Milad Muhammadiyah Usung Tema Optimis Hadapi Pandemi Covid-19, Hari Ini Gelar Resepsi dan Ditayangkan Live

Kamis, 18 November 2021 08:47

PORTAL JOGJA – Organisasi Islam Muhammadiyah, hari ini tanggal 18 November 2021 genap berusia 109 tahun. Pada peringatan hari lahirnya Muhammadiyah tahun ini tema yang diangkat adalah “Optimis Hadapi Pandemi Covid-19: Menebar Nilai Utama”.

Dilansir dari laman Muhammadiyah, untuk merayakan milad ke-109 ini, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyelenggarakan Resepsi Milad ke-109 yang akan digelar secara luring dan daring.

Resepsi secara luring digelar di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dengan peserta terbatas dan protokol kesehatan yang ketat. Sementara untuk daring daring ditayangkan di TV Mu, kanal YouTube Muhammadiyah Channel serta platform resmi Muhammadiyah lainnya.

Ketua Panitia Milad ke 109 Muhammadiyah M. Nurul Yamin menyebutkan, Presiden Joko Widodo juga akan menghadiri resepsi Muhammadiyah secara daring.

Yamin menyebutkan, pada resepsi Milad Muhammadiyah yang akan dimulai pukul 08.00 WIB hari ini, selain disampaikan pidato dari Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan pidato Presiden Joko Widodo, juga akan dilakukan penganugerahan penghargaan Muhammadiyah 2021.

Ada juga penandatanganan prasasti Universiti Muhammadiyah Malaysia (UMAM), Universitas Siber Muhammadiyah (Sibermu), Muhammadiyah Australia College, dan Gedung Dasron Hamid Research and Innovation Center.

Tak hanya itu, pada resepsi Milad ke-109 Muhammadiyah hari ini, juga akan dilakukan pemberian penghargaan bagi pegiat persyarikatan pejuang Covid-19 yang telah berjasa di masa pandemi dalam berkontribusi membatu dan meringankan beban masyarakat.***

 

Editor: Siti Baruni

Sumber: Muhammadiyah

Diterbitkan di Berita
Baca selengkapnya...

TNI-Polri Terindikasi Disusupi Kelompok Radikal, Kader Muhammadiyah Beberkan Modus Infiltrasi

Kamis, 07 Oktober 2021 08:31

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengurus Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Muhammad Abdullah Darraz membeberkan, ada indikasi kelompok radikal menyusup ke TNI-Polri serta sejumlah lembaga negara lain.

"Ada indikasi aparat itu diinfiltrasi (kelompok radikal). Semoga ini tidak secara institusional,” ujar Darraz pada Rabu (6/10/2021), dikutip dari Antara. Darraz mengatakan, infiltrasi unsur radikal ini biasanya terjadi secara terselubung dan masif.

Akibatnya, pemerintah luput memperhatikan dan penanganannya terlambat. "Memang kelompok radikal ini sebetulnya begitu masif melakukan infiltrasi, yang mana hal ini tidak disadari oleh pimpinan di instansi tersebut, sehingga penanganannya cenderung terlambat," kata Darraz.

Abdullah Darraz, yang tergabung dalam Gugus Tugas Pemuka Lintas Agama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pun membeberkan modus penyusupan radikalisme ke TNI-Polri dan berbagai lembaga negara.

“Saat ini polanya adalah infiltrasi kepada oknum dengan mereka diajari ngaji dan sebagainya, yang lalu pada akhirnya lama kelamaan mulai diperkenalkan dengan ideologi mereka yang bertentangan dengan Pancasila," beber Darraz.

Modus infiltrasi lewat pengajian-pengajian atau ceramah maupun mentoring oleh tokoh agama yang radikal ini begitu marak. Dengan modus itu, sebanyak 19,4 persen ASN terindikasi radikal dan intoleran, berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Alvara Research pada 2018.

Darraz mengaku khawatir dengan infiltrasi unsur radikalisme dalam TNI-Polri sebagai penjaga keamanan dan pertahanan negara. Sementara, aparatur negara mestinya menjadi benteng pertahanan negara dan teladan penanaman Pancasila dalam diri pribadi seseorang sebagai warga negara Indonesia.

"Ya, selama ini kita menganggap kalau aparat ini merupakan orang yang paling kuat (jiwa) nasionalismenya. Nah kalau sudah diinfiltrasi, ini repot juga," ujar alumni Pondok Pesantren Darul Arqam Garut ini. "Maka dari itu harus ada kesadaran dari pimpinan instansi/lembaga bahwa bahaya ini nyata dan ada," imbuhnya.

Di sisi lain, Darraz mengakui cenderung sulit mengidentifikasi penyusupan kelompok radikal dalam TNI-Polri dan lembaga aparatur negara. Dirinya berharap ada kesadaran dan kepekaan dari pimpinan instansi terhadap bahaya radikalisme, terutama yang menyasar aparatur negara.

Abdullah Darraz pun mengungkapkan langkah-langkah yang mesti dilakukan para pemimpin instansi untuk mencegah masuknya ideologi radikal dan intoleran ke dalam tubuh institusi atau lembaga negara. "Kuncinya yang pertama adalah menyadari bahwa gerakan ini (radikal dan intoleran) ada,” jelas Darraz.

“Kedua, sesegera mungkin mendeteksi sumbernya dimana, karena saya sendiri meyakini bahwa pendekatan kelompok radikal tersebut menargetkan orang-perorangan dengan mengajarkan hal-hal yang bertentangan atau polemik," imbuhnya.

Darraz juga berpesan agar pimpinan TNI-Polri dan berbagai lembaga negara memberikan penanaman nilai Pancasila. “Ketiga adalah internalisasi nilai-nilai ideologi Pancasila, nilai kebangsaan, nilai kebinnekaan, serta nilai-nilai positif di negara Indonesia,” pungkasnya.

