In Harmonia - politik

Pakar Politik AS Jerry Massie: Saya Ketawa Membaca Analisis Jusuf Kalla

Minggu, 22 Agustus 2021 18:54

POJOKSATU.id, JAKARTA – Pakar politik Amerika Serikat, Jerry Massie menanggapi analisa mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tentang Taliban dan pemerintahan Afghanistan.

Jerry Massie mengaku tertawa saat mendengar pernyataan JK bahwa mundurnya Amerika Serikat dari Afghanistan karena AS ingin ada perang saudara antara kelompok Taliban dengan tentara Afghanistan.

“Saya hanya ketawa membaca analisis Jusuf Kalla,” ujar Jerry Massie, dipansir kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (22/8).

Pengamat politik dari Political and Public Policy Studies (P3S) ini lantas mengurai apa yang terjadi di Afghanistan. Menurutnya, semua itu merupakan bagian dari strategi Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang disebutnya sebagai seorang demenesia.

Demenesia adalah kondisi penyakit yang ditandai dengan penurunan setidaknya dua fungsi otak, seperti hilangnya memori dan kemampuan menilai. “Hampir 20 tahun mereka menduduki Afghanistan. Ada banyak veteran AS yang menentang kebijakan Biden,” tegas Jerry Massie.

Donald Trump, sambungnya, justru lebih elegan saat mendekati Taliban. Sebab, pendekatan itu dilakukan tanpa ada kekacauan dan pasukan AS tidak ditarik.

Kebijakan Joe Biden bahkan membuat Senator Partai Reoublik dari South Carolina Lindsey Graham dan Marjorie Taylor Greene dari Georgia mengirimkan pasal pemakzulan. Mereka ingin ada jaminan warga AS selamat saat kembali pulang.

“Jadi kaum konservatif menolak akan penarikan ini. Memang Menlu Anthony Blinken sangat berbahaya dia pernah ditolak mendiang Senator Jhon Mc Cain dari Arizona,” tegasnya.

Jerry Massie juga membantah pernyataan JK yang menyebut perang sipil di Afghanistan tidak terjadi karena militer pemerintah memilih pergi. Faktanya, kini perang sipil sudah terjadi. Pejuang rakyat Afganistan bahkan telah menguasai 3 kota besar dari tangan Taliban.

Namun perjuangan ini akan menjadi sia-sia, jika pemerintahan Joe Biden tidak ikut campur. “Ini sama persis dengan ISIS di Suriah saat mantan Presiden AS Barrack Obama membiarkan Suriah jatuh ke tangan ISIS,” urainya.

Menyinggung soal keterlibatan China, Jerry Massie tidak menampik. Dia yakin China punya kepentingan besar di Afghanistan jika dilihat dari hubungan mesra mereka dengan Taliban.

Terlepas dari itu, dia ingin agar Indonesia menjaga dan memblokir pusat pelatihan-pelatihan militer dari orang Indonesia di Afganistan.

“Ingat, Taliban sudah menawarkan perlindungan bagi Alqaeda. Ini sangat berbahaya. Bisa saja kejadian penyerangan sama seperti 11 September di AS terulang lagi,” sambungnya. “Intinya, tujuan AS bukan Civil War atau perang saudara. Analisis JK irrasional,” demikian Jerry Massie.

Diterbitkan di Berita

Baca selengkapnya...

Survei IPO: Elektabilitas PAN ungguli PKS

Sabtu, 14 Agustus 2021 13:13

alinea.id Indonesia Political Opinion (IPO) menyelenggarakan survei nasional bertajuk "Refleksi Penanganan Pandemi dan Dampak Konstelasi Politik 2024". Survei yang berjalan selama 2-10 Agustus tersebut menemukan adanya peningkatan elektabilitas Partai Amanat Nasional (PAN).

Dalam hasil survei yang dirilis pada Sabtu (14/8), IPO menyatakan bahwa ada hal baru dalam temuan survei mereka yakni pergerakan elektabilitas partai politik (parpol) kelas menengah.

Lebih lanjut, IPO memaparkan bahwa pergeseran posisi paling terlihat adalah menurunnya elektabilitas PKS dari urutan kelima (5,3%) pada April menjadi turun ke posisi kedelapan (4,9%) pada Agustus.

