Penulis : Hedi Basri | Editor : Fadhilah

Sumber: https://www.kompas.tv/article/230865/kpk-ringkus-pegawai-pajak-di-sulsel-terkait-kasus-angin-prayitno

Jakarta, CNN Indonesia -- Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri kembali menangkap sejumlah tersangka teroris dari jaringan Jamaah Islamiyah (JI) di Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Tenggara (Sulteng) pada Jumat (20/8) kemarin.

Sejak 12 Agustus kemarin, total Densus telah mengamankan 58 tersangka teroris yang tersebar di 11 Provinsi.

"Densus 88 AT kembali menangkap 5 tersangka teroris. Hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021. Penangkapan dilakukan terhadap 5 tersangka di 2 provinsi," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Sabtu (21/8).

Dia menjelaskan, para tersangka itu diduga terlibat dalam kegiatan teroris berkaitan dengan senjata api. Satu tersangka berinisial MT di tangkap di Sulawesi Selatan. Sementara, empat lainnya ditangkap di Sulawesi Tengah (Sulteng).

"Sulawesi Selatan 1 orang atas nama MT (jaringan JI). Di Sulawesi Tengah 4 orang AR, NL, BL, F (jaringan JI)," jelasnya. Ramadhan mengatakan, Densus telah mengamankan barang bukti berupa senjata api dalam penangkapan itu.

Namun dia belum dapat merincikan lebih lanjut mengenai peristiwa tersebut. "Perannya menyembunyikan senjata api, barang bukti senjata api telah diamankan oleh Densus," tambah dia.

Sebagai informasi, puluhan tersangka teroris yang sebelumnya ditangkap oleh Densus diduga hendak melakukan aksi teror saat pelaksanaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 RI.

Kadiv Humas Polri, Inspektur Jenderal Argo Yuwono penangkapan itu dilakukan usai Densus 88 melakukan profiling dan penyelidikan terkait dengan rencana kegiatan jaringan teroris tersebut.

Menurutnya, setiap agenda yang dibuat oleh jaringan teroris ini pada masa lalu memiliki keterkaitan hingga kini.

"Ini sesuai dengan keterangan daripada beberapa tersangka yang kami lakukan penangkapan. Ya memang, kelompok JI sendiri dan dia ingin menggunakan momen 17 Agustus hari kemerdekaan," kata Kadiv Humas Polri, Inspektur Jenderal Argo Yuwono dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (20/8).

(mjo/eks)

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah pada Jumat malam, 26 Februari 2021. Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan tangkap tangan itu terkait dugaan korupsi.

"Benar, Jumat tengah malam, KPK melakukan tangkap tangan terhadap kepala daerah di Sulawesi Selatan terkait dugaan tindak pidana korupsi," kata Ali dalam keterangannya, Sabtu, 27 Februari 2021. Meski begitu Ali belum menjelaskan lebih detail kasus yang menjerat Nurdin. Ia mengatakan tim KPK masih bekerja dan akan menginformasikan perkembangan lebih lanjut.

"Informasi lebih lengkap kasusnya, siapa saja yang ditangkap dan barang bukti apa yang diamankan, saat ini belum bisa kami sampaikan," ucap Ali. Nurdin Abdullah terpilih menjadi Gubernur Sulawesi Selatan lewat Pemilihan Kepala Daerah 2018.

Nurdin Abdullah lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, pada 7 Februari 1963. Ia menamatkan studi S1 di Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Hasanuddin, Makassar. Nurdin kemudian menempuh studi S2 Master of Agriculture di Universitas Kyushu, Jepang, dan menyelesaikan S3 di kampus yang sama.

Sebelum terjun ke politik, Nurdin bergelut sebagai akademisi. Ia juga dikukuhkan menjadi Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin. Nurdin kemudian menjadi Bupati Bantaeng selama dua periode, yakni 2008-2013 dan 2013-2018, sebelum akhirnya menjabat Gubernur Sulawesi Selatan.

Laporan Majalah Tempo edisi 19 September 2020 menyatakan Nurdin diduga terafiliasi dengan dua perusahaan pemilik konsesi penambangan pasir yang beroperasi di Blok Spermonde, sisi barat perairan Sulawesi Selatan yang berada di kawasan Kabupaten Takalar. Dua perusahaan itu yakni PT Banteng Laut Indonesia dan PT Nugraha Indonesia Timur.

Proses perizinan kedua perusahaan itu berlangsung kilat, pengurusan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) selesai dalam waktu kurang dari dua bulan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan menduga hal ini diduga akibat ada orang-orang dekat Nurdin yang menikmati penambangan tersebut.

Pemilik PT Banteng Laut Indonesia diduga terkait dengan "Prof Andalan"--akronim dari Profesor Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman. Setengah saham PT Banteng Laut dimiliki oleh Akbar Nugraha dan Abil Iksan, masing-masing menjabat sebagai direktur utama dan direktur.

Akbar dan Abil adalah mantan anggota tim "Prof Andalan". Akbar juga teman satu kampus putra Nurdin. Akhir 2019, Nurdin Abdullah mengangkat Akbar sebagai Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Sulsel.

Abil dan Akbar juga menguasai setengah saham PT Nugraha Indonesia Timur dengan nilai Rp 125 juta. Akbar tak menjawab permintaan wawancara. Adapun saat Tempo mendatangi rumah Abil di Makassar pada 19 September 2020, seorang perempuan yang mengaku istrinya mengatakan Abil tak berada di rumah.

Seorang sumber yang mengetahui proses perizinan mengatakan dua perusahaan itu memang mendapat karpet merah. Menurut sumber ini, Nurdin Abdullah sempat menekan bawahannya untuk menekan perizinan PT Banteng Laut dan PT Nugraha. Hal ini dibantah Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulsel Andi Hasbullah.

Operasional penambangan pasir PT Banteng Laut dan PT Nugraha berdampak terhadap kehidupan nelayan tradisional, khususnya yang bermukim di Pulau Kodingareng Lompo. Setelah penambangan berjalan, air laut mengeruh. Pengambilan pasir juga dituding merusak habitat ikan.

Para nelayan dan keluarga rutin mendemo kapal penyedot pasir di lokasi tambang sejak Juni 2020. Puncaknya, mereka berunjuk rasa di lokasi tambang pada Sabtu, 12 September 2020. Tujuh nelayan dan empat aktivis ditangkap polisi karena dituduh merusak kapal pengeruk pasir, kendati mereka bebas keesokan harinya. Namun sejak unjuk rasa itu, polisi bersenjatakan laras panjang disebut kerap berpatroli menjaga aktivitas kapal pengeruk pasir.

Nurdin Abdullah mengatakan keterlibatan mantan anggota tim suksesnya bukanlah pelanggaran hukum. Ia juga mempertanyakan relevansi kedekatan para pemilik saham perusahaan itu dengan anak kandungnya.

Nurdin pun membantah mengistimewakan perizinan PT Banteng Laut Indonesia dan PT Nugraha Indonesia Timur. "Kami berkomitmen mempermudah proses administrasi. Selama itu sesuai dengan aturan dan perundang-undangan, semua kami percepat," kata Nurdin, dikutip dari Majalah Tempo edisi 19 September 2020.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | MAJALAH TEMPO | ANTARA