VOA Indonesia Para Kepala Negara dan Pemerintahan dunia sejak 21 sampai 27 September 2021 secara bergilir berpidato dalam Sidang Umum PBB di New York baik secara langsung atau secara virtual dengan pidato yang direkam sebelumnya.

Pidato-pidato ini disampaikan sesuai tema sidang Majelis Umum PBB ke-76: "Membangun ketahanan melalui harapan - untuk pulih dari COVID-19, membangun kembali secara berkesinambungan, menanggapi kebutuhan planet ini, menghormati hak-hak rakyat dan merevitalisasi kembali PBB".

Para kepala negara mulai dari Amerika, Eropa, Afrika, hingga Asia, menyampaikan pencapaian negara mereka dalam pencapaian tujuan yang berkesinambungan sesuai dengan target PBB dalam berbagai sektor.

Mereka juga menyampaikan tantangan yang dihadapi negara dan harapan sebagai bagian dari komunitas internasional.

Presiden Joko Widodo yang berpidato pada sidang Majelis Umum PBB secara virtual Rabu (22/9) sore sekitar pukul 16.40 waktu setempat, pada awal pidatonya mengatakan dunia menunggu sidang Majelis Umum PBB memberi jawaban pada keprihatian utama dunia, kapan rakyat akan bebas dari pandemi, kapan ekonomi akan pulih dan tumbuh secara inklusif, bagaimana menjaga planet bagi generasi mendatang dan kapan dunia akan bebas dari konflik, aksi terror dan perang.

Presiden Jokowi juga juga menyampaikan harapan dunia akan bisa mengatasi pandemi COVID-19 secara cepat, adil dan setara karena tidak seorangpun bisa selamat kecuali semua aman.

Pada pembukan sidang Majelis Umum, Sekjen PBB telah menekankan perlunya urgensi dan ambisi yang lebih besar untuk mengakhiri pandemi dan memastikan pemulihan yang adil dan lebih berwawasan lingkungan dan percepatan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Selain pidato para kepala pemerintahan, pertemuan tahunan PBB ini, ditandai dengan rangkaian konferensi internasional PBB dan pertemuan bilteral antar negara yang diharapkan bisa menyoroti tindakan dan solusi yang akan memicu transformasi yang diperlukan untuk mengamankan kehidupan yang sehat, damai, dan sejahtera bagi semua sesuai dengan tema sidang Majelis Umum PBB tahun ini. [my/ka]

Rakhmatulloh sindonews.com JAKARTA - Sebanyak 1.271 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) telah resmi dilantik menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) ASN pada Selasa 1 Juni 2021 kemarin.

Pelantikan dipimpin langsung Ketua KPK Firli Bahuri yang telah memberikan pesan jelas kepada para pegawai yang dilantik.

"Kami pesan dari mimbar ini setiap insan KPK jangan pernah ragu dan teruslah berkomitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi tanpa pengaruh dari kekuasaan apa pun, apakah itu eksekutif, legislatif dan yudikatif," demikian Firli Bahuri.

Komunikolog Indonesia, Emrus Sihombing menilai, pesan yang disampaikan Firli simbol komunikasi verbal dan konkret bermakna ketegasan pemberantasan dan pencegahan korupsi tidak akan padam.

"Komitmen dan kinerja KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri mencegah dan memberantas korupsi tidak perlu diragukan," kata Emrus, Rabu (2/6/2021). 

Sebagai bukti, kata Emrus, pesan Firli memuat makna di satu sisi dia ingin menampilkan berbasis fakta, data dan bukti hukum bahwa KPK periode sekarang menunjukkan "tajinya" dengan memproses siapa pun diduga kuat terlibat korupsi tanpa memandang posisi sosial dan jabatan di pemerintahan.

"Di sisi lain, KPK saat ini juga sedang melakukan pembersihan dengan memproses pagawainya yang nakal, antara lain terhadap pelaku dugaan pencurian barang bukti (barbuk) oleh oknum pegawai KPK," ujarnya.

Menurut Emrus, dengan kekuatan 1,271 pegawai ASN, pencegahan dan pemberantaan korupsi di Tanah Air akan semakin sistematis, terarah, profesional, independen yang berbasis pada hukum posif.

Hal ini sejalan dengan pandangan Presiden bahwa pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN membuat pemberantasan dan pencegahan korupsi akan lebih sistematis.

"Tentu ini menjadi budaya kerja baru di KPK pasca pelantikan 1.271 ASN KPK," ucap pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH) itu.

Lebih lanjut dia mengatakan, komitmen dan semangat yang kuat sebagaimana dikatakan Ketua KPK ketika melantik ASN juga bermakna agar jangan ada lagi, siapa pun dan apapun statusnya, melakukan korupsi, baik yang terjadi di lembaga eksekutif, legislatif, judikatif, melibatkan atau tidak melibatkan pihak swasta.

Selain itu, menurutnya, untuk menjaga reputasi Institusi KPK di mata publik, di internal pegawai KPK, maka tetap harus dilakukan pengawasan oleh Inspektorat KPK agar tidak satupun ASN berbuat nakal, seperti mencoba atau melakukan dugaan mencuri barang bukti (barbuk) atau bentuk kenakalan lain, utamanya terkait dengan para terduga atau tersangka.

Sementara bagi mereka yang belum beruntung menjadi ASN di KPK berkaryalah di luar KPK membantu negeri ini secepatnya lepas dari derita akibat perilaku koruptif oleh para koruptor.

Menurutnya, berperan di luar institusi negara, KPK misalnya, atau pemerintah tidak kalah mulianya untuk kesejahteraan rakyat, kemajuan bangsa dan negara.

Jika masih dianggap belum sesuai dengan hukum, lakukan saja tahapan hukum, sebagai teladan melalui PTUN agar penyelesaiannya lebih formal dan kondusif.

"Pada kesempatan ini saya menyarakan kepada Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) mengedepankan tugas dan fungsinya utamanya, yaitu membawa dalam doa agar semua yang bekerja di KPK memperoleh kesehatan dan berkat dari Tuhan," pungkasnya.