"Kondisi PKS sangat mungkin dipengaruhi lahirnya Partai Gelora, di mana temuan IPO Gelora mendapat respons elektabilitas 0,7%, ini posisi yang bagus untuk partai baru," jelas Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah.

Dedi menambahkan, perolehan Partai Gelora berbanding terbalik dengan nasib sesama pendatang baru yakni Partai Ummat yang bahkan belum mendapat respons publik sama sekali.

Sementara itu, menurut temuan IPO, PAN mengalami peningkatan signifikan dari perolehan 2,2% pada April, meningkat ke 5,8% pada Agustus. IPO menilai, konsistensi PAN akhir-akhir ini cukup menegaskan soliditas yang terbangun di kepemimpinan Zulkifli Hasan.

"Meskipun mengalami perpecahan dengan hadirnya Partai Ummat, tetapi Zulhas berhasil membuktikan kepiawaiannya menjaga soliditas PAN, bahkan berhasil mengungguli PKS, ini temuan menarik sekaligus pesan untuk PKS agar lebih waspada," ungkap Dedi.

Dia menuturkan, presentase peningkatan perolehan PAN cukup mengagetkan jika dibanding survei sebelumnya hanya 2,2%, kini PAN mengantongi perolehan elektabilitas 5,8% atau naik 100% lebih.

"Ini sejalan dengan respon publik pada ketokohan Zulhas yang berhasil masuk 10 besar," lanjutnya.

Lebih lanjut, menurut IPO, kondisi ini menandakan adanya pertarungan antara parpol kelas menengah dalam menghadapi konstelasi politik pada 2024, terutama parpol berbasis pemilih Islam.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) misalnya, meskipun berada di urutan teratas dengan angka 7,5% dalam kelompok parpol Islam, tetapi angkanya tidak jauh berbeda PAN dan PKS, sehingga masih memungkinkan terjadinya perebutan pemilih secara ketat.

"Terjadi pergerakan elektabilitas di parpol kelas menengah dan ini pertanda bagus, artinya publik memerhatikan mereka, di luar kelompok PKB, PAN dan PKS," kata Dedi.

Sementara itu, Dedi menuturkan bahwa Partai Demokrat terlihat bergeliat dengan pergerakan angka yang tercatat sejak survei pada April 2021. Kini, Demokrat berhasil bertahan di posisi keempat.

"Ini kemajuan bagus untuk Demokrat dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sementara Partai Gerindra meskipun berada di posisi tiga besar, tetapi trennya menurun," sebutnya.

Diterbitkan di Berita

Baca selengkapnya...

Mahfudz: Ada yang ingin jadikan TWK KPK panggung besar

Sabtu, 14 Agustus 2021 12:58

Jakarta (ANTARA) - Sekjen Partai Gelora Indonesia Mahfudz Siddiq mengatakan ada yang ingin menjadikan polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK panggung besar yang ramai dan lama.

"Saya melihat dari perspektif politik, ini ibarat satu panggung kecil. Karena ini perkara kecil. Saya membacanya panggung ini ingin dibuat ramai. Di atas panggung itu ada yang pro kontra, mereka tidak terlalu perduli," kata Mahfudz dalam siaran persnya, di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, dalam panggung besar itu yang penting "goalnya", bukan ingin kembali ke KPK. "Maunya mereka panggung ini dibikin ramai dan panjang. Ujungnya sampai 2024," katanya saat menjadi pembicara dalam Webinar Series Moya Institute bertajuk "Kontroversi Temuan TWK 51 Pegawai KPK", Jumat (13/8).

Mahfudz menyebutkan, pada 27 Mei 2021 saat membawa kasus ini ke Komnas HAM, salah seorang pegawai KPK mengatakan persoalan ini akan selesai kalau Presiden propemberantasan korupsi.

"Jadi, intinya panggung ini akan dibikin panjang, orang diundang ramai-ramai sehingga salah satu isu kontestasinya pada 2024, yaitu mana yang propemberantasan korupsi atau tidak pro," papar Mahfudz.

