kemkes.go.id Jakarta, 4 Juni 2021 - Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan penyakit pandemi kemungkinan akan terjadi lagi di masa mendatang. Diperlukan transformasi bidang kesehatan untuk membentuk SDM yang siap untuk menghadapi pandemi tersebut.

Hal itu ia katakan dalam Pelantikan Pengurus Majelis Pembimbing dan Pimpinan Saka Bakti Husada tingkat Nasional masa bakti 2020-2024 yang dihadiri oleh Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka masa Bakti 2018-2023 Budi Waseso di Gedung Kemenkes, Jakarta, Jumat (4/6).

Pembentukan SDM Kesehatan dimaksudkan agar lebih siap menghadapi kemungkinan datangnya pandemi di masa datang. Untuk itu perlu dibantu sistem kesehatan nasional dan salah satunya dengan gerakan Pramuka.

“Kita bisa mempersiapkannya dengan membentuk tenaga kesehatan cadangan nasional dan Pramuka adalah salah satu potensi di antaranya karena organisasinya sudah ada dan yang paling penting menyebar di seluruh pelosok Indonesia,” kata Budi.

Mekanisme membangun, menyusun, dan merumuskan strategi kesiapan tenaga kesehatan cadangan nasional dengan bekerjasama dengan Pramuka, menurutnya adalah salah satu program yang menarik untuk didiskusikan bersama.

Oleh karena itu, untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini tidak cukup hanya Kementerian Kesehatan saja, tidak cukup dengan mengeluarkan banyak program-program seperti testing, tracing, dan vaksinasi.

Yang harus dilakukan adalah membangun gerakan dimana setiap individu bangsa Indonesia bersama-sama melakukan penanggulangan COVID-19.

Pramuka adalah contoh gerakan yang memang sudah berdiri sejak lama yang mungkin selama ini kurang dimanfaatkan potensinya untuk mengatasi pandemi. Kepada

Kepada Budi Waseso, Menkes mengatakan perlu melakukan kerja sama yang lebih intens dalam membangun gerakan nasional pencegahan COVID-19.

“Saya percaya modal sosial masyarakat Indonesia ini dapat mencegah penyebaran COVID-19,” ucap Budi.

Budi Waseso mengatakan saat ini kita masih dalam suasana prihatin pandemi COVID-19. Saka Bakti Husada masih terus bergiat dalam kegiatan pramuka dan melalui Pramuka bisa membantu penanggulangan COVID-19.

“Kekuatan Pramuka di Indonesia ini 25 juta orang ada di seluruh RT RW di seluruh Indonesia. Ya mungkin nanti program dari Kementerian Kesehatan bisa digiatkan untuk Pramuka ini, dan tentunya kita siap membantu program pemerintah dalam rangka vaksinasi,” katanya.

Di samping itu, susunan Pengurus Majelis Pembimbing dan Pimpinan Saka Bakti Husada tingkat Nasional masa bakti 2020-2024 yang dilantik hari ini antara lain Ketua : Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan RI), Wakil Ketua : dr. Dante Saksono Harbuwono (Wakil Menteri Kesehatan RI(, Sekretaris : drg. Oscar Primadi (Sekjen Kemenkes), Wakil Sekretaris : drg. Murti Utami (Inspektur Jenderal Kemenkes).

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. (D2)

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat drg. Widyawati, MKM

Diterbitkan di Berita

Liputan6.com, Jakarta Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa untuk mengatasi lonjakan kasus COVID-19, pasien di Kudus dan Bangkalan akan dirujuk ke rumah sakit yang ada di sekitar wilayah tersebut.

"Kenaikan yang tinggi ini karena ada peningkatan kasus secara spesifik di klaster ini. Karena memang Kudus adalah daerah ziarah, sedangkan di Madura banyak pekerja migran Indonesia yang pulang dari negara tetangga," kata Menkes dalam konferensi pers, Senin (7/6/2021).

