Deden Gunawan - detikNews Jakarta - Selama tiga tahun terakhir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak fokus mengatasi masalah banjir. Sebab, menurut Ketua Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta, Februari - Desember 2020, Gubernur Anies Baswedan terbelenggu oleh janji politik semasa kampanye.

Dia tidak mau melakukan normalisasi Ciliwung karena harus merelokasi warga di bantaran sungai. Padahal normalisasi sungai itu merupakan solusi utama untuk mengatasi banjir di Jakarta.

"Kalau mau bicara gamblang dan melihat alokasi anggaran, Pak Gubernur itu sudah tiga tahun tidak fokus terhadap isu banjir di Jakarta. Kenapa, karena terbelenggu dengan janji politik," kata Zita Anjani yang juga Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PAN kepada tim Blak-blakan detikcom, Minggu (21/2/2020).

 Ke depan, dia melanjutkan, perlu ada semacam pakta integritas dengan warga DKI bahwa siapapun gubernurnya, menangani banjir itu jangan politis, jangan baper. Tapi pakai data dan fakta.

"Siapapun gubernurnya gak bisa dia ganti-ganti program penanganan banjir, karena harus long term. Mengatasi banjir itu harus saintifik, gak bisa politik," tegas alumnus University College London itu.

Pemprov DKI baru akan menjalankan program banjir seperti normalisasi (pelebaran) sungai Ciliwung pada 2021 ini, sebab anggarannya baru disetujui. Juga ada dana pinjaman PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) sebesar Rp1 triliun.

Selain menormalisasi Ciliwung, kata Zita Anjani, Pemprov DKI juga harus memperbaki kondisi drainase, membuat waduk dan embung sebagai bagian dari infrastruktur banjir.

Melakukan pengerukan lumpur di danau seperti yang telah dilakukan patut diapresiasi karena membuat banjir cepat surut. Tapi hal itu tetap tidak akan memadai bila dibandingkan dengan rata-rata debit banjir yang muncul.

"Mau dikeruk sebanyak apapun lumpurnya, kalau kapasitas sungai tak ditambah ya Jakarta akan tetap banjir," kata Zita.

Putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan itu juga menyoroti program sumur resapan yang kerap disampaikan Anies Baswedan. Dari 1,8 juta yang ditargetkan, ternyata yang baru dibangun hanya 1.772 titik.

Untuk menggenjotnya tanpa membebani APBD, Zita Anjani menyarankan agar Pemprov DKI meminta para pengembang melakukannya berdasarkan aturan yang ada.

Kapasitas kali/sungai eksisting kita hanya 950 m3/detik, sedangkan rata-rata banjir tahunan debit airnya mencapai 2.100-2.650 m3/detik. "Bahkan awal 2020 mencapai 3.389 m3/detik," imbuh Zita.

(jat/jat)

voi.id JAKARTA - Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan jadi sorotan karena banjir yang terjadi di sejumlah wilayah di Ibu Kota seperti kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu, 20 Februari. Hal ini terjadi setelah Jakarta diguyur hujan deras sejak Jumat, 19 Februari.

Mengetahui banyaknya wilayah yang terdampak banjir, Anies lantas menggelar rapat koordinasi di Pintu Air Manggarai, Jakarta Selatan terkait banjir Jakarta pada hari ini.

Setelah meninjau ketinggian air dari laporan jajarannya, Anies menyebut bahwa banjir di Ibu Kota, khususnya di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan hari ini diakibatkan cuaca ekstrem dan curah hujan yang tinggi.

Dia memaparkan, curah hujan di Pasar Minggu mencapai 226 mm per hari, di Sunter Hulu 197 mm, di Halim Perdanakusuma sampai 176 mm, Lebak bulus 154 mm.

"Semua angka di atas 150 adalah kondisi ekstrem. Dalam pembagian skala, ada hujan lebat sampai 100 mm, kemudian, 100 mm-150 mm sangat lebat dan di atas 150 mm adlah hujan ekstrem," kata Anies di Pintu Air Manggarai, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 Februari.

