JAKARTA, REQnews - Kelompok wanita Afghanistan dengan tegas mendesak PBB tidak memberikan kursi kepada perwakilan pemerintahan Taliban.

Salah satu mantan politisi perempuan Afghanistan, Fawzia Koofi berkata, Taliban adalah kelompok ekstremis yang tak pernah mendengarkan dan menampung aspirasi kaum wanita, namun ingin berkuasa penuh atas negara.

“Ini sangat sederhana. PBB perlu memberikan kursi itu kepada seseorang yang menghormati hak semua orang di Afghanistan," kata Koofi, seperti dikuti Jumat 22 Oktober 2021.

"Kami banyak dibicarakan, tetapi kami tidak didengarkan. Bantuan, uang, pengakuan, semuanya adalah pengaruh yang harus digunakan dunia untuk inklusi, untuk menghormati hak-hak perempuan, untuk menghormati hak semua orang," ujar dia menambahkan.

Sementara eks mantan politikus lainnya Naheed Fareed menyebut, Taliban sudah ingkar janji, dari apa yang mereka kampanyekan bahwa perempuan diizinan bekerja dan mendapatkan pendidikan.

“Ketika Taliban merebut Afghanistan, mereka mengatakan akan memberikan izin kepada perempuan untuk bekerja dan kembali ke sekolah, tetapi mereka tidak menepati janji itu,” kata Fareed. Seperti diketahui, Taliban merebut kekuasaan Afghanistan pada pertengahan Agustus 2021 lalu. 

Setelah berkuasa, Taliban berjanji akan memenuhi serta menghormati hak-hak perempuan sesuai dengan hukum Islam. Namun, kenyataannya, masih terjadi banyak diskriminasi, bahkan Kementerian Urusan Perempuan Afghanistan dihapuskan.

Penulis : Edwin Shri Bimo | Editor : Vyara Lestari

Kantor berita Reuters, Sabtu (18/9/2021) melaporkan, simbol-simbol di gedung Kementerian Perempuan itu telah diganti dengan tanda polisi moral Taliban. Sementara para karyawan wanita di kementerian itu dilarang masuk ke gedung saat mereka datang untuk bekerja.

Menurut foto-foto, sebuah penanda di gedung itu bertuliskan, "Kementerian Doa dan Bimbingan dan Promosi Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan". "Saya satu-satunya pencari nafkah di keluarga saya," kata seorang wanita yang bekerja di kementerian itu.

"Ketika tidak ada lagi kementerian itu, apa yang harus dilakukan seorang wanita Afghanistan?" dia bertanya. Taliban sebelumnya telah menyatakan bahwa perempuan Afghanistan tidak akan diizinkan bekerja di kementerian-kementerian pemerintah bersama-sama pria.

Kini, para karyawan perempuan di Kementerian Urusan Perempuan mengatakan bahwa mereka tidak diizinkan untuk melapor ke tempat kerja, dan disuruh pulang ke rumah setiap kali mereka datang.

Sebelumnya, saat pengumuman susunan anggota kabinet pada 7 September, Taliban tidak menyebutkan penunjukan Menteri Urusan Perempuan, sementara Plt Menteri untuk Promosi Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan disebutkan.

Selama pemerintahan pertama Taliban tahun 1996-2001, kaum perempuan sebagian besar tidak diberi akses ke kehidupan publik, termasuk dilarang meninggalkan rumah mereka kecuali ditemani oleh kerabat laki-laki.

Anak perempuan juga tidak diizinkan bersekolah dan kaum perempuan dilarang bekerja dan kuliah. Saat itu, Kementerian Promosi Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan bekerja sebagai polisi moral Taliban yang memastikan penegakan hukum Syariah.

Awal pekan ini, seorang pemimpin senior Taliban mengatakan bahwa perempuan Afghanistan tidak akan diizinkan bekerja bareng laki-laki di kementerian-kementerian pemerintah.