Budi pun mengatakan strategi pertama yang dilakukan untuk mengatasi situasi tersebut adalah dengan mengurai tekanan yang ada di rumah sakit, dengan cara merujuk pasien-pasien bergejala sedang dan berat ke kota terdekat.

"Untuk Kudus ke Semarang. Untuk Bangkalan ke Surabaya. Alhamdulillah, kapasitas rumah sakit di Semarang dan juga kapasitas rumah sakit di Surabaya itu cukup untuk menerima rujukan dari daerah Kudus dan Bangkalan," kata Budi Gunadi dari Istana Kepresidenan Jakarta.

Selain itu, Menkes juga mengatakan bahwa pemerintah telah bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) untuk mengirimkan tenaga kesehatannya nya ke dua daerah tersebut.

Menurut Menkes, pengiriman dokter dan perawat dilakukan untuk mengisi kekosongan dan mengurangi tekanan tekanan kesehatan setempat, yang cukup banyak terpapar COVID-19.

Minta Pemda Perketat Protokol Kesehatan

"Di Kudus ada sekitar 300-an lebih tenaga kesehatan yang sudah terpapar, karena sudah divaksin semua, alhamdulillah sampai sekarang kondisi mereka masih baik," kata Budi Gunadi.

Dia menambahkan bahwa di antara dokter di Kudus yang terinfeksi COVID-19, ada satu orang dokter spesialis yang berusia 70 tahun yang kondisinya juga baik.

Sementara di sisi hulu, Budi Gunadi mengimbau agar semua kepala daerah untuk memastikan penerapan protokol kesehatan: memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, tetap dijalankan.

"Itu harus diperketat dan harus juga dijelaskan dengan baik," kata Budi.

Minta Warga Tak Tolak Tracing

Menkes juga meminta agar daerah melakukan testing atau pemeriksaan COVID-19 secara disiplin dan dilaporkan secara lengkap. "Dengan demikian kita bisa melakukan langkah antisipasi kalau kita temui ada yang terkena."

Budi pun meminta agar masyarakat yang didatangi petugas pelacakan kontak atau tracing untuk tidak khawatir.

"Tracing-nya jangan ditolak. Kalau Anda terkena tidak usah khawatir. Tidak usah takut bahwa kalau saya kena citranya bagaimana. Kita tanyakan supaya kita bisa mengurangi laju penularan," ujarnya.

Selain itu, Budi juga meminta agar tersedia tempat isolasi mandiri. "Jadi tolong secara swadaya, banyak daerah-daerah yang sudah bisa melakukan tempat isolasi mandiri."

Di sisi lain, Menkes juga sudah menyalurkan 50 ribu vaksin COVID-19 ke Kudus, dan akan segera didistribusikan ke Bangkalan sebanyak 50 ribu dosis.

Infografis Awas Lonjakan Covid-19 Libur Lebaran
Diterbitkan di Berita

BETANEWS.ID, KUDUS – Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo diminta secara khusus memberikan pendampingan terhadap Bupati Kudus, Hartopo yang saat ini tengah menghadapi lonjakan kasus Covid-19 di daerahnya.

Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin saat bertemu Ganjar di rumah dinas Puri Gedeh, Semarang, Sabtu (5/6/2021). Menkes mengatakan, dari pantauannya, banyak sekali ketidaksiapan Pemkab Kudus dalam menangani itu.

“Maka saya minta pak Ganjar membantu. Beliau kan pembina, jadi bisa mendukung Bupati Kudus kalau tekanannya terlalu banyak. Kadang-kadang Bupati pusing mesti ngapain, tapi kalau ada kakaknya, maka dia tenang. Sebagai kakak, pak Gub bisa membantu backup,” katanya.

Selain itu, Budi juga mengatakan ada beberapa hal yang mesti dibenahi di Kudus. Diantaranya tekanan di rumah sakit Kudus harus dikurangi dengan cara pasien Covid-19 yang kondisinya berat diminta dikirim ke Semarang.

“Selain itu, untuk yang positif Covid-19 namun OTG, maka harus diisolasi terpusat. Protokol kesehatan juga harus ditingkatkan, Bupati harus sering edukasi soal ini,” ucapnya.

