Inisiatifnews.com – Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Prof Jimly Asshiddiqie memberikan peringatan kepada siapapun orang yang berkecimpung di dunia dakwah, agar sangat menjunjung tinggi esensi kehati-hatian dalam berdakwah, khususnya ketika berinteraksi dengan platform digital seperti sosial media.

“Para penceramah harus sadari, sekali pakai platform youtube atau medsos, audiensnya luas, tidak terbatas,” kata Prof Jimly, Minggu (5/9).

Karena akses jaringannya yang sangat luas dan target audiens-nya yang terlalu lebar, maka setiap perkataan yang keluar dan tersebar-luas jangan sampai menjadi diksi yang negatif di kalangan masyarakat, apalagi sampai bisa mengarah kepada unsur penghinaan atau merendahkan harkat serta martabat orang lain.

Lebih-lebih yang direndahkan adalah ajaran agama lain yang notabane diakui oleh negara berdasarkan konstitusi. “Maka hati-hati dengan materi ceramah, jangan sampai menyinggung perasaan orang yang keyakinan agamanya beda,” ujarnya.

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menilai, materi dakwah yang tidak dilakukan secara hati-hati tanpa melihat kemajemukan yang ada di Indonesia, maka potensi menimbulkan luka hati orang lain sangat mungkin terjadi.

Tidak hanya bisa merugikan pendakwah sendiri, bahkan bisa lebih besar dari itu yakni permusuhan antar kelompok berbasis pendakwah tertentu, atau bahkan terjadinya bersitegang antar umat beragama.

“Bisa timbul emosi dan nama ulama menjadi taruhan karena dimaki (olah) mereka yang tak suka,” tambahnya.

sindonews.com JAKARTA - Pakar Media Sosial Ismail Fahmi menyayangkan sikap umat khususnya sebagian umat muslim yang tidak mengecek apakah informasi tersebut benar atau tidak sebelum menyebarkannya.

Padahal tindakan tersebut telah diperintahkan pada Surat Al-Hujurat ayat 6 tentang meneliti kebenaran agar tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan dan menyesali atas perbuatannya. 

"Ayat ini bukan buat orang Islam tapi buat orang yang beriman. Kalau mereka percaya teori konspirasi ya wajar memang orang yang tidak beriman tidak memeriksa. Kita umat Islam yang beriman seharusnya punya alat tadi seharusnya jangan percaya," terang Ismail dalam Webinar acara literasi pandemi dan pemulihan ekonomi di kalangan milenial muslim secara virtual, Sabtu 4 September 2021.

Ia menjelaskan hoaks muncul dari seluruh banyak gabungan atas teori konspirasi. Misalnya dengan dibuatnya satu cerita masuk akal yang mereka ambil dari berbagai konsep satu dengan konsep yang lain disebut dengan konteks collapse.

"Paragraf pertama itu data, paragraf keempat ada ustad yang berbicara bahwa ga boleh percaya vaksin harus percaya kepada Allah. Dan bayangkan setiap hari membaca berita itu terus-menerus umat Islam dikasih terus hingga sibuk biar nggak berkembang dan kita tidak menjalankan Al-Hujurat ayat 6 sehingga langsung percaya saja," paparnya.

Teori konspirasi pun menyerang secara psikologis otak manusia disaat membutuhkan sesuatu yang dapat membuat dirinya tenang dan yakin atas kondisi yang dialaminya saat ini. Selain itu, penjelasan dapat disampaikan secara logis dan masuk akal meskipun teori konspirasi itu salah.

"Ketika pada kondisi Covid orang tidak bisa keluar kemudian banyak umat masyarakat jatuh miskin tidak bisa bekerja. Saat punya masalah, dia butuh sesuatu untuk membuat tenang sehingga mempercayai tidak adanya covid itu membuat dia tenang kalau percaya sama Covid malah lebih khawatir," urainya.

Oleh karena itu ia mengingatkan kepada umat muslim cara menjalankan Al-hujurat ayat 6 yakni dengan mengecek, untuk siapainformasi dibuat, apa yang sebenarnya ingin disampaikan, mengapa berita ini dibuat, sumber informasi, dan gambar atau videonya otentik. 

"Paling gampang di lihat cek fakta atau setiap minggu Kominfo membuat rilis cek fakta. Kalau saya dari Google aja jauh lebih mudah tinggal ketik judulnya di kolom nanti terlihat informasi yang benarnya," jelas Ismail.

"Kita punya PR untuk menjalankan surat Al-hujurat ayat 6 jadi sikap kita adalah saring sebelum sharing. Periksa sebelum di-share," imbuhnya.