Sayangnya, kata Anies sistem drainase di DKI dibangun dengan daya tampung curah hujan antara 50 sampai 100 milimeter per hari. Drainase di kawasan tersebut tak mampu menampung air dengan curah hujan yang tinggi sehingga mengakibatkan luapan air sampai pemukiman.

"Kapasitas sistem drainase di Jakarta itu berkisar 50 sampai 100 mm. Bila terjadi hujan di atas 100 mm per hari, maka pasti terjadi genangan karena memang kapasitasnya terbatas sampai 100 mm," ujar dia.

Dia juga menjelaskan alasan mengapa banjir tinggi dan terjadi di banyak tempat bisa terjadi lebih dari enam jam atau lewat dari target yang pernah disampaikannya.

Kata Anies, genangan dengan tinggi bervariasi ini tak mampu surut dengan cepat bukan hanya akibat dari tingginya intensitas hujan lokal, melainkan juga kiriman air dari kawasan hulu.

"Betul. Jadi kita 6 jam sesudah airnya surut di sungai, kembali normal, atau 6 jam sesudah hujannya berhenti. Nah, yang terjadi adalah hujannya berhenti, tapi aliran dari hulu masih jalan terus. Sehingga, di situlah menjadi kendala tersendiri," kata Anies di Pintu Air Manggarai, Jakarta Selatan, Sabtu, 20 Januari.

Oleh sebab itu, Anies menyebut jajaran Pemprov DKI mesti bekerja ekstra menangani genangan yang terjadi akibat hujan lokal, serta kiriman air yang datang lewat aliran sungai.

"Air kiriman dari kawasan hulu yakni Bogor, dan kawasan tengah itu kawasan Depok, itu sekarang dalam perjalanan ke Jakarta. Nah, dalam perjalanan ke Jakarta itu tentu berdampak pada kawasan kawasan yang ada di sekitarnya," ujar dia.

Banjir yang kemudian membuat ribuan warga mengungsi dan tak kunjung surut dalam waktu enam jam ini kemudian ditanggapi oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok. Dia menyarankan, semua pihak bergerak secara ekstra dan cepat.

Bukan hanya Pemprov, kata Ahok, pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane atau BBWSCC, yakni Kementerian PUPR harus segera melakukan normalisasi sungai. Sementara DKI Jakarta, tekan Ahok, harus membenahi daerah aliran sungai atau DAS.

"Namanya iya normalisasi daerah aliran sungai (DAS). Kalau mau dikembalikan ke bentuk semula DAS (tempat jalan air yang maksimal) semua bangunan yang terpaksa di daerah DAS kena bongkar," kata Ahok kepada VOI.

Inilah yang menjadi dasar dirinya kerap melakukan penertiban bangunan yang berada di daerah aliran sungai sewaktu masih menjabat di kursi Gubernur DKI Jakarta.

"Terpaksa kami bongkar, apalagi rumah rumah tanpa ijin dan menduduki DAS," tegasnya.

Dia pun punya jalan keluar bagi Pemprov DKI Jakarta jika melakukan program ini. Salah satunya dengan menyediakan rumah susun. "Sediakan saja yang banyak rumah susun yang terjangkau. Milik seumur hidup hak tinggal dan bayarnya murah," ungkapnya.

Komisaris PT Pertamina ini mengatakan, cara ini lebih manjur ketimbang menyuruh masyarakat dengan gaji tak menentu membeli rumah dengan uang muka atau down payment sebesar 0 persen. 

"Disuruh beli rakyat (dengan) gaji UMP apalagi gaji nggak menentu mana sanggup beli rumah 0 persen? Banyak perumahan lagi sepi jualan bunga 0 persen jangankan kan DP 0 persen. Kalau gaji UMP mana bisa cicil pokoknya," jelasnya.

Jika ini semua dilakukan dengan baik, dia yakin banjir tidak ada lagi di Jakarta. Intinya, Ahok bilang, ikuti saja program yang ada.

Apalagi, program ini bukanlah program milik Joko Widodo atau Ahok. Program tersebut, kata dia, bahkan sudah ada sejak zaman Fauzi Bowo menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan sejak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden.