Saksikan video Menkes Budi Gunadi Cek Penanganan Ledakan Covid-19 di Kudus

 

Para tenaga kesehatan lanjut Budi juga harus diberikan penanganan. Untuk menanggulangi penularan di rumah, mereka diminta sementara tinggal di tempat khusus seperti hotel atau asrama.

“Kami juga sudah bantu dengan menambah tenaga kesehatan. Dokter dan perawat sudah kami tambah, dengan total dokter 38 dan 70 perawat. Nanti kami carikan tambahan dari sini (Jateng), termasuk yang dari rumah sakit swasta,” jelasnya.

Selain itu, Budi juga mengatakan sudah mengirimkan 50.000 antigen ke Kudus untuk mempercepat testing dan tracing. Mobil PCR dari Jogja juga sudah dikirimkan ke lokasi itu.

“Saya minta tracing dan testing ditingkatkan, tapi kalau sudah positif jangan isolasi di rumah atau di rumah sakit dan ditungguin. Siapkan tempat isolasi terpusat, agar tidak menyebar.

Saya juga sudah kirim 50.000 vaksin ke Kudus dan daerah penyangga sekitarnya juga akan kami tambah jatah vaksinnya. Dengan cara-cara ini, insyaallah bisa dikendalikan,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menegaskan, ada dua hal yang disampaikan Menkes Budi dalam pertemuan itu. Pertama terkait penanganan medis yang saat ini disampaikan Menkes sudah tercover semuanya.

“Kedua secara politis, nah ini tugas saya melakukan pembinaan pada Bupati Kudus. Maka saya minta Bupati Kudus nggak perlu ragu. Kalau harus melakukan tindakan tertentu, lakukan saja, kalau ada kompetensi yang kurang, segera cari agae keputusan bisa cepat dan semua berjalan,” tegasnya.

Ganjar juga meminta Bupati Kudus segera membuat tempat isolasi terpusat. Masyarakat yang OTG harus dimasukkan ke tempat isolasi terpusat itu.

“Kalau tidak ada tempatnya, kirim ke Semarang. Kami punya beberapa tempat isolasi terpusat. Atau kalau mau ke asrama haji Donohudan, disana juga ada. Sekarang yang penting Bupati perintahkan itu, maka semua bisa berjalan,” ucapnya.

Ganjar juga mengajak masyarakat Kudus untuk membantu. Sejumlah daerah penyangga Kudus diminta saling mendukung. Termasuk TNI/Polri diminta siaga.

“Semuanya sudah diberikan, maka sekarang tinggak keputusan-keputusan dari Bupati. Kami akan terus dampingi, bahkan saya punya tim yang mulai hari ini ngantor di Kudus. Kami dampingi dan advokasi, biar semuanya semangat kembali,” katanya.

Editor: Suwoko

Diterbitkan di Berita

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin memperkirakan baru 80-90 juta dosis vaksin yang disuntikkan atau sekitar 24% dari kebutuhan hingga Juni 2021.

"Tak bisa segera menyuntik karena keterbatasan vaksin. Hanya 80-90 juta dosis vaksin dari 462 juta dosis atau 24% yang akan diterima sampai Juni 2021," ujarnya Konferensi Pers Perpanjangan PPKM Mikro di Jakarta, Senin (8/3/2021).

Dia juga mengatakan, pemerintah akan menjaga laju vaksinasi dan tidak terburu-buru untuk mencapai 1 juta vaksinasi dalam satu hari. Sebab jika ini dilakukan, maka ketersediaan vaksin akan segera habis.

"Harus dijaga. Narasi ke publik dijelaskan dengan baik. Kalau vaksin habis masyarakat menunggu, nanti resah," katanya.

Menurutnya, 75-76% sekitar hampir 300 juta dosis vaksin akan datang pada paruh kedua 2021. Jika dosis vaksin ini sudah diterima, maka penyuntikan yang dilakukan akan naik tinggi sekali.