(mhd)

Inisiatifnews.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kembali safari dialog virtual dengan berbagai elemen. Hari ini, Sabtu (31/7), Menko Polhukam berbincang membahas penanganan pandemi Covid-19 dengan alim ulama, pengasuh pondok pesantren, pimpinan ormas lintas agama, dan Forkopimda se-Jawa Tengah (Jateng).

Hadir dalam dialog virtual ini jajaran dari BNPB, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Kakanwil Kemenag Jateng, dan puluhan perwakilan ormas keagamaan di Jateng.

Mahfud MD lebih banyak mendengar masukan dan saran dari berbagai tokoh agama dan masyarakat dalam dialog ini.

Masukan muncul beragam, mulai soal vaksinasi Covid-19, penyaluran bantuan sosial (Bansos), masyarakat yang masih abai protokol kesehatan, hingga hoaks yang beredar di media sosial yang makin menyusahkan penanganan Covid-19.

Perwakilan Pengurus Fatayat Jepara, Nanik misalnya, dia mengeluhkan, penyaluran bantuan sosial yang rumit. Tetutama bagi masyarakat yang sudah sepuh dan di pelosok desa yang susah sekali dapat bansos karena administrasi.

“Apakah tertib administratifnya agar dihilangkan dulu. Supaya terakses sampai ke bawah. Apalagi yang di desa, di pelosok. Selain itu, hoaks di media sosial ini meresahkan. Menghancurkan pekerjaan kita semua di lapangan,” kata Nanik.

Serupa, perwakilan PWNU Jateng Musahadi mengingatkan, pandemi ini akan lebih mudah jika ditangani bersama. Masalahnya, musuh saat pandemi tak hanya Covid-19. Tetapi juga kelompok masyarakat yang tidak percaya Corona, dan menebarkan ketidakpercayaannya kepada publik.

“Kita medan pertempurannya dan perang wacananya di media sosial. Hoaks soal Corona ini amat berpengaruh terhadap cara pikir masyarakat, apalagi di desa yang jauh dari sumber informasi. Pemerintah saya kira kurang perhatian dengan hoaks, provokasi di media sosial yang amat merusak ini,” kata dia.

Dikatakannya, masyarakat yang diprovokasi biasanya kelompok yang kurang beruntung saat PPKM berlangsung. Karenanya, harus ada pendekatan budaya kepada kelompok masyarakat ini. Jangan melulu memakai pendekatan hukum. Pendekatan personal perlu kepada orang yang kena pengaruh hoaks.

“Soal Bansos, problem formal yang bikin tidak tersalurkan harus diurai. Ajak tokoh masyarakat dan agama menyalurkan. Agar ada trust. Agar administrasi tetap bisa dilakukan tanpa melanggar,” saran dia.

Mursidi perwakilan dari FKUB Wonogiri mengamini, hoaks di medsos berhasil mematahkan kampanye pemerintah. “Tolong ini diberantas. Kita mati-matian sebarkan info yang benar, sirna karena informasi hoaks di medsos. Surat edaran tidak sampai ke bawah.

Seperti prokes tempat ibadah, masih massif yang melanggar karena hoaks ini,” keluhnya. Sedangkan dari PC Muslimmat NU Sukoharjo Hafidah ingih Pemda merangkul tempat ibadah yang gencar meng-counter instruksi pemerintah.

“Di wilayah saya ada, sangat meresahkan. Ini perlu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Rangkul mereka, yang enggan prokes di masjid, di pengajiannya, dengan pendekatan yang pas. Turun langsung atasi ini. Kalau yang bilang kami, ada sekat. Kalau aparat, pasti bisa deh,” yakinnya.

Sementara perwakilan ormas lainnya mengungkapkan, telah membantu Pemda dalam penanganan Covid-19. Seperti Tri Wahono dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Jateng.

Dia menyatakan, Pura di Jateng sudah ditutup. Kegiatan doa bersama dilakukan di rumah masing-masing. Romo Parso Subroto dari Gereja Salatiga, juga turut melayani vaksinasi untuk warga.

Sementara PW Muhammadiyah juga telah mengerahkan Covid-19 Command Centre dan jajarannya untuk membantu masyarakat.

Sedangkan Moh Jazuli dari Pesantren Pancasila Sakti Klaten, ingin kerja kolosal dilakukan kongkret dengan melibatkan berbagai komunitas secara maksimal dan konsisten. Akses informasi dan koordinasi juga mestinya dipermudah.

Menanggapi berbagai keluhan dan masukan ini, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta warganya melapor jika ada individu atau kelompok masyarakat yang menyebarkan hoaks atau mengajak melanggar aturan. Namun, Ganjar juga meminta dukungan saat dia bertindak tegas.

“Saya online tetus. Saya akan ambil tindakan tegas. Saya ingatkan yang di Sukoharjo, ayo ditutup. Laporkan ke saya. Bapak Ibu, kalau ada tindakan tegas, saya minta dukungan. Saya sudah mendekati satu persatu ulama yang provokatif. Saya telfon ulama yang lagi ngaji untuk stop. Saya ambil risiko loh. Bisa digoreng secara agama,” kata Ganjar.

