid-19 di Indonesia telah menembus satu juta.

Namun, menurut Sullivan, populasi yang didominasi usia muda membuat angka kematian di Indonesia tak lebih tinggi dari banyak negara maju.  “Itu adalah perbedaan yang sangat penting saat kami memikirkan cara kami melalui ini," katanya. 

Dengan kondisi tersebut, menurut dia, tindakan karantina total mungkin tidak sedarurat negara-negara Eropa yang didominasi populasi tua.  Editor: Agustiyanti

Editor: Agustiyanti

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pemulihan Ekonomi Nasional diyakini akan berlanjut di 2021 dan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini akan mencapai di angka titik balik di kisaran 4,5-5,3 persen dengan upaya yang dilakukan Pemerintah. Optimisme itu diungkapkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang juga menyebut sejumlah faktor yang membuat pemerintah optimistis, target tersebut akan tercapai.

Terus diintensifkannya penanganan Covid-19 menjadi faktor pertama. "Program vaksinasi mulai berjalan. Vaksinasi menjadi faktor positif menekan penularan dan mengembalikan konfiden masyarakat untuk beraktivitas ekonomi," kata Sri dalam diskusi vitual, dikutip Rabu 17 Februari 2021.

Tak hanya itu, APBN 2021 dinilai Menkeu ekspansif dan difokuskan untuk melanjutkan penanganan pandemi sehingga memperkuat upaya pemulihan ekonomi melalui realokasi ke belanja produktif dan penguatan Program PEN.

Implementasi reformasi struktural menjadi faktor lainnya, di mana aturan turunan UU Cipta Kerja dan pembentukan Indonesia Investment Authority (INA) telah siap. "Ini berpotensi mendorong peningkatan 'ease of doing business', penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat investasi di 2021," ujarnya.

Dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional, Pemerintah diketahui lebih optimis dibandingkan proyeksi serupa dari tiga lembaga internasional yakni IMF, World Bank, dan ADB. Di mana, proyeksi ketiga lembaga internasional itu terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021 hanya berkisar di persentase 4 persen. yakni IMF sebesar 4,8 persen, World Bank sebesar 4,4 persen, dan ADB sebesar 4,5 persen.

Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021 yang berada di kisaran 4,5-5,3 persen tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dinilai tengah berupaya mengembalikan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional ke kisaran 5 persen. Seperti 2016 (5 persen), 2017 (5,1 persen), 2018 (5 persen), dan 2019 (5 persen).

Penulis: Viva