kontraradikal.com Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek menghadirkan Pendiri NII Crisis Center Ken Setiawan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Menangkal Paham Radikalisme dan Terorisme Demi Keutuhan NKRI se-Kabupaten Trenggalek di Pendopo Kabupaten, Jumat (10/11/2021).

Dalam kapasitasnya, Ken Setiawan diminta membantu Kesbangpol Trenggalek dalam menanamkan rasa cinta terhadap NKRI. Hal itu dilakukan dengan menceritakan pengalaman kelamnya ketika tergabung dalam organisasi NII, kenapa bisa bergabung, apa doktrin dan kenapa keluar dari jaringan tersebut.

Untuk memastikan materi FGD sampai ke pihak yang tepat, Kesbangpol Trenggalek mengundang forkopimda, tokoh masyarakat dan tokoh agama, perwakilan pimpinan organisasi masyarakat dan para camat se Kabupaten Trenggalek.

Dengan itu Kesbangpol Trenggalek berharap peserta FGD bisa menjadi penyambung lidah untuk menangkal radikalisme, terorisme.

Ken Setiawan sendiri saat ini menjadi pionir gerakan Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center, yaitu sebuah organisasi yang gerakannya menjadi bilik aduan masyarakat serta motor pencegahan atas gerakan rasikalisme mengatasnamakan agama yang saat ini dianggap menyesatkan Ummat.

“Tidak perlu lama dan muluk-muluk bagi NII dalam melakukan kaderisasi,” ungkap Ken Setiawan. Ken menilai bahwa saat ini masyarakat masih banyak yang belum paham definisi radikalisme yang mengatasnamakan agama karena organisasi intoleran dan radikalisme membaur dengan masyarakat, hal tersebut menjadi potensi besar untuk menyebarkan pahamnya di masyarakat.

Oleh karenanya, pada kesempatan itu Ken mengajak seluruh lapisan masyarakat yang hadir untuk bersama memerangi pemikiran memecah belah bangsa tersebut. Yaitu dengan cara merangkul segenap lingkungannya untuk kembali berpegang teguh pada Pancasila.

“Caranya, kita harus berusaha satukan perspektif dahulu tentang definisi radikalisme yang mengatasnamakan agama, setelah itu baru bisa merapatkan barisan untuk melawannya agar masyarakat tidak terpengaruh dan terpapar paham radikal,” ungkapnya.

Ken Setiawan menekankan bahwa saat ini orang-orang yang terjebak dalam paham radikalisme, intoleransi dan terorisme karena belajar dengan guru yang salah dan taklid dalam satu kelompoknya saja yang dianggap paling benar.

“Akibat adanya paham sesat radikalisme inilah masyarakat jadi banyak salah kaprah tentang ajaran Islam. Banyak yang akhirnya masyarakat phobia terhadap agama, bahkan ada orang tua yang tidak membolehkan anaknya belajar agama di sekolah atau di kampus, karena takut anaknya direkrut kelompok radikal,” terang dia.

Karena kewaspadaan yang berlebihan akhirnya anak mereka tidak dibekali ilmu agama yang otomatis akan terancam dengan bahaya baru, misalnya narkoba, pergaulan bebas, hoax dan lain sebagainya.

Ken berharap masyarakat memahami konsep Pancasila dengan Bhineka Tunggal Ika, walaupun berbeda beda tetapi tetap satu, setiap agama bisa hidup damai saling berdampingan dengan toleransi tanpa adanya kecurigaan dari setiap pihak karena pada dasarnya tidak ada agama yang mengajarkan kebencian.

“Sehingga kita bisa tetap hidup berdampingan dengan semua saudara kita dari berbagai latar belakang apapun,” pintanya.

“Agama itu menjadi rahmat, ketika belajar agama otomatis ahlaknya menjadi baik, jadi kalau ada orang mengaku beragama tapi dia mengajarkan kebencian, hujatan dan caci makian hendaklah jangan di ikuti, saya yakin dia belajar dengan orang atau guru yang salah,” imbuhnya.

