JAKARTA, KOMPAS.com - Perum Bulog mulai hari ini, Minggu (18/7/2021), resmi menyalurkan tambahan Bantuan Beras PPKM 2021, menyusul penyerahan data dari Kementerian Sosial pada hari Jumat (16/7/2021).

Penyaluran bantuan ini ditandai dengan pemberangkatan perdana truk pengangkut Bantuan Beras PPKM tersebut dari Komplek Pergudangan Bulog Kelapa Gading Jakarta Utara.

Dirut Bulog Budi Waseso mengatakan, penyaluran bantuan serupa juga dilakukan serentak di seluruh gudang-gudang Bulog di Indonesia.

“Sesuai instruksi dari Presiden, mulai hari ini tambahan Bantuan Beras PPKM ini akan kami kirimkan kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Tunai dan 10 juta KPM Program Keluarga Harapan sesuai data yang kami terima dari Kemensos.

Masing-masing KPM nanti akan mendapat tambahan bantuan beras sebanyak 10 kilogram," kata Budi dalam siaran persnya, dikutip Kompas.com, Minggu (18/7/2021).

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menginstruksikan seluruh jajaran untuk mempercepat penyaluran semua bantuan di tengah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat termasuk Bantuan Beras PPKM.

Di samping itu Buwas, panggilan akrabnya, mengatakan, Bulog telah menetapkan Quality Control Management yang bertugas memastikan kualitas beras yang sesuai standar kualitas terbaik.

Penulis : Elsa Catriana
Editor : Bambang P. Jatmiko

Diterbitkan di Berita

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan pemerintah akan membagikan 11.212 ton beras untuk bantuan sosial selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali.

Bantuan beras merupakan perintah presiden. Selain bantuan sosial yang dilayani Kementerian Sosial, TNI Polri juga bergerak menyalurkan bantuan untuk masyarakat kelas bawah.

"Tidak boleh ada rakyat sampai kelaparan. Saya ulangi, tidak boleh ada rakyat sampai kelaparan. Itu perintah dan kami laksanakan," kata Luhut dalam konferensi pers virtual yang dipantau di Jakarta, Kamis.

Pemerintah akan menyalurkan bantuan beras sebanyak 10 kilogram untuk setiap keluarga paling lambat pekan kedua Juli.

Jumlah masyarakat miskin yang terdapat di Jawa hingga Bali sebanyak 14,84 juta jiwa dengan target coverage mencapai 30 persen.

Jumlah keluarga yang akan mendapatkan bantuan beras ada sebanyak 1,21 juta keluarga atau sekitar 4,4 juta jiwa. Kebutuhan beras mencapai 11.212 ton dengan biaya mencapai Rp117,7 miliar.

Pemerintah menargetkan penerima bantuan adalah pekerja harian dan pekerja informal terutama di daerah padat penduduk yang terkena dampak PPKM Darurat, seperti pedagang pasar, objek daring, supir angkutan umum, pedagang kaki lima, perdagang asongan, pemilik dan petugas warung makan, kuli bangunan atau kuli pelabuhan, pemulung, dan sebagainya.

Kriteria penerima bantuan dapat ditentukan lebih lanjut sesuai situasi di lapangan. TNI-Polri akan mengatur distribusi bantuan supaya tidak menimbulkan kerumunan.

Dalam pemberitaan sebelumnya, pemerintah pusat telah memutuskan untuk melaksanakan PPKM Darurat pada 3-20 Juli 2021 di Jawa hingga Bali guna menekan laju penyebaran COVID-19.

Beberapa ketentuan yang dikeluarkan adalah pengetatan kewajiban bekerja dari rumah, untuk semua pekerja sektor non-esensial, dan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring.

Bagi sektor esensial, maksimal 50 persen staf yang bekerja di kantor, dengan melakukan protokol kesehatan secara ketat, dan 100 persen bagi sektor kritikal.

Pemerintah mengizinkan supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan swalayan untuk beroperasi hingga pukul 20.00 WIB, dengan kapasitas pengunjung 50 persen. Untuk apotek, diperbolehkan untuk beroperasi selama 24 jam.

Namun, pemerintah memutuskan agar pusat perbelanjaan, serta pusat perdagangan lain, termasuk kawasan wisata ditutup selama penerapan PPKM Darurat tersebut.


Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Diterbitkan di Berita

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta semua pihak menghentikan perdebatan atas kebijakan impor beras. Menurut Jokowi, perdebatan soal isu tersebut justru bisa berdampak buruk terhadap harga gabah dari petani.

"Saya tahu kita memasuki masa panen dan harga beras di tingkat petani belum sesuai dengan yang diharapkan," ujar Jokowi dalam tayangan pernyataannya melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (26/3/2021).

"Karenanya saya minta segera hentikan perdebatan yang berkaitan dengan impor beras. Ini justru bisa membuat harga jual gabah di tingkat petani turun, lalu anjlok," tegasnya. Kepala Negara menegaskan hingga Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke Tanah Air.

Kebijakan ini masih sama seperti tiga tahun terakhir yang mana Indonesia tidak mengimpor beras. Meski demikian, Jokowi mengakui jika pemerintah memiliki MoU (nota kesepahaman) dengan Thailand dan Vietnam perihal impor beras. Namun, kebijakan ini hanya untuk berjaga-jaga.

"Itu hanya untuk berjaga-jaga mengingat situasi pandemi yang penuh ketidakpastian. Saya tegaskan sekali lagi berasnya (dari kedua negara itu) belum masuk," tutur kepala negara.

"Saya pastikan beras petani akan diserap oleh Bulog dan saya akan segera memerintahkan Menteri Keuangan agar membantu terkait anggarannya," tambahnya.


Penulis : Dian Erika Nugraheny
Editor : Dani Prabowo

Diterbitkan di Berita