Jakarta, INDONEWS.ID -- Hasil riset lembaga survei Parameter Politik Indonesia (PPI) terkait elektabilitas calon presiden 2024 memunculkan nama Prabowo Subianto dengan perolehan 19,9 persen, disusul Anies Baswedan 11,9 persen, Ganjar Pranowo 11,3 persen, Ridwan Kamil 4,1 persen, Tri Rismaharini 4,0 persen, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok 1,8 persen, dan Puan Maharani 0,7 persen.

Survei LSI tersebut digelar pada 25-31 Januari dengan wawancara tatap muka, dengan melibatkan 1.200 responden menggunakan metode multistage random sampling.

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengklaim margin of error surveinya 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. 

Ada juga survei Indobarometer yang dilakukan pada 1-10 Februari 2021 melalui sambungan telepon kepada 1.200 responden dari seluruh provinsi yang dipilih acak dari survei sebelumnya sejak 2019. Margin of error sebesar 2,98 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Walau tak masuk dalam radar sejumlah lembaga survei, nama tokoh seperti Rizal Ramli, dan Susi Pudjiastuti tak boleh dipandang remeh.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin misalnya menyebut mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Rizal Ramli berpeluang untuk menjadi calon presiden (capres).

Menurutnya, sosok pria yang kerap disapa RR itu layak maju pada pemilihan umum atau Pemilu 2024 mendatang.

Salah satu alasannya, kata Ujang, Rizal Ramli layak menjadi capres setelah memperhitungkan sepak terjangnya selama ini.

"Sangat layak untuk menjadi capres. Pengalamannya di pemerintahan sudah cukup untuk bisa berbuat untuk memperbaiki bangsa," kata Ujang seperti dikutip Tagar, Sabtu, 13 Juni 2020.

Direktur Indonesia Political Review itu menilai banyak sosok yang digadang-gadang akan mencalonkan diri pada Pemilu 2024 mendatang.

Bahkan, menurutnya nama Rizal Ramli menjadi salah satu kandidat di antara beberapa tokoh yang akan mengajukan diri, meskipun nama RR tidak keluar di hasil berbagai lembaga survei.

"Setiap orang atau tokoh, termasuk Rizal Ramli tentu punya keinginan untuk maju," ujar Ujang.

Wakafkan Sisa Hidup

Sementara itu, ekonom senior, Dr. Rizal Ramli, mengapresiasi survei elektabilitas calon presiden 2024 mendatang.

Walaupun belum masuk dalam radar survei kali ini, Rizal Ramli pernah masuk dalam survei pada pemilu presiden 2019 lalu. Dalam salah satu survei, sosok Rizal Ramli, bersama Prabowo Subianto dan Joko Widodo masuk dalam tiga besar.

"Saya apresiasi semua survei, saya ucapkan juga terimakasih untuk rakyat Indonesia," ujar Ramli, di Jakarta, Jumat (25/5/2018) waktu itu.

Dalam keterangannya, mantan Menko Perekonomian itu mengatakan dirinya akan mewakafkan sisa usianya untuk mengubah Indonesia menjadi lebih makmur dan hebat.

Mantan Menko Kemaritiman itu menyatakan siap menjadi calon presiden. Dirinya akan mengajak masyarakat Indonesia untuk berjuang bersama-sama menuntaskan reformasi agar Indonesia menjadi lebih adil, makmur, dan berjaya.

Seperti diberitakan sebelumnya, survei Indonesia Development Monitoring (IDM) menempatkan Prabowo Subianto dengan tingkat elektabilitas tertinggi yaitu mencapai 39,2%, disusul Jokowi 21,3%, Rizal Ramli 11,1%, mantan Panglima TNI, Jenderal (Purnawirawan) Gatot Nurmantyo 7,5%, dan politisi Demokrat, Agus Yudhoyono, dengan 4,1%. Sementara yang belum menentukan pilihan 16,6%.

Survei IDM ini dilakukan dengan metode multistage random sampling pada 400 kabupaten/kota di 33 provinsi di Indonesia. Survei melibatkan 2.450 responden pada 28-18 Mei 2018. (Very)

Jakarta, INDONEWS.ID -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana segera memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Rencana pemindahan itu dilakukan agar pembangunan menjadi lebih merata, Indonesia-sentris, dan juga menimbang daya dukung Jakarta yang semakin berat.

Namun, rencana Jokowi memindahkan ibu kota itu tak lepas dari kritikan. Salah satunya dari mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli.

Tokoh Pergerakan itu mengatakan bahwa saat ini rakyat Indonesia lebih butuh presiden baru dari pada ibu kota baru.

