JAKARTA, NETRALNEWS.COM - PT Pertamina Hulu Rokan telah resmi menjadi perusahaan pengelola lapangan minyak bumi di Blok Rokan, Provinsi Riau mulai hari ini, Senin (9/8). Pengambil alihan ini mengukir sejarah baru dalam alih kelola tambang minyak bumi di Indonesia.

Namun di mata Ade Armando, berita tersebut malah membuat teringat akan apa yang disampaikan Amien Rais  di mana pernah menantang Presiden Joko Widodo mengambil alih Blok Rokan. 

“Kira2 apa ya komentar Amien Rais setelah tahu Blok Rokan sepenuhnya diambilalih pemerintah Indonesia?” kata Ade Armando, Selasa 10 Agustus 2021. 

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menantang keberanian Pemerintah untuk mengembalikan pengelolaan salah satu ladang minyak terbesar di Indonesia, yakni Blok Rokan. Adapun saat ini Kementrian ESDM (KESDM) sedang mengevaluasi proposal Chevron untuk kembali mengelola Blok Rokan 20 tahun ke depan sejak 2021.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara, kesempatan Chevron untuk menjadi operator pengendali Blok Rokan sangatlah besar karena didukung oleh KESDM lewat Peraturan Menteri ESDM No 23/2018. 

Namun, sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.36/PUU-X/2012 tentang Lima Aspek Penguasaan Negara, pengelolaan Wilayah Kerja (WK) migas harus berada di tangan pemerintah melalui BUMN. Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais pun mengingatkan Pemerintah agar menaati UUD 1945 tersebut.

"Kalau Blok Rokan kembali ke Indonesia, itu berarti pasal 33 UUD 1945 sudah terpenuhi. Apalagi kalau Blok Rokan menjadi semacam contoh yang bagus, blok-blok lain termasuk Freeport, tambang minyak dan mineral juga bisa kembali," kata Amien di kompleks parlemen, Senin (30/7).

Pengembalian pengelolaan Blok Rokan ke Indonesia, khususnya PT Pertamina, menurut Amien merupakan sebuah aksi patriotik yang membela bangsa.

Amien pun menantang keberanian Presiden Joko Widodo.

"Kalau betul Blok Rokan bisa kembali ke ibu pertiwi, ke Pertamina, itu sebuah terobosan luar biasa. Cuma berani enggak Pak Jokowi? Kalau berani, luar biasa. Kalau enggak berani, ya apa boleh buat," kata Amien.

Blok Rokan Diambil-alih

PT Pertamina Hulu Rokan telah resmi menjadi perusahaan pengelola lapangan minyak bumi di Blok Rokan, Provinsi Riau mulai hari ini, Senin (9/8/2021). Pengambil alihan ini mengukir sejarah baru dalam alih kelola tambang minyak bumi di Indonesia.

Terhitung sejak pukul 00.01 WIB 9 Agustus 2021 operasional wilayah kerja itu beralih dari sebelumnya dikelola PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) kepada Pertamina Hulu Rokan yang merupakan anak usaha PT Pertamina (Persero).

"Ini merupakan momen yang sangat bersejarah untuk kita semua, momen kebanggaan untuk kita semua, di mana Blok Rokan hari ini resmi dikelola oleh Pertamina yang tentunya ini akan menunjang ketahanan energi nasional," kata Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dikutip dari Antara, Minggu (9/8).

Nicke menyampaikan Pertamina berkomitmen menjalankan amanah tersebut demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia mengingat Blok Rokan berkontribusi 24 persen bagi produksi minyak dan gas nasional.

Menurutnya, pengelolaan Blok Rokan kepada Pertamina sebagai perusahaan BUMN akan memberikan manfaat yang lebih luas bagi negara baik dari sisi pengelolaan maupun penerimaan negara, sekaligus memperkuat posisi Pertamina melalui Pertamina Hulu Rokan yang akan berperan menjadi lokomotif pembangunan dan perekonomian nasional.

"Tak hanya itu, Pertamina juga memiliki amanah lain untuk mendukung program pemerintah dalam mencapai produksi minyak mentah 1 juta barel per hari tahun 2030," ujar Nicke.