(ita/ita)

Penulis : Haryo Jati | Editor : Purwanto

VOA — Sejumlah guru dan staf perempuan lain yang dipekerjakan oleh sekolah-sekolah di dua provinsi di Afghanistan, Selasa (24/8), melaporkan terjadinya pelecehan yang dilakukan militan Taliban.

Hal tersebut terjadi meskipun juru bicara Taliban berjanji kelompok itu akan menetapkan kebijakan yang melindungi keamanan perempuan.

Perempuan di Provinsi Takhar, di timur laut negara itu, dan di Provinsi Kabul, mengatakan kepada VOA bahwa ada pembatasan baru mengenai cara mereka berpakaian dan bekerja.

“Taliban sangat agresif dengan perempuan di sini. Mereka ingin perempuan memakai chadari,” ujar seorang guru perempuan pada VOA. “Chadari” adalah pakaian yang menutup seluruh tubuh perempuan, dan hanya memiliki lubang sangat kecil di bagian wajah agar pemakai dapat melihat.

Selain itu Taliban mengharuskan perempuan hanya keluar rumah dengan “mahram,” atau laki-laki yang tidak perlu disembunyikan wajahnya oleh perempuan.

Dalam pemikiran Islam konservatif, mahram dapat mencakup semua kerabat dekat laki-laki – seperti ayah, suami atau saudara laki-laki.

“Perempuan memiliki banyak masalah di sini. Setiap orang tentunya perlu pergi ke luar rumah untuk melakukan sesuatu, dan kita tidak memiliki mahram yang bersama dengan kita setiap saat,” ujarnya.

Guru itu menjelaskan bahwa Taliban di provinsi di mana ia berada sangat ketat sehingga mereka bahkan tidak mengizinkan perempuan mengenakan burqa atau gaun hitam panjang dengan syal yang menutupi seluruh tubuh dan wajah.

Ubah Kurikulum Pendidikan, Pisahkan Siswa Sesuai Jenis Kelamin

Ditambahkannya, Taliban juga melarang guru mengajar siswa dari lawan jenis. “Taliban memerintahkan agar siswa laki-laki dan perempuan dipisahkan. Dan mereka mengubah kurikulum pendidikan.”

Perubahan kurikulum itu mencakup penghapusan subyek kebudayaan dan hal-hal terkait olahraga, dan menambahkan lebih banyak pengajaran Islam, seperti kajian Al Quran dan kehidupan Nabi Muhammad SAW, meskipun subyek itu sudah menjadi bagian dari kurikulum sebelum pengambilalihan Afghanistan oleh Taliban.

Di Kabul, Taliban mengatakan kepada staf perempuan di sedikitnya satu rumah sakit untuk memisahkan tempat kerja mereka dari laki-laki, atau tinggal di rumah. Seorang wartawan perempuan VOA yang keluar rumah dengan mengenakan burqa, diminta Taliban untuk juga menutup wajahnya.

Perempuan Tinggal di Rumah Dulu

Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid, Selasa (24/8), mengatakan militan kelompok itu “belum dilatih untuk berbicara dengan perempuan.” “Itulah sebabnya mereka meminta perempuan untuk sementara waktu tinggal di rumah, tetapi akan tetap menerima gaji.

Segera setelah seluruh sistem berfungsi, perempuan dapat kembali ke tempat kerja,” ujarnya. Ia berbicara terutama tentang perempuan yang bekerja di kantor-kantor dan kementerian pemerintah.

 

Ketika ditekan oleh seorang wartawan perempuan yang khawatir dengan keselamatannya, Mujahid mengatakan ia tidak perlu khawatir. “Anda warga sipil. Tidak ada salahnya menjadi wartawan. Anda tidak perlu khawatir. Anda dapat kembali ke provinsi Anda dan bekerja,” ujarnya.

Mujahid mengakui ada sejumlah insiden aksi kekerasan atau pelecehan sporadis, dan berjanji akan menyelidikinya. Taliban telah berupaya menyajikan wajah yang relatif moderat pada dunia untuk meraih legitimasi internasional.