Ekonom senior yang sempat menjadi salah satu tim ahli calon presiden Prabowo Subianto itu pernah mengatakan bahwa yang lebih dibutuhkan masyarakat saat ini adalah presiden baru.

"Rakyat hari ini tidak perlu ibu kota baru, tapi butuh presiden baru," ungkap Rizal usai mengikuti peringatan May Day 2019 di Jakarta, Rabu (1/5/2019) seperti dikutip Detikcom.

Sementara itu, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara meminta pemerintah mempertimbangkan kembali rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan.

Dia menilai hal itu belum mendesak dilakukan karena krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi virus corona atau covid-19 yang belum bisa dipastikan kapan akan berakhir.

Menurut Bhima, pemerintah harus belajar ke Malaysia yang sempat mengalami kesulitan keuangan saat memindahkan ibu kota dari Kualalumpur ke Putrajaya saat krisis moneter 1998.

Karena itu, kata Bhima, perlu kalkulasi ulang rencana dan biaya termasuk ketika pemerintah percaya diri bisa menarik investasi asing ke proyek ibu kota baru.

"Risikonya besar sekali untuk investasi di saat krisis, kalau secara rasional belum pas timingnya bagi investor untuk masuk ke proyek mercusuar," katanya seperti dikutip Tempo.co.

Fadli Zon menilai, rencana pemindahan ibu kota hanya wacana isapan jempol untuk pengalihan isu. Menurutnya, isu pemindahan ibu kota pernah digulirkan namun kemudian reda.

"Itu saya kira wacana isapan jempol saja untuk mengalihkan isu ya. Dulu juga begitu empat tahun, lima tahun yang lalu. Nanti juga reda sendiri," kata Fadli.

Fadli mengatakan, pemindahan ibu kota tak kunjung terwujud. Fadli mengatakan, jika pemerintah berniat mewujudkannya maka harus mempersiapkannya secara matang. "Sudahlah, ini omong kosong,” pungkasnya. (Very)

Andaikata Dr. Rizal Ramli (RR) tidak menyentil Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo (GN) melalui akun twitter pribadinya @RamliRizal pada 16 Oktober 2020, yang dikutip Kompaps.tv, mungkin pujian GN terhadap UU Cipta Kerja segera berlalu, dan dilupakan orang. GN adalah mantan Panglima TNI yang menjadi presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). KAMI adalah organisasi yang aktif mengkritik pemerintah saat ini.

Sentilan RR disiarkan oleh Kompas.tv, (Sabtu, 17 Oktober 2020, 18:56 WIB), dengan judul “Rizal Ramli Sindir Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo: Kok Jadi Jubir, Kelihatan Warna Aslinya Deh” (https://www.kompas.tv/article/116651/rizal-ramli-sindir-mantan-panglima-tni-gatot-nurmantyo-kok-jadi-jubir-kelihatan-warna-aslinya-deh?page=2).

RR pernah menjadi Menteri pada masa kepresidenan Abdurrahman Wahid dan Joko Widodo. RR sekarang juga menjadi tokoh yang sering mengkritik pemerintah.

Pujian GN untuk UU Cipta Kerja berasal dari Channel Refly Harun (RH) hasil wawancara RH dengan GN. (Video 1, disiarkan 14 Oktober 2020: https://www.youtube.com/watch?v=6MKqVgzB2yE&feature=youtu.be).  

Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah GN sudah berubah sikap jadi jubir pemerintah, atau RR kurang cermat menyimak pernyataan GN.

Media dikritik Rocky Gerung

Tidak lama setelah sentilan RR kepada GN, Hersubeno Arief (HA), wartawan senior, mewawancarai Rocky Gerung (RG), tentang sikap GN terhadap UU Cipta Kerja. FNN (Forum News Network) menyiarkan informasi yang berjudul, “GATOT NURMANTYO DUKUNG OMNIBUS LAW? INI PENJELASANNYA”. Dalam wawancara itu RG mengkritik cara kerja media. RMOLSUMSEL pada tanggal 17 Oktober 2020, 08:47,  menyiarkan berita dengan judul “Gatot Puji UU Ciptaker, Rocky Gerung Salahkan Media..”

