JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Kabar Pulau Reklamasi bakal menjadi salah satu opsi tempat penyelenggaraan Formula E malah membuat Gubernur Anies Baswedan dicibir Ferdinand Hutahaean.

“Ketika yang HARAM jadi DIHALALKAN demi menyelamatkan diri dari JERAT HUKUM. Reklamasi yang ditolak kini akan digunakan salah satu opsi balapan tak jelas Formula E,” kata Ferdinand melalui akun Twitternya, Kamis 7 Oktober 2021.

“Nies, makanya kalau mikir jgn pake dengkul, gini kan jadinya? Sdh ruwet, malu dong..! Ehhh punya malu ngga sih?” imbuhnya.

Untuk diketahui, perhelatan ajang balap Formula E Jakarta batal digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas). JakPro selaku penyelenggara sudah menyiapkan lima lokasi alternatif untuk venue ajang balap mobil listrik itu.

Direktur JakPro Gunung Kartiko mengatakan Formula E batal digelar di Monas karena terkendala perizinan. "Venue yang jelas bukan di Monas, itu aja clue-nya," kata Gunung seperti dinukil CNN Indonesia, Rabu (6/10).

Gunung mengatakan pihaknya sudah mencarikan lima lokasi alternatif yang juga menjadi ikon Ibu Kota. Namun Gunung masih belum mau membocorkan lima lokasi tersebut.

"Jadi kita cari lokasi ikon Jakarta yang memang menunjukkan Jakarta. Ada banyak, ada lima alternatif," imbuh dia. Gunung mengatakan, JakPro hanya menyiapkan lima tempat alternatif itu.

Kemudian, Formula E Operations (FEO) selaku promotor akan melakukan survei terhadap tempat-tempat tersebut. Survei akan dilakukan oleh FEO pada Oktober ini. Setelah survei baru akan diputuskan final tempat yang akan ditunjuk untuk menggelar Formula E.

Opsi Sirkuit di Pulau Reklamasi

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan ada beberapa lokasi yang disiapkan menjadi sirkuit Formula E yang rencananya digelar pada Juni 2022 mendatang.

Beberapa di antaranya adalah Senayan hingga Pantai Maju di Pulau D dan Pantai Bersama di Pulau G. Dua pantai terletak di pulau reklamasi di Teluk Jakarta.

"Tadi disampaikan oleh Direktur Jakpro tidak di Monas, ada lima alternatif nanti akan dicek lokasi terbaik. Macam-macam lah, di antaranya di Senayan, di Pantai Maju, (Pantai) Bersama, dan lain-lain," kata Riza di Balai Kota Jakarta semalam.

Izin Formula E di Monas Terkendala

Masalah izin penyelenggaraan Formula E di Monas sempat mengemuka pada awal 2020. Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) selaku Komisi Dewan Pengarah Kawasan Medan Merdeka sempat melarang Monas jadi venue balapan Formula E.

Hal tersebut mempertimbangkan cagar budaya di kawasan Monas. Selain itu ada kegiatan pengaspalan yang membuat gelaran Formula E tak memungkinkan digelar di kawasan tersebut.

Belakangan Kemensetneg akhirnya mengizinkan, meski dengan berbagai syarat yang harus dipatuhi oleh pemprov DKI dalam merencanakan konstruksi lintasan tribun penonton dan fasilitas lainnya harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain UU No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Project Director JakPro Mundur

Di tengah persiapan penyelenggaraan Formula E 2022, Project Director Sportainment Jakpro, Muhammad Maulana mengundurkan diri dari jabatannya. Dia sebelumnya ikut terlibat dalam penyelenggaraan ajang balap mobil Formula E.

Gunung mengonfirmasi kabar tersebut. Namun, ia menepis anggapan bahwa Maulana mundur terkait Formula E. "Itu di Jakpro selevel kadiv, yang pegang SBU. Jadi sebagai seorang karyawan Jakpro mengundurkan diri itu suatu hal yang wajar. Biasa gitu ya," ujarnya.

Mundurnya Maulana, menurut Gunung selayaknya pengunduran diri biasa yang diajukan oleh karyawan kepada perusahaan. Dia tak ingin kabar pengunduran diri Maulana menjadi kehebohan karena dikaitkan dengan Formula E.