Penulis : Ahmad Zuhad | Editor : Vyara Lestari

Diterbitkan di Berita
Baca selengkapnya...

Muhammadiyah Soal Heboh ke Borobudur Haram: Tak Dilarang, Wisata Itu Mubah

Selasa, 14 September 2021 16:18
Heri Susanto - detikNews Yogyakarta - Majelis Tarjih Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyesalkan pendapat Ustaz Sofyan Chalid yang mengharamkan wisata ke Candi Borobudur. Muhammadiyah melihat Sofyan Chalid kurang referensi dalam beragama.

"Sama sekali tidak ada larangan dalam Al-Qur'an. Berwisata itu mubah atau diperbolehkan," kata Ketua Majelis Tarjih PP Muhammadiyah Prof Syamsul Anwar, saat dihubungi detikcom, Selasa (14/9/2021).

Syamsul mengimbau masyarakat untuk tidak memahami Al-Qur'an sepotong-potong. Tapi harus komprehensif dari berbagai sudut pandang. "Soal itu peninggalan agama lain ya kita anggap saja itu sebuah history (sejarah)," katanya.

Syamsul menyoroti pengambilan kesimpulan Ustaz Sofyan Chalid yang mengaitkan muamalah yaitu berwisata ke tempat peribadahan agama lain dengan akidah. "Muamalah ya muamalah, tidak perlu dikait-kaitkan dengan akidah," pesannya.

Sementara itu, akademisi UIN Sunan Kalijaga yang juga anggota Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, Wawan Gunawan Abdul Wachid, menyarankan Ustaz Sofyan Chalid untuk melihat sejarah Nabi Muhammad SAW. Saat itu, Nabi mengunjungi Ka'bah dengan banyak arca dari kabilah-kabilah.

"Rasul tidak pernah merusak arca. Malah melarang sahabatnya (merusak)," jelas Wawan. Tak hanya sejarah, Wawan mengatakan berwisata bagi manusia bisa mengambil hikmah di baliknya.

"Jika berwisata di Candi Borobudur kemudian kita bisa bertadabur Allah SWT bisa menggerakkan manusia membuat candi seperti itu, tentu malah menjadi ibadah," katanya.

Wawan berharap, Sofyan Chalid bisa belajar dari berbagai peninggalan sejarah di negara Islam lain di dunia. Seperti di Turki dan Piramida di Mesir. "Misalnya kalau saya berwisata kemudian masuk waktu asar, saya boleh salat di situ," imbuhnya.

Untuk diketahui, video Ustaz Sofyan Chalid yang ramai beredar itu tayang pada 3 September 2018 lalu, salah satu pengunggahnya akun YouTube Bismmillah Every***.

Dalam video itu Sofyan tampak membaca secarik kertas yang berisi pertanyaan, 'Apa hukumnya wisata ke tempat ibadah orang kafir contohnya Candi Borobudur?'.

"Hukumnya haram, karena itu termasuk persetujuan terhadap peribadahan mereka makanya kita tidak boleh duduk-duduk bersama orang yang menghina agama. Allah mengatakan kalau kamu duduk bersama mereka kamu seperti mereka," jawab Sofyan seperti dikutip detikcom dalam video tersebut, Senin (13/9).

Video pendek ini menuai beragam reaksi dari netizen. Di antaranya komentar tersebut banyak juga yang tidak setuju dengan pernyataan Sofyan.

"Hadirnya kita di situ artinya persetujuan terhadap dia, kalau kita hadir di tempat peribadahan orang kafir sama saja berarti setuju dengan mereka walaupun hati kita nggak setuju tapi kehadiran kita adalah persetujuan itu sendiri. Kita nggak boleh hadir ke situ kecuali untuk satu tujuan, mau membubarkan orang yang beribadah selain kepada Allah," imbuhnya.

(rih/sip)

Diterbitkan di Berita
Baca selengkapnya...

Presiden Jokowi Menghargai Kontribusi Muhammadiyah

Sabtu, 11 September 2021 16:41
KBRN, Yogyakarta: Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Yogyakarta, Jumat (10/9/2021), menyempatikan diri mendatangi kampus terpadu Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah yang baru di Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul, DIY.

Presiden lantas turut meresmikan pembangunan kampus baru tersebut dengan membubuhkan tanda tangannya di prasasti bersama dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir.

Warga Muhammadiyah sendiri gembira dengan kehadiran presiden meresmikan bangunan madrasah yang baru. Haedar Nashir kepada awak media, Jumat siang menuturkan, pembangunan gedung Mu’allimin yang baru memang mendapat sokongan dari pemerintah.

Hal itu sebagai wujud penghargaan presiden terhadap ormas Muhammadiyah. Bukan tanpa alasan, menurut Haedar, penghargaan itu diberikan karena nilai sejarah Madrasah Mu’allimin. 

“Lahir tahun 1918 lalu tahun 1923 namanya Kweek School pakai nama sekolah ya, jadi sekolah perguruan tetapi karena 10 tahun menggunakan istilah Kweek School banyak diintimidasi oleh regulasi Pemerintah Kolonial, harus menyesuaikan dengan aturannya, jadi diubah menjadi Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah,” terang Haedar.

Dengan keberadaan Mu’allimin yang telah merintis pendidikan sejak sebelum lahirnya republik, pemerintah menilai jasa Muhammadiyah di bidang pendidikan sangat besar.

“Tetapi intinya sama dengan tujuan awalnya yakni sekolah untuk menghasilkan pemimpin dan sekolah untuk menghasilkan pendidik,” tuturnya. 

Presiden juga meresmikan masjid yang dibangun oleh Fahmi Yendra, seorang pengusaha muda Muhammadiyah yang mendonasikan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid tersebut. Masjidnya pun diberi nama Masjid Hj Yuliana Muallimin.