Perempuan – khususnya perempuan muda – mengatakan telah mendengar dari anggota-anggota keluarga mereka tentang kisah-kisah pemerintahan Taliban sebelumnya pada 1990an.

Saat itu perempuan dipukuli karena tidak menutup tubuh mereka secara benar, dan anak-anak perempuan tidak diizinkan bersekolah. Hal ini menyulitkan mereka untuk mempercayai janji Taliban. [em/lt]

Nationalgeographic.co.id - Dalam sejarah dunia, berbagai perdaban membuat budaya pakaian tradisionalnya dan memiliki penutup kepala. Mulai dari kebudayaan Mesopotamia, Yahudi, dan Arab yang kini dikenal seperti hijab, hingga yang dimiliki masyarakat Nusantara.

Pada kebudayaan masyarakat Nusantara, rupanya penutup kepala ini memiliki ragam bentuk dan nama. Tetapi seiring dengan adanya penyeragaman pakaian, penutup kepala perempuan perlahan-lahan tergerus.

"Masing-masing dari tutup kepala ini merupakan simbol dan atribut dari budayanya, dan muatan filosofis yang sungguh kaya," papar Andy Yantriyani dari Komnas Perempuan dalam sambutannya di webinar Pembukaan Penyelenggaraan Festival Penutup Kepala Nusantara 2021, Selasa (18/08).

"Sayangnya, pengetahuan tentang ini di Indonesia—di antara kita bahkan—sangat terbatas."

Tengkuluk

Tengkuluk misalnya, penutup kepala perempuan yang berasal dari Sumatera Barat dan Jambi. Penutup kepala ini di Jambi memiliki tiga jenis berdasarkan kegunaannya, untuk sehari-hari, kegiatan seni dan budaya, dan upacara adat.

Tengkuluk Jambi juga mengidentifikasi status seorang perempuan lewat juntaiannya. Apabila juntaiannya berada di sisi kiri, menandakan perempuan itu belum menikah, dan sebaliknya bila berada di sisi kanan.

Sedangkan tengkuluk di budaya Minangkabau, lebih disebut sebagai tikuluak. Jumlah jenisnya lebih beragam dari segi bentuk dan daerahnya, contohnya tengkuluk yang memiliki sisi tanduk yang tumpul dari Lima Puluh Kota.Ada pula yang berbentuk sederhana dan ada yang menyerupai cerobong yang bisa digunakan secara ikat dari Tanah Datar dan Solok.

Bahan yang menjadi kain tengkuluk bisa dari kain tenun, kain bugis, telekung, kain ludru, kain mukena, kain batik, hingga pasmina.

"Menurut pandangan kami, sebenarnya menggambarkan kedaulatan perempuan di Minangkabau dan hiasan kepala perempuan," ujar Yefri Heriani yang memperkenalkan tikuluak di forum itu.

"Tingkuluak melambangkan kekuatan hati, mempunyai kemauan yang tinggi untuk mencapai yang baik, gigih tidak pernah berputus asa, berani, ramah tamah dan tidak ingin melukai hati, keseimbangan, bersifat adil sesuai kebutuhan."

Sedangkan di Jambi, tengkuluk masih dipakai dan diwajibkan oleh pemerintah daerah sejak 2010 untuk digunakan dalam instansi pemerintahan.

Ibu Negara Iriana Jokowi menggunakan Bulang Simalungun di kepalanya. via Facebook

Bulang

Bagi perempuan adat Simalungun di Sumatera Utara, Bulang sebagai penutup kepala perempuan juga memiliki jenis berdasarkan kegunaannya: bulang sulappei untuk adat atau pesta, bulang siteget untuk pengantin, bulang gijang untuk yang berusia tua, dan bulang salalu untuk dipakai sehari-hari. Semua bisa dibedakan dengan cara melipatnya.