Direktur Eksekutif Moya Institute Hery Sucipto menilai masalah TWK ini sudah hampir selesai ketika tereleminasinya 51 orang pegawai KPK dari alih status ASN dan yang sebagian lulus.

"Ternyata polemik tidak sampai di situ setelah ada temuan Ombudsman, dimana hasilnya ada malaadministrasi dan rekomendasinya meminta agar ada koreksi terhadap 51 pegawai KPK yang tidak lulus untuk diangkat," imbuhnya.

Selain itu, sambung Hery, mereka meminta Presiden untuk turun tangan. Sebagai orang awam hukum, ia mengaku lebih banyak menyimak.

Namun kalau sampai meminta Presiden turun tangan langsung, Hery menilai itu berlebihan karena prosesnya sudah berlangsung.

Kepentingan besarnya adalah terciptanya penegakan hukum yang kapabel, berintegritas, independen, dan bisa sesuai harapan masyarakat dimana penegakan korupsi secara masif, katanya.

"Hemat saya, jika kita terlalu larut dengan polemik ini, tidak produktif di tengah upaya bangsa kita memutus mata rantai penyebaran COVID-19," ujarnya.

Pakar Hukum Administrasi Negara Prof. Aidul Fitriciada memaklumi jika ada anggapan polemik TWK Pegawai KPK ini bukan persoalan hukum. Menurut dia, dalam membaca kasus ini, ada persoalan yang bukan semata-mata hukum.

"Sehingga bagi saya penyelesaiannya bukan hanya soal hukum lagi. Tapi soal untuk menyelesaikan hubungan antarlembaga. Termasuk TWK ini, penyelesaiamnya seperti apa. Ini harus betul-betul selesai dengan prinsip hukum yang ketiga, yaitu menemukan kemaslahatan bersama, kepentingan bangsa yang diutamakan dengan kemudian tidak menguras energi," ujar Aidul.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Diterbitkan di Berita

Baca selengkapnya...

Baliho Tokoh Politik Bertebaran di Tengah Pandemi, Pengamat: Akan Ada Efek Bumerang

Sabtu, 07 Agustus 2021 12:34

sindonews.com JAKARTA - Keberadaan baliho tokoh politik di tengah pandemi Covid-19 sekarang ini dinilai memiliki sisi negatif. Masyarakat diyakini akan menilai sejumlah tokoh yang ada di baliho tersebut tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat.

"Menurut saya akan ada efek bumerang. Justru menyerang balik si tokoh yang ada di baliho itu. Orang enggak mempersepsi itu sebagai komitmen mereka untuk maju di 2024, tapi orang akan bisa mempersepsi itu sebagai tokoh yang enggak sensitif terhadap penderitaan rakyat," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo kepada SINDOnews, Sabtu (7/8/2021).

Dia menambahkan, hidup sebagian besar masyarakat sedang susah di tengah pandemi.

"Lagi PPKM, banyak warung tutup, tempat wisata enggak berjalan, terus duit dihambur-hamburkan untuk baliho. Nah ini mungkin yang ada di benak atau di persepsi pemilih," ujarnya. Sejumlah tokoh politik di berbagai baliho itu, kata dia, mengharapkan popularitas.

"Popularitas dapat, tapi elektabilitas itu akan malah berkurang, enggak malah nambah dan berkurang. Menurut saya itu yang harus diperhatikan ketika masang baliho waktu krisis pandemi ini, apalagi PPKM, ekonomi masyarakat juga sedang seperti ini," ungkapnya.

Dia pun menyarankan agar para tokoh politik lebih terjun langsung menemui masyarakat dengan memberikan bantuan yang dibutuhkan di tengah pandemi ini.

"Dan saya yakin pemilih yang disasar oleh bantuan dari tokoh-tokoh ini walaupun tasnya atau goodie bag-nya disablon dengan wajah mereka, karena isinya memang dibutuhkan, itu akan lebih diingat oleh pemilih daripada baliho yang berjajar di pinggir jalan yang enggak akan membuat perut kenyang," pungkasnya.
(zik)

Diterbitkan di Berita

Baca selengkapnya...