Ken berpesan, belajarlah agama dengan paripurna kepada ahlinya yang jelas. Soalnya, bila sudah sembunyi sembunyi, selalu menyalahkan orang lain, bahkan sampai dalam tahap mengkafirkan orang lain, Ken meminta untuk segera menolaknya.

“Tapi bila terus memaksa, laporkan ke aparat terdekat. Tolak ukurnya mudah, agama itu menjadikan pemeluknya menjadi tersenyum dan membuat orang tersenyum. Jadi, bila ada orang mengajarkan agama dengan pemarah, berarti itu ajaran sesat. Jangan ikuti, karena bisa menyesatkan,” terang dia.

Ken Setiawan juga membuka ruang diskusi dan pengaduan masyarakat di hotline whatsapp 0898-5151-228

Sumber: https://kontraradikal.com/2021/11/11/ken-setiawan-masih-banyak-masyarakat-tak-faham-definisi-radikalisme/

sindonews.com JAKARTA - TNI AL dan Masjid Istiqlal sepakat menjalin kerja sama dalam pelatihan perwira rohani dalam rangka mengantisipasi sekaligus menangkal paham radikal.

Hal itu disepakati dalam pertemuan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar dengan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono di Gedung Utama, Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (6/10/2021).

KSAL Yudo berjanji akan mengirimkan para perwira-perwira rohani Islam TNI AL untuk bisa berbagi atau mengikuti pelatihan di Masjid Istiqlal. 

"KSAL sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas silaturahmi Imam Besar Masjid Istiqlal yang telah sudi meluangkan waktu berkunjung ke Mabesal. TNI AL akan menindaklanjuti untuk melaksanakan kerja sama dalam meningkatkan kualitas SDM perwira rohani Islam," tulis Dispenal dalam keterangan yang diterima, Kamis (7/10/2021).

Di kesempatan tersebut, Imam Besar Masjid Istiqlal menyampaikan ingin menyinergikan peran masjid dalam upaya menangkal pemahaman radikal dan meningkatkan kerja sama Masjid Istiqlal dengan TNI AL untuk pelatihan perwira rohani Islam.

Di samping itu, pihaknya juga akan memeberdayakan masjid tak hanya berfungsi kegiatan ibadah ritual saja. Namun, juga berfungsi sebagai kegiatan sosial menjadi sentral pengembangan umat termasuk pengembangan ekonomi.

Ketika beraudiensi, Nassarudin datang bersama rombongan terdiri dari Kepala bidang Riayah Irjen Pol (Pur) Said Saile, Kepala bidang Sosial dan BPMI Pemberdayaan Umat Laksma TNI (Purn) Asep Saepudin, Kepala bidang Diklat BPMI HM Faried Saenong, dan Kepala bidang Peribadatan BPMI KH Buchori Sail Attahiri. 

Di sisi TNI AL, Laksamana Yudo turut didampingi oleh Wakil KSAL Laksdya TNI Ahmadi Heri Purwono, Asisten Personel (Aspers) KS Laksda TNI Irwan Achmadi, Asisten Potensi Maritim (Aspotmar) KSAL Mayjen TNI (Mar) Widodo Dwi Purwanto, Kepala Dinas Potensi Maritim Angkatan Laut (Kadispotmaral) Brigjen TNI (Mar) Markos, dan beberapa pejabat utama lainnya.

Penulis : Ahmad Zuhad | Editor : Vyara Lestari

damailahindonesiaku.com Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Adrianus Asia Sidot mengatakan bahwa ada mahasiswa dan dosen di kampus-kampus besar Indonesia yang terpapar radikalisme.