Setelah dilepaskan Chevron Pasific Indonesia, Pertamina Hulu Rokan kini resmi mengambil alih pengelolaan tambang migas tertua di bumi Lancang Kuning tersebut selama 20 tahun ke depan. Perpindahan alih kelola itu sesuai dengan amanat yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Menteri ESDM pada 2018.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menjelaskan upaya alih kelola telah berlangsung sejak dua tahun lalu. Dia bersyukur proses alih kelola dapat berjalan dengan baik dan lancar

"Ini merupakan hal penting bagi bangsa dan negara mengingat Wilayah Kerja Rokan saat ini masih mendukung 24 persen produksi nasional dan diharapkan tetap menjadi wilayah kerja andalan Indonesia," ucap Dwi Soetjipto.

Salah satu usaha SKK Migas untuk mengawal alih kelola Blok Rokan adalah menginisiasi Head of Agreement (HoA) yang menjamin investasi Chevron Pasific Indonesia pada akhir masa kontrak.

Hasilnya, sejak perjanjian ditandatangani pada 29 September 2020 hingga 8 Agustus 2021, telah dilakukan pemboran 103 sumur pengembangan.

Selain pemboran, SKK Migas juga mengawal delapan isu lain yang menjadi kunci sukses alih kelola, yaitu migrasi data dan operasional, pengadaan chemical EOR, manajemen kontrak-kontrak pendukung kegiatan operasi, pengadaan listrik, tenaga kerja, pengalihan teknologi informasi, perizinan dan prosedur operasi serta pengelolaan lingkungan.

Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam arahannya mengatakan alih kelola Blok Rokan merupakan salah satu tonggak sejarah industri hulu migas di Indonesia. Dia berharap Pertamina Hulu Rokan dapat meneruskan dan mengembangkan keberhasilan yang telah dicapai Chevron Pasific Indonesia dalam mengelola wilayah kerja minyak bumi tersebut.

"Sejak pertama kali diproduksikan pada 1951 hingga tahun 2021, wilayah kerja Rokan merupakan salah satu wilayah kerja strategis yang telah menghasilkan 11,69 miliar barel minyak," ujar Arifin.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Sesmawati

Diterbitkan di Berita

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pengacara Muannas Alidid menyoroti pernyataan Novel Bamukmin yang baru-baru ini malah menuding Amien Rais berbau komunis. 

Padahal, rekam jejak keduanya selama ini ibarat satu langkah sejalan. Oleh sebab itu, Muannas menyebutnya “senjata makan tuan”.

“Senjata makan tuan biasa jualan PKI nyasar temen sendiri,” kata Muannas Alaidid, Minggu 25 Juli 2021. 

Pernyataan Muannas disampaikan dengan mengunggah catatan Fery Padli di laman Seword.com. Berikut catatan tersebut:

Tentu penyebabnya adalah orang yang dicintai tersebut perbuatannya tidak seperti yang diharapkan.

Misal, kita berharap dia setia, eh tahu-tahunya selingkuh dengan waria sebelah rumah.

Begitupun sebaliknya. Ada orang yang selama ini kita benci banget, bisa saja kedepannya berubah menjadi orang yang paling kita sayangi.

Begitulah kura-kura yang terjadi dengan hubungan antara Amien Rais dan Rizieq saat ini.

Namun cinta diantara keduanya itu bukan cinta dalam artian kasmaran. Rizieq dan Amien Rais masih normal kok. Masih suka sama perempuan.

Terbukti, si Big imam FPI itu pernah ketahuan melakukan chat seks dengan Firza Husein.

Tapi cinta di sini dalam artian persahabatan.

Tentu tidak ada yang meragukan lagi kalau Amien Rais dan Rizieq itu telah bersahabat sejak lama.

Dan mereka juga telah berjuang bersama-sama.

Saat Ahok tersandung kasus penistaan agama dulu, kedua orang ini sama-sama getol banget ingin memenjarakan mantan Gubernur DKI tersebut.

Begitupun saat Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden. Keduanya sama-sama mendukung Ketua umum Partai Gerindra itu.

Bahkan, saat Rizieq kabur ke Arab Saudi pasca tersandung chat terlarang dulu, Amien Rais bela-belain datang ke sana untuk menemui-nya.

Kemudian, persamaan lain dari mereka berdua adalah sama-sama menjadi haters atau pembenci jokowi.

Melihat kekompakan yang seperti itu, tidak ada yang menyangka kalau akhirnya keduanya berseteru.

Hal ini diawali dari beda pendapat antara Amien Rais dan Rizieq soal tewasnya 6 Laskar FPI di KM 50 tol Jakarta - Cikampek.