Penutup kepala ini hanya dikhususkan bagi perempuan yang sudah menikah. Bulang akan diberikan oleh mertua kepada menantunya sebagai tanda memasuki keluarga baru.

Bulang berbahan kain tenun yang panjangnya 1,5 meter dan lebarnya 30 sentimeter, dengan rumbai sepanjang 18 sentimeter. Yang membuatnya berbeda dari semua jenis. Dalam coraknya terdapat simbol alat kelamin perempuan dan laki-laki di sisi yang berbeda.

Perempuan yang menggunakan bulang harus menonjolkan simbol perempuan itu, tetapi bagian simbol laki-laki harus dimasukkan atau disembunyikan.

"Artinya secara filosofi, perempuan Simalungun itu mengangkat harga diri suaminya, sehingga kalau ada kekurangan itu harus ditutupi," ujar Anita Martha Hutagalung yang memperkenalkan bulang. "Kendalanya sekarang tergerus oleh zaman, perempuan zaman sekarang mulai berkurang yang mau memakai."

Jong Bayan

Penutup kepala ini khas dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Bahannya terbuat dari kain tenun berbentuk persegi empat yang luasnya sekitar 40 sentimeter dengan paduan benang warna-warni.

Pemakaiannya cukup sederhana, dengan membagi dua hingga membentuk segitiga untuk diikatkan ke kepala. Selanjutnya, benang diujung kain yang merupakan tali pengikat harus dibalutkan ke depan kepala sampai habis.

"Segitiga itu bermakna melambangkan sebuah gunung adalah sumber dari makhluk hidup di Bumi ini. Jong digunakan sejak turun temurun dan sering digunakan pada acara ritual antara lain: 1.  Maulid adat bayan; 2. Ritual menumbuk padi; 3. Ritual mencuci beras di saat kami ingin melaksanakan ritual adat," papar Sarbini Wati yang mengenalkan jong.

Agar kuat tidak lembek berdiri di kepala, jong bisa ditambahkan kertas manila dalam lipatan segitiga sebelum dikenakan.

Tatupung Dayak Maanyan

Ada tiga jenis tatupung sebagai penutup kepala perempuan Dayak Maanyan, yakni tatupung balik, tatupung rebe, dan tatupung bahuru. Tatupung balik bertujuan untuk mempercantik dan merapihkan penampilan perempuan saat acara adat seperti kematian dan hajatan.

Tatupung rebe lebih digunakan untuk melindungi kepala perempuan dari serangan terik matahari. Jenis tatupung ini biasa digunakan untuk kegiatan menanam, menumbuk, hingga memanen padi, yang dapat melingungi kepala, wajah, punggu, hingga kaki.

Sama dengan tatupung rebe, tatupung bahuruk biasanya digunakan untuk melindungi kepala. Biasanya tatupung ini digunakan oleh perempuan yang bekerja di perkebunan seperti karet, sehingga fungsinya lebih melindungi diri dari percikan getah, dan membawa benda berat di kepala.

"Secara kesluruhan, apabila perempuan Dayak menggunakan tatupung itu sudah siap bekerja dan membantu aktivitas masyarakat adat Maanyan. Artinya yang menutup wajah sampai punggung itu adalah sifat yang harus  pantang mundur," Mama Endek dari Kalimantan Tengah menjelaskan.

DW Indonesia

Larangan bernyanyi itu dianggap mempromosikan kebijakan yang mirip Taliban. Kementerian Pendidikan Afghanistan mencabut keputusan yang melarang remaja perempuan berusia di atas 12 tahun bernyanyi di depan umum.

Larangan tersebut sebelumnya diprotes keras oleh para aktivis hak-hak perempuan yang menuduh bahwa pejabat Afghanistan memperkenalkan nilai-nilai fundamentalis Islam ke dalam sistem pendidikan.