"Jangan dikait-kaitkan dengan Formula E. Dia berhaklah untuk mengundurkan diri, mungkin dia punya karir yang lain," kata Gunung.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Sulha Handayani

Diterbitkan di Berita

Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga Antariksa Ameriika Serikat (NASA) menyebut Jakarta dan pulau reklamasi menjadi salah satu kota pesisir yang terancam tenggelam. Ancaman tenggelam ini terjadi akibat kenaikan permukaan air laut imbas pemanasan global dan pencairan lapisan es.

"Hanya sedikit tempat yang menghadapi potensi itu salah satunya daerah dengan penduduk 32 juta orang di Jakarta," seperti tertulis pada laman NASA. 

foto jakarta dari satelit NASA
Foto Jakarta dari satelit NASA tahun 1990 terlihat area tampak lebih hijau dan belum ada penambahan reklamasi di pesisir Jakarta. (Tangkapan layar web landsat.visibleearth.nasa.gov)

 

foto jakarta dari satelit NASA

Foto Jakarta dari satelit NASA pada 2019 dengan berkurangnya area hijau dan penambahan beberapa pulau reklamasi di pesisir Jakarta. (Tangkapan layar web landsat.visibleearth.nasa.gov)

 

NASA pun lantas membagikan foto aerial Jakarta pada 1990 dibandingkan dengan 2019. Gambar dari satelit LandsatNASA menunjukkan evolusi wajah kota Jakarta selama tiga dekade terakhir.

Sejak gambar pertama ditangkap pada tahun 1990, lahan buatan dan pembangunan baru telah menyebar ke perairan dangkal Teluk Jakarta.

Menurut analisis data Landsat NASA, Jakarta setidaknya telah membangun 1185 hektar lahan baru di sepanjang pesisir pantai.Pasalnya, penambahan lahan dengan menambah pulau buatan kerap menjadi solusi tercepat. Sebab, tanah-tanah ini akan memadat dari waktu ke waktu.

Sebagian besar lahan telah digunakan untuk pembangunan perumahan kelas atas dan lapangan golf, jelas Dhritiraj Sengupta, ilmuwan penginderaan jauh di East China Normal University.

Pembangunan di pesisir pantai itu dianggap berisiko, karena berada di garis depan wilayah Jakarta yang tak terhindarkan tenggelam akibat kenaikan permukaan laut. Pasalnya, secara global kenaikan permukaan air laut terus naik hingga 3,3 milimeter pertahun.

Pulau-pulau reklamasi juga dianggap berisiko tenggelam karena punya tingkat penurunan tanah yang cepat. Sebab, tanah di pulau buatan merupakan jenis tanah yang paling cepat tenggelam, karena pasir dan tanahnya mengendap dan menjadi padat seiring waktu.

Sengouta mengatakan sebagian wilayah Jakarta Utara berisiko mengalami penurunan puluhan milimeter per tahun. Tapi, di pulau-pulau reklamasi, angka penurunan tanah itu melonjak hingga 80 milimeter per tahun.

Beberapa pulau baru dibangun merupkan bagian dari rencana induk Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN), sebuah upaya untuk melindungi kota dari banjir dan untuk mendorong pembangunan ekonomi.

Inisiatif utama itu adalah pembangunan tanggul laut raksasa dan 17 pulau buatandi sekitar Teluk Jakarta. Meskipun pengerjaan proyek dimulai pada tahun 2015, berbagai masalah lingkungan, ekonomi, dan teknis telah memperlambat pembangunan.

 

NASA menungkap risiko Jakarta tenggelam lewat foto satelit dan meyebut pulau reklamasi paling rawan.

Ilustrasi (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Selain itu, hujan badai juga akan makin intens akibat pemanasan global. Hal ini ikut meningkatkan bahaya di kawasan lain Jakarta yang memang sejak dulu sudah kerap dilanda banjir akibat luapan air sungai.

Sejak lama masalah banjir memang kerap melanda Jakarta akibat aliran sungai dataran rendah yang kerap meluap selama musim hujan.