"Saat semester 2 itu harus naik 1 juta bahkan 1,5 juta per hari," katanya lagi.

Dia bersyukur Indonesia menjadi salah satu negara yang bisa memperoleh dosis vaksin. Dia meminta kepada pihak terkait untuk bersama membantu vaksinasi ini.

"Memang rebutan vaksin terjadi di seluruh negara. Saya ucapkan syukur, rakyat RI bisa dapatkan akses vaksin dengan jumlah cukup," tuturnya.

"Tenaga kesehatan, swasta kemudian civil society bersama, karena semester 2 ratusan juta vaksin yang harus disuntikan sekitar 100 jutaan lebih. Butuh intensitas tinggi," pungkasnya.
(dob/dob)

Diterbitkan di Berita

Fitri Haryanti Harsono Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyebut kasus COVID-19 pada tenaga kesehatan turun setelah vaksinasi. Walau begitu, kabar menggembirakan ini masih menunggu kelengkapan data mengenai dampak vaksinasi terhadap tenaga kesehatan.

"Dari pengamatan data sementara terkait vaksinasi tenaga kesehatan. Kita bisa lihat semua tenaga kesehatan sesudah divaksinasi memang tren kasus konfirmasi positif COVID-19 menurun," kata Budi saat konferensi pers 'Penjelasan Menteri Kesehatan mengenai Positivity Rate COVID 19' pada Rabu, 17 Februari 2021.

"Kami masih menunggu kelengkapan datanya untuk mengambil kesimpulan."  Hingga saat ini, sudah lebih dari 1,1 juta tenaga kesehatan ikut vaksinasi COVID-19. Data Kementerian Kesehatan per 17 Februari 2021 menunjukkan, sudah ada 1.149.939 tenaga kesehatan menerima dosis vaksin pertama dan 597.328 menerima dosis kedua.

Cakupan tenaga kesehatan yang mendapat suntikan pertama 78,29 persen dan 40,67 persen pada suntikan kedua. Sasaran vaksinasi tenaga kesehatan sebesar 1.468.764 orang.

"Ada 1,1 juta tenaga kesehatan yang penyuntikan pertama dan lebih dari 500.000 tenaga kesehatan yang menerima suntikan kedua. Ya, kita melihat tren yang promising (menjanjikan), kasus COVID-19 tenaga kesehatan menurun setelah divaksin," ucap Budi Gunadi.

 

 Dampak Vaksinasi Terhadap Kasus COVID-19

 

 

FOTO: Ribuan Tenaga Kesehatan Jalani Vaksinasi Dosis Pertama Secara Massal

Petugas memeriksa kondisi tenaga kesehatan saat mengikuti vaksinasi COVID-19 massal di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (4/2/2021). Kegiatan yang digelar Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut sebagai upaya percepatan vaksinasi COVID-19. (Liputan6.com/Johan Tallo)

 

Terkait dampak vaksinasi terhadap kasus COVID-19, apakah terjadi penurunan konfirmasi positif atau tidak, menurut Budi Gunadi, harus diamati setelah penyuntikkan kedua dilakukan.

"Kesimpulan itu harus kita ambil, minimal dua minggu sesudah suntikan kedua. Intinya, upaya vaksinasi akan kelihatan dua minggu sesudah vaksinasi kedua selesai," ujarnya.

Sementara itu, mengenai dampak vaksinasi kepada masyarakat belum bisa diambil kesimpulan. Ini karena vaksinasi belum dilakukan secara menyeluruh kepada masyarakat. Apalagi saat ini, vaksinasi tahap kedua bagi petugas pelayanan publik dan lansia baru dimulai 17 Februari 2021.

"Kita belum bisa mengambil kesimpulan mengenai dampak vaksinasi terhadap masyarakat umum. Karena memang vaksinasi belum dilakukan ke semua masyarakat," pungkas Budi.

 

Infografis Perjalanan Sejuta Tenaga Kesehatan Divaksinasi

 

Diterbitkan di Berita