KUASAKATACOM, Jakarta – Sejumlah mahasiswa yang mengaku sebagai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari sejumlah Kampus Swasta di Jabodetabek, menantang para mahasiswa yang tergabung di BEM UI, untuk bergerak melakukan langkah-langkah konkret, agar keluar dari lilitan berbagai persoalan akibat pandemi Covid-19. 

Dalam rilis yang diterima, 10 kampus swasta yang menamakan dirinya sebagai BEM Sejabodetabek menyebut BEM UI sangat eksklusif dan hanya mampu berolok-olok terhadap Pemerintahan, khususnya Presiden Joko Widodo. 

Budi Rahmansyah, yang didapuk sebagai Koordinator BEM Sejabodetabek itu mengatakan, mereka menggelar konferensi pers di sebuah cafe Jakarta. Menurut mereka banyak sikap BEM UI yang tidak mewakili perasaan mahasiswa Indonesia. 

“Politik mahasiswa adalah politik pengabdian. Bukan olok-olok. Saat ini, yang kami rasakan, dan banyak dari keluarga mahasiswa yang berduka karena keluarga mereka banyak yang sakit, bahkan meninggal dunia karena Covid. Lalu, BEM UI tanpa pernah mengetahui perasaan kita, mengambil kesempatan politis di saat sulit,” ujar Budi Rahmansyah, Rabu (30/6). 

Budi Rahmansyah merinci, paling tidak, ada 10 BEM dari kampus swasta yang tergabung dalam BEM Sejabodetabek, yang mengecam cara-cara yang dilakukan BEM UI karena menyebut Presiden Joko Widodo sebagai The King of Lips Service. 

Kesepuluh Kampus Swasta yang menyatakan diri sebagai BEM Sejabodetabek itu adalah BEM Indonesia Banking School, BEM STMIK Jayakarta, BEM STAI Al Aqidah, BEM Universitas Islam Jakarta, BEM STMIK Mercusuar, BEM Universitas Ibnu Chaldun, BEM STIAKIN Sekolah Ilmu Administrasi Kawula Indonesia, BEM Universitas Azzahra, Universitas Bhayangkara, dan BEM STMIK Pranata Indonesia. 

Mereka mengatakan, pergerakan BEM UI sangat eksklusif. Dengan tidak pernah memperhatikan perasaan rakyat miskin yang sebenarnya. Sementara kebutuhan rakyat miskin saat ini adalah bisa segera keluar dari situasi krisis karena Covid-19. 

“Tidak ada korelasinya mengolok-olok Presiden dan perubahan keadaan krisis saat ini. Apakah dengan BEM UI mengolok-olok Pak Jokowi lantas Covid langsung hilang dan krisis langsung selesai?” tukasnya.

Budi beranggapan, saat ini empati adalah respon yang benar dengan kondisi di saat lonjakan pasien Covid-19 sedang melejit.  Dia mengatakan, BEM UI tidak mengerti dan tidak bisa bersikap empati, karena diduga sudah disusupi oleh kelompok kepentingan politik tertentu. 

“Arah gerakan mereka sudah tidak seusai dengan doktrin gerakan mahasiswa yang kita kenal dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi,” lanjutnya. 

Model yang diperlihatkan BEM UI, katanya lagi, diduga lebih ke arah gerakan politik praktis. Mengambil alih kekuasaan dengan mengolok-olok Kepala Negara. “Dengan tujuan mengajak untuk membenci Presiden dengan cara olok-olok,” katanya. 

Politik mahasiswa adalah politik Tri Dharma. Membangun Bangsa Negara dengan pengabdian, ketulusan dan kecintaan. Menurut Budi, apa yang dilakukan BEM UI lebih ke arah membangun kebencian. 

“Bagaimana pun mengolok-olok akan selalu melahirkan kebencian. Tidak ada cinta kasih dan pengabdian di balik olok-olok,” pungkasnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP ) Universitas Indonesia Amelita Lusia menjelaskan maksud pihaknya memanggil BEM UI, setelah kritik mereka terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi viral di media sosial.

Dalam kritiknya, BEM UI menyebut Jokowi sebagai King of Lips Service dan disertai foto Jokowi memakai mahkota. 

Menurut Amelita, kritik BEM UI itu dinilai kurang tepat dalam penyampaiannya karena menggunakan foto Jokowi sebagai meme. Padahal, menurut Amelita, presiden merupakan simbol negara. 