“Dari hasil penelitian, kampus-kampus besar di Indonesia sudah ada yang terpapar paham radikalisme,” kata Adrianus dalam seminar bertajuk “Pendidikan dan Pembangunan Perdesaan yang Berwawasan Kebangsaan” dikutip Antara, Rabu (21/9/2021).

Ia berpandangan, apabila mahasiswa telah terpapar paham radikalisme, maka masyarakat umum akan menjadi lebih rentan. Apalagi, jika paham radikalisme mulai memengaruhi lapisan masyarakat umum yang berasal dari tingkat pendidikan yang lebih rendah.

“Mahasiswa saja sudah terpapar, dosen juga sudah terpapar. Kalau kita biarkan, akan jadi apa Indonesia?” ujar dia. Berdasarkan pandangan Adrianus, terdapat tren yang sedang meningkat dan memengaruhi semua perilaku penduduk dunia, termasuk memengaruhi perilaku akademisi.

Dalam tren tersebut, kata dia, terdapat pengaruh-pengaruh yang sulit untuk diantisipasi. “Seperti kemenangan Taliban di Afghanistan, pasti akan berpengaruh,” ucap anggota DPR fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) ini.

Oleh karena itu, ia meminta kepada mahasiswa agar dapat bertindak lebih kritis guna menghadapi pengaruh-pengaruh tersebut. Adrianus meyakini bahwa Pancasila memiliki peran penting dalam melindungi akademisi saat menghadapi pengaruh radikal.

Untuk itu, ia juga mengatakan bahwa Pancasila tidak boleh diubah atau dihilangkan dari sistem pendidikan Indonesia.

“Kami (Komisi X DPR) mendorong penyempurnaan sistem pendidikan Indonesia melalui perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dengan catatan Pancasila harus tetap menjadi landasan filosofis dan ideologis pendidikan di Indonesia,” tutur Adrianus.

Penyempurnaan sistem pendidikan bertujuan untuk menyesuaikan kebutuhan akademisi Indonesia yang berubah akibat perkembangan zaman.

Di sisi lain, nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ideologis dan filosofis pendidikan Indonesia diyakini dapat menjadi acuan bagi para akademisi untuk berlaku kritis dalam menghadapi pengaruh-pengaruh radikal.

“Bagi mereka yang berpikir untuk memasukkan ideologi lain dalam pendidikan, silakan minggir,” kata Adrianus.

SAMARINDA, KOMPAS.TV - Kepala Badan Nasional Penanggulan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Boy Rafli Amar menyebut belakangan ini kelompok terorisme senang merekrut anak-anak muda untuk dijadikan agen. Apalagi, perkembangan internet dan media sosial yang kian berkembang.

Boy juga mengutip data PBB tentang negara-negara yang terdampak teroris. Paling tidak, ada 120 negar yang terdampak propaganda mereka. Tingginya angka ini, menurut Boy Rafli, sebab arus globalisasi dan media sosial.

“Berdasarkan data, saat ini ada 220 juta pengguna internet di Indonesia. Dari 202 juta, sekitar 80% adalah penggunanya. Sedangkan 60% dari total itu merupakan anak muda,” ujar Boy di Samarinda, Minggu, seperti dikutip Antara.

Boy juga menjelaskan, kelompok teroris ini senang merekrut anak-anak muda. Sebab mereka idealis, berani namun sedang berjuang mencari jati diri.

“Generasi milenial ini dengan mudah mengikuti akun-akunnya (Teroris-red), terus update sampai pintar membuat surat wasiat (siap mati) untuk orang tuanya saat akan menjalankan aksi. Itulah akhirnya, dia menjadi pelaku bom bunuh diri,” ucap Boy.

Boy juga menjelaskan. Beberapa aksi terorisme di Indonesia belakangan dilakukan oleh orang-orang yang intoleran.

“Kasus terorisme dan intoleransi terus saja terjadi. Pengeboman gereja di Makassar dan terorisme di Mabes Polri, misalnya, kasus ini merupakan bukti bahwa progaganda jaringan terorisme terus terjadi menebar tindakan kebencian.