Rizieq ngotot polisi telah melanggar HAM berat atas meningglanya pengawalnya itu.

Begitupun dengan Kadrun lain, punya pemahaman yang sama.

Sedangkan Amien Rais, yang telah melakukan proses panjang mengusut kasus itu.

Mulai dari membentuk Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Laskar FPI, bersama rekan-rekannya yang lain, seperti Abdullah Hehamahua, Marwan Batubara, Busyro Muqoddas, Neno Warisman, dll.

Kemudian, melakukan investigasi mendalam dengan menggali informasi dari sumber primer.

Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa baik polisi, BIN maupun TNI sama sekali tidak terlibat dalam skenario pembunuhan itu. Sehingga tidak ada pelanggaran HAM sama sekali di sana, seperti yang selama ini Kadrun tuduhkan.

"Jadi teman-teman TNI dari tiga angkatan dan teman-teman Polri, anda memang tidak terlibat baik skenario apalagi pelaksanaan. Jadi kita bangga alhamdulillah tulang punggung keamanan bangsa yang namanya Polri dan tulang punggung pertahanan yang namanya TNI itu tidak terlibat sama sekali (pelanggara HAM)," ujar Amien Rais.

Lantas, antara Amien Rais dan Rizieq itu siapa yang paling layak dipercaya?

Berdasarkan prosedur yang diilakukan dalam penarikan kesimpulan sih, Amien Rais.

Kenapa? Karena ada metode ilmiah yang dia pakai di sana.

Artinya pengumpulan informasi itu dilakukan secara sistematis. Mulai dari membentuk tim investigas, melakukan wawancara ke sumber informasi primer dan skunder, menarik kesimpulan dan menyampaikannya ke publik.

Sedangkan Rizieq hanya bermodalkan prasangka doang kalau kejadian di KM 50 itu adalah pelanggaran HAM berat.

Dan sampai sekarang ia tetap ngotot dengan pandangannya itu.

Karena beda pandangan itulah ia akhirnya tidak respek lagi sama Amien serta mengatakan mantan Ketua PAN itu sangat blunder dan kontraproduktif.

Pentolan PA 212 yang lain, Novel Bamukmin pun punya sikap yang sama dengan Rizieq.

Bahkan ia meminta Amien Rais agar melakukan klarifikasi, menarik lagi ucapannya tersebut. karena menurutnya ucapan pendiri Partai Ummat itu adalah bohong.

Tanpa tedeng aling-aling, Novel pun mensomasi Amien Rais untuk menentukan pilihan. Segera melakukan klarifikasi atau bubarkan TP3.

Dan tanpa ragu-ragu ia juga menuding tindakan yang diambil oleh Amien Rais itu berbau komunis yang telah mengorbankan 6 nyawa Laskar FPI.

"Hanya komunis yang merelakan nyawa dan tidak ada harganya demi kepentingan politik," ujar mantan karyawan fitsa hats tersebut (24/7/2021).

Ngeri-ngeri lucu om Novel ini. Dikit-dikit orang diomongnya komunis.

Beda pandangan dengan kadrun dikatakannya komunis. Hehehe

Berikut beberapa tuduhannya yang lain dengan menggunakan isu komunis itu.

RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dikatakannya sangat kental aroma komunis.

Soal penangkapan Munarman, disebutnya permainan komunis.

Markas FPI dilempar bom molotof, dia bilang pelakunya itu komunis.

Jozeph Paul Zhang yang mengaku Nabi ke-26, dikatakannya pernyataan Jozeph itu bagian dari upaya komunis mengadu domba umat beragama agar berkonflik.

PPKM Darurat diperpanjang disebutnya pemerintah dibekingi oleh cukong komunis.

Dan masih banyak lagi pihak lain yang padahal bukan komunis tapi dituduhnya komunis oleh si Novel ini.

Pertanyaannya, kalau semua dituduh komunis, jangan-jangan yang komunis itu sebenarnya adalah dia sendiri? Hehehe

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Sesmawati

Diterbitkan di Berita

suaraislam.co Kejadian memalukan terjadi saat Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) meluncurkan Buku Putih terkait penembakan 6 anggota Laskar FPI di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek.

Acara yang digelar secara online tersebut sempat diganggu dengan tayangan video porno. Sebuah tayangan video porno muncul dari salah satu peserta diskusi daring. Akibat munculnya video tersebut, acara peluncuran sempat terhenti sejenak.

