Palembang, CNN Indonesia -- Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Inspektur Jenderal Eko Indra Heri meminta maaf atas  polemik rencana pemberian bantuan sebesar Rp2 triliun untuk penanganan Covid-19 yang menyebabkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Hal itu disampaikan Eko di Gedung Promoter Polda Sumsel, Kamis (5/8) didampingi Kabid Humas Polda Sumsel Komisaris Besar Supriadi.

"Saya minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Kegaduhan yang terjadi dapat dikatakan sebagai kelemahan saya sebagai individu," ujar Kapolda.

Eko mengungkapkan, polemik bermula saat dirinya dihubungi oleh Kepala Dinas Kesehatan Sumsel Lesty Nurainy dan dokter pribadi keluarga Akidi Tio, Hardi Darmawan di rumah dinasnya.

Saat itu Eko mendapatkan informasi bahwa keluarga mendiang Akidi akan memberikan bantuan kepada masyarakat Sumsel terkait penanganan pandemi.

"Ini terjadi karena ketidakhati-hatian saya karena percaya dengan pemberian bantuan tanpa mengecek uang yang dijanjikan dulu sebelumnya," ujar dia.

Saat itu, dirinya hanya mendapat kabar jika uang yang dijanjikan sedang diproses. Namun hingga saat ini uang tersebut sampai saat ini belum ada kejelasan.

"Saat itu saya sebagai kapolda hanya dipercayakan untuk menyalurkan bantuan ini. Uangnya diminta dikawal transparansinya," ungkap dia.

Eko mengaku tidak mengenal anak bungsu Akidi Tio, Heriyanty. Dirinya hanya mengenal mendiang Akidi Tio saat bertugas di Palembang. Sedangkan mendiang anak sulung Akidi, Johan dikenalnya saat menjabat Kapolres Aceh Timur.

Dirinya meminta kepada seluruh pihak untuk menghilangkan seluruh kegaduhan ini dan kembali konsentrasi ke penanganan Covid-19 di Sumsel.

"Saya minta maaf khususnya kepada Kapolri, Pimpinan di Mabes Polri, anggota Polri, masyarakat Sumsel, tokoh agama dan tokoh adat. Terutama Forkompinda Sumsel, Gubernur, Pangdam dan Danrem. Saya sebagai manusia biasa memohon maaf. Ini terjadi akibat ke tidak hati-hatian saya," ujar dia.

(idz/ugo)

Jakarta, CNN Indonesia -- Mabes Polri mengirimkan tim penyelidik internal untuk mendalami polemik dana sumbangan penanganan Covid-19 dari pengusaha Akidi Tio sebesar Rp2 triliun yang hingga saat ini belum terlihat kejelasan penyerahannya.

Kadiv Humas Polri, Inspektur Jenderal Argo Yuwono mengatakan pihaknya bakal memeriksa Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Eko Indra Heri terkait peristiwa itu.

Sebagai catatan, sebelumnya Irjen Eko dalam sebuah kegiatan seremonial di lingkungan Polda Sumsel menerima secara simbolis rencana sumbangan Rp2 triliun dari almarhum Akidi Tio untuk membantu penanggulangan Covid-19.

"Berkaitan dengan Kapolda Sumatera Selatan, Mabes Polri sudah mengirimkan tim internal," kata Argo dalam konferensi pers, Rabu (4/8).

Argo memaparkan hingga saat ini proses pemeriksaan internal terhadap jajaran Polda Sumsel tersebut masih dilakukan saat konferensi pers tersebut berlangsung.

"Tentunya ingin melihat kejelasannya seperti apa, kasusnya bagaimana dan itu adalah ranah daripada klarifikasi internal. Kita tunggu saja hasil daripada kegiatan penyelidikan dan pemeriksaan internal dari Mabes Polri," jelasnya lagi.

Hingga saat ini belum ada kejelasan terkait pengiriman uang sumbangan senilai Rp2 triliun yang akan digunakan sebagai bantuan penanganan Covid-19 di Sumsel.

Belum dapat dipastikan bahwa anak bungsu almarhum, Heriyanty benar-benar menipu. Namun, berdasarkan sejumlah temuan kepolisian sejauh ini memang sumbangan tersebut patut diragukan.

Polisi meyakini, hingga Selasa (3/8) kemarin belum ada saldo yang cukup di rekening giro milik Heriyanty untuk mentransfer uang sebesar Rp2 triliun. Temuan serupa juga didapatkan oleh PPATK.

"Kita mendapatkan klarifikasi dari pihak bank, bahwa saldo yang ada di rekening tersebut saldonya tidak cukup. Jadi di rekening giro tersebut tidak cukup saldonya. Itu yang pertama," ujar Kabid Humas Polda Sumsel Komisaris Besar Supriadi saat konferensi pers, Selasa (3/8).

Heriyanti saat ini belum berstatus sebagai tersangka dalam kasus pidana apapun. Dirinya masih akan menjalani pemeriksaan di Polda Sumsel.

(mjo/kid)

Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman mengungkap, selain DKI Jakarta, mutasi Covid-19 varian Kappa dikonfirmasi juga telah ditemukan di Sumatera Selatan.

Hal itu disampaikan, Kepala LBM Eijkman Amin Soebandrio. Namun, Amin tak menjelaskan lebih lanjut sejak kapan varian tersebut ditemukan, termasuk tingkat penyebarannya.

"Ditemukan satu di Sumsel dan satu di DKI [Jakarta]," kata Amin lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Rabu (30/6). 

Dia menjelaskan, varian Kappa merupakan satu dari tiga turunan B.1.617. Selain Kappa (B.1.617.1), dua sisanya yakni Delta (B.1.617.2), dan B.1.617.3, yang hingga kini masih dalam proses penelitian dan belum diberi nama. 

Khusus Kappa, lanjut Amin, varian itu tak masuk dalam Variant of Concern (VoC) atau varian yang menjadi perhatian Badan Kesehatan Dunia (WHO). Kappa masih dikelompokkan Variants of Interest dan pertama ditemukan di India pada April lalu.

"Untuk B.1.617.1 telah direklasifikasi menjadi VoI dan diberi label varian Kappa," kata dia.

Ia menambahkan, temuan varian Kappa menunjukkan tingkat transmisi yang meningkat di satu wilayah, diiringi prevalensi kasus secara global yang menurun.

Amin menambahkan, varian Kappa masih dalam penelitian, dan akan dinilai ulang secara berkala. Ia tak menyebutkan lebih lanjut terkait tingkat penularan dan level fatalitas dari varian tersebut.

Temuan varian Kappa yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta dalam paparannya ke pemerintah pusat mendapat sorotan. Sebab, varian tersebut dinilai baru sejak ditemukan di India April lalu.

Dalam slide paparannya yang diterima CNNIndonesia.com, Anies mengungkap, dari 128 variant of concern atau mutasi baru corona terdeteksi yang ditemukan di ibu kota, satu kasus di antaranya merupakan varian Kappa.

(iam/wis)