Ia mencontohkan, hal ini seperti yang terjadi di Provinsi Kaltim 2016 silam, ketika Gereja Oikumene di Kota Samarinda diledakkan. “Itu wujud tindakan orang-orang intoleran,” tambahnya.

INDOZONE.ID - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebutkan jika pesantren memiliki peran besar yang dibutuhkan bangsa untuk menangkal persebaran radikalisme ke masyarakat.

“Saya berkeyakinan bahwa pesantren adalah center of gravity dalam pembangunan karakter," kata Moeldoko yang disampaikan saat mengunjungi Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Kamis (16/9) dikutip dari ANTARA.

Ia mengingatkan radikalisme dan sikap-sikap intoleran merupakan ancaman nyata pada saat ini yang bisa merusak integrasi bangsa. Ancaman radikalisme tersebut, kata Moeldoko, ingin melumpuhkan kekuatan dan keyakinan ideologi bangsa. 

“Paham radikal sudah menyusup di tengah-tengah masyarakat dan lembaga pendidikan. Ini harus kita waspadai, karena gerakannya tersistematis dan terstruktur,” ujarnya.

Selain berbicara mengenai radikalisme, Moeldoko juga mengajak para pengasuh dan santri Pondok Pesantren Lirboyo untuk lebih aktif mencegah persebaran COVID-19. 

"Saya menyampaikan apresiasi dari Presiden Joko Widodo, pesantren sudah berperan aktif menekan COVID-19. Saya harap kondisi ini tetap dijaga, jangan sampai kita kembali lagi di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat," ujarnya.

Selain bersilaturahmi dengan pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo pada Kamis ini, Moeldoko juga sebelumnya menjadi pembicara dalam seminar nasional di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri bertema "IAIN Kediri Menuju World Class University”.

damailahindonesiaku.com Jakarta- Berhasilnya milisi dari organisasi Taliban dalam merebut dan menguasai pemerintahan Afghanistan rupanya turut mewarnai isu politik dunia. Hal ini terkait dengan rekam jejak Taliban dalam kontribusinya terhadap persebaran potensi tindak terorisme di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Tindak aksi terorisme di Indonesia pada peristiwa Bom Bali pun turut terstimulasi oleh heroisme pejuang Afghanistan.

Hingga kini pun pengaruhnya kembali muncul ke permukaan seiring dengan terebutnya Kabul sebagai ibukota Afghanistan oleh Taliban. Tak sedikit kemudian yang bersimpatik terhadap Taliban. Atas menyeruaknya Isu ini tak sedikit masyarakat Indonesia yang mengadakan diskusi atas Taliban tersebut dengan berbagai objektif pro dan kontra.

Menanggapi hal tersebut, Institut Hasyim Muzadi menggelar Webinar Nasional dengan tema “Taliban Afghanistan, Ancaman atau Harapan” yang digelar pada Sabtu (11/6/2021) malam. Acara yang dipandu Wakil Direktur Eksekutif Internasional Conference of Islamic Scholar (ICIS) KH. Khariri Makmun, Lc, Dpl., MA, sebagai moderator ini menghadirkan Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI, Brigjen. Pol. R. Ahmad Nurwakhid, SE, MM sebagai salah satu narasumber.

Dalam kesempatan tersebut Direktur Penceghan BNPT mengatakan bahwa organisasi Nahdlatul Ulama (NU) memiliki peran sentral di dalam pencegahan potensi radikalisme dan terorisme di Indonesia melalui praktik sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Hal tersebut seiring dengan bagaimana semangat revitalisasi NU menuju pengabdian Abad ke-2.