“Fahmi yaitu pengusaha Muhammadiyah, anak muda yang membantu membangun dan atas nama ibundanya sebagai bentuk dari birrul walidain (berbakti kepada orang tua, red). Ini hal yang langka ya di zaman modern dimana anak begitu rupa ingin berbuat baik pada orang tua. Nah, ini masjid perpaduan antara modern dan klasik,” jelas Haedar. (Miechell Octovy Koagouw)

Oleh: Rosihan Anwar
Editor: Nugroho
Diterbitkan di Berita
Baca selengkapnya...

Taliban: Pengalaman ormas Indonesia memaparkan Islam moderat, dengan 'dampak tak signifikan'

Selasa, 24 Agustus 2021 13:04

BBC News Indonesia Sebelum Taliban kembali menguasai Afghanistan dan menimbulkan ketakutan akan pemerintahannya yang represif, Indonesia pernah berusaha memperkenalkan paham Islam moderat kepada kelompok militan itu - dengan keberhasilan terbatas.

Dalam tiga tahun terakhir, Indonesia melalui organisasi kemasyarakatan Islam dan Majelis Ulama Indonesia secara aktif terlibat dalam proses bina damai (peace-building) di Afghanistan, walaupun bukan sebagai aktor utama.

Salah satu bentuk upaya tersebut adalah mengundang perwakilan Taliban dan pemerintah Afghanistan ke Jakarta pada 2019.

Dalam pertemuan itu, perwakilan Taliban, Mullah Abdul Ghanis Baradar berdiskusi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pimpinan Nahdlatul Ulama (NU), dan Majelis Ulama Indonesia tentang moderasi beragama.

 

Sekjen PBNU, Helmy Faishal Zaini menceritakan bagaimana waktu itu ketua NU Said Aqil Siradj memaparkan Indonesia sebagai contoh masyarakat Muslim yang tidak menghadap-hadapkan agama dengan negara, agama dengan budaya.

"Nilai agama melebur menjadi spirit kebangsaan, kemudian terjadi akulturasi budaya antara agama dengan budaya lokal, melahirkan suatu tradisi dan kearifan-kearifan lokal," kata Helmy kepada BBC News Indonesia.

 

NU adalah ormas Islam yang pernah melakukan kontak dengan Taliban.

NU adalah ormas Islam yang pernah melakukan kontak dengan Taliban.

 

Helmy mengatakan bahwa NU, sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, terus berusaha melakukan diplomasi politik luar negeri untuk mengajak semua pihak di Afghanistan membangun spirit moderasi dalam beragama.

Usaha diplomasi tersebut bertujuan mencegah kekerasan dalam praktik pemerintahan di Afghanistan serta memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, terutama pada perempuan dan anak-anak.

"Itulah prinsip Islam wasathiyyah di mana menjadikan nilai agama sebagai sumber kebaikan untuk senantiasa, pertama membangun perdamaian, kedua membangun ta'awun atau kerja sama untuk tolong-menolong, dan ketiga membangun peradaban yang unggul."

Helmy menjelaskan bahwa terdapat organisasi NU di Afghanistan, yang didirikan oleh orang asli sana. Melalui jalur itulah para ulama NU akan menyampaikan pesan kepada tokoh-tokoh kunci Taliban bahwa mereka bisa menjadi musuh bersama dunia jika membangun pemerintahan yang otoriter dan brutal.

Jusuf Kalla memimpin pertemuan dengan Taliban ketika ia menjabat wakil presiden pada 2019.

Jusuf Kalla memimpin pertemuan dengan Taliban ketika ia menjabat wakil presiden pada 2019. GETTY IMAGES

 

Kontribusi lain Indonesia untuk menyelesaikan konflik di Afghanistan adalah menjadi tuan rumah konferensi trilateral ulama Indonesia, Afghanistan, dan Pakistan pada 2018.

Konferensi yang diadakan di Istana Kepresidenan Bogor itu menghasilkan "Deklarasi Bogor" yang berisi sejumlah poin penting untuk perdamaian dan resolusi konflik di Afghanistan dan negara-negara Islam lainnya. Namun, konferensi tersebut tidak dihadiri perwakilan Taliban.

Pemerintah Indonesia juga pernah mengundang puluhan anak muda Afghanistan untuk menetap di salah satu pesantren di Jawa Tengah.

Wachid Ridwan, pengurus Lembaga Luar Negeri Pengurus Pusat Muhamadiyyah, berpendapat bahwa walaupun berbagai upaya diplomasi tersebut patut diapresiasi, dampaknya tidak signifikan dalam mendorong Taliban untuk menjadi lebih moderat.

Ia mempertanyakan sejauh mana perwakilan Taliban dapat kembali ke Afghanistan dan menerapkan gagasan tentang Islam wasathiyah, toleransi, dan kebhinekaan.

"Dampaknya mungkin hanya pada satu-dua orang saja kali, dan itu mungkin tidak betul-betul mengakar ke sebuah sistem," kata Wachid kepada BBC News Indonesia.

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Islam Internasional Indonesia, Syafiq Hakim, juga pesimis bahwa Indonesia dapat memberikan sumbangan pada penyelesaian masalah Afghanistan terutama setelah negara itu kembali dikuasai oleh Taliban.

Menurut Syafiq, meskipun selama ini ormas Islam seperti NU menjalin kontak dengan Taliban, namun sokongan Indonesia lebih kepada pemerintahan Afghanistan yang berkuasa saat itu.

"Karena itu, ketika Taliban ini berkuasa kembali, apakah kita bisa berbicara dengan dia sementara kita dulu lebih mendukung kepada pemerintahan yang digantikan oleh Taliban ini. Ini persoalan yang krusial bagi kita," kata Syafiq.