Densus: Terorisme di Indonesia metamorfosis dari ketidakpusaan politik

Selasa, 27 Juli 2021 18:04

Jakarta (ANTARA) - Kasubdit Penyidikan Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri Dr Imam Subandi mengatakan aksi terorisme di Indonesia merupakan metamorfosis dari rasa ketidakpuasan kekuasaan politik di masa lalu.

"Kalau kita lihat sejarah awalnya tidak murni agama tetapi politik kekuasaan," kata Imam Subandi di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan keadaan sekarang tidak bisa dilepaskan dari sejarah masa lalu saat terjadi revolusi 1945-an dan 1980-an munculnya Negara Islam Indonesia (NII) yang kemudian bermetamorfosis.

Dari ketidakpuasan tadi, kemudian disakralisasi dan diubah ke arah isu-isu agama yang pada akhirnya muncul penggunaan isu-isu keagamaan menjadi dasar atau alasan lahirnya aksi-aksi teror.

Saat NII muncul pemerintah mengambil langkah tegas dengan menumpas organisasi tersebut. Tidak sampai di situ lahir pula Jamaah Islamiyah (JI) kemudian bermetamorfosis menjadi Majelis Mujahidin Indonesia dan lain sebagainya.

Jika ditarik benang merah jauh ke belakang, kata Imam Subandi, maka aksi-aksi terorisme yang terjadi masih berkaitan dengan masa lalu.

Hal itu, lanjutnya, juga masih berkaitan dengan hilangnya tujuh kata dalam Pancasila dan terkait penumpasan yang cukup keras terhadap orang-orang yang menginginkan Indonesia dibangun atas dasar hukum Islam.

Oleh sebab itu, menurut dia, adanya aksi-aksi terorisme di tanah air terjadi karena rasa tidak puas atas kekuasaan politik yang dimulai dari NII, Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) hingga membentuk wujud yang lebih kongkret, yakni terorisme.

Terorisme bisa saja muncul dari agama-agama lain tergantung dari bentuk ketidakpuasan di suatu negara. Misal di Inggris yang didominasi nonmuslim maka teroris bisa muncul dari agama di luar islam.

"Atau misalkan terjadi di India, maka agama Hindu atau Sikhisme sebagai latar belakang rasa ketidakpuasan bisa melakukan aksi terorisme," ujarnya.

Begitu juga di negara-negara lain yang mayoritas bukan muslim, ketika merasa terjadi ketidakpuasan atau tidak ada keadilan maka jalan kekerasan bisa menjadi pilihan bagi mereka.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Diterbitkan di Berita

Baca selengkapnya...

Pesan PDIP ke AHY-Ibas: Jangan Jadikan Kecemasan Publik Komoditas Politik

Kamis, 08 Juli 2021 12:26

Tim detikcom - detikNews Jakarta - Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno angkat bicara perihal duo pimpinan Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, yang kompak mempertanyakan kemampuan Negara mengatasi Corona.

Hendrawan berpesan, jangan memanfaatkan kecemasan publik saat ini sebagai komoditas politik.

"Hendaknya tidak ada pihak yang memanfaatkan amukan pagebluk dan kecemasan publik sebagai komoditas politik, atau mengurangi konsentrasi kekuatan kita sebagai bangsa dalam mengatasi situasi ini," kata Hendrawan kepada wartawan, Kamis (8/7/2021).

"Jangan menganggap remeh kerja keras kita untuk lepas dari badai yang sempurna duo pandemi-resesi ini," imbuhnya. Hendrawan pada dasarnya menganggap kekhawatiran AHY dan Ibas sebagai pengingat. Tapi jangan sampai mengurangi semangat penanganan pandemi COVID-19.

"Keprihatinan yang disampaikan duo AHY-Ibas tentu kita perhatikan, kita jadikan cambuk untuk bekerja lebih keras, tanpa mengurangi energi positif kita untuk terus bergotong royong mengatasi COVID," ucap Hendrawan.

Lebih lanjut, Hendrawan menuturkan bahwa saat ini diperlukan kesadaran masyarakat untuk mensukseskan PPKM darurat. Untuk pemerintah, anggota DPR RI itu mengingatkan akan pentingnya konsistensi dalam menerapkan aturan PPKM darurat.