“Upaya revitalisasi NU ini tentunya akan berhasil apabila NU ini kembali ke khittah sebagaimana berdirinya NU pada tahun 1926. NU akan bangkit, akan terrevitalisasi, kembali ke khittah sebagaimana 1926 yang dulu sudah di amanahkan oleh Kyai Haji Hasyim Asy’ari,” ujar Brigjen Pol. Ahmad Nurwakhid.

Lebih lanjut Brigjen Ahmad Nurwakhid pun menekankan bagaimana peran NU di dalam membendung potensi radikalisme merupakan khittah yang sebagaimana pada masanya. Pendirian NU merupakan upaya dalam membendung paham Wahabisme yang tersebar keseluruh dunia tak terkecuali Indonesia.

“Filosofi NU didirikan itu sejatinya untuk membendung atau membentengi pengaruh wahabisasi internasional yang ada di Indonesia” ucap alumni Akpol tahun 1989 ini.

Dirinya pun meyakini bagaimana semua konflik di dunia Islam selalu didahului oleh masifnya paham radikalisme dan aksi terorisme yang mengatasnamakan Islam. Yang mana hal tersebut masuk dalam dalam konteks ideologi takfiri wahabi dan kemudian berkolaborasi dengan kekuatan oposisi yang destruktif termasuk juga adalah pengaruh intervensi asing.

Namun demikian dirinya juga menggaris bawahi bagaimana Taliban yang ada saat ini tidak sesuai dengan bagaimana ideologi murni yang pada mulanya dianut oleh Taliban. Bahwa jika memang benar Taliban ini murni maka mazhab yang dianut adalah fiqih Hanafi dan tauhidnya maturidiyah.

“Jika memang mazhab tersebut yang dianut, maka tidak mungkin tindakannya mengarah pada radikalisme dan terorisme. Justru jika benar mazhab tersebut, Taliban bisa jadi memiliki paham yang moderat,” kata mantan Kabagbanops Detasemen Khusus (Densus)88/Anti Teror Polri ini.

Namun dirinya kembali menegaskan bagaimana Taliban ini juga memiliki transformasi ideologi yang kemudian berkembang menjadi lebih kontributif terhadap ideologi radikal yang ada di dunia. Dirinya mencontohkan bagaimana jika tidak mungkin apabila Taliban moderat yang bermazhab fiqih Hanafi dan bertoriqoh Naqsabandiyah justru menghancurkan patung terbesar di dunia yang ada di lembah Bamiyan, Afghanistan.

“Kemudian secara ideologis dan politisnya pun kemudian Taliban justru bergeser dan mendekati perjuangan politik yang seperti Al Qaeda. Sehingga tidak mungkin kalau dia itu moderat, tidak mungkin kalau dia itu bermazhab Hanafi atau mungkin thoriqoh naqsabandiyah kok sampai mau menghancurkan patung terbesar di dunia yang ada di Afghanistan,” kata mantan Wakil Komandan Resimen Taruna (Wadanmentar) Akpol ini.

Dirinya juga mengingatkan kembali bagaimana upaya Taliban tersebut juga menyerupai konteks pergerakan ormas yang sudah dilarang di Indonesia, yaitu Front Pembela Islam (FPI) yang mana juga termotivasi oleh Taliban dan sekarang ini justru membuat kamuflase dengan kembali mendirikan FPI dengan nama Front Persaudaraan Islam. Adanya Taliban di Afghanistan ini turut menstimulasi terhadap gerakan jaringan teroris dalam konteks yag terafiliasi dengan AL Qaeda di Indonesia yaitu Jama’ah Islamiyah (JI).

“Jadi Taliban di Afghanistan itu otomatis menurut pendapat kami jelas, waktu itu saya menyatakan bahwa ini akan meresonansi, lalu akan memotivasi atau memberikan stimulan terhadap gerakan atau jaringan teroris, yang dalam konteks ini terafiliasi dengan Al-Qaeda di Indonesia yaitu Jamaah Islamiyah dan juga memotivasi atau meresonansi kelompok radikal yang ada di Indonesia” ucap mantan Kapolres Gianyar ini .