Video porno tersebut muncul tak lama setelah pembawa acara, Taufik Hidayat, membuka acara. Gangguan diawali dengan munculnya suara seorang perempuan yang mengerang.

Saat itu, para peserta diskusi termasuk Taufik mulai menyadari adanya gangguan acara. Taufik meminta semua peserta untuk mematikan suara.

“Tolong ini yang lain di-mute dulu ya. Mohon kesediaan kepada seluruh peserta untuk secara sukarela mematikan miknya karena khawatir akan mengganggu peluncuran buku putih TP3 ini,” kata Taufik, Rabu (7/7/2021).

Setelah itu, suara wanita mengerang terdengar semakin kencang. Selain itu, muncul juga tayangan video porno di salah satu tampilan peserta diskusi. Namun tidak diketahui identitas peserta diskusi tersebut. Acara diskusipun terjeda beberapa saat.

Acara kembali dimulai setelah Taufik berhasil memegang kendali forum. Dia lalu mematikan suara dari para peserta diskusi. “Tadi ada beberapa hal yang tidak senonoh, yang tidak pantas, ada yang mengganggu.

Sekali lagi, ini memang karena ada beberapa hal teknis yang di luar kendali kami. Memang koordinasi pada saat pandemi ini ada beberapa teman kita yang sakit yang seharusnya diamanahkan mengurus ini, mohon maaf terjadi hal seperti ini, saya juga mendadak ini,” ujar Taufik.

Dalam acara peluncuran buku putih TP3 ini, hadir sejumlah tokoh diantaranya Amien Rais, Abdullah Hehamahua, hingga Haikal Hasan. Pada pembukaan, Amien Rais mengatakan, TNI dan Polri tidak terlibat dalam kasus tersebut.

Amien menjelaskan, yang disajikan dalam buku putih TP3 adalah fakta-fakta objektif. Sebagian besar berdasarkan data dari sumber primer. Diantaranya hasil wawancara dengan saksi yang berani bersuara, wawancara dengan keluarga korban dan fakta-fakta dari video dan sebagainya.

“Setelah membaca dengan baik buku putih ini, secara kelembagaan ini penting, Polri dan TNI sama sekali tidak terlibat dalam skenario maupun implementasi dari pelanggaran HAM berat itu, alhamdulillah kita bersyukur ya,” kata Amien Rais.

“Jadi teman-teman TNI dari tiga angkatan dan teman-teman Polri, Anda memang tidak terlibat baik skenario apalagi pelaksanaan. Jadi kita bangga alhamdulillah tulang punggung keamanan bangsa namanya Polri dan tulang punggung pertahanan namanya TNI itu tidak terlibat sama sekali,” sambungnya.

Diterbitkan di Berita
Pradito Rida Pertana - detikNews Yogyakarta - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mewajibkan lagu Indonesia Raya diputar di seluruh instansi baik pemerintahan maupun swasta setiap pagi mulai hari ini.
Partai Ummat menilai hal itu tidak substantif dan mirip dengan kebijakan di negara otoriter.

Wakil Ketua Umum Partai Ummat Nazaruddin mengatakan, bahwa sudah terlalu banyak salah kaprah dalam kebijakan pemerintahan di negeri ini.

Salah satunya adalah upaya memupuk nasionalisme melalui kewajiban memutar lagu Indonesia Raya setiap pukul 10.00 WIB dan wajib berdiri tegak dengan sikap hormat.

"Pertama, kebijakan ini menurut saya prematur, tanpa studi terlebih dahulu. Jadi upaya memupuk nasionalisme lebih bersifat simbolis dan tidak substantif," ucapnya melalui pesan singkat kepada detikcom, Kamis (20/5/2021).

Selain itu, Nazaruddin menilai kebijakan tersebut membuat Indonesia serasa di negara dengan rezim otoriter. Bahkan, Nazaruddin menyamakan kebijakan tersebut dengan kebijakan di Korea Utara.

"Kedua, kebijakan ini mirip dengan kebijakan di negara-negara otoriter seperti Korea Utara," lanjutnya.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur DIY Sri Sultan HB X mewajibkan seluruh instansi baik pemerintahan maupun swasta untuk memutar lagu Indonesia Raya. Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 29/SE/V/2021.