Selain itu fakta bahwa pemerintah Indonesia mengevakuasi seluruh diplomatnya dari Afghanistan merupakan pertanda bahwa posisi Indonesia tidak dipertimbangkan, menurut Syafiq. "Kalau kita punya posisi kan seharusnya kita diminta pemerintah Taliban untuk tinggal di sana."

Syafiq berpendapat, hambatan lain dalam diplomasi dengan Taliban ialah perbedaan budaya dan tidak adanya tokoh ulama Indonesia yang dihormati oleh kelompok itu.

"Kelompok-kelompok yang bisa berperan adalah, selain di Pakistan, juga negara-negara kaya di Timur Tengah seperti Qatar dan Arab Saudi," kata Syafiq.

Tunjukkan sisi lain Islam

Pengamat Timur Tengah dari Universitas Katolik Parahyangan, Kishino Bawono, saat ini jalur yang bisa ditempuh Indonesia untuk membantu menyelesaikan konflik di Afghanistan ialah berupaya menjembatani perdamaian antara Taliban dengan kelompok-kelompok non-Taliban.

Namun, hal itu bergantung pada sejauh mana keinginan pemerintah Indonesia saat ini maupun yang akan datang. Menurut Kishino, pemerintah Indonesia masih punya PR yang cukup banyak terkait proses deradikalisasi kelompok-kelompok fundamentalis di Indonesia.

Ketika usaha dialog dengan Taliban menemui keberhasilan terbatas, hal yang dapat dilakukan Indonesia adalah menunjukkan "wajah Islam yang lain" kepada dunia, kata pakar hubungan internasional dari Universitas Katolik Parahyangan Kishino Bawono.

"Jika Taliban dianggap sebagai gerakan radikal, fundamentalis di dalam Islam, maka Indonesia dapat menunjukkan sisi Islam yang lebih moderat dan progresif sehingga tidak ada dominasi narasi bahwa Islam sama dengan Taliban," ujarnya kepada BBC News Indonesia.

Diterbitkan di Berita
Baca selengkapnya...

Buka Festival Kampung Kreativitas, Haedar Nashir: Kader Muhammadiyah Tidak Boleh Antikebudayaan

Minggu, 22 Agustus 2021 16:47
rmol.id Pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan merupakan sosok yang sangat peduli pada kebudayaan dan menjadikan budaya sebagai sarana dakwah. Atas alasan itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak kader dan elite Muhammadiyah untuk mendukung dan menaruh perhatian akselerasi kegiatan kebudayaan dan membangun kebudayaan berkemajuan.
 
Ajakan disampaikan langsung saat Haedar Nashir memembuka acara Festival Kampung Kreativitas Nasional Muhammadiyah untuk Negeri 2021” yang digelar secara daring, Jumat (20/8). “Kader dan elite Muhammadiyah tidak boleh anti terhadap kebudayaan, sebab menurut Fatwa Majelis Tarjih kebudayaan bukan suatu yang diharamkan,” kata Haedar Nashir dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu (22/8).

Dalam acara ini, Haedar Nashir turut membacakan puisi karyanya berjudul "Kampoengku”. Setelah itu, puisi "Kampoengku" juga dibacakan bergiliran oleh sastrawan Heru Joni Putra dengan David K Alka, esais dan alumni INS Kayu Tanam, Padang Pariaman.
Sastrawan Heru Joni Putra merupakan tokoh seni 2017 versi Majalah Tempo. Buku puisi pertamanya berjudul Badrul Mustafa Badrul Mustafa Badrul Mustafa (2017) memperoleh penghargaan “sebagai Buku Sastra Terbaik 2017 versi Majalah Tempo”.

Buku tersebut sudah dialihbahasakan ke bahasa Inggris oleh George A Fowler dengan judul “Will Badrul Mustafa Never Die: Verse from the Front” (2020). Sementara David K Alka telah menulis puisi sejak di bangku SMA di INS Kayu Tanam dan pernah dimuat di Majalah Sastra Horison.
Selain itu, dia juga pernah menjadi nominasi dalam lomba menulis puisi antologi Bung Hatta dalam Puisi (2001).
 
Sajaknya juga masuk dalam buku Dian Sastro for President (2004), Luka Aceh Duka Semua (2005), Muhammadiyah Sebagai Tenda Kultural (2004), dan lain sebagainya. David juga pernah membaca puisi di Kafe Sastra Jakarta, Ambon, Padang, dan Bengkulu. Adapun puisi “Kampoengku” karya Prof. Haedar Nashir adalah sebagai berikut:

Kampoengku

Dulu ditulis Kampoeng
Sekarang dieja Kampung
Di Portugis aselinya Campo
Bernama sama di negeri serumpun
Berpenduduk rukun hidup berhimpun

Kampoengku
Ranah terkecil berhunikan warga
Alamnya kaya anugerah Allah Pencipta
Berkomunitas satu bermahkota budaya
Kuat adab taat beragama
Tonggak utama hidup berbangsa

Kampoengku
Engkau suluh masa laluku
Di rantau jauh orang mengenangmu
Pulang kampung terjadi selalu
Jalin ikatan kuat menyatu
Asa hidup menyala di kalbu

Kampoengku
Masihkah lugu seperti dulu
Alam dirawat sejiwa sekalbu
Setiap warga saling membantu
Masalah bersama dipecahkan selalu
Bersendi guyub rukun bersatu

Kampoengku
Apa jejakmu setanggguh dulu
Ketika zaman berubah arah
Media sosial mengubah wajah
Lingkungan kian tak ramah
Hubungan warga sarat ananiyah

Kampoengku
Ketika di tanahmu mewabah pandemi
Alam marah terkuras kerakusan
Warga terbelah berebut serpihan kepentingan
Sadarkanlah dengan jiwamu nan aseli
Agar Nur Ilahi datang merahmati

Kampoengku
Kami rindu paras aselimu
Tanah leluhur warisan generasimu
Antargolongan hidup damai bersatu
Gemah ripah unggul nan maju
Itulah Kampung Indonesiaku!

