hops.id Publik sedang ramai mengkritik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) lantaran menggelar lomba menulis Hormat Bendera menurut Hukum Islam. Topik lomba ini dikritik malah menegaskan islamifobia. Tapi politikus Golkar sih ngelihatnya nggak ada masalah.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi Golkar, Ace Hasan Syadzily, menilai lomba tulis artikel BPIP dalam Hari Santri Nasional 2021 tak perlu dianggap kontroversi.

Masih ada yang haramkan hormat bendera

Ace Hasan mengatakan lomba menulis BPIP itu dalam pandangannya sih biasa saja, nggak perlu jadi kontroversi. Secara pilihan tema, menurut politus Golkar ini, bagus malahan lho.

Gimana enggak tulisan yang dilombakan seputar bahasan hormat Merah Putih dalam perspektif Islam serta menyanyikan lagu kebangsaan dalam pandangan Islam. Lomba itu menurutnya justru bisa memupuk rasa cinta Tanah Air para santri kepada bangsa dan negara lho.

“Justru dengan mengadakan lomba seperti ini memperkuat keyakinan kalangan santri bahwa menyanyikan lagu Indonesia Raya dan hormat bendera itu tidak ada masalah menurut ajaran agama Islam,” tuturnya dikutip dari Suara.com, jaringan Hops.id, Sabtu 14 Agustus 2021.

Dalam keterangan lainnya, Ace Hasan mengatakan lomba hormat bendera dalam Islam ini penting sebab faktanya ada sejumlah komunitas Islam yang masih mengharamkan hormat Merah Putih lho.

Padahal setahu Ace Hasan, hukum hormat kepada Merah Putih itu diperbolehkan atau mubah, tidak ada masalah.

“Faktanya bahwa masih ada pihak yang mengharamkan hormat bendera misalnya. Dengan mengadakan lomba artikel dengan tema itu, para santri bisa menggali argumentasi secara ilmiah tentang dua hal tersebut: hukum hormat bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan,” tutur Ace kepada Detikcom.

PKS protes

Dalam keterangannya di akun media sosialnya BPIP mengumumkan lomba tersebut dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2021. BPIP menggelar lomba: Kompetisi Penulisan Artikel Tingkat Nasional.

Dengan Tema: Hormat Bendera Menurut Hukum Islam dan Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam.

Periode Pengumpulan artikel dimulai 10 Agustus-5 Oktober 2021, dengan total hadiah yang disediakan yaitu Rp50 juta.

Sebelumnya Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera turut mengomentari lomba tulis artikel yang diadakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam rangka Hari Santri Nasional 2021.

Mardani menilai tema perlombaan tersebut terlalu tendensius. Dan kan harusnya tema lomba bisa mengambil topik lainnya yang lebih relevan dan penting gitu lho.

Misalnya Santri dan Perubahan Iklim atau topik lainnya gitu atau Santri dan pandangannya supaya Indonesia bebas korupsi, menurut Mardani malah lebih bagus dibandin topik yang sedang jadi kontroversi ini.

“Aneh temanya dan terkesan tendensius. Jadi buka luka lama saat dikatakan musuh Pancasila itu agama. BPIP mestinya menyatukan bukan buat kontroversi,” kata Mardani lewat unggahannya di Twitter, Jumat kemarin.

Makanya, saking heran dengan lomba tersebut, Mardani berpandangan BPIP mesti dievaluasi secara total. Sebab terkesan meruncingkan soal agama.

"Saya kira semestinya BPIP melakukan program program yang tidak setendensius itu. Saya kira apa yang disampaikan dari MUI sebagai masukan dan bahan evaluasi terhadap program BPIP ke depan. Tapi kritik yang disampaikan itu tidak harus membubarkan institusi ini. Karena institusi ini penting untuk bisa menterjemahkan pikiran-pikiran yang disampaikan pak Anwar Abas itu," kata Doli saat dihubungi, Sabtu (14/8/2021).

Doli berharap BPIP dapat menempatkan Pancasila sebagai solusi dan menjadi ruang terhadap segala persoalan-persoalan bangsa. Dia tidak ingin program yang dibuat BPIP malah jadi mengkotak-kotakan antara agama dengan negara.

"Ke depan harapannya sebagai lembaga khusus yang dibentuk untuk mensosialisasikan dan mengembangkan, membumikan nilai-nilai Pancasila itu, justru harus bisa menempatkan Pancasila sebagai solusi yang menyelesaikan semua persoalan, termasuk adanya upaya atau opini yang dibangun yang mempertentangkan antara opini agama degan negara," ujarnya.