Meski demikian menurutya, hal ini juga menggaris bawahi bagaimana situasi tersebut yang mana terebutnya ibukota Kabul oleh Taliban ini turut mewarnai politik dunia. Seiring dengan hal tersebut dirinya juga menaruh harapan bagaimana NU yang memiliki cabang di Afghanistan ini juga turut menyumbang pada perdamaian yang ada. Karena dengan menciptakan suasana aman dan damai, NU diharapkan mampu memiliki peran baik di Afghanistan.

“Apalagi saya dengar NU punya cabang di sana juga. Nah ini akan memberi nuansa atau memberi semacam keterlibatan Indonesia dalam konteks ormas NU untuk ikut berperan dalam menciptakan suasana aman dan damai di Afghanistan,” ucap perwira tinggi yang juga pernah menjabat sebagai Kapolres Jembrana ini.

Karena apapun yang terjadi di Afganistan sekarang ini menurutnya secara de facto negara tersebut sudah dipimpin atau dikuasai oleh Taliban. Dan tentu saja Indonesia atau pemerintahan Indonesia yang sesuai amanah undang-undang harus konsisten dengan sikap non-blok ataupun bebas aktif nya itu. Dimana bangsa Indonesia tidak boleh ikut campur atau intervensi dalam urusan di Afghanistan.

“Dalam hal ini kita juga harus ikut terlibat di dalam membangun perdamaian sebagaimana tujuan nasional yakni turut serta di dalam perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial,” ujar mantan Kadensus 88/Anti Teror Ditreskrim Polda DIY ini.

Oleh sebab itu seiring dengan harapan tersebut, dirinya juga berharap pada NU dalam perkembangannya juga turut berkontribusi pada perdamaian.

Terkait dengan peran BNPTdalam penanggulangan terorisme di Indonesia, dirinya menegaskan sebagai fungsi koordinatif, BNPT berupaya untuk mengkoordinasikan diantaranya dengan TNI, Polri dalam hal ini Densus 88/Anti Teror untuk selalu siaga dalam menghadapi perkembangan terorisme yang ada di Indonesia.

“Yang mana perlu kami garis bawahi bahwa tindakan aksi terorisme bukanlah merupakan usaha untuk memonopoli agama tertentu. Tetapi radikalisme dan terorisme ini potensinya ada pada setiap individu manusia, sehingga semua tindakan teroris tidak terkait dengan agama apapun. Karena tidak ada satupun agama yang membenarkan aksi terorisme,” ujar pria yang mengawali karir Kepolisannya sebagai Danton Candradimuka Akabri ini mengakhiri.

damailahindonesiaku.com Tangerang – Indonesia harus mewaspadai potensi radikalisme dan terorisme pasca kehancuran kelompok ISIS di Irak dan Suriah, dan berkuasanya kelompok Taliban di Afghanistan.

Pasalnya, banyak Warga Negara Indonesia (WNI) yang pernah bergabung dengan jaringan kelompok teroris Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS) di Suriah dan Irak di era 2014-2019, serta ikut pelatihan dengan Taliban di Afghanistan pada 1990-an yang melahirkan kelompok Al Jamaah Al Islamiyah.

“Ini menjadi tantangan bangsa Indonesia untuk melawan radikalisme dan terorisme. ISIS memang sudah selesai, tetapi simpatisan dari Indonesia yang ingin kembali masih banyak. Lalu kemudian Al Jamaah Al Islamiyah Indonesia yang kita ketahui bersama ada generasi 1 sampai 4 dan sudah diidentifikasi oleh negara,” ujar mantan Deputi Kerjasama Internasional dan Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irjen Pol (Purn) Drs. Hamidin di Tangerang, Jumat (10/9/2021).

Ia mengungkapkan, ada beberapa kembalinya simpatisan ISIS dan isu Taliban di Afghanistan yang harus diwaspadai. Potensi pertama adalah orang-orang yang kembali pasca kekalahan ISIS.