Peleman, Jum’at 20 Agustus 2021. 
EDITOR: WIDIAN VEBRIYANTO
Diterbitkan di Berita
Baca selengkapnya...

PP Dirikan Universitas Muhammadiyah Malaysia, Gus Nadir: NU Sudah Lama Bikin Kampus di Luar Negeri

Kamis, 12 Agustus 2021 12:18

POJOKSATU.id, JAKARTA – Kementerian Pengajian Tinggi (Kementerian Pendidikan Tinggi) Malaysia menyetujui pendirian Universitas Muhammadiyah Malaysia (UMAM) yang diajukan oleh Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah.

Persetujuan pendirian Universitas Muhammadiyah Malaysia ditandatangani oleh Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan Tinggi Swasta Malaysia pada 5 Agustus 2021.

Kabar tersebut disampaikan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Ma’mun Murod melalui akun Twitter @mamunmurod_.

Ma’mun Murod mengunggah foto dokumen resmi pendirian Universitas Muhammadiyah Malaysia. “Resmi sudah berdiri Universiti Muhammadiyah Malaysia. Tanpa lelah menebar maslahat,” tulis Ma’mun, Rabu (11/8).

Dokumen serupa dibagikan oleh pakar media sosial yang juga pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, melalui akun twitternya. “UMAM, Universitas Muhammadiyah Malaysia. Tahniah!,” tulis Ismail Fahmi.

Tokoh Nahdlatul Ulama, KH Nadirsyah Hosen yang akrab disapa Gus Nadir, mengomentari cuitan Ismail Fahmi dengan candaan.

Ra’is Syuriah Pengurus Cabang Istimewa NU Australia dan Selandia Baru itu menyampaikan ucapan selamat atas pendirian Universitas Muhammadiyah Malaysia.

“Kalau NU sudah lama bikin kampus di luar negeri. Australia = ANU dan di Singapore = NUS,” canda Gus Nadir melalui akun Twitter @na_dirs, Rabu (11/8).

“Buat apa banyak-banyak bikin kampus kalau cuma ranking bawah dunia. 2 kampus NU di atas selalu ranking top. Begitu Mas Bro @ismailfahmi,” tambah Gus Nadir.

 

 

Kampus ANU yang dimaksud Gus Nadir adalah Australian National University (ANU). Universitas ini terletak di Canberra, ibu kota Australia.

Dikutip dari wikipedia, ANU yang memiliki tujuh fakultas utama dan beberapa institut yang lain dianggap sebagai salah satu universitas terbaik di dunia.

ANU diberi peringkat ke-23 dari 200 universitas terbaik di dunia oleh Times Higher Education Supplement.

Selain itu, ANU juga menduduki peringkat 10 untuk kesenian dan ilmu kemanusiaan (humanities).

ANU didirikan pada tahun 1946 oleh Parlemen Australia. Awalnya universitas ini hanya dibuka untuk mereka yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan S2.

Barulah pada tahun 1960 universitas ini melakukan pengembangan secara fisik dan membuka pendaftaran untuk jenjang pendidikan S1. ANU juga merupakan bagian dari group of eight.

Sementara NUS adalah National University of Singapore atau Universitas Nasional Singapura.

NUS terletak di Kent Ridge, barat daya Singapura. Universitas ini memiliki kampus seluas 1,5 km² dan merupakan universitas terbesar di Singapura berdasarkan jumlah mahasiswa dan program yang ditawarkan.

Pada tahun 2000, majalah AsiaWeek (kini tidak terbit lagi) menobatkan NUS sebagai salah satu universitas terbaik di Asia. Kini, NUS telah berusia 116 tahun. (one/pojoksatu)

Diterbitkan di Berita
Baca selengkapnya...

Hoaks Corona Di Medsos Sulitkan Upaya Bersama Tangani Covid

Minggu, 01 Agustus 2021 20:53

Inisiatifnews.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kembali safari dialog virtual dengan berbagai elemen. Hari ini, Sabtu (31/7), Menko Polhukam berbincang membahas penanganan pandemi Covid-19 dengan alim ulama, pengasuh pondok pesantren, pimpinan ormas lintas agama, dan Forkopimda se-Jawa Tengah (Jateng).

Hadir dalam dialog virtual ini jajaran dari BNPB, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Kakanwil Kemenag Jateng, dan puluhan perwakilan ormas keagamaan di Jateng.

Mahfud MD lebih banyak mendengar masukan dan saran dari berbagai tokoh agama dan masyarakat dalam dialog ini.

Masukan muncul beragam, mulai soal vaksinasi Covid-19, penyaluran bantuan sosial (Bansos), masyarakat yang masih abai protokol kesehatan, hingga hoaks yang beredar di media sosial yang makin menyusahkan penanganan Covid-19.

Perwakilan Pengurus Fatayat Jepara, Nanik misalnya, dia mengeluhkan, penyaluran bantuan sosial yang rumit. Tetutama bagi masyarakat yang sudah sepuh dan di pelosok desa yang susah sekali dapat bansos karena administrasi.

“Apakah tertib administratifnya agar dihilangkan dulu. Supaya terakses sampai ke bawah. Apalagi yang di desa, di pelosok. Selain itu, hoaks di media sosial ini meresahkan. Menghancurkan pekerjaan kita semua di lapangan,” kata Nanik.

Serupa, perwakilan PWNU Jateng Musahadi mengingatkan, pandemi ini akan lebih mudah jika ditangani bersama. Masalahnya, musuh saat pandemi tak hanya Covid-19. Tetapi juga kelompok masyarakat yang tidak percaya Corona, dan menebarkan ketidakpercayaannya kepada publik.