"Kalau orang memahami Pancasila seharusnya orang itu tidak mengkotak-kotakan dan mempertentangkan antara agama dan negara gitu. Jadi kalau misalnya BPIP ini adalah institusi yang dibentuk dibuat khusus untuk menerjemahkan mensosialisasikan nilai Pancasila, seharusnya BPIP bisa membuat program-program yang membuat Pancasila itu adalah solusi yang tidak mempertentangkan antara agama dan negara," sambungnya.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa juga sependapat dengan Doli. Dia mengatakan BPIP tidak perlu dibubarkan karena keberadaannya masih diperlukan.

"Terkait pembubaran sih tidak perlu lah dibubarkan. Karena memang keberadaan BPIP diperlukan. Terutama dalam mensosialisasikan pancasila yang setelah pasca orde baru mengalami persoalan di sekolah-sekolah dan dulu misalnya ada pelajaran-pelajaran tentang pancasila, upacara tiap hari Senin," kata Saan.

Saan meminta agar BPIP lebih fokus mensosialisasikan Pancasila. Dia mewanti-wanti supaya BPIP menghindari hal-hal kontroversi.

"Setelah ini kan mengalami perubahan. tentu BPIP concern ke situ sja. Hindari hal-hal kontroversi," imbuhnya.

Sebelumnya, dalam akun resminya, BPIP mengunggah foto yang berisi lomba menulis artikel yang salah satu temanya 'Hormat Bendera Menurut Hukum Islam'. Unggahan ini menjadi sorotan lantaran Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas angkat bicara.

"Kesimpulan saya, BPIP ini memang sebaiknya saja dibubarkan saja. Yang dipersoalkan masalah bendera, nanti ujung-ujungnya kalau ada tulisan yang menyatakan haram, misalkan, nanti dijadikan alat untuk menggebuk santri," kata Abbas kepada detikcom Jumat (13/8).

Senada dengan Anwar Abbas, PPP mengkritik ide tersebut. Waketum PPP Arsul Sani menyatakan tema lomba malah membuka ruang untuk diperdebatkan di tengah masyarakat.

Padahal soal hormat kepada bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan itu sesuatu yang sudah tidak menjadi masalah bagi mayoritas umat Islam. Bahkan, kata dia, ormas-ormas Islam, seperti Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, dan Nahdlatul Ulama (NU), sudah tidak mempermasalahkan hormat bendera maupun menyanyikan lagu kebangsaan.

"Cobalah (tema) diganti, misalnya bukan dengan menulis atau berargumentasi tentang hormat bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan. Tapi lomba foto dengan pakaian santri hormat pada bendera atau menyanyikan lagu kebangsaan. Jadi bukan ditanya pandangan hukumnya tentang kedua hal itu," terangnya.

(maa/maa)

Tim detikcom - detikNews Jakarta - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko buka suara soal polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status pegawai KPK menjadi ASN. Moeldoko heran mengapa tidak lolosnya 75 pegawai KPK dalam TWK ini diributkan.

"Soal tes wawasan kebangsaan yang sempat menjadi polemik haruslah dilihat sebagai bentuk penguatan wawasan kebangsaan setiap pegawai pemerintahan. Kalau nggak, ya kita hanya melihat dari satu sisi. Selama ini sudah berjalan, dan tidak hanya ranah KPK saja, tapi seluruh mereka yang berproses atas alih status menjadi ASN di semua lembaga," ujar Moeldoko dalam video yang diterima detikcom, Rabu (26/5/2021).

Hal itu disampaikan Moeldoko saat menjawab pertanyaan 'Soal gagal masuknya sejumlah pegawai KPK karena tidak lolos uji tes wawasan kebangsaan ini juga dianggap sebagai upaya pelemahan lembaga KPK karena yang tidak lolos ini adalah mereka yang vokal pada upaya reformasi KPK, bagaimana, Pak?'.

"Soal tidak lolos uji TWK sebenarnya tidak hanya di KPK, tetapi juga di lembaga-lembaga lain pernah terjadi seperti itu kondisinya. Bahkan di BPIP ada begitu tes TWK mereka ternyata tidak lolos, kenapa itu tidak ribut? Kenapa yang di KPK begitu diributkan?" ucapnya.

Dia juga bicara soal mekanisme TWK yang menjadi perdebatan. Dia memberi saran agar NU dan Muhammadiyah dilibatkan dalam menyusun TWK.

"Begitu pula dengan mekanisme tes wawasan kebangsaan yang jadi perdebatan. Harus dipastikan disusun dengan lebih baik. KSP dalam hal ini merekomendasikan untuk juga melibatkan NU dan Muhammadiyah, yang telah teruji mampu merajut simpul kebangsaan," ucapnya.