Ia mengaku pernah datang langsung ke Irbil, Irak, untuk menjemput deportan eks simpatisan ISIS tahun 2017 lalu. Di situ, ia melihat fakta, tidak semua simpatisan ISIS tidak semua kembali ke negaranya.

Dari penelusurannya, Hamidin mengatakan, ada eks militan asal Indonesia yang tidak pulang ke Indonesia, tetapi pulang ke Tunisia karena menikah dengan orang Tunisia. Kemudian ada juga militan dari negara lain yang justru ke Indonesia.

Ada yang kembali ke Tunisia misalnya orang Indonesia atau wanita Indonesia yang kemudian menikah dengan orang Tunisia. Kemudian ada yang dari negara lain juga ke Indonesia.

“Saya menyebut mereka relocator. Mereka adalah dia orang dari suatu negara,tapi dia ikut berjuang pada ISIS, dia kembali, kemudian dia tinggal di suatu negara tertentu dan bergabung dengan sel-sel terorisme di negara tersebut,” ungkap mantan Kapolda Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur ini.

Menurutnya, relocator ini dulu pernah terjadi di Indonesia saat ramai-ramainya kelompok Al Qaeda seperti Noordin M Top dan Dr. Azahari dari Malayia. Pun dengan tokoh teroris lainnya Muhammad Hasan dari Singapura yang ditangkap tahun 2008 lalu.

Mereka adalah contoh nyata relocator masa lalu. “Sekarang orang yang dari ISIS bisa saja berada di tengah-tengah kita, kemudia dia bergabung kepada sel lamanya. Kemudian suatu saat ketika ada momentum, maka dia akan hidup lagi untuk menggelorakan itu,” jelas Hamidin.

Ia mengungkapkan, tidak semua relocator itu teridentifikasi saat masuk ke Indonesia. Seperti Muhammad Bojoglan dan kawan-kawan dari Uighur, yang pernah bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso. Kedua, lanjut Hamidin, yang perlu diwaspadai adalah pengelana yang frustasi atau frustatated traveller.

Saat ISIS berjaya, orang-orang ini sebenarnya ingin berangkat ke Suriah dan Irak tetapi tidak ada sponsor, tidak ada yang bisa mengajak, tidak ada yang bisa mengantar tapi gairahnya sangat tinggi.

“Kita sudah melihat bagaimana kasus misalnya penyerangan Kapolsek di Tangerang pada saat itu. Dia mau berangkat, tapi tidak ada uang. Hanya melihat polisi dia hajar. Nah ini termasuk pengelana yang frustasi,” tegasnya.

Ketiga, ungkapnya, adalah sel-sel hibernasi atau hibernate cells atau sel tiarap. Mereka bila BNPT, Densus 88, dan BIN banyak kegiatan, mereka tiarap, tapi bukan mati. Kendati demikian, semangat dan motivasi mereka tetap ada dan tinggi.

Kemudian yang keempat adalah sleeping cell atau sel tidur. Mereka ini tidak ada gerakan, tapi sebetulnya radikal. Mereka tidak melakukan apa-apa, dan lebih banyak menunggu momen. Contohnya adalah kasus tero bom Surabaya dan bom Gereja Katedral Makassar.

Empat hal itulah yang harus diwaspadai terutama seiring berkuasanya Taliban di Afghanistan sekarang ini. Pasalnya, ideologi Tablian di masa lalu adalah ideologi terorisme.

“Semua kita paham itu. Jadi tetaplah kita Waspada, kita ikuti perkembangan perkembangan Taliban di sana. Kita berharap mereka akan melaksanakan apa yang sudah Taliban deklarasikan kepada Amerika dan lain-lain bahwa mereka akan menjadi demokrasi dan mengikuti tata aturan global. Saya kira itu yang saya lihat. Lebih baik kita wait and see,” papar Ketua Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini.