Sejak tahun 1990, banjir besar telah terjadi setiap beberapa tahun di Jakarta, yang memaksa puluhan ribu orang sering mengungsi. Musim hujan pada tahun 2007 membawa banjir yang sangat merusak, dengan lebih dari 70 persen kota terendam.

Namun, dalam beberapa dekade terakhir masalah banjir dilaporkan kian memburuk, sebagian didorong oleh pengambilan air tanah secara masif yang mengakibatkan penyusutan air tanah.

Akibatnya, terjadi penurunan tanah di Jakarta yang menyebabkan saat ini 40 persen wilayah kota sekarang berada di bawah permukaan laut.

Urbanisasi yang cepat, perubahan penggunaan lahan, dan pertumbuhan penduduk disinyalir telah memperburuk masalah alam.

Penggantian wilayah hutan dan vegetasi menjadi permukaan kedap air. Selain itu, berkurangnya area vegetasi di sekitar sungai Ciliwung dan Cisadane telah mengurangi jumlah air yang dapat diserap oleh tanah. Sehingga meningkatkan risiko banjir.

Selain itu, banyak saluran sungai dan kanal yang menyempit atau tersumbat secara berkala oleh sedimen dan sampah, sehingga sangat rentan terhadap banjir.

Peningkatan populasi pun naik dua kali lipat di kota metropolitan ini antara tahun 1990 dan 2020. Sehingga, banyak orang memadati dataran banjir yang berisiko tinggi.

(can/eks)

Diterbitkan di Berita

Dwi Andayani - detikNews Jakarta - Gubernur DKI Anies Baswedan disebut-sebut menerima gratifikasi berupa sebuah rumah mewah hasil pengembangan reklamasi. Fraksi PDIP DKI Jakarta menyebut Anies perlu melakukan klarifikasi.

"Sebaiknya Bung Anies sendiri yang klarifikasi. Tetapi saya kira itu tidak akan dilakukan," ujar anggota Fraksi PDIP DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak saat dihubungi, Sabtu (22/5/2021).

Gilbert mengatakan permasalahan terkait pulau reklamasi tersebut juga perlu dijelaskan. Terlebih menurutnya, banyak pelanggaran aturan yang terjadi terkait pengembangan pulau reklamasi.

"Soal pulau reklamasi juga harus sekaligus dijelaskan, karena di situ banyak pelanggaran aturan yang serius," kata Gilbert.

"Masalah tanah Sarana Jaya yang bermasalah juga tidak ada penjelasannya, padahal itu menyangkut kebijakannya untuk membeli dengan dana PMD dan sebagian untuk keperluan rumah DP Rp. 0," tuturnya.

Meski begitu dia mengatakan tidak mengetahui betul tidaknya gratifikasi tersebut. Menurutnya, hal ini merupakan kewenangan KPK, BPK dan lembaga terkait lainnya untuk membuktikan.

"Saya tidak tahu betul tidaknya ada gratifikasi, karena itu wewenang KPK, BPK, Kepolisian, Kejaksaan untuk membuktikan. Soal gambar rumah saya kira itu asal comot gambar rumah dari Cipayung, tapi soal lokasi di Kebayoran Baru saya tidak bisa memastikan," ujar Gilbert.

Diketahui sebelumnya, Anies disebut-sebut menerima gratifikasi berupa sebuah rumah mewah kawasan Kebayoran Baru. Rumah ini dikatakan merupakan pemberian dari hasil pengembangan reklamasi.

Informasi ini beredar di media sosial, berdasarkan postingan yang beredar terlihat rumah sebuah rumah mewah berlantai dua. Rumah ini bercat putih dengan ornamen berwarna emas dan pagar hitam.

Penasihat Fraksi Partai Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik membantah hal tersebut. Dia mengatakan informasi terkait gratifikasi rumah tersebut tidak benar. "Engga benerlah itu berita asal itu," ujar Taufik.

Taufik juga mengatakan Anies tidak memiliki rumah di kawasan Kebayoran Baru. Menurut Taufik rumah yang Anies miliki hanya berada di kawasan Lebak Bulus.

"Setahu saya engga punyalah dia, rumahnya yang lama aja Lebak Bulus itu," kata Taufik. 

(dwia/dnu)

Diterbitkan di Berita