"Jakarta itu beda dengan daerah-daerah. Calon kepala daerah harus mikirkan apa program-program. Karena umumnya belum ada kajian. Di DKI semua sudah lengkap.

Tinggal kita berani atau tidak jalankan program yang telah ada dan jika tidak ada perubahan kajian program yang ada. Tinggal kerjakan saja. Semua dilakukan untuk bereskan transportasi, banjir dan mengadministrasikan keadilan  sosial saja .

Bukan soal populer atau tidak. Ini soal menjalankan tugas sesuai dengan sumpah jabatan dan profesional atau tidak selama menjabat," kata Ahok

Tim detikcom - detikNews Jakarta - Hujan yang terus mengguyur Jakarta beberapa hari ini tidak berdampak banjir bagi warga Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur (Jaktim). Sejak dibangun pembatas sungai atau tanggul pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di aliran Kali Ciliwung, warga merasa tenang menghadapi banjir.

Warga RT 13 RW 03 Kampung Pulo, Awi (60), mengatakan, sejak adanya tanggul, ia bisa lebih bersiap menghadapi banjir. Dulunya, ketika ada hujan besar, Awi mengaku pasti langsung siap-siap mengungsi.

"Lebih enak deh, kalau ada tanggul kan mendingan, kita bisa rapi-rapiin rumah juga. Kalau enggak ada tanggul kita lebih parah, baru hujan aja kita udah kabur karena air gede, sini kan dataran kali.

Kali banget dah. Kita hujan nih, siap-siap, kadang kompor dinaik-naikin, kalau sekarang kan kita bisa santai," ujar Awi saat ditemui di Jalan Inspeksi Kampung Pulo, Jatinegara, Jaktim, Minggu (21/2/2021).

"Air langsung lewat iya, dari sono tendangannya. Dulu enggak ada tanggul, situ juga jadi motong jalan, nggak muter lagi. Bambu, semuanya, rumah-rumah yang roboh kemari pada motong jalan, enggak nikung lagi. Kalau sekarang kan alhamdulillah udah tenang, kan muter.

Makanya kalau buang sampah sekarang kita ada tempatnya," ujar Awi.Awi menyebut, sebelum ada tanggul, air sering masuk ke permukiman warga. Air sungai yang meluap dari Kali Ciliwung, kata dia, langsung menerjang kawasan rumahnya.

Keberadaan tanggul juga membuat Awi tidak kerepotan apabila harus bersiap menghadapi banjir. Awi kini hanya berharap warga Kampung Pulo membuang sampah pada tempatnya.

"Anak-anak bisa main-main juga ya, dulu kan hujan juga biasa anak kecil saya singkirin. Udah kewalahan, urusin anak sama rumah. Sekarang alhamdulillah. Kata kemarin hujan gede, anak-anak bisa pada main, cuman kita waspada juga kadang anak pada naik," ucapnya.

Sementara itu, warga RT 10 RW 3 bernama Husein (46) mengaku tidak merasakan banjir setelah adanya tanggul di Kampung Pulo. Dia kadang hanya khawatir air meluap melewati tanggul saat banjir besar 5 tahun sekali.

"Pas ada (tanggul) ini alhamdulillah enggak kena, kena cuma 5 tahun sekali. Kalau di Pulo itu 5 tahun sekali yang bahaya, itu yang sering ke rumah," kata Husein.

"Enggak ada pengaruhnya hujan di Jakarta mah, cepat surutnya, yang bahaya di kiriman, Katulampa," tambahnya.

"Iya (era Ahok). Pas itu dapat kabar (penggusuran) sih dapat kabar, cuma enggak terlalu dipeduliin sama warga. Pas backhoe pada ke sini aja Satpol PP jaga di depan, udah mulai ramai. (Warga sampai) meninggal enggak ada, cuma luka-luka banyak, itu kan backhoe satu ada yang dibakar ama warga," ujar Husein.

Husein membenarkan tanggul dibangun saat era kepemimpinan Ahok. Warga juga sempat merasakan ketenangan ketika adanya penggusuran.

Husein menyebut kini dengan adanya tanggul membuat warga bisa mengecek apabila aliran Kali Ciliwung mulai naik. "Kita juga bisa cek langsung," ucapnya.