"Sekarang kita sambut gembira kesadaran kolektif yang terus tumbuh di masyarakat untuk menyukseskan program PPKM darurat ini. Jangan kita kendur karena ini memang arena maraton. Konsistensi kebijakan dan disiplin eksekusi sangat dibutuhkan," terangnya.

Seperti diketahui, duo pimpinan Partai Demokrat, AHY dan Ibas, kompak mempertanyakan kemampuan Negara dalam mengatasi pandemi Corona. AHY khawatir akan kondisi penyebaran COVID-19 di Indonesia yang semakin ganas. Sementara Ibas tak ingin Indonesia jadi failed nation dalam menangani Corona.

(zak/tor)

Diterbitkan di Berita

Baca selengkapnya...

WNA China datang ke Indonesia di tengah larangan mudik, 'Semua hal terkait Tiongkok selalu menjadi isu politik'

Rabu, 12 Mei 2021 10:15

BBC News Indonesia

Seorang pakar kebijakan publik mengkritik sikap pemerintah yang "reaktif" dan "sepotong-potong" saat melarang penerbangan carter dari luar negeri yang melayani tenaga kerja asing selama peniadaan mudik.

Larangan itu diterapkan di tengah gelombang kritik atas kehadiran WNA dari China melalui penerbangan carter.

"Kebijakannya itu reaktif dan sepotong-potong. Ini ada letupan, direspon, tapi tidak komprehensif dan kesannya reaktif. Seharusnya komprehensif dan proaktif," kata Pengamat kebijakan publik dari Fisipol UGM, Bayu Dardias Kurniadi, kepada BBC News Indonesia, Selasa (11/05).

Sementara, seorang pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan, kemunculan kembali isu soal kehadiran tenaga kerja asing asal China di Indonesia tidak terlepas dari sentimen terkait negara China.

"Pasti [ada sentimen] itu, makanya semua hal terkait Tiongkok, jadi seksi, jadi [isu] politik," kata Staf ahli bidang ekonomi dan SDM Menteri Tenaga Kerja, Aris Wahyudi, kepada BBC News Indonesia, Selasa (11/05).

Dalam hari-hari belakangan ini, masyarakat melayangkan kritikan terhadap pemerintah terkait kehadiran lebih dari 300 orang tenaga kerja asing (TKA) dari China di Bandara Sukarno-Hatta, di tengah kebijakan larangan mudik.

Keterangan resmi pejabat keimigrasian mengatakan bahwa kehadiran lebih dari 300 orang tenaga kerja asing asal China itu telah memenuhi aturan keimigrasian, yaitu antara lain terkait proyek strategis nasional.

Mereka datang dalam tiga kloter, yaitu Selasa (04/05), Kamis (06/05), dan Sabtu (08/05) lalu di Bandara Sukarno Hatta, Provinsi Banten.

Namun sebagian masyarakat menganggap izin yang diberikan pemerintah terhadap kehadiran mereka "tidak peka", karena di saat bersamaan pemerintah melarang warganya untuk mudik lebaran.

Hasil pemeriksaan Kementerian Kesehatan, dua orang warga negara China itu positif terpapar Covid-19. Dua orang itu kini sedang menjalani isolasi di salah satu hotel di Jakarta.

Dan di tengah gelombang kemarahan yang muncul belakangan itulah, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, Senin (10/05) mengumumkan kebijakan pelarangan penerbangan carter dari luar negeri yang melayani tenaga kerja asing selama peniadaan mudik.

Reaksi negatif terhadap kehadiran tenaga kerja asing (TKA) asal China di Indonesia ini bukanlah yang pertama.

Mengapa keputusan pemerintah melarang carter pesawat dikritik?

Pengamat kebijakan publik dari Fisipol UGM, Bayu Dardias Kurniadi, mengatakan kebijakan pemerintah terkait mudik lebaran lebih banyak bersifat reaktif, yaitu lebih banyak merespon apa yang terjadi di masyarakat.