Di dalam SE tersebut, Sultan juga mengatur bahwa lagu Indonesia Raya yang diperdengarkan dengan satu stanza setiap hari pukul 10.00 WIB atau setiap pagi saat memulai aktivitas kegiatan.

Pemutaran lagi ini juga harus dibarengi dengan sikap hormat. Yaitu dengan berdiri tegak mendengarkan lagu Indonesia Raya.

Kepala Biro Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah (Setda) DIY Imam Pratanadi menjelaskan SE ini masih terbatas di tempat-tempat publik yang memiliki speaker. Selain itu, tempat yang tidak memungkinkan seperti di Malioboro masih menunggu uji coba.

Begitu pun dengan tempat publik lain yang tidak memungkinkan untuk dilakukan sikap hormat berdiri tegak saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Mereka bisa menyesuaikan dengan keterbatasan masing-masing.

"Untuk aktivitas perkantoran pemerintah bisa jam 08.00 WIB awal kegiatan," jelas Imam.

(sip/mbr)
Diterbitkan di Berita

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews Jakarta - Juru bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman, menegaskan pemerintah tidak alergi terhadap kritik. Fadjroel mencontohkan Amien Rais yang beberapa waktu lalu bertemu Jokowi di Istana.

Pernyataan Fadjroel itu terlontar dalam sebuah diskusi di akun Instagram-nya seperti dilihat detikcom, Rabu (21/4/2021). Awalnya, pemerhati lingkungan, Riyanni Djangkaru, berbicara mengenai isu lingkungan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Riyanni kemudian menceritakan mengenai banyaknya warga Jakarta yang datang ke Bali akhir-akhir ini. Isu tentang IKN pun selalu menjadi bahan obrolan Riyanni dan teman-temannya.

"Saya lihat betapa teman-teman dari Jakarta akhir-akhir ini datang ke Bali. Kebanyakan dari mereka mungkin salah satunya pengin bekerja di kawasan menyenangkan tapi akhirnya dekat dengan alam dan obrolan-obrolan soal ibu kota negara sempat menjadi obrolan kita sehari-hari.

Ketika teman-teman dari Jakarta datang ke Bali untuk tinggal longstay. Mereka menyebutkan bisa kayak gini ya, dalam artian kita bisa dekat dengan alam, ada bagian-bagian yang bisa dinikmati sebagian bagian rekreasi, ada bagian konservasi yang bisa dijaga," kata Riyanni.

Riyanni mengatakan pembangunan biasanya selalu terkait dengan eksploitasi dan eksplorasi. Dia ingin pembangunan IKN ini bisa tetap menjaga konservasi di wilayah Kalimantan.

"Kalau kita bicara pembangunan berarti eksploitasi, eksplorasi dan juga hal-hal dengan yang mesti dipertimbangkan untuk ada negosiasi mau dijadikan apa dan saya rasa ini PR besar buat kita bersama.

Satu sisi pemerintah yang memiliki konsep menciptakan ibu kota negara yang dekat dengan lingkungan nanti masyarakat yang mungkin menjadi transmigran ke Bali, seperti saya, urban mungkin kalau ke Bali. Jadi bagaimana kita saling mengawal saya rasa sih, Pak," tutur Riyanni.

Riyanni berharap ke depannya orang bisa lebih mudah dalam menyampaikan aspirasi tentang IKN. Menurut dia, setiap penolakan dari masyarakat dapat dijadikan sebagai 'rambu-rambu' bagi pemerintah.

"Saya yakin ke depannya katakanlah kalau orang bilang ah kamu menolak ide tersebut. Tapi saya rasa 'penolakan-penolakan' tersebut harus didasarkan pada alasan yang kuat dan dijadikan sebagai bagian dari pagar bagaimana nanti pemerintah menjalankan kegiatan ibu kota negara ini.

Dan kalau tadi sempat bilang dari segi ekonomi ada banyak sekali potensi yang bisa dijalankan dan ini adalah sesuatu yang menarik dari banyak sisi terus terang saya punya harapan besar bagaimana lingkungan di Kalimantan bisa berjalan selaras baik untuk masyarakat di sana," beber Riyanni.

Penjelasan dari Riyanni kemudian ditanggapi Fadjroel. Fadjroel mengusulkan ide orang-orang yang mengamati isu lingkungan diajak datang ke IKN.

"Baik juga ya kalau kita ajak-ajak ini orang-orang lingkungan datang ke IKN dulu. Menarik ya," kata Fadjroel.