(run/mae)

Trio Hamdani - detikFinance Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyoroti banjir yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia belakangan ini. Dia pun menyentil penanganan banjir yang hanya bersifat teknikal, misalnya membuat kolam dan pompa.

"Saat dilanda banjir, penanganan dilakukan bersifat teknikal, seperti membuat kolam dan pompa. Hal ini memicu pembangunan di daerah tersebut yang selanjutnya menyebabkan banjir dengan kerugian yang jauh lebih besar," katanya dikutip detikcom kemarin Jumat (19/2/2021).

Pernyataan Basuki disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah dalam Webinar Nasional Dewan Sumber Daya Air (SDA) bertajuk "Kenapa Banjir?", Kamis (18/2/2021).

Penanganan banjir secara teknikal menurutnya memang penting dan perlu, namun memiliki keterbatasan dan tidak dapat menyelesaikan masalah secara jangka panjang.

"Ketika parameter rancangannya berubah dan/atau terlampaui, maka penanganan tersebut menjadi sangat rentan untuk gagal," jelas Basuki. "Penyebab timbulnya banjir yang tersebar di banyak sektor masih belum sepenuhnya teridentifikasi, dan belum ditangani secara efektif.

Pendekatan yang dilakukan masih sektoral, dan hanya menangani gejala yang muncul dalam sektor tertentu saja.Terjadi ketidakselarasan di antara kegiatan-kegiatan di satu sektor dan di sektor-sektor yang lain," ujarnya.

Basuki menegaskan penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh, yakni melalui kegiatan multisektoral yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelesaikan masalah secara berkelanjutan.

Selain itu penting menumbuhkan dan membangun komitmen seluruh pemangku kepentingan kepada suatu visi dan tujuan bersama.

"Jika visi dan tujuan bersama tidak terbentuk, maka sulit membangun komitmen yang kuat antar-sektor. Saat terjadi sedikit hambatan, pelaksanaan program akan berhenti dan tujuan pembangunan menjadi tidak tercapai," tambah Basuki.

Pada kesempatan lain, dirinya sempat mengungkapkan bila banjir terjadi di suatu tempat tandanya ada manajemen pengairan yang tidak baik.

Pasalnya, menurut Basuki jumlah air pada dasarnya selalu cukup. Bila ada kelebihan atau kekurangan air di suatu tempat maka ada manajemen pengairan yang salah di sana.

"Jadi, kalau kekeringan atau justru kebanjiran, pasti manajemen airnya ini ada yang tidak baik," ujar Basuki dalam sebuah webinar, Kamis (11/2/2021).

(toy/hns)

Adi Mirsan FAJAR.CO.ID, JAKARTA –Ketum Partai Emas Hasnaeni Moein atau ‘Wanita Emas’ marah terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena salah satu rumahnya kebanjiran di Kemang, Jaksel.

Ketua Umum (Ketum) Partai Era Masyarakat Sejahtera (Emas) Hasnaeni Moein ini mengaku salah satu rumahnya di Jalan Kemang Timur V, Jakarta Selatan, terendam banjir.

Wanita Emas pun kemudian menyalahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dinilai tidak mampu mengatasi persoalan banjir di Jakarta.

“Anies itu bagaimana toh, udah enak-enak aja dia tidur di rumahnya, rakyatnya kebanjiran,” jelasnya

“Dengan persoalan yang sama kayak makan nasi kita, persoalan yang sama aja kok nggak ada perubahannya DKI ini,” ujarnya lagi, Sabtu (20/2).

‘Wanita Emas’ kemudian mengeluhkan persoalan banjir Jakarta dari masa ke masa tidak pernah terselesaikan.

Hasnaeni juga menyinggung soal kemacetan Jakarta yang sama juga tidak pernah ada habisnya.

“Rasanya setiap ganti gubernur, persoalannya itu mulu, persoalan banjir, persoalan kemacetan, kesenjangan sosial. Hanya itu saja yang nggak bisa diselesaikan,”jelasnya.

