Eva Safitri - detikNews Jakarta - Guru Besar Pemikiran Politik Islam FISIP UIN Jakarta, Din Syamsuddin, menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memecat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko karena jelas terlibat acara yang diklaim kongres luar biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang. Tenaga Ahli KSP Ali Mochtar Ngabalin meminta Din tidak ikut campur soal itu.

"Soal urusan nanti mau diangkat diberhentikan, itu bukan urusan kita, itu urusan prrsiden, nggak usah terlibat-terlibat, itu bukan urusan kalian," kata Ngabalin, ketika dihubungi, Senin (8/3/2021).

 Lagipula, menurut Ngabalin, keikutsertaan Moeldoko dalam KLB Partai Demokrat itu urusan pribadi. Setiap orang berhak, kata Ngabalin, berhak menentukan sikap.

Sebelumnya, Din Syamsuddin mempertanyakan apakah ada campur tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam KLB yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum tersebut. Moeldoko sebelumnya berkali-kali menyatakan jangan menyeret-nyeret Jokowi dalam kasus KLB PD.

Jika Jokowi mengizinkan, menurut Din, patut ditelisik adanya intervensi pemerintah dalam kasus KLB PD. Namun, jika tidak, Din menyarankan Moeldoko dipecat.

"Penting untuk dipertanyakan apakah keterlibatan Jenderal (Purn) Morldoko pada KLB tersebut sudah seizin Presiden Joko Widodo sebagai atasannya atau tidak? Jika Presiden Joko Widodo mengizinkan atau memberi restu, maka dapat dianggap presiden telah mengintervensi sebuah partai politik dan merusak tatanan demokrasi," ucapnya.

"Jika beliau tidak pernah mengizinkan maka Jenderal (Purn) Moeldoko layak dipecat dari KSP karena merusak citra presiden, dan jika dia memimpin partai politik maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya sebagai KSP," imbuh Din.

(eva/gbr)

Seperti yang diketahui sebelumnya, Din Syamsuddin dilaporkan oleh Gerakan Anti Radikalisme Institut Teknologi Bandung (GAR ITB) atas tuduhan radikal.

Hal itu disampaikan oleh Din Syamsuddin saat dirinya berbincang dengan wartawan senior, Karni Ilyas.

Saat ditanya oleh Karni Ilyas mengenai reaksi saat dilaporkan, Din Syamsuddin menyatakan bahwa dirinya sangat tidak kaget.

Sebab, Din Syamsuddin meyakini bahwa tuduhan radikal yang dituduhkan GAR ITB atas dirinya tersebut tidak faktual, serta menganggap bahwa jati diri dan wataknya bukan untuk bertindak radikal.

“Sangat tidak kaget. Pertama, karena saya meyakini apa yang dituduhkan itu tidak faktual,” ujar Din Syamsuddin.

“Baik secara subjektif, saya rasakan itu bukan jati diri atau watak saya untuk bertindak radikal,” lanjutnya, seperti dilihat mantrasukabumi.com dari video di kanal YouTube Karni Ilyas Club pada Senin, 22 Februari 2021.

Lebih lanjut, mantan Ketua PP Muhammadiyah tersebut mengatakan bahwa kegiatannya selama ini merupakan kebalikan dari radikal.

Akan tetapi, dirinya tidak setuju dengan program mantan Presiden AS, George W. Bush, yakni deradikalisasi.

Selain itu, ketika menjabat sebagai ketua di Konferensi Agama dan Perdamaian se-Asia, dirinya pernah meluncurkan suatu gerakan untuk melawan ekstremitas.

“Dan sebagai President of Asian Conference of Religions for Peace, kami meluncurkan satu gerakan sejak 2012, countering violent extremism, jadi meng-counter ekstremitas yang menampilkan kekerasan,” jelasnya.

“Ini yang dipakai dunia, kurang dipakai di radikal dan radikalisme, tapi ekstremisme. Karena radikal itu bisa punya arti positif,” lanjutnya.

Selain itum Din Syamsuddin juga menjelaskan makna sebenarnya dari kata radikal, dan mengatakan bahwa ada pergeseran makna dari kata tersebut.

“Radix itu akar. Beragama itu harus radikal. Artinya berpegang pada akar agama. Dalam bernegara harus radikal, berpegang pada dasar negara,” bebernya.

Editor: Robi Maulana

Sumber: YouTube

Karin Nur Secha - detikNews Jakarta - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) akan menyampaikan laporan GAR ITB terkait tuduhan dugaan radikalisme Din Syamsuddin ke Kementerian Agama. KASN menyebut akan melakukan konsultasi dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait laporan dugaan radikalisme tersebut.