Riyanni menegaskan setiap protes yang disampaikan kepada pemerintah selalu memiliki dasar. Barulah kemudian Fadjroel menegaskan pemerintah terbuka terhadap kritik dan mencontohkan Amien Rais yang diundang ke Istana.

"Iya, Pak, biarpun kita suka protes tapi protesnya ada alasan Pak," kata Riyanni.

"Iya betul, nggak apa-apa Pak Jokowi yang paling keras saja Pak Amien Rais, ya beliau suruh datang ke Istana. Jadi nggak ada masalah," jawab Fadjroel.

(knv/gbr)

Diterbitkan di Berita

Achmad Al Fiqri alinea.id

Tenaga Ahli Utama Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Ade Irfan Pulungan menganggap pernyataan Amien Rais ihwal Presiden Joko Widodo menginginkan masa jabatan tiga periode tidak berdasar.

"Ucapan Pak Amien itu seperti dia lagi tidur siang, mimpi di siang bolong, terus kesamber petir. Tiba-tiba bangun, oh Pak Jokowi mau tiga periode nih. Padahal tidak punya dasar argumentasi yang kuat terhadap persoalan itu," kata Ade dalam talkshow TrijayaFM yang disiarkan secara virtual, Sabtu (20/3).

Bagi Ade, ucapan Amien Rais kontradiktif dengan perjuangan yang dilakukannya untuk reformasi 1998. Dia menyebut, mantan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu telah memperjuangkan pembatasan masa jabatan presiden.

"Justru kita tahu bersama Pak Aminlah yang sangat getol untuk dilakukannya pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden setelah kepemimpinan Presiden Soeharto, yang kita kenal saat ini harus dibatasi semacam oligarki, semacam apalah namanya, arogansi kepemimpinan untuk gunakan kekuasaan apa saja ya dalam pimpinan itu," tuturnya.

Dia menegaskan, sikap Presiden Joko Widodo tegak lurus dengan ketentuan Pasal 7 amendemen Pertama Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menerangkan masa jabatan presiden dua periode.

"Jadi kami berkeyakinan, Pak Jokowi tidak punya ambisi, tidak punya apau namanya untuk melanggar konstitusi negara yang namanya UUD 45," terangnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa dirinya sama sekali tak memiliki niat untuk menjadi presiden tiga periode. Sebab, sambungnya, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur masa jabatan presiden selama dua periode dan harus dipatuhi bersama.

“Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak berminat juga menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanatkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama,” Ucap Jokowi dalam pernyataannya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/03).

Semestinya, jelas Presiden Jokowi, seluruh pihak mencegah adanya kegaduhan baru dan bersama-sama seluruh elemen bangsa untuk bahu membahu membawa Indonesia keluar dari krisis pandemi dan menuju lompatan kemajuan baru.

“Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi,” pungkasnya.

Diterbitkan di Berita

suaraislam.co

Abdillah Toha, Salah satu pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), memberikan komentar pedas kepada mantan politikus senior PAN, Amien Rais yang berani menuding Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkaitan dengan bangkitnya komunisme Indonesia.

Amien Rais menuding kebangkitan komunisme itu dimulai semenjak Jokowi menjabat sebagai seorang Presiden Republik Indonesia.

“Jokowi melakukan pembiaran terhadap komunisme. Saya melihat komunisme bangkit kembali semenjak Jokowi menduduki kursi nomor satu di Indonesia,” ucapnya, dalam acara launching bukunya yang disiarkan melalui kanal YouTube resminya.

Abdillah Toha menyampaikan padahal Amien Rais merupakan lulusan S3 dengan gelar doktor dalam ilmu politik dari universitas di Amerika Serikat. Namun dirinya dibuat bingung mengapa orang sepintar Amien Rais bisa mengucapkan tudingan semacam itu.

“Pak Amien itu lulus S3 dengan gelar doktor dalam ilmu politik dari universitas di Amerika. Kok bisa jadi begini ya?,” kata Abdillah Toha seperti dikutip dari akun Twitter @AT_AbdillahToha, Minggu, 14 Maret 2021.

 

Sebelumnya menyoal komunisme yang disebutnya bangkit sejak Jokowi menjadi presiden. Amien Rais menyampaikan bahwa pemerintahan Jokowi saat ini terlalu dekat dengan Beijing sehingga menurutnya dapat memberikan angin segar agar komunisme masuk ke negara Indonesia.