“Terus mau nyalon presiden lagi si gubernur itu,” kata Hasnaeni Moein seperti dilansir detikcom.

“Persoalan sangat simpel aja di DKI tidak bisa diselesaikan, tapi ingin menjadi presiden di republik ini yang harus ngurusin 280 juta jiwa,” katanya lagi.

“DKI aja dengan 10 juta jiwa dia nggak bisa atasin, gimana dia mau nyalon presiden Pak Anies itu,” katanya lagi.

Ketum Partai Emas atau Wanita Emas tidak menyebutkan kapan peristiwa banjir itu melanda rumahnya di Kemang, Jaksel.

Namun, dari video yang dikirimkan oleh Wanita Emas, tampak kejadian banjir di rumahnya terjadi malam hari.

DKI Jakarta masih dikepung banjir hingga Sabtu pagi (20/2/2021). Beberapa daerah tergenang, begitu juga pintu air dalam status Siaga 1 atau Awas.

BPBD DKI Jakarta menginformasikan perkembangan terkini terkait tinggi muka air (TMA) di sejumlah lokasi pemantauan atau pintu air melalui akun media sosialnnya.

Hingga pukul 06:00 WIB Sabtu, pintu air Sunter Hulu, Karet dan Angke Hulu berstatus Siaga 1 atau Awas.

Adapun untuk Sunter Hulu ketinggian muka air berada di 300 cm, lalu Karet di ketinggian 640 cm, dan Angke Hulu di 350 cm.

“Sedangkan pintu air Manggarai saat ini berada di ketinggian 875 cm dan Pasar Ikan di 202 cm atau masuk siaga 2,” kata akun Instagram milik BPBD DKI.(pojoksatu)

Jakarta, CNN Indonesia -- 

Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) menyarankan warga menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena penanganan dan antisipasi banjir yang dinilai buruk. FAKTA menyinggung genangan banjir hebat yang masih saja menggenangi DKI tahun ini.

Azas menduga banjir parah yang terjadi di Jakarta saat ini disebabkan oleh saluran air (drainase) yang tidak berfungsi dengan baik. Menurutnya, saluran air di Jakarta mampet dan tidak terawat. Sehingga saat hujan besar, air tidak bisa mengalir dan berujung pada banjir.

Sementara, kata dia, membersihkan dan merawat saluran air adalah tugas pemerintah provinsi. Dengan kondisi banjir seperti saat ini, ia menilai Pemprov Jakarta tidak bekerja dengan baik dalam hal merawat saluran air dan mengantisipasi bencana musiman itu.

Azas juga mengkritik Pemprov DKI karena tidak sigap memberikan peringatan dini kepada warga yang terdampak banjir agar segera dievakuasi. Ia mengatakan banyak warga yang panik ketika melihat genangan di rumahnya, karena tak tahu harus melapor dan meminta pertolongan kemana.

"Berarti pemerintah provinsi dan gubernurnya sampai hari ini belum juga mempersiapkan sistem peringatan dini (early warning system) dan sistem bantuan darurat (emergency response system) untuk menolong warga. Kecerobohan ini bisa dipersoalkan dan digugat secara hukum oleh warga korban banjir," tutur dia.

Ia mengatakan warga stres dan sakit kerap dirasakan warga yang kebanjiran. Setelah banjir surut, lanjut dia, mereka yang terdampak pun harus membersihkan sisa-sisa banjir yang memasuki area rumah.

"Apakah penderitaan sebagai warga Jakarta yang menjadi korban banjir tahunan ini dirasakan juga oleh Gubernur Jakarta Anies Baswedan?," tambah Azas.

Menurut dia, gugatan bisa diajukan ke Pengadilan Negeri Tata Usaha (PTUN). Ini sesuai dengan Peraturan MA No. 2 Tahun 2019 yang menyatakan gugatan perbuatan melawan hukum dengan pejabat pemerintah diselesaikan melalui PTUN.

 Sejumlah titik di DKI Jakarta dilanda banjir hebat akibat hujan deras yang mengguyur sejak malam kemarin. Sementara memasuki musim penghujan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim telah menyiapkan strategi antisipasi banjir.

(fey/evn)