“Kita medan pertempurannya dan perang wacananya di media sosial. Hoaks soal Corona ini amat berpengaruh terhadap cara pikir masyarakat, apalagi di desa yang jauh dari sumber informasi. Pemerintah saya kira kurang perhatian dengan hoaks, provokasi di media sosial yang amat merusak ini,” kata dia.

Dikatakannya, masyarakat yang diprovokasi biasanya kelompok yang kurang beruntung saat PPKM berlangsung. Karenanya, harus ada pendekatan budaya kepada kelompok masyarakat ini. Jangan melulu memakai pendekatan hukum. Pendekatan personal perlu kepada orang yang kena pengaruh hoaks.

“Soal Bansos, problem formal yang bikin tidak tersalurkan harus diurai. Ajak tokoh masyarakat dan agama menyalurkan. Agar ada trust. Agar administrasi tetap bisa dilakukan tanpa melanggar,” saran dia.

Mursidi perwakilan dari FKUB Wonogiri mengamini, hoaks di medsos berhasil mematahkan kampanye pemerintah. “Tolong ini diberantas. Kita mati-matian sebarkan info yang benar, sirna karena informasi hoaks di medsos. Surat edaran tidak sampai ke bawah.

Seperti prokes tempat ibadah, masih massif yang melanggar karena hoaks ini,” keluhnya. Sedangkan dari PC Muslimmat NU Sukoharjo Hafidah ingih Pemda merangkul tempat ibadah yang gencar meng-counter instruksi pemerintah.

“Di wilayah saya ada, sangat meresahkan. Ini perlu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Rangkul mereka, yang enggan prokes di masjid, di pengajiannya, dengan pendekatan yang pas. Turun langsung atasi ini. Kalau yang bilang kami, ada sekat. Kalau aparat, pasti bisa deh,” yakinnya.

Sementara perwakilan ormas lainnya mengungkapkan, telah membantu Pemda dalam penanganan Covid-19. Seperti Tri Wahono dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Jateng.

Dia menyatakan, Pura di Jateng sudah ditutup. Kegiatan doa bersama dilakukan di rumah masing-masing. Romo Parso Subroto dari Gereja Salatiga, juga turut melayani vaksinasi untuk warga.

Sementara PW Muhammadiyah juga telah mengerahkan Covid-19 Command Centre dan jajarannya untuk membantu masyarakat.

Sedangkan Moh Jazuli dari Pesantren Pancasila Sakti Klaten, ingin kerja kolosal dilakukan kongkret dengan melibatkan berbagai komunitas secara maksimal dan konsisten. Akses informasi dan koordinasi juga mestinya dipermudah.

Menanggapi berbagai keluhan dan masukan ini, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta warganya melapor jika ada individu atau kelompok masyarakat yang menyebarkan hoaks atau mengajak melanggar aturan. Namun, Ganjar juga meminta dukungan saat dia bertindak tegas.

“Saya online tetus. Saya akan ambil tindakan tegas. Saya ingatkan yang di Sukoharjo, ayo ditutup. Laporkan ke saya. Bapak Ibu, kalau ada tindakan tegas, saya minta dukungan. Saya sudah mendekati satu persatu ulama yang provokatif. Saya telfon ulama yang lagi ngaji untuk stop. Saya ambil risiko loh. Bisa digoreng secara agama,” kata Ganjar.

Dia pun mengingatkan, pandemi ini bisa kelar jika ada kerja bersama seluruh elemen.

“Bangun kelompok dan komunitas. Sepeti Covid Ranger di Rembang, mereka punya data dan bantuin orang yang lagi isoman. Ada komunitas yang khusus beli produk UMKM. Daripada demo di jalanan, mending bantu UMKM. Kalau nunggu pemerintah, nggak akan bisa. Harus bareng-bareng,” ucapnya.

Selain itu, pejabat juga harus memberi contoh. Pemprov Jateng telah mencontohkan memproses para pejabat melanggar prokes dan aturan hingga pengadilan. Soal bansos, kata Ganjar, peran Baznaz dan CSR diperlukan di luar bantuan resmi pemerintah pusat dan daerah.

Sedangkan Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan pentingnya kolaborasi dan kerja kolektif berdasarkan kesadaran bersama. Tidak hanya mengandalkan pemerintah, tidak juga mengandalkan ormas keagamaan, dan berbagai kekuatan masyarakat yang dibiarkan bekerja sendiri.

“Kita perlu dukungan dan perantara alim ulama, pengasuh ponpes, pimpinan agama, untuk mendukung peningkatan implementasi kesehatan dan percepatan vaksinasi pada masyarakat. Mari kolaborasinya diperkuat,” ajaknya.

Soal hoaks di media sosial, Mahfud menyatakan, aparat akan tegas namun tetap berhati-hati.

“Kita sudah punya UU ITE. Tapi memang dilema, kalau dilaporkan, nanti dibilang antidemokrasi. Sehingga lalu Presiden mengatakan, jangan sembarang menindak di medsos saat menggunakan pasal UU ITE. Harus selektif, jangan sampai orang nggak salah jadi korban. Selain itu, kita kedepankan restorative justice dan humanis,” terangnya. (INI)

Diterbitkan di Berita
Baca selengkapnya...

NU dan Muhammadiyah Imbau Dana Kurban Didonasikan ke Warga Terdampak Pandemi

Minggu, 18 Juli 2021 12:33

Jakarta (Kemenag) --- Pandemi telah berdampak pada ekonomi masyarakat. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat Muhammadiyah mengimbau masyarakat mendonasikan atau mensedekahkan dana kurbannya untuk membantu warga terdampak Covid-19.

"Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak buruk di masyarakat terutama timbulnya masalah sosial-ekonomi. Oleh karena itu, PBNU mengimbau warga nahdliyin yang memiliki kemampuan secara ekonomi agar mendonasikan dana yang akan dibelikan hewan, untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19," demikian dikutip dari Surat Edaran PBNU 4162/C.I.34/07/2021, Sabtu (17/7/2021).

Surat edaran ini terbit pada 28 Dzulqa'dah 1442 H atau 9 Juli 2021. SE ini ditandatangani Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Sekjen PBNU H Ahmad Helmy Faishal Zaini, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Katib Aam PBNU KH Yahya Cholil Staquf.

Meski demikian, PBNU mempersilakan warga yang mampu bila ingin tetap membeli hewan kurban, serta membantu warga terdampak Covid-19.

"Warga nahdliyin yang memiliki kemampuan untuk berdonasi dalam rangka membantu penanggulangan dampak Covid-19, dan juga memiliki kemampuan untuk melaksanakan kurban dipersilakan untuk melaksanakan keduanya," demikian tertulis dalam poin d edaran tersebut.

Dalam ketentuan lainnya, edaran ini menjelaskan, tempat-tempat yang dinyatakan aman dari Covid-19 oleh pemerintah setempat dan satgas Covid-19 dapat melaksanakan Salat Iduladha di masjid/mushalla dengan menjalankan protokol kesehatan ketat. Sedangkan daerah yang menjalankan PPKM Darurat diminta untuk tidak melaksanakan salat di masjid/mushalla atau lapangan.

Imbauan senada disampaikan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang tertuang dalam edaran Nomor 05/EDR/I.0/E/2021 tentang Imbauan Perhatian, Kewaspadaan, dan Penanganan Covid-19, serta Persiapan Menghadapi Idul Adha 1442 Hijriah. Imbauan ini ditandatangani Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Syamsul Anwar dan Sekretaris Mohammad Mas'udi di Yogyakarta, 2 Juli 2021.

Selain mengimbau Salat Iduladha di rumah, PP Muhammadiyah menyarankan umat muslim yang hendak berkurban, bisa dialihkan dengan bersedekah menggunakan uang tunai. Sebab, jumlah kaum dhuafa di Indonesia meningkat karena dampak pandemi Covid-19. Sehingga, 
sangat disarankan agar umat Islam yang mampu untuk lebih mengutamakan bersedekah berupa uang daripada menyembelih hewan kurban.

Meski demikian, PP Muhammadiyah juga mempersilakan umat muslim yang mampu untuk melangsungkan keduanya baik berkurban dan bersedekah uang tunai. Baik membantu duafa maupun berkurban, keduanya mendapatkan pahala di sisi Allah SWT.

Editor: Moh Khoeron 
Diterbitkan di Berita
Baca selengkapnya...

Krisis Covid-19, Ini 9 Panduan Terbaru dari PP Muhammadiyah

Sabtu, 17 Juli 2021 17:11

PWMU.CO – Krisis Covid-19, Ini 9 Panduan Terbaru dari PP Muhammadiyah yang dituangkan melalui surat edaran Nomor 05/EDR/I.0/E/2021 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Haedar Nashir dan Sekretaris Agung Danarto, di Yogyakarta 2 Juli 2021.

Salinan surat yang diterima PWMU.CO Jumat (2/7/2021) selengkapnya sebagai berikut:

Surat lengkap PP Muhamamdiyah berikut lampiran dari Majelis Tarjih dan Tajdid bisa diklik di sini! Unduh

Imbauan Perhatian, Kewaspadaan, dan Penanganan Covid-19, serta Persiapan Menghadapi Idul Adha 1442/2021.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum wr wb

Dengan memperhatikan kondisi perkembangan laju Covid-19 yang sangat parah dan mengkhawatirkan keselamatan jiwa, Pimpinan Pusat Muhammadiyah perlu memberikan panduan kepada pimpinan Persyarikatan dan warga Muhammadiyah sebagai berikut.

  1. Warga Muhammadiyah agar terus mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan banyak melakukan ibadah seperti salat, puasa, zikir, tadarus Al-Qur’an dan sebagainya dengan terus berdoa agar pandemi Covid-19 segera berakhir.
  2. Warga Muhammadiyah agar sama-sama berusaha mengatasi Covid-19 dengan tetap tinggal di rumah kecuali untuk kepentingan yang sangat urgen dan jika ditinggalkan akan menimbulkan masalah/kemudaratan seperti kepentingan pekerjaan bagi yang sangat membutuhkan, pemenuhan kebutuhan pangan dan kesehatan, dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat dan mempertimbangkan keselamatan jiwa.
  3. Kegiatan Persyarikatan yang diselenggarakan secara tatap muka/luring (offline) dengan melibatkan orang banyak/menimbulkan kerumunan agar tidak dilaksanakan untuk sementara waktu dan dapat dioptimalkan pelaksanaannya secara daring (online) menggunakan fasilitas teknologi.
  4. Sebagai langkah pencegahan sebagai bagian dari kehati-kehatian mencegah kemudaratan yang lebih besar akibat tingginya kasus positif Covid-19, masjid dan musala untuk sementara waktu agar dinonaktifkan terlebih dahulu dari segala aktivitas yang melibatkan jamaah. Segala ibadah baik yang sunah maupun fardu yang melibatkan jamaah hendaknya dilaksanakan di rumah. Azan sebagai penanda masuknya waktu salat tetap dikumandangkan pada setiap awal waktu salat wajib dengan mengganti kalimat “ḥayya ‘alaṣ-ṣalah” dengan “ṣallū fī riḥālikum” atau lainnya sesuai dengan tuntunan syariat.
  5. Proses pembelajaran/perkuliahan di amal usaha Muhammadiyah bidang pendidikan harus mengikuti kebijakan Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) dan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara disiplin dan ketat (Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 08/EDR/I.0/F/2020 tanggal 24 Muharam 1442 H/12 September 2020 M tentang Pembelajaran/Perkuliahan di Amal Usaha Muhammadiyah Bidang Pendidikan dalam Kondisi Darurat Covid-19 dan Surat Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 87/I.4/F/2021 tanggal 10 Dzulqa’dah 1442 H/21 Juni 2021 M perihal Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah Tahun Ajaran Baru 2021/2022).
  6. Warga Muhammadiyah agar memiliki empati dan peduli kepada tenaga kesehatan, relawan, dan rumah sakit Muhammadiyah/‘Aisyiyah yang menangani pasien Covid-19. Hal ini mengingat pengorbanan yang sangat besar dari para tenaga kesehatan, relawan, dan rumah sakit sebagai benteng terakhir yang berjuang menangani Covid-19 namun akhir-akhir ini menghadapi opini dan stigma yang merugikan tenaga kesehatan, relawan, dan rumah sakit.
  7. Warga Muhammadiyah diinstruksikan mengikuti kebijakan dan pandangan Pimpinan Pusat tentang pandemi Covid-19 dan vaksinasi. Agar tidak terlibat perdebatan yang mengarah kepada tidak percaya Covid-19 dan menolak vaksinasi, yang mencerminkan sikap tidak menghargai ilmu serta beragama secara bayani, burhani, dan irfani. Berdasarkan pertimbangan rasional dan ilmiah yang diajarkan Islam, Muhammadiyah memandang Covid-19 bukan hasil konspirasi akan tetapi nyata adanya sebagai pandemi. Mencegah dan mengatasinya menunjukkan sikap keagamaan dan keilmuan untuk penyelamatan jiwa (ḥifẓ an-nafs).

