Pebriansyah Ariefana SuaraBanten.idSeorang ustadz tak dikenal umumkan Abu Janda buzzer bertugas hancurkan Islam di Indonesia. Selain Abu Janda disebut juga Denny Siregar dan Ade Armando.

Hal iu diumumkan dalam video seorang pendakwah menyebut pemerintah sengaja membentuk buzzer dengan tujuan untuk menghancurkan Islam. Video tersebut diunggah oleh akun Twitter pegiat media sosial Denny Siregar @dennysiregar7.

Dalam video berdurasi 40 detik yang diunggah tersebut tampak seorang pendakwah sedang menyampaikan materi ceramah di atas mimbar.

Belum diketahui siapa sosok pendakwah yang membahas mengenai buzzer dengan misi menghancurkan Islam itu.

"Selamat pagi wahai para kadrun yang sibuk memelihara jenggot tapi jarang menggunakan akal. Sehat-sehat selalu ya, enggak ada kalian kurang ramai dunia permedsosan," tulis Denny seperti dikutip Suara.com, Sabtu (13/3/2021).

Dalam ceramahnya, ia menuding pemerintah Indonesia sengaja membentuk buzzer untuk memperkuat sekulerisasi di Nusantara. "Pemerintah sekarang untuk memperkuat sekulerisasi di Indonesia yaitu mendirikan kelompok buzzer," kata si pendakwah.

Pria itu menyebutkan beberapa nama buzzer yang disebutnya mendapatkan gaji langsung dari pemerintah melalui APBN. Tak tanggung, bayaran yang diberikan kepada buzzer oleh pemerintah disebutnya mencapai Rp 74 miliar.
 
"Ade Armando, Abu Janda, Denny Siregar dan lain-lain digaji langsung dari pemerintah ambil dari APBN. Berapa gajinya buzzer? Rp 74 miliar," ungkapnya. Pendakwah itu membeberkan tugas utama para buzzer bentukan pemerintah. Ia meyakini buzzer dibentuk untuk menghancurkan Islam.
Diterbitkan di Berita

Andi Nugroho Cyberthreat.id – Juru Bicara Presiden RI Joko Widodo, Fadjroel Rachman, mengimbau supaya pengguna internet bisa bermedia sosial secara waras di tengah fenomena para pendengung (buzzer). Ia mengingatkan kembali kasus Saracen yang pernah terjadi beberapa tahun lalu.

Tampil bersama Mardani Ali Sera (Ketua DPP PKS) dan Zulfikar Akbar (Editor Cyberthreat.id) di program Kata Netizen bertajuk bertajuk "Lagi-lagi Buzzer" di Kompas TV, Kamis (18 Februari 2021), Fadjroel mengangkat soal Saracen lagi karena menilai hal itu sebagai momok di dunia buzzer yang pernah sangat menghebohkan.

Saracen adalah sekelompok orang menerima bayaran dan sengaja menyebarkan isu berbau SARA. Salah satu pentolannya bernama Jasriadi yang pada 2018 divonis 10 bulan penjara.

Kasus Saracen tersebut, menurut Fadjroel, yang membuat citra buzzer akhirnya divonis negatif. "Orang-orang di balik Saracen sudah ditangkap jauh-jauh hari, karena fitnah dan kejahatan lain dilakukan mereka," katanya.

"Sekarang, tinggal mencari, apakah ada partai politik tertentu di balik Saracen? Saya tidak tahu, apakah PKS menggunakam buzzer atau tidak?"

Mardani Ali Sera langsung merespons pernyataan tersebut."Kami tidak menggunakan buzzer. Akun-akun kami jelas, orang-orangnya jelas, identitasnya jelas," Mardani menegaskan. Di sisi lain, Fadjroel juga mengklaim tidak benar adanya anggapan bahwa pemerintah menggunakan buzzer.

"Sebab pemerintah punya lembaga resmi. Ada humas," kata Fadjroel. "Kalaupun ada [buzzer], itu di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dibuka untuk publik, dan hanya untuk kebutuhan kampanye pariwisata," Fadjroel menegaskan.

Fadjroel juga sepakat dengan rencana penertiban buzzer, termasuk aturan hukum yang mengaturnya. "Di luar itu, jika ada yang dirasa mengganggu, saya, misalnya, tinggal saya blok [akun medsosnya]," kata Fadjroel yan mengaku sering mendapat serangan di medsos.

"Biasanya dari akun-akun tidak jelas, username mereka pun biasanya diikuti dengan angka. Jangankan akun saya, akun presiden pun sering diserang oleh akun-akun tidak jelas," Fadjroel membeberkan.

Artinya, menurut dia, dibutuhkan kewarasan dalam bermedia sosial. "Saya setuju dengan Pak Zulfikar tadi, bahwa sekarang kita membutuhkan kewarasan dalam bermedia sosial," tutu dia.

Sebelumnya Zulfikar Akbar mengimbau supaya publik juga tidak kalah "smart" dibandingkan smartphone yang kini sudah dimiliki oleh 98 persen dari penduduk Indonesia.[]

Diterbitkan di Berita

Andi Nugroho Cyberthreat.id – Para pendengung di media sosial atau sering disebut buzzer tidak melulu tentang politik. Editor Cyberthreat.id, Zulfikar Akbar, menegaskan hal itu di acara Kata Netizen bertajuk "Lagi-lagi Buzzer" di Kompas TV, Kamis (18/ Februari 2021) pukul 22.30 WIB.

Menurut Zulfikar, ada ketidakjelasan dalam memahami tren buzzer saat ini. Jika ada orang yang mendukung pemerintah, sering dianggap sebagai buzzer, sedangkan yang menentang dianggap bukan sebagai buzzer.

"Juga, ketika bicara soal tertibkan buzzer. Semestinya tidak hanya satu pihak saja yang ditertibkan, sementara yang lain (tidak perlu ditertibkan)," katanya saat menyoroti pernyataan Mardani Ali Sera, Ketua DPP PKS, yang juga tampil di acara tersebut.

Menurut Zulfikar, keriuhan soal buzzer tidak akan selesai jika masing-masing pihak hanya saling tuding. Situasi akan menjadi ruwet jika stereotipe yang terbangun bahwa “buzzer selalu negatif.”

"Buzzer itu sendiri asalnya netral saja. Dia tidak serta-merta negatif. Banyak juga kegiatan buzzer yang bisa digunakan untuk hal-hal positif, semisal untuk keperluan UMKM," katanya.

Ia berharap persoalan buzzer ingin diubah menjadi positif, figur-figur yang punya pengaruh seperti influencer bisa menampilkan contoh. Dengan begitu, masyarakat bisa mengubah tren di media sosial menjadi lebih positif.

Apalagi, kata dia, sekarang pengguna internet sudah mencapai angka 202 juta pengguna. Pengguna media sosial tidak kurang dari 170 juta pengguna.

"Internet sudah seperti jalan raya, terlalu ramai. Bisa ada kekacauan, keriuhan, namun semua kembali kepada kita," katanya.

"Artinya, bagaimana kita membangun mindset di tengah keniscayaan itu. Sekarang, pengguna smartphone mencapai 98,2 persen dari populasi penduduk Indonesia. Jadi, sekarang bagaimana kita pengguna smartphone tidak kalah 'smart' dibandingkan smartphone di tangan."

Fadjroel Rachman, juru bicara presiden, juga mengiyakan ajakan Zulfikar. "Saya sependapat dengan Pak Zulfikar. Bahwa sekarang, intinya, bagaimana kita membangun kewarasan dalam bermedia sosial," Fadjroel menegaskan.[]

Diterbitkan di Berita