"Jadi [turunnya izin] pesawat carter itu muncul karena reaksi atas pembatasan larangan penerbangan, dan akhirnya kemudian dilarang juga [carter pesawat]," kata Bayu Dardias kepada BBC News Indonesia, Selasa (11/05).

"Kebijakannya itu reaktif dan sepotong-potong. Ini ada letupan, direspons, tapi tidak komprehensif dan kesannya reaktif. Seharusnya komprehensif dan proaktif," tambahnya.

Seharusnya, kebijakan dibuat secara komprehensif dan kemudian dipikirkan secara sangat detil, apa dampak implementasi dari masing-masing kebijakan.

"Karena sudah jelas, tanggalnya kapan, fenomena seperti apa yang bakal terjadi, berapa orang yang akan pergi untuk mudik, semuanya bisa diantisipasi," jelasnya.

Dia menggarisbawahi, fenomena mudik sudah bisa diprediksi jauh-jauh hari.

Dengan demikian, demikian Bayu, kebijakan reaktif bisa dibenarkan apabila menghadapi situasi yang chaotic (kisruh) dan tidak bisa diprediksi.

Menurutnya, semua kebijakan pemerintah terkait mudik, harus dikembalikan kepada tujuan awalnya yaitu untuk membatasi mobilitas masyarakat agar Covid-19 tidak menyebar lebih luas.

Dihadapkan kenyataan bahwa cakupan vaksinasi di Indonesia sejauh ini masih dibawah empat persen, sehingga belum mampu melindungi seluruh masyarakat Indonesia dari paparan virus tersebut.

"Artinya, kebijakan mudik ini diantisipasi sejak awal, dan dipikirkan dampaknya. Kalau mau ditutup, ya, ditutup semua. Tidak hanya penerbangan komersial, tapi juga termasuk carter," paparnya.

Apa tanggapan Kementerian Perhubungan?

Dihubungi secara terpisah, Juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, mengaku larangan penerbangan carter dari luar negeri sudah diberlakukan sejak Rabu, 5 Mei 2021.

"Sebelum masa peniadaan mudik," kata Adita Irawati dalam teks tertulis kepada BBC News Indonesia, Selasa (11/05) ketika ditanya kenapa larangan carter itu baru diterbitkan Senin (10/05).

Dalam keterangan pers pada Senin (10/05), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan penerbangan carter satu pesawat dari luar negeri ke Indonesia selama peniadaan mudik "dilarang" hingga 17 Mei 2021.

Dia mengatakan keputusan diambil setelah "disetujui dalam rapat terbatas" yang digelar di hari yang sama, yaitu Senin (10/05).

"Bahwa tidak ada lagi penerbangan carter dari luar negeri yang beroperasi melayani tenaga kerja asing selama masa peniadaan mudik hingga 17 Mei 2021.

"Menhub juga meminta para tenaga kerja asing untuk menunda perjalanannya," kata Budi Karya Sumadi, dalam jumpa pers, Senin (10/05).

Menurut Adita Irawati, larangan carter pesawat dari luar negeri yang melayani tenaga kerja asing itu juga berlaku bagi TKA dari China. "Tidak ada pengecualian," katanya.

Staf ahli Menaker: 'Isu tenaga kerja asing dari China menjadi 'seksi dan politis'

Reaksi negatif terhadap kehadiran tenaga kerja asing (TKA) asal China di Indonesia ini bukanlah yang pertama.

Di awal pandemi pada April tahun lalu, reaksi serupa juga muncul terhadap rencana kehadiran ratusan TKA asal China di sebuah proyek pembangunan di Sulawesi Tenggara.

Tiga tahun lalu, muncul tudingan tidak berdasar terhadap keberadaan perpres tentang pengaturan TKA yang dianggap peluang bagi membanjirnya tenaga kerja asing di Indonesia. Tuduhan ini sudah berulangkali oleh pemerintah.

"Pasti [ada sentimen] itu, makanya semua hal terkait Tiongkok, jadi seksi, jadi [isu] politik," kata Staf ahli bidang ekonomi dan SDM Menteri Tenaga Kerja, Aris Wahyudi kepada BBC News Indonesia, Selasa (11/05)

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan sudah menerbitkan izin kerja untuk para TKA dengan pertimbangan pekerjaan mereka dalam proyek strategis nasional, katanya.

