VIVA – Kehadiran Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan dalam pertemuan pimpinan partai politik (parpol) dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara menegaskan bahwa partai itu kini jadi parpol pendukung pemerintah. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi.

"Tadi Ketua umum PAN Zulkifli Hasan didampingi Sekjen Eddy Soeparno hadir di Istana, bertemu dengan partai koalisi bersama Presiden Jokowi. Hadir sebagai partai koalisi pendukung pemerintah," kata Viva Yoga dilansir dari Antara, Kamis, 26 Agustus 2021. 

PAN sejak kepemimpinan Zulkifli Hasan, lanjut dia telah menegaskan sebagai partai politik pendukung pemerintah dan ikut sebagai partai koalisi.

Menurut dia, pertemuan para pimpinan parpol tersebut tidak membicarakan terkait komposisi kabinet karena merupakan kewenangan dan hak prerogatif Presiden. Viva Yoga menjelaskan, Zulkifli menyampaikan masukan kepada Presiden Jokowi khususnya terkait penanganan pandemi COVID-19.

"PAN mendukung penanganan pemerintah soal pemberantasan pandemi COVID-19, terutama soal kebijakan PPKM, protokol kesehatan, dan mempercepat program vaksinasi untuk dapat menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity," ujarnya.

Dia juga menegaskan, PAN mendukung pemerintah dalam mempercepat program pemulihan ekonomi nasional melalui bantuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan kebijakan ekonomi yang dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebelumnya, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebutkan, pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para ketua umum partai politik pendukung pemerintah pada Rabu petang dapat memperkuat gotong royong dalam mengatasi pandemi COVID-19.

Hasto mengatakan, PDI Perjuangan menyambut baik pertemuan yang dilaksanakan secara periodik antara Presiden Jokowi dengan Para Ketua Umum Parpol pendukung pemerintah didampingi para Sekjen Partai.

"Pertemuan kali ini selain dihadiri Ketum dan Sekjen dari PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, PPP, juga dihadiri PAN. Semangat bergotong royong dan memberikan energi positif bagi Pemerintah untuk menangani Pandemi sangat terasa," kata Hasto.

Seluruh Ketum Parpol yang hadir, lanjut dia, merasakan pentingnya gotong royong seluruh komponen bangsa, dan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi di dalam mengatasi pandemi sudah pada track yang benar. (Ant)

Jakarta, Beritasatu.com – Anggota DPR Guspardi Gaus dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Hal ini terkait sikap politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut yang menolak dikarantina usai pulang dari luar negeri dalam rangka kunjungan kerja (kunker).

“Kami mendapat info adanya penyampaian laporan dari Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) atas Saudara Guspardi Gaus,” kata Wakil Ketua MKD Habiburokhman kepada wartawan, Jumat (2/7/2021).

Habiburokhman menyatakan pihaknya belum dapat mempelajari laporan tersebut. Sebab, MKD masih lockdown akibat empat orang staf dinyatakan positif Covid-19.

Diketahui, Guspardi Gaus menolak dikarantina dengan alasan harus segera mengikuti rapat Panitia Khusus (pansus) Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus (otsus) Papua.

MKD juga mendapat informasi bahwa sebenarnya Guspardi sudah ditegur oleh Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay. Habiburokhman menyatakan situasinya memang agak rumit.

Di satu sisi, pihaknya memahami Guspardi sangat berkomitmen menjalankan tanggung-jawab kedewanannya. Sebab, Pansus Otsus Papua dikejar deadline pengesahan RUU Otsus Papua.

Lalu kapan laporan terhadap Guspardi akan dilakukan? Habiburokhman mengatakan pihaknya masih menunggu aturan teknis penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di lingkungan DPR.

“Karena ada ketetapan WFH 100 %, belum ada kejelasan tata cara pelaksanaan tugas MKD jika ada laporan yang masuk,” demikian Habiburokhman.

suaraislam.co

Ketua Cyber Indonesia Habib Husin Shihab menduga Ustaz Adi Hidayat (UAH) melakukan kampanye politik untuk PAN (Partai Amanat Nasional) dengan memakai rakyat Palestina.