    Oleh karena itu bagi Muhammadiyah segala usaha mengatasi Covid-19 termasuk vaksinasi adalah ikhtiar untuk pencegahan, penurunan risiko penularan dan menghilangkan kedaruratan, selain juga bertujuan untuk menjaga keberlangsungan generasi (Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/EDR/I.0/E/2021 tanggal 29 Jumadilawal 1442 H/13 Januari 2021 M tentang Pembatasan Kegiatan Persyarikatan Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Tuntunan Vaksinasi untuk Pencegahan Covid-19).
  8. Warga Muhammadiyah agar menggalakkan sikap berbuat baik (ihsan) dan saling menolong (ta‘āwun) di antara warga masyarakat, terutama kepada kelompok rentan, misalnya dengan cara berbagi masker, hand sanitizer, mencukupi kebutuhan pokok dari keluarga yang terdampak secara langsung atau terkena Covid-19 dan melaksanakan isolasi mandiri di rumah, tidak melakukan panic buying (pembelian barang karena panik/penimbunan barang berdasarkan rasa takut), dan tindakan nyata lainnya.
  9. Khusus terkait dengan Iduladha 1442 Hijriah dan rangkaiannya Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan sebagai berikut.
    a. Takbir keliling tidak disarankan dan sebaiknya dilakukan di rumah.

    b. Salat Iduladha di lapangan/masjid/tempat fasilitas umum sebaiknya ditiadakan atau tidak dilaksanakan.

    c. Salat Iduladha bagi yang menghendaki dapat dilakukan di rumah masingmasing bersama anggota keluarga dengan cara yang sama seperti salat Id di lapangan.

    d. Hukum ibadah kurban adalah sunah muakkadah bagi muslim yang telah memiliki kemampuan untuk berkurban dengan tata cara sesuai tuntunan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

    e. Pandemi Covid-19 menimbulkan masalah sosial ekonomi dan meningkatnya jumlah kaum duafa, karena itu sangat disarankan agar umat Islam yang mampu untuk lebih mengutamakan bersedekah berupa uang daripada menyembelih hewan kurban.

    f. Bagi mereka yang mampu membantu penanggulangan dampak ekonomi Covid-19 sekaligus mampu berkurban, maka dapat melakukan keduanya.

    g. Membantu duafa maupun berkurban keduanya mendapatkan pahala di sisi Allah SWT, namun berdasarkan beberapa dalil, memberi sesuatu yang lebih besar manfaatnya untuk kemaslahatan adalah yang lebih diutamakan.

    h. Apabila ada yang berkurban maka dapat dilakukan alternatif berikut ini dengan urutan skala prioritas:
    1) kurban sebaiknya dikonversi berupa dana dan disalurkan melalui Lazismu untuk didistribusikan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan di daerah tertinggal, terpencil, dan terluar atau diolah menjadi kornet (kemasan kaleng);

    2) penyembelihan hewan kurban dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan
    (RPH) agar lebih sesuai syariat dan higienis;

    3) jumlah hewan yang disembelih di luar RPH hendaknya dibatasi (tidak terlalu banyak) untuk menghindari kemubaziran dan distribusi yang merata, disembelih oleh tenaga profesional, mengurangi kerumunan massa, dan pemenuhan protokol kesehatan yang ketat sehingga dapat menjamin keamanan dan keselamatan bersama;

    4) hewan kurban berupa kambing atau domba sebaiknya disembelih di rumah masing-masing oleh tenaga profesional dan apabila mampu dapat disembelih sendiri oleh orang yang berkurban (ṣāḥibul-qurbān); dan

    5) pembagian daging kurban diantar oleh panitia ke rumah masing-masing penerima dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

    i. Tuntunan Salat Iduladha dan Kurban pada Masa Pandemi Covid-19 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Edaran ini.
    Semoga Allah SWT melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi bangsa Indonesia.
Naṣrun min Allāhu wa fatḥun qarīb
Wassalamu‘alaikum wr. wb.

Editor: Mohammad Nurfatoni
Diterbitkan di Berita
Baca selengkapnya...
Halaman 1 dari 3
Copyright © 2020 InHarmonia.co All rights reserved.