Di bawah ini adalah sebagian kritik RG kepada media, yang disiarkan RMOLSUMSEL, 17 Oktober 2020:

Pihak KAMI mengatakan, pernyataan Gatot mengenai UU Cipta Kerja telah diplintir media. … Soal plintiran ini secara khusus dibahas Deklarator KAMI Rocky Gerung, dalam sebuah video yang tayang di akun YouTube Rocky Gerung Official, Jumat malam (16/10/2020 ), dengan judul, “Gatot Nurmantyo Diplintir Dukung Omnibus Law”. HA dan RG membahas headline di sejumlah media online mengenai pernyataan Gatot yang mereka anggap telah diplintir. Sejumlah slide pemberitaan media ditampilkan, mulai dari Seword hingga RMOL.ID. Di antaranya pemberitaan dengan judul, “Mendadak Puji Jokowi Soal Omnibus Law, Gatot Diduga Ingin Lepas dari Jerat Polisi?”, “Gatot Akui Tujuan Mulia Jokowi Buat UU Cipta Kerja”, “Gatot Tiba-tiba Sebut UU Omnibus Law Sebenarnya Mulia, Ada Apa?”, dan “Gatot: UU Cipta Kerja Tujuannya Sangat Mulia Untuk Investasi dan Perputaran Roda Ekonomi”.

“Saya lihat judul-judul ini... angle-nya sama. Anda melihat bagaimana? Kebetulan saja atau memang ini terencana,” tanya Hersubeno meminta pandangan Rocky Gerung. RG lalu memberikan sebuah analogi cerita yang menggambarkan proses peng-angle-an itu terjadi. Ceritanya tentang seorang wartawan meminta pandangan kepadanya tentang Presiden Joko Widodo. “Lalu saya mulai dari kalimat, menurut saya Pak Jokowi itu punya misi mulia untuk mensejahterakan rakyat. Terus saya jeda,” tuturnya. Dalam kisah ini, usai mengambil jeda lalu Rocky sebagai pihak yang ditanya melanjutkan mengenai masalah inti yang hendak disampaikan. Di mana masalah itu, menegasikan apa yang disampaikan dalam kalimat sebelum jeda. “Tetapi, kebijakannya bertentangan dengan maksud mulianya. Kenapa? Karena dia (Jokowi) tidak punya kapasitas untuk mengukurkan kemuliaan itu pada kebijakan,” sambung Rocky melanjutkan cerita dalam wawancara yang terjeda itu. Hanya saja, media kemudian mengambil kalimat pujian yang disampaikan sebelum jeda sebagai headline dan tidak mengambil poin inti dari yang disampaikan. "Kan begitu kalimat saya. Lalu headline RMOL, Seword segala macam, ‘Menurut Rocky Gerung, Presiden Jokowi Sangat Mulia untuk Menghasilkan Demokrasi dan Kesejahteraan’. Stop sampai di situ (headlinenya),” urai Rocky Gerung membayangkan. Padahal, sambung Rocky, yang hendak disampaikan adalah bahwa apa yang diinginkan oleh Jokowi tidak bisa dilakukan karena kapasitas yang dimiliki tidak mumpuni. “Mestinya, kalau persnya kritis akan bilang: menurut Rocky Gerung, Pak Jokowi tidak punya kapasitas untuk memuliakan rakyatnya," tegasnya. "Nah versi ini yang gak dimasukkan oleh pers, jadi headline pers itu hanya memotret kuku kaki dari Gatot, bukan kepalanya. Jadi kita mesti hati-hati nih, ada pers yang headline-nya itu adalah kuku kaki, bukan isi kepala," demikian Rocky Gerung.

Demikian kutipan penjelasan RG yang disiarkan RMOLSUMSEL. Video wawancara HA kepada RG bisa juga disimak di https://www.youtube.com/watch?v=ZN0erwL2Gjc (Video 2)

GN memang memuji

Jika menyimak penjelasan RG baik pada RMOLSUMSEL maupun Video 2, maka sentilan RR kepada GN adalah keliru. Untuk meyakinkan benar atau tidaknya sentilan RR kepada GN, perlu disimak Video 1 yang berisi wawancara RH kepada GN yang lengkap.

Setelah disimak dengan cermat, HA cermat dalam mengutip kritik GN kepada UU Cipta Kerja waktu diwawancarai HR. GN hanya mengkritik proses pembahasan UU Cipta Kerja tidak transparan, seperti siluman. HR waktu itu memancing dengan menyebut siluman ular. GN menjelaskan, siluman itu karena tidak jelas, kalau manusia kan jelas. Kemudian HR berpendapat sendiri bahwa tidak transparan itu tidak accountable, tidak good governance.

GN juga tidak masuk ke pasal-pasal UU, karena sampai sekarang belum jelas naskah akhir UU Cipta Kerja. Pada waktu GN mengatakan nggak jelas juga, HR menimpali, “Jadi, kemarin pada waktu Presiden mengatakan, nggak benar ini, nggak benar ini, dia dasarnya apa? Nggak jelas juga kan?” GN menjawab, “Nggak jelas juga”, kemudian GN mengingatkan, “Tetapi kan yang mengajukan draftnya pemerintah, jadi sudah tahu.”