Dugaan itu disampaikan oleh Habib Husin melalui akun twitternya:

“Ada dugaan ini bukan semata-mata dalam rangka membantu rakyat Palestina tapi ada dugaan untuk kampanye politik.

Pak ustad, mau jadi ulama apa mau jadi politikus?

Btw, ijin lembaga penyelenggara dana untuk Palestinanya mana??
@KemensosRI @DivHumas_Polri @CCICPolri” tulis habib Husin di akun twitternya

Habib Husin juga melampirkan meme yang memuat foto UAH dengan pernyataan yang memuji PAN.

“PAN adalah Satu-Satunya Partai yang Terdepan Bersedia Menjadi Orang Tua Asuh bagi Anak-Anak Gaza”

Tak lupa Habib Husin juga menanyakan pada UAH: mau jadi ulama apa politikus?

Dan menanyakan soal ijin lembaga UAH yang menggalang donasi untuk Palestina.

Netizen pun memberikan respon atas cuitan Habib Husin:

“Apa mungkin sih pan mainannya recehan, tapi ya mungkin saja ketika saat ini tidak tergabung lagi dipemerintahan”, jawab pemilik akun @KelanaPoejangga

Bahkan, salah satu warganet mengungkapkan bahwa UAH adalah orang yang pernah mengeprank Prabowo saat Pilpres 2019.

“Ini yang waktu pilpres 2019 ngeprank pak Prabowo ya?”, tulis @BahlulWan

Deden Gunawan - detikNews Jakarta - Selama tiga tahun terakhir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak fokus mengatasi masalah banjir. Sebab, menurut Ketua Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta, Februari - Desember 2020, Gubernur Anies Baswedan terbelenggu oleh janji politik semasa kampanye.

Dia tidak mau melakukan normalisasi Ciliwung karena harus merelokasi warga di bantaran sungai. Padahal normalisasi sungai itu merupakan solusi utama untuk mengatasi banjir di Jakarta.

"Kalau mau bicara gamblang dan melihat alokasi anggaran, Pak Gubernur itu sudah tiga tahun tidak fokus terhadap isu banjir di Jakarta. Kenapa, karena terbelenggu dengan janji politik," kata Zita Anjani yang juga Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PAN kepada tim Blak-blakan detikcom, Minggu (21/2/2020).

 Ke depan, dia melanjutkan, perlu ada semacam pakta integritas dengan warga DKI bahwa siapapun gubernurnya, menangani banjir itu jangan politis, jangan baper. Tapi pakai data dan fakta.

"Siapapun gubernurnya gak bisa dia ganti-ganti program penanganan banjir, karena harus long term. Mengatasi banjir itu harus saintifik, gak bisa politik," tegas alumnus University College London itu.

Pemprov DKI baru akan menjalankan program banjir seperti normalisasi (pelebaran) sungai Ciliwung pada 2021 ini, sebab anggarannya baru disetujui. Juga ada dana pinjaman PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) sebesar Rp1 triliun.

Selain menormalisasi Ciliwung, kata Zita Anjani, Pemprov DKI juga harus memperbaki kondisi drainase, membuat waduk dan embung sebagai bagian dari infrastruktur banjir.

Melakukan pengerukan lumpur di danau seperti yang telah dilakukan patut diapresiasi karena membuat banjir cepat surut. Tapi hal itu tetap tidak akan memadai bila dibandingkan dengan rata-rata debit banjir yang muncul.

"Mau dikeruk sebanyak apapun lumpurnya, kalau kapasitas sungai tak ditambah ya Jakarta akan tetap banjir," kata Zita.

Putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan itu juga menyoroti program sumur resapan yang kerap disampaikan Anies Baswedan. Dari 1,8 juta yang ditargetkan, ternyata yang baru dibangun hanya 1.772 titik.

Untuk menggenjotnya tanpa membebani APBD, Zita Anjani menyarankan agar Pemprov DKI meminta para pengembang melakukannya berdasarkan aturan yang ada.

Kapasitas kali/sungai eksisting kita hanya 950 m3/detik, sedangkan rata-rata banjir tahunan debit airnya mencapai 2.100-2.650 m3/detik. "Bahkan awal 2020 mencapai 3.389 m3/detik," imbuh Zita.

(jat/jat)