Kementerian Pendidikan mengumumkan pada pekan ini, cabang regional Kabul mengeluarkan larangan tersebut tanpa konsultasi. Kementerian menambahkan bahwa tujuan melarang bernyanyi di depan umum adalah untuk mencegah penyebaran virus corona, yakni dengan mencegah anak perempuan dan laki-laki bernyanyi dalam kelompok.

"Arahan yang dikeluarkan oleh kepala cabang pendidikan Kabul tidak mewakili posisi dan kebijakan resmi Kementerian Pendidikan Afghanistan," menurut pernyataan itu. Kementerian Pendidikan akan melakukan penyelidikan ke cabang Kabul.

"Pimpinan Kementerian Pendidikan berkomitmen untuk mendukung hak pendidikan, dan pilihan semua anak perempuan dan laki-laki untuk ikut serta dalam kegiatan budaya, seni dan olahraga," tambah pernyataan itu.

 #IAmMySong

Aktivis hak-hak perempuan meluncurkan kampanye media sosial untuk mengecam fundamentalisme di Afghanistan.

In solidarity with #IAmMySong @FForotan pic.twitter.com/cbfQNWoGrD

— Zarifa Ghafari 🇦🇫 (@Zarifa_Ghafari) March 14, 2021

Di bawah tagar #IAmMySong, perempuan Afghanistan dan aktivis hak sosial berbagi klip video remaja perempuan yang menyanyikan himne dan lagu, bersama dengan pertunjukan musik oleh perempuan Afghanistan.

Saghari mengatakan lebih lanjut, larangan menyanyi bukanlah menandai pertama kalinya Kementerian Pendidikan mengeluarkan aturan "bergaya Taliban". Menjelang akhir tahun 2020, kementerian mengumumkan akan mendukung madrasah Islam yang hanya mengajarkan Alquran. Saghari menambahkan, kementerian pendidikan juga mendukung rencana untuk hanya mengizinkan anak perempuan dari kelas satu hingga tiga untuk menghadiri kelas di masjid.

Kementerian Pendidikan mencoba menarik kembali keputusan tersebut dengan berkilah, pembelajaran di madrasah dan masjid dimaksudkan sebagai solusi untuk kawasan terpencil yang tidak memiliki akses ke sekolah modern.

Catatan tragis hak-hak perempuan Afghanistan

Selama beberapa dekade, perempuan Afghanistan berjuang untuk diakui sederajat di negara yang marak dilanda arus fundamentalisme itu. Saghari mengatakan Afghanistan memiliki sejarah panjang yang tragis dalam hal hak-hak perempuan. Pada 1980-an di era Mujahidin Islam, penyanyi perempuan sering dibungkam dan kemudian dibunuh.

Posisi fundamentalis juga dimiliki oleh Taliban, meskipun kelompok militan tersebut mengklaim bahwa pendiriannya terhadap hak-hak perempuan agak melunak.

"Posisi Taliban tidak berubah terkait perempuan, hak kebebasan berekspresi, media dan pendidikan anak perempuan," kata Hamidi kepada DW. "Mereka mengizinkan perempuan untuk mendapat pendidikan, tetapi hanya menurut kaidah Islam dan Syariah, dan mereka tidak pernah menjelaskan apa yang mereka maksud dengan itu," katanya. 

Bagaimana Taliban pengaruhi kehidupan perempuan Afghanistan?

Aktivis hak asasi Afghanistan Robina Shahabi mengatakan kepada DW, Taliban akan memperkenalkan kembali struktur tradisionalis dan fundamentalis ke Afghanistan.

Shahabi menafsirkan larangan bernyanyi remaja perempuan sebagai langkah pertama ke arah itu.

Banyak warga Afghanistan takut akan kembalinya Taliban.

"Pandangan pribadi saya dan teman-teman yang saya ajak berdiskusi, adalah bahwa ini [larangan menyanyi remaja perempuan] adalah bagian dari kesesuaian dengan Taliban dan pandangan mereka," pungkas Shahabi. (pkp/as)

Koresponden DW Shakeela Ebrahimkhail turut berkontribusi dalam laporan ini.