"Jadi bukan lah cara menyampaikan pendapat yang sesuai aturan yang tepat, karena melanggar beberapa peraturan yang ada," ujar Amelita kepada Tempo, Ahad, 27 Juni 2021. 

Terkait pemanggilan yang dilakukan pada hari Ahad sore atau saat perkuliahan libur, Amelita beralasan karena hal ini bersifat darurat dan kampus perlu bersikap tegas. Amelita menyebut meme Jokowi yang dibuat oleh BEM UI itu telah membuat keramaian di media sosial. 

Perihal apakah ada sanksi yang diberikan pihak kampus kepada BEM UI, Amelita tak menjawabnya.

Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra belum membalas pesan Tempo terkait hasil pertemuan dengan rektorat hari ini.

Pada Sabtu kemarin, BEM UI melalui akun Instagram mereka @bemui_official, menggelari Jokowi dengan sebutan King of Lips Service. Gelar ini diberikan karena Jokowi dinilai sering tak konsisten dalam ujarannya.

"Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu," bunyi siaran pers BEM UI di akun Instagram mereka @bemui_official pada Sabtu, 26 Juni 2021. Tempo sudah menghubungi narahubung BEM UI Fathan untuk mengutip siaran pers tersebut. 

M JULNIS FIRMANSYAH 

Surabaya, Inisiatifnews.com – Tak sedikit kasus mahasiswa di Indonesia yang terpapar paham radikalisme. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kurangnya pengawasan orang tua, kedua masih minimnya budaya literasi dan yang ketiga lingkungan atau pergaulan yang salah.

“Oleh karena itu sangat penting bagi mahasiswa memperbanyak wawasan melalui berbagai sumber baik buku ataupun rujukan orang, tokoh, sehingga tidak sempit dalam wawasan berpikir. Para mahasiswa juga mesti meningkatkan budaya literasi dengan mengasah tradisi membaca, menulis dan memecahkan permasalahan disekitarnya,” kata Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Ahmad Yusuf Al Khakim, Selasa (16/2/2021).

Yusuf menyatakan bahwa para mahasiswa yang terpapar paham radikal biasanya merasa pengetahuan agama yang dimiliki adalah yang paling benar, sehingga apa yang dianggap berbeda dengannya itu salah.

“Jika budaya literasi minim, maka wawasannya juga sempit sehingga gampang terpengaruh oleh hal hal yang padahal itu keliru,” jelasnya.

Untuk meminimalisir terpaparnya mahasiswa oleh paham radikalisme di tingkatan perguruan tinggi, Yusuf berpendapat dan hal itu bisa dilakukan oleh para stakeholder yakni adanya bahan materi khusus tentang antisipasi paham radikalisme yang diberikan pada saat mahasiswa baru misal di momentum Ospek tiap tahunnya.

“Tentu materi itu harus disampaikan oleh pihak yang benar-benar kompeten dan professional. Sehingga para mahasiswa dapat memahami pola dan bahaya paham radikalisme. Dengan demikian, mahasiswa yang masuk di tahapan awal sudah mempunyai bekal / pondasi untuk mengantisipasi apabila di lingkungannya ada pihak yang mencoba menyebarkan paham radikalisme, hal itu bisa langsung di tangkal,” tegas mahasiswa Ilmu Komunikasi Unesa tersebut.

Selain itu terhadap perkembangan teknologi informasi yang cukup pesat saat ini menurut Yusuf juga harus diwaspadai, karena banyak kasus di mana orang ataupun oknum yang menggunakan internet sebagai media penyebaran paham radikalisme.

“Sehingga kita semestinya harus mampu atau dapat memfilter konten konten yang tersebar yang berisi propaganda dari kelompok radikal tertentu yang tak sesuai ideologi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.

Sementara ketika ditanya perihal fokus arah kebijakan BEM UNESA yang baru sekitar satu bulan dilantik, Yusuf menjelaskan bahwa organisasi yang di pimpinannya tersebut akan fokus di isu tentang pendidikan. Apalagi di tengah situasi pendemic covid-19, menurutnya topik pendidikan sangatlah penting.

“Saya berharap dapat memberikan kontribusi dan pemikiran yang berguna bagi bangsa ini berkaitan dengan tantangan pendidikan yang terjadi saat ini dan kedepannya,” pungkasnya. [KLD]