Dia pun mengingatkan, pandemi ini bisa kelar jika ada kerja bersama seluruh elemen.

“Bangun kelompok dan komunitas. Sepeti Covid Ranger di Rembang, mereka punya data dan bantuin orang yang lagi isoman. Ada komunitas yang khusus beli produk UMKM. Daripada demo di jalanan, mending bantu UMKM. Kalau nunggu pemerintah, nggak akan bisa. Harus bareng-bareng,” ucapnya.

Selain itu, pejabat juga harus memberi contoh. Pemprov Jateng telah mencontohkan memproses para pejabat melanggar prokes dan aturan hingga pengadilan. Soal bansos, kata Ganjar, peran Baznaz dan CSR diperlukan di luar bantuan resmi pemerintah pusat dan daerah.

Sedangkan Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan pentingnya kolaborasi dan kerja kolektif berdasarkan kesadaran bersama. Tidak hanya mengandalkan pemerintah, tidak juga mengandalkan ormas keagamaan, dan berbagai kekuatan masyarakat yang dibiarkan bekerja sendiri.

“Kita perlu dukungan dan perantara alim ulama, pengasuh ponpes, pimpinan agama, untuk mendukung peningkatan implementasi kesehatan dan percepatan vaksinasi pada masyarakat. Mari kolaborasinya diperkuat,” ajaknya.

Soal hoaks di media sosial, Mahfud menyatakan, aparat akan tegas namun tetap berhati-hati.

“Kita sudah punya UU ITE. Tapi memang dilema, kalau dilaporkan, nanti dibilang antidemokrasi. Sehingga lalu Presiden mengatakan, jangan sembarang menindak di medsos saat menggunakan pasal UU ITE. Harus selektif, jangan sampai orang nggak salah jadi korban. Selain itu, kita kedepankan restorative justice dan humanis,” terangnya. (INI)

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate telah melakukan pertemuan secara virtual dengan para pengelola media sosial yang beroperasi di Indonesia pada Minggu (18/9).

Dalam kesempatan itu, ia menyesalkan banjir informasi yang tidak tepat dan sangat mempengaruhi laju pemulihan pandemi COVID-19 di Indonesia.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia telah menginstruksikan kepada semua platform digital untuk lebih proaktif melakukan penanganan konten hoax, turut mengamplifikasi pesan yang membangun optimisme dan kekuatan bangsa, serta turut menyebarkan informasi kebijakan dan penanganan COVID-19 oleh pemerintah, termasuk percepatan vaksinasi dan penanganan protokol kesehatan.

Berikut temuan Kominfo menyangkut infodemi yang masih beredar di media sosial:

1. Infodemi yang terkait dengan hoax dan disinformasi COVID-19

Sepanjang 23 Januari hingga 2020 hingga 18 Juli 2021 telah ditemukan 1.763 isu hoax COVID-19 yang tersebar ke dalam 3.817 postingan media sosial, di mana 3.356 postingan di antaranya telah diturunkan atau di-take down.

Beragam temuan tersebut ditindaklanjuti dengan penegakan hukum oleh Kepolisian RI terhadap 767 kasus yang dilakukan sampai dengan 15 Juli 2021.

Temuan hoax ini menyangkut isu antara lain pemelintiran informasi bahwa rumah sakit sengaja meng-covid-kan para pasien yang data demi keuntungan komersil hingga kabar sehat bahwa COVID-19 merupakan konspirasi.

2. Infodemi yang terkait dengan hoax dan disinformasi Vaksin COVID-19

Sepanjang 4 Oktober 2020 hingga 18 Juli 2021 telah ditemukan 252 isu hoax vaksin COVID-19 pada 1.850 postingan media sosial, di mana seluruhnya telah ditangani atau di-take down.

Temuan hoax ini menyangkut isu, di antaranya vaksin yang menyebabkan gelombang radiasi elektromagnetik, informasi keliru yang menuding bahwa vaksin menyebabkan kematian, dan juga informasi keliru yang menyatakan bahwa penyebaran COVID-19 varian Delta disebabkan karena vaksinasi.

3. Infodemi yang terkait dengan hoax dan disinformasi PPKM Darurat

Sepanjang 4 Juli hingga 18 Juli 2021 telah ditemukan 25 isu hoax PPKM Darurat pada 209 postingan media sosial, di mana 136 postingan di antaranya telah ditangani atau di-take down.

Temuan hoax ini utamanya menyangkut informasi keliru tentang penolakan PPKM Darurat di berbagai daerah, serta pemahaman yang salah mengenai perpanjangan PPKM Darurat.

(agt/fay)