"Juga perlu dipikirkan sejumlah skenario atas perbaikan terhadap mereka-mereka yang wawasan kebangsaannya masih kurang. Ya itu, melalui pendidikan kedinasan seperti yang diinginkan oleh Bapak Presiden," sambungnya.

Moeldoko menilai TWK adalah hal yang baik. Dia meminta masalah TWK untuk alih status pegawai KPK menjadi ASN tak lagi diributkan.

"Kenapa kita mesti bertele-tele mendiskusikan sesuatu yang baik untuk kepentingan masa depan Indonesia? Ini bangsa ini sungguh kadang-kadang kehilangan akal sehat," tuturnya.

Sebelumnya, 75 orang pegawai KPK dinyatakan tidak lolos TWK untuk alih status sebagai ASN, di antaranya penyidik senior KPK Novel Baswedan, Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo, dan sejumlah pejabat struktural seperti Sujanarko dan Giri Suprapdiono.

Para pegawai yang tak lolos itu kemudian diminta menyerahkan tugas kepada atasan masing-masing.

Presiden Jokowi kemudian memberi arahan agar hasil TWK tidak serta merta dijadikan dasar pemberhentian para pegawai. Dia juga meminta tak ada pegawai yang dirugikan dalam alih status menjadi ASN.

Terbaru, para pimpinan KPK telah menggelar pertemuan dengan pihak BKN, KemenPAN-RB, hingga Kemenkumham. Hasilnya, 51 pegawai KPK dinyatakan 'merah' dan tak bisa lagi bergabung dengan KPK. Sementara itu, 24 orang lainnya bakal mengikuti pendidikan lanjutan.

(haf/idh)

Harakatuna.com. Jakarta – Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), paparkan aktor radikalisme. Antonius Benny Susetyo menyoroti kegaduhan yang terjadi di media sosial, mayoritas berkaitan dengan kalangan milinial.

Benny menduga, generasi muda atau milenial mudah sekali terjebak untuk melakukan tindakan negatif di media sosial. Pihaknya mengatakan, generasi muda seringkali melakukan tindakan bermotif kebencian. Perbuatan kebencian seperti menyebar berita hoaks, isu ARA dan indakan radikalisme selalu berkaitan dengan anak muda.

“Gerakan Terorisme seperti terbukti pada kasus terorisme di Katedral Makassar dan Mabes Polri yang para pelakunya berusia relatif muda, di bawah 30 tahun dan meeupakan generasi muda/milenial,” jelas Benny kepada MerahPutih.com di Jakarta, Jumat (23/4)

Benny menjelaskan, sekarang ini generasi muda justru terjebak dalam tindakan memecah belah, merundung dan membenci dengan dalih demokrasi dan kebebasan berekspresi. Padahal sebenarnya tidak demikian.

Pihaknya menjelaskan, bahwa radikalisme dan permasalahan lain juga bisa kita atasi dengan prinsip Pancasila. “Sehingga tidak ada pihak yang merasa terlalu untung atau terlalu rugi dengan musyawarah,” jelas Benny.

“Kaum Muda harus dapat menjadi penjaga keseimbangan dan nalar demokrasi dalam Masyarakat dengan menerapkan nilai nilai Pancasila,” tuturnya.

Pemuda harus mampu menjadi intelektual organik yang tidak hanya menjadi penyeimbang saja.

“Tetapi penyumbang ide yang dapat meningkatkan kesadaran dan nalar demokrasi masyarakat, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA— Bagi Muhammadiyah hubungan natara keislaman dan keindonesia yang sudah final. Komitmen Muhammadiyah dalam hal ini ditegaskan dalam konsep Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah.

Terkait dengan hubungan Agama Islam dan Pancasila, Muhammadiyah mempunyai konsep  Darul Ahdi Wa Syahadah. Konsep ini menegaskan komitmen keislaman dan keindonesiaan yang dipahami oleh Muhammadiyah.

Pancasila sebagai Darul Ahdi berarti negeri yang bersepakat pada kemasalahatan. Artinya Darul Ahdi juga dapat dimaknai sebagai Darussalam yang berarti negeri yang penuh dengan kedamaian.

Sedangkan Pancasila sebagai Wa Syahadah berarti negeri kesaksian dan pembuktian bahwa umat harus berperan aktif dalam pemahaman, penghayatan, dan laku hidup sehari-hari. Dalam arti luas, Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah bermakna bahwa setiap kelompok harus berlomba-lomba meraih kemajuan dan keunggulan berdasarkan etika sportifitas.

Menurut Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof. Yudian Wahyudi, Muhammadiyah merupakan organisasi Islam moderat di Indonesia yang sudah final dalam urusan kaitan antara keislaman dengan keindonesiaan, jadi tidak perlu diragukan keislaman dan keindonesiaan Muhammadiyah.