“Pemerintah terlalu dekat dengan Beijing, dan memberikan angin kepada komunisme, jangan dong,” tuturnya.

Diterbitkan di Berita

voi.id JAKARTA - Tim Pengawal Peristiwa (TP3) 6 orang Laskar Front Pembela Islam (FPI) bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Selasa, 9 Maret kemarin. Pertemuan itu diinisiasi oleh mantan Ketua MPR RI, Amien Rais.

Momen saat Presiden Jokowi menyambut rombongan TP3 diunggah kembali oleh pegiat media sosial, Eko Kuntadhi di akun twitternya, @eko_kuntadhi. Video berdurasi 0.39 detik itu diambil dari akun Youtube Sekretariat Presiden yang berdurasi 10.31 detik.

 

https://twitter.com/eko_kuntadhi/status/1369303743154552832

 

Jokowi yang mengenakan kemeja putih, bercelana hitam lengkap dengan masker putih terlihat ramah dan menyapa rombongan yang datang. Semua tampak memberikan salam balik sambil mengatubkan tangan di dada. 

Berbeda dengan Amien Rais yang terlihat cuek dan tidak membalas sapaan Jokowi. 

"Akhlak orang tua ini memang luar biasa. Dia bertamu, disambut dengan baik oleh tuan rumah. Eh gayanya, gak mau noleh. Merasa statusnya lebih tinggi dan lebih beragama,?" cuit Eko.Netizen lalu memberikan tanggapan beragam atas sikap Amien Rais tersebut. 

"Pak Jokowi memang luar biasa. Begitu rendah hati, meski di pandang rendah. 

Bener-benar panutan kalau saya masih berprinsip: sombong kepada orang congkak itu ibadah," cuit @RyaW****

"Tamu model begini gak usah diundang lagi lah. Berasa naik derajat di undang istana," @scol****

"Namanya juga utusan dari neraka. Saya jadi percaya kalau iblis itu benar-benar ada. Dia dibenci Allah karena kesombongannya," cuit @MasaS****

Pertemuan berlangsung selama 15 menit di Istana Negara. Dalam pertemuan itu, TP3 menyampaikan beberapa hal kepada Presiden Joko Widodo mengenai kematian enam Laskar Khusus FPI di KM50 tol Jakarta-Cikampek.

"Tadi jam 10.00 WIB baru saja Presiden RI didampingi oleh Menkopolhukam dan saya dan mensesneg menerima 7 orang anggota TP3 yang dipimpin oleh Pak Amien Rais, tetapi pimpinan TP3 itu sendiri adalah Abdullah Hehamahua," kata Menkopolhukam Mahfud MD di Jakarta, Selasa, 9 Maret.

Kata Mahfud, ada dua hal pokok yang disampaikan TP3 kepada pemerintah mengenai kematian enam laskar FPI. Pertama, TP3 mendesak agar pemerintah melakukan penegakan hukum yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

"Sesuai dengan perintah Tuhan bahwa hukum itu adil. Dan yang kedua ada ancaman dari Tuhan kalau orang membunuh orang mukmin itu tanpa hak maka ancamannya neraka jahanam, neraka Jahanam," kata Mahfud.

Kemudian, mereka juga menyampaikan kepada Presiden agar kasus ini dibawa ke Pengadilan HAM. "Pertemuan berlangsung tidak lebih atau tidak sampai 15 menit. Bicaranya pendek dan serius gitu," kata Mahfud.

Sebab, mereka kata Mahfud, yakin bahwa kasus ini adalah pembunuhan berat. "Bukan pelanggaran ham biasa sehingga 6 laskar FPI itu meninggal," kata dia.'

"Mereka yakin telah terjadi pembunuhan yang dilakukan dengan cara melanggar ham berat, bukan pelanggaran ham biasa. sehingga, enam laskar FPI itu meninggal," kata Mahfud.

"Mereka meminta agar ini dibawa ke pengadilan HAM karena pelanggaran HAM berat. itu yang disampaikan kepada presiden," imbuhnya.

Seperti diketahui, berdasarkan hasil rekomendasi Komnas HAM terkait kasus tewasnya enam orang Laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek KM 50 pada Desember 2020 lalu, ditetapkan bahwa empat orang tewas atas dugaan dugaan unlawful killing atau penembakan di luar hukum yang dilakukan oleh personel polisi Polda Metro Jaya.

Diterbitkan di Berita