"Kedatangan mereka (TKA) kita butuhkan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mereka maksimal di Indonesia selama enam bulan," ujarnya.

Kehadiran mereka dibutuhkan untuk percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional yang sudah diputuskan pemerintah.

"Mereka saat ini sedang menyiapkan pembangunan smelter, misalnya di Konawe dan Maluku Utara," kata Aris. Apabila TKA itu tidak bisa datang ke Indonesia secara tepat waktu, rencana pembangunan pabriknya akan mangkrak.

Lagipula, "Kalau sudah jadi [pabriknya], saat produksi nanti akan memanfaatkan tenaga lokal," tambahnya.

Selama pandemi, pemerintah tidak melarang kehadiran TKA asal China, namun menurutnya, pihaknya dan otoritas terkait lainnya menerapkan kebijakan protokol kesehatan, mulai pemberangkatan sampai mereka tiba di Indonesia.

Itulah sebabnya, kebijakan pemerintah yang semula mengizinkan penerbangan carter bagi TKA dari China, justru untuk melindungi mereka maupun warga Indonesia dari paparan Covid-19.

"Carter [pesawat] bukan untuk mengeksklusifkan atau menganakemaskan, tapi untuk perlindungan baik TKA maupun warga kita," jelas Aris.

Ditanya tentang adanya kebijakan baru larangan penerbangan carter bagi TKA - termasuk dari China - ke Indonesia, Aris Wahyudi mengaku belum mengetahuinya.

"Insya Allah akan tidak terganggu [proyek strategis nasional, karena ini selama mudik saja," katanya.

'Bukan turis, tapi akan bekerja di proyek strategis nasional'

Pada Selasa (11/05), BBC News Indonesia sudah menghubungi Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi, Arya Pradhana Anggakara, tetapi belum mendapat respons.

Namun dalam keterangan sebelumnya, Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Jhoni Ginting mengatakan, kehadiran WNA asal China itu telah memenuhi aturan keimigrasian.

Menurutnya, kedatangan mereka ke Indonesia hanya diizinkan untuk melakukan kepentingan esensial saja.

"Terkait kedatangan WNA ke Indonesia, kami sampaikan bahwa mereka yang datang telah memperoleh rekomendasi dari instansi terkait dan akan bekerja di proyek strategis nasional, bukan untuk tujuan wisata," ungkap Jhoni, Jumat (07/05).

Dia mengeklaim bahwa mereka melewati pemeriksaan sesuai protokol kesehatan sebelum pemeriksaan keimigrasian.

Sampai sejauh ini, pelarangan masih berlaku untuk WNA yang ingin datang dengan tujuan wisata.

Pemerintah juga menghentikan sementara pemberian bebas visa kunjungan serta Visa On Arrival sejak awal Maret tahun lalu untuk mencegah lonjakan penyebaran COVID-19.

Namun April lalu, kehadiran 117 orang warga negara India yang datang ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu (21/04), menimbulkan kepanikan, di tengah melonjaknya kasus covid-19 di India.

Hasil pemeriksaan otoritas terkait menyimpulkan 12 orang di antaranya dinyatakan positif Covid-19 sehingga mereka harus diisolasi.

Di saat bersamaan, terkuak dugaan suap seorang warga Indonesia yang baru tiba dari India kepada "dua orang oknum" di Bandara Soeharto-Hatta.

Warga berinisial JD itu, menurut polisi, berusaha menyuap oknum di bandara agar dibebaskan dari kewajiban karantina selama 14 hari. Mereka sudah ditangkap oleh kepolisian.

Diterbitkan di Berita

Baca selengkapnya...

Komunikasi dan Peta Politik

Senin, 31 Agustus 2020 10:12

Peta politik dibentuk oleh komunikasi. Begitu seseorang mengeluarkan pendapatnya, maka orang lain bisa mengetahui posisinya dalam peta politik yang ada. Bahkan, orang yang diam seribu bahasa pun bisa dimasukkan ke dalam kelompok silent majority.

Diterbitkan di Opini

Baca selengkapnya...