“Jadi ketika Muhammadiyah mengatakan Darul Ahdi itu artinya sebuah perjanjian yang mengarah kepada kenegaraan,” ungkapnya pada (5/4) dalam acara Sarasehan Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila pada Generasi Milenial di Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Yudian menjelaskan, saat ini consensus menjadi hukum tertinggi dalam menentukan sebuah hukum di negara Indonesia. Sementara itu, terkait dengan konsep Bhineka Tunggal Ika yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak boleh hanya diberlakukan pada sisi keragaman agama saja, tapi juga berlaku dalam pada segala sisi.

Melihat Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) yang memiliki banyak alumni dengan berbagai macam latar belakang, konsep Bhinke Tunggal Ika memiliki arti penting bagi Muhammadiyah. Yudian juga mengajak bersyukur kepada bangsa ini kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pemberiannya yang bermacam-macam ini.

“Di Indonesia ini minimal kita memiliki dua kelebihan dibanding dengan bangsa di dunia ini. Pertama, sumber daya alamnya, dan yang kedua jaminan konstitusional bagi WNI untuk bisa menjadi presiden,” imbuhnya.

Zulfikar Sy MerahPutih.com - Aksi intoleransi dan paham radikal dinilai masih ditemukan di kalangan pelajar. Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo menyebut bahwa aparat sipil negara (ASN) khususnya guru harus menggaungkan pembiasaan nilai Pancasila.

Upaya ini mesti digaungkan lebih masif kepada seluruh peserta didik. "Semua ASN khususnya tenaga pengajar atau guru dapat menggaungkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didiknya agar menjadi habitualisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," jelas Benny kepada Merahputih.com di Jakarta, Jumat (26/3).

Benny mengatakan, kekhawatiran sama juga dialami para tenaga pendidik. Yaitu tingkat intoleransi dan kekerasan akibat isu identitas yang berkembang ke arah yang makin memprihatinkan.

Oleh karena itu, Benny menanggap, perlu adanya perubahan paradigma pendidikan karakter. Yakni dengan memasukkan nilai-nilai Pancasila yang lebih menitikberatkan pada praktik dan tidak hanya terpaku pada hapalan.

"Rasa inilah yang wajib dijaga oleh ASN sebagai pelayan Ibu Pertiwi yang dari rahimnya lahir kebhinekaan,"tutur Benny. Proses pemahaman ini harus dilakukan secara terus menerus oleh guru meski kadang tak berjalan mulus.

"Proses ini mesti terus digaungkan dengan bantuan pendekatan budaya hingga kemajuan teknologi," tutup Benny yang juga rohaniwan Katolik ini. (Knu)

Yopi Makdori Liputan6.com, Jakarta - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memperketat rekrutmen atau penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Faqih Ulwan Jakarta,  Dakwah NU Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LD PBNU) mengirimkan perwakilan peserta dalam acara Pendidikan dan Pelatihan (Pelatihan Bagi Pelatih) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP RI) Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Deputi Pelatihan dan Pendidikan BPIP RI.

Acara pelatihan dilaksanakan selama 4 hari 3 malam, yaitu pada hari Selasa -Jumat, 23-26 Februari 2021, bertempat di Geo Wisata Inn, Jl. Jendral Sudirman No.632, Dungus Cariang, Kec. Andir, Kota Bandung, Jawa Barat.

Peserta dalam acara terdiri dari perwakilan agama, kementerian, ormas, universitas dan perguruan tinggi. Sedangkan untuk nama-nama perwakilan yang tertera dalam Surat Tugas No. 329/LD PBNU/II/2021 Lembaga Dakwah PBNU antara lain, Wakil Ketua LD PBNU Muhammad Nur Hayid, dan empat Pengurus LD PBNU lainnya yaitu, Ade Muzaini Aziz, Lili Efrita, Darma Azwan, Abdul Muiz Ali.

Rangkaian acara ditutup dengan sesi Penyematan Pin Duta Pancasila pada empat orang mewakili peserta dari kelasnya. Penyematan Pin Duta Pancasila diberikan oleh Dr. Baby Siti Salamah (Deputi Pendidikan dan Pelatihan BPIP) kepada perwakilan peserta, salah satunya kepada Abdul Muiz Ali, pengurus Lembaga Dakwah PBNU.

“Semoga peserta yang sudah lulus dari kegiatan TOT (training of trainer) ini sekiranya menjadi duta Pancasila di tempatnya masing-masing. Rakyat Indonesia dengan kebhinekaan dan keberagamaan ini harus menguatkan nilai-nilai Pancasila dalam menjalani kehidupan.

Pancasila bukan hanya sekedar menjadi titik tumpu, melainkan menjadi titik tuju menuju bangsa yang kuat,” harap Abdul Muiz.