Wakil Ketua KASN, Tasdik Kinanto mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari Gerakan Anti Radikalisme ITB. Kata Tasdik, laporan tersebut akan diteruskan ke pihak-pihak terkait.

"Ada Satgas yang disebut dengan Satgas yang menangani khusus kasus masalah radikalisme, di situlah nanti akan diputus, dikaji dinilai dugaan itu benar atau tidak," ujar Tasdik di Kantor Komisioner Aparatur Sipil Negara (KASN), Senin (22/2/2021).

Di samping itu, Din Syamsuddin merupakan dosen di UIN. Sehingga, PPK Din Syamsuddin berada di bawah Kementerian Agama.

"Maka Menteri Agama lah itu kami dengan Kementerian Agama berkoordinasi, berkonsultasi," katanya.

Selanjutnya, Tasdik menyampaikan telah berkirim surat ke Menteri Agama, Yaqut. Menurutnya, pihak KASN akan meminta Menteri Agama Yaqut meluangkan waktu membahas masalah ini.

"Bahkan kami sudah berkirim surat juga kepada Menteri Agama bahwa kita sediakan waktu untuk membahas masalah ini," tutur dia.

"Kami dari tim advokasi Majelis Hukum dan PP Muhammadiyah sekaligus sebagai penerima kuasa dari Prof Din Syamsuddin sengaja datang ke kantor KASN adalah dengan maksud, pertama, adalah menyampaikan permohonan kepada Ketua KASN untuk kami mendapatkan salinan yang menjadi masalah pada hari ini, yaitu terkait dengan laporan yang disampaikan oleh Gerakan Anti Radikalisasi ITB," ujar Koordinator Tim Advokasi MHH, Gufroni, di kantor Komisi Aparatur Sipil Negara, Jalan Letjen MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (22/2/2021).

Seperti diketahui, Tim kuasa hukum Din Syamsuddin menyambangi kantor Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) hari ini. Mereka meminta salinan laporan dari GAR ITB yang menuduh Din radikal.

Gufroni menjelaskan salinan laporan GAR ITB penting buat pihaknya. Tim kuasa hukum Din ingin mengetahui isi laporan GAR ITB.

"Karena buat kami itu penting untuk melihat apakah itu ada isi yang mengandung tuduhan-tuduhan radikal terhadap Pak Din Syamsuddin," tegasnya.

(maa/maa)

Dita Angga Rusiana sindonews.com JAKARTA - Menkopolhukam Mahfud MD melalui akun Twitter-nya menyatakan bahwa pemerintah tidak menindaklanjuti laporan terhadap Presidium KAMI Din Syamsuddin . Seperti diketahui Gerakan Anti Radikalisme (GAR) alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) melaporkan Din Syamsuddin terkait isu radikalisme kepada Komisi Aparatur Sipil negara (KASN).

“Pak Tjahjo mendengarkan saja, namanya ada orang minta bicara untuk menyampaikan aspirasi ya didengar. Tapi pemerintah tidak menindaklanjuti apalagi memeroses laporan itu,” kata Mahfud MD melalui akun twitternya @mohmahfudmd, Sabtu kemarin.

Terkait cuitan Mahfud tersebut, Juru Bicara GAR ITB Shinta Madesari menyebut bahwa mungkin mantan Ketua MK itu belum membaca surat yang ditujukan kepada ke KASN.“Ya mungkin pak Mahfud juga belum baca surat GAR kepada KASN ya,” katanya Minggu (14/2/2021).

Shinta mengatakan, akan mengirimkan surat tersebut kepada Mahfud. Sehingga menurutnya Mahfud akan memahami duduk persoalannya.  “Kami akan kirimkan tembusan surat-surat kami mengenai Pajak Din ini ke Pak Mahfud. Supaya beliau memahami dulu duduk perkaranya, apa isi laporan GAR kepada KASN,” tuturnya.

Dia juga berharap agar pemerintah dapat bertindak tegas terhadap dugaan pelanggaran aturan ASN yang dilakukan oleh Presidium KAMI Din Syamsudin. “Ketegasan pemerintah diperlukan agar tidak terjadi preseden buruk di kemudian hari terhadap pelanggaran-pelanggaran aturan oleh ASN. Jangan yang pangkatnya kecil ditindak tetapi yang besar-besar dibiarkan,” pungkasnya.
(hab)