Rakha Arlyanto Darmawan - detikNews Jakarta - Partai Masyumi, atau sering disebut Masyumi 'reborn', menggelar rapat. Banyak hal dibahas, mulai sorotan terhadap kasus Km 50 Tol Cikampek, larangan kader membuka rekening bank riba, hingga larangan tepuk tangan.

Orientasi dan Rapat Kerja Nasional DPP Partai Masyumi digelar di Hotel Balairung Jl Matraman Raya, Jakarta Timur, dan disiarkan kanal YouTube 'Masyumi Memanggil', Sabtu (24/4/2021).

Ketua Umum Partai Masyumi Ahmad Yani menyatakan kekecewaannya terhadap penanganan kasus Km 50 Tol Cikampek. Dia tidak puas dengan rekomendasi Komnas HAM yang menyatakan peristiwa itu bukan pelanggaran HAM berat.

Ahmad Yani (Rakha Ardiyanto Darmawan/detikcom)

Ketua Majelis Syuro Partai Masyumi Abdullah Hehamahua kemudian berdiri di mimbar dan berbicara soal sejarah perjuangan politikus Islamis di awal kemerdekaan Indonesia.

Tokoh-tokoh islamis memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Abdullah mengklaim IJ Kasimo sebagai pemimpin Partai Katolik setuju dengan Islam sebagai dasar negara.

"Saudara-saudara, Presiden Jokowi, Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, Menko Polhukam, dengar, bahwa Partai Katolik dipimpin oleh Kasimo menerima Islam sebagai dasar negara," kata Abdullah sambil mengacung-acungkan telunjuk ke atas.

Para peserta rapat kemudian memekik takbir. Terdengar pula suara tepuk tangan. Abdullah Hehamahua mencegah kader Masyumi bertepuk tangan, karena tepuk tangan adalah budaya Yahudi.

"Maaf, ciri Masyumi tidak ada tepuk tangan. Ciri Masyumi adalah takbir. Tepuk tangan adalah budaya Yahudi. Saya mohon betul, sesudah ini tidak ada lagi dalam acara-acara Masyumi tepuk tangan. Tapi ciri Masyumi adalah takbir," kata Abdullah. Setelah itu, terdengar pekik takbir.

Selanjutnya, Abdullah menyoroti riba. Riba sama saja menzinai ibu sendiri. Riba adalah rahasia Indonesia tidak pernah berkah. Maka, dia memerintahkan kader Masyumi untuk tidak membuka rekening riba sembari merekomendasikan sejumlah bank syariah.

"Saya instruksikan warga Masyumi untuk tidak boleh punya rekening yang ribawi.... Karena semua bank Indonesia masih tunduk pada BI, kita ambil yang paling minimal," kata Abdullah Hehamahua.

Selain itu, dia juga berbicara soal kemungkinan-kemungkinan masa depan Indonesia. Bisa saja kepulauan Indonesia tenggelam oleh dinamika alamiah.

Bisa pula daerah-daerah Indonesia lepas dan merdeka sendiri. Dia menyoroti Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai daerah termiskin di Indonesia, kemiskinannya disebut mencapai 30,2 persen.

"Wajar kalau orang Papua yang waras otaknya menuntut merdeka. Karena itu, maka pemerintah dan Masyumi khususnya punya tanggung jawab untuk menyelamatkan NKRI.

Maka kita persempit jarak (persentase kemiskinan Papua) dari 30 persen menjadi 25 persen, menjadi 15 persen, dan seterusnya," kata Abdullah Hehamahua.

(dnu/dnu)

Afdal Namakule fin.co.id JAKARTA– Pengacara Muannas Alaidid menanggapi pernyataan mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua yang mengklaim Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) laskar FPI yang mendatangi Istana, seperti Nabi Musa yang mendatangi Fira’un.

Muannas menilai, cara befikir Abdullah Hehamahua jangan ditiru. “Ini orang cara berpikirnya sama seperti iblis, jangan ditiru,” ujar Muannas di Twitter-nya, Rabu (14/4).

Muannas melanjutkan bahwa apa yang disampaikam Hehamahua hanya berdasarkan kebencian kepada Jokowi.

“Kalau sudah benci yang dilihat jeleknya aja, hanya karena beda denga kelompoknya, meski semua tahu Jokowi juga muslim,” ungkapnya.

Sebelumnya, Abdullah Hehamahua mengisahkan dirinya yang tergabung TP3 saat bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara.

Pertemuan itu guna membahas kematian penembakan 6 laskar FPI yang tewas tertembak Polisi. Pertemuan digelar pada 9 Maret 2021 lalu.

“Tanggal 8 itu ada telepon dari Istana ke sekertaris TP3, Marwan Batubara, bahwa Istana siap menerima, besok datang ke sini jm 10,” kata Abdullah Hehamahua dilansir kanal YouTube USTADZ DEMOKRASI, Rabu (14/4).

Dia mengatakan bahwa pertemuan itu seperti Nabi Musa yang mendatangi langsung di hadapan Fir’aun untuk menyampaikan kebenaran.

“Kami sepakat bahwa kita datang seperti Musa datang kepada Fir’aun,” kata Hehamahua.

Dia kemudian melanjutkan bahwa bukan berarti dirinya menganggap Jokowi adalah Fir’aun.

“Tidak berartri bahwa Jokowi itu Firaun, tetapi kita tempatkan posisinya penguasa seperti ketika Firaun jadi penguasa, dan kami sepertri Musa yang mementingkan kepentingan rakyat untuk menegakakan keadilan,” jelasnya. (dal/fin)