Selain itu, Hamidin mengungkapkan ada tantangan besar bangsa Indonesia dalam mewaspadai radikalisme dan terorisme di masa pandemi Covid-19. Ia mengakui pandemi membuat banyak sektor terpuruk dan perekonomian nasional menurun, serta kegiatan masyarakat harus dibatasi.

Di sisi lain, pemerintah juga fokus menangani pandemi Covid-19. Menurutnya di tengah isu-isu pandemi Covid-19, bukan berarti isu terorisme selesai. Sebab, kadang-kadang kelompok-kelompok teroris memanfaatkan isu itu menimbulkan keresahan di masyarakat.

“Misalnya mau percaya takut kepada siapa? Mau takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala atau takut kepada Covid ? Nah ini yang mereka campur adukkan. Sebetulnya jawabannnya tidak seperti itu. Dua duamya memang harus kita waspadai. Jadi kalau Allah memang tempat kita bermohon, tetapi Covid ini juga tidak bisa dihindari. Karena dia berada di tengah-tengah kita jadi saya kira dua hal ini harus sama-sama kita waspadai. Dan semua komponen bangsa harus turut serta didalamnya,” tuturnya.

Untuk itulah, ia menyarankan BNPT sebagai koordinator penanggulangan terorisme di Indonesia menggandeng ulama-ulama untuk ikut juga memberikan pencerahan terhadap bagaimana mencegah pandemi covid dan juga mengembalikan apa namanya pemahaman kita kepada ideologi dan agama yang benar.

Keterlibatan ulama sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Ia khawatir bila masyarakat menerima pemikiran yang salah dan karena tidak ada yang meluruskan akhirnya mereka melaksanakan ajaran itu.

Terbukti banyak isu-isu menyesatkan selama pandemi seperti disebutkan bahwa pandemi ini konspirasi.

“Saya kira itu untuk kelompok-kelompok radikal selalu itu yang dijadikan bahan propaganda,” tegasnya.

damailahindonesiaku.com Jakarta – Pemikiran tentang liberalisme, sekularisme, dan radikalisme sangat mudah masuk dan mempengaruhi pola pikir mahasiswa di era kemajuan teknologi dan informasi seperti saat ini.

Karena itu, semua pihak khususnya lingkungan kampus dapat mewaspadai serta mengantisipasi penetrasi ajaran yang tidak sejalan dengan nilai Islam moderat

“Dalam era teknologi informasi saat ini, pemikiran tentang liberalisme, sekularisme dan radikalisme serta ajaran lain yang tidak sejalan dengan nilai Islam yang Wasathiyah sangat mudah masuk dan dapat memengaruhi pola pikir mahasiswa sehingga berpotensi memecah persatuan dan kesatuan bangsa,” ujar Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin saat menjadi narasumber dalam Rapat Terbuka Senat dan Pembukaan Oshika Maba Unisma 2021 secara virtual, Senin (6/9/2021).

Menurut Wapres, sebagai pengampu nilai Ahlussunnah Wal Jama’ah, Unisma harus mampu membentengi diri dan para mahasiswanya dari paham-paham yang tidak sejalan dengan moderasi Islam. “Hal ini harus diwaspadai dan diantisipasi di lingkungan Unisma,” imbuh Kiai Ma’ruf.

Kiai Ma’ruf berharap agar Unisma terus melakukan penguatan nilai ke Islaman dan keIndonesiaan yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional.

Selain itu, Wapres juga mengapresiasi Unisma agar tidak hanya menjadi kampus yang mencerdaskan masyarakat dan bangsa saja, tapi juga memberikan keterampilan dan kemandirian.

”Yang penting lagi, Unisma harus bisa memberikan kesejukan dan kedamaian pada masyarakat. Harus membangun harmoni dalam berbangsa dan bernegara,” tutur Wapres.