Dengan menyimak wawancara HR dengan GN, dapat disimpulkan bahwa GN lebih menjelaskan seluk beluk rencana penyusunan UU Cipta Kerja, sehingga wajar jika RR menyentilnya sebagai jubir pemerintah. Memang dalam acara ILC di tvOne, 20 Oktober 2020, GN membaca editorial Tempo, namun GN tidak secara eksplisit mendukung isi editorial Tempo itu. ( https://www.youtube.com/watch?v=6TrdA5aL3NA , Video 3).

Dari buruh sampai Dewan Pers diajak bicara

Mengenai kritik Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo bahwa proses penyusunan UU Cipta Kerja dinilai tidak transparan, sudah banyak beredar di berbagai media. Namun jika masyarakat mau membuka website DPR RI, ternyata semua pembahasan berlangsung terbuka mulai dari usulan Presiden, draft RUU, naskah akademis, sampai masyarakat yang diajak dialog oleh Panitia Kerja RUU Cipta Kerja. Ketransparanan pembahasan RUU Cipta Kerja sampai disahkan oleh DPR bisa disimak pada laporan proses penyusunan UU Cipta Kerja (https://inharmonia.co/index.php/berita/berita/proses-penyusunan-uu-cipta-kerja).

Contoh transparansi penyusunan UU Cipta Kerja dapat ditunjukkan dengan adanya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada tanggal 11 Juni 2020, dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI); Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU); Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah terkait dengan kemudahan dan persyaratan investasi sektor keagamaan dan jaminan produk halal. Kemudian RDPU dengan Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) atas RUU Cipta Kerja terkait dengan Permasalahan Media.

Ada juga rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama tim perumusan Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja dan federasi serikat pekerja/buruh melakukan pertemuan selama dua hari, yakni Kamis (20/8) hingga Jumat (21/8). (https://news.detik.com/berita/d-5141709/2-hari-rapat-ini-4-kesepahaman-dpr-serikat-buruh-soal-ruu-cipta-kerja).

Mengenai “nggak jelas” yang diungkapkan oleh Refly Harun waktu mewawancarai GN, dapat dilihat dengan jelas dalam “Proses Penyusunan UU Cipta Kerja”. Tentu saja Presiden Joko Widodo dapat menunjukkan beberapa berita yang tidak benar, dan menunjukkan apa yang tercantum dalam RUU Cipta Kerja. GN menganggap wajar, Presiden Joko Widodo mengetahui informasi yang tidak benar dan yang benar tentang RUU Cipta Kerja. Masalah yang disoroti Presiden Joko Widodo sesungguhnya sudah menjadi bahan diskusi dalam masyarakat, antara lain yang ditulis wartawan Pikiran Rakyat Erwin Kustiman di inharmonia.co (https://inharmonia.co/index.php/opini/opini/keberatan-buruh-dan-penjelasan-dalam-uu-cipta-kerja). Penjelasan ini berisi pasal-pasal yang dipermasalahkan, inti keberatan terhadap isi pasal-pasal itu, serta penjelasan UU Cipta Kerja tentang pasal-pasal itu.

Lomba karya tulis UU Cipta Kerja

Naskah akhir UU Cipta Kerja sudah diserahkan DPR RI kepada Presiden Joko Widodo. Presiden diberi waktu 30 hari untuk menandatangani Undang-undang itu sejak UU Cipta Kerja disahkan DPR. Andaikata Presiden tidak tanda tangan, Undang-undang itu tetap diundangkan dan tetap berlaku. (lihat Pasal 73 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). 

Dalam pada itu gerakan sebagian anggota masyarakat yang menolak UU Cipta Kerja masih berlangsung, antara lain dalam bentuk demonstrasi yang diikuti oleh kelompok mahasiswa dan kelompok pelajar. Namun banyak sekali para peserta demo yang belum membaca UU Cipta Kerja. Untuk memperjelas isi penolakan itu, sebaiknya UU Cipta Kerja itu dibaca dahulu, khususnya UU Cipta Kerja yang sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Untuk merangsang semangat membaca UU Cipta Kerja itu ada baiknya diselenggarakan lomba karya tulis bagi mahasiswa dan pelajar, yang isinya menunjukkan kekurangan UU Cipta Kerja itu dan perbaikannya atau penggantinya. Dengan cara seperti ini, aspirasi demonstrasi lebih berbobot, daripada sekadar teriakan, “Tolak UU Cipta Kerja”.***

(Muhammad Ridlo Eisy adalah Pemimpin Redaksi inharmonia.co, anggota Dewan Pers 2010-2016, senator Majelis Permusyaratan Mahasiswa ITB 1976-1977, dosen FISIP Unpas.)