INDOZONE.IDKepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebutkan jika pesantren memiliki peran besar yang dibutuhkan bangsa untuk menangkal persebaran radikalisme ke masyarakat.

Moeldoko mengatakan saat ini dibutuhkan sistem pendidikan dan pembentukan karakter yang komprehensif dan kolaboratif dengan berbagai pihak, termasuk pesantren, untuk mencegah masuknya paham radikal ke generasi penerus bangsa.

“Saya berkeyakinan bahwa pesantren adalah center of gravity dalam pembangunan karakter," kata Moeldoko yang disampaikan saat mengunjungi Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Kamis (16/9) dikutip dari ANTARA.

Ia mengingatkan radikalisme dan sikap-sikap intoleran merupakan ancaman nyata pada saat ini yang bisa merusak integrasi bangsa. Ancaman radikalisme tersebut, kata Moeldoko, ingin melumpuhkan kekuatan dan keyakinan ideologi bangsa. 

“Paham radikal sudah menyusup di tengah-tengah masyarakat dan lembaga pendidikan. Ini harus kita waspadai, karena gerakannya tersistematis dan terstruktur,” ujarnya.

Selain berbicara mengenai radikalisme, Moeldoko juga mengajak para pengasuh dan santri Pondok Pesantren Lirboyo untuk lebih aktif mencegah persebaran COVID-19. 

"Saya menyampaikan apresiasi dari Presiden Joko Widodo, pesantren sudah berperan aktif menekan COVID-19. Saya harap kondisi ini tetap dijaga, jangan sampai kita kembali lagi di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat," ujarnya.

Selain bersilaturahmi dengan pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo pada Kamis ini, Moeldoko juga sebelumnya menjadi pembicara dalam seminar nasional di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri bertema "IAIN Kediri Menuju World Class University”.

Diterbitkan di Berita

Achmad Rizki alinea.id

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Marsudi Suhud, memastikan, seluruh pesantren di Nahdliyin mematuhi keputusan pemerintah untuk tidak mudik yang mulai berlaku sejak 6 sampai 17 Mei 2021.

Marsudi mengatakan, peran pesantren NU sangat vital dalam mengurangi penularan pandemi Covid-19. Sejauh ini, total 28.000 pesantren dengan enam juta santri berada di bawah naungan PBNU di seluruh Indonesia.

"Kami mempunyai tiga ribu Gugus Tugas Covid-19. Sesungguhnya kalau disetiap kabupaten, kami mempunyai komunikasi antarpondok pesantren yang satu sama lain khususnya di bawah NU ini.

Maka, ketika sekarang tidak boleh diperbolehkan mudik, yah sudah tidak mudik," kata Marsudi, Rabu (5/5).
 
Menurut Marsudi, ketaatan pesantren PBNU terhadap protokol kesehatan (prokes) yang diamanahkan pemerintah tercermin dari bebasnya para santri dari Covid-19.

Meski demikian, larangan santri mudik membawa kontribusi besar agar penularan Covid-19 di Tanah Air dapat diatasi dengan cepat.

Dia menerangkan, kurangnya kasus Covid-19 di pesantren belajar dari kasus terpaparnya 539 santri di Pondok Pesantren Darussalam, Blokagung, Kabupaten Banyuwangi pada September 2020.

"Sesungguhnya yang di pondok rata-rata aman. Anak ini, anak aman. Kalau cek kesehatan, dia (santri) tidak fit langsung isolasi. Kalau reaktif saja, belum positif, itu langsung diisolasi," katanya.

Terkait sikap elite yang berbeda terhadap boleh tidaknya santri mudik, Marsudi mengatakan, hal itu membuat para santri bingung. Kendati demikian, dia kembali memastikan semua pesantren mematuhi larangan tidak mudik tersebut.

Adapun santri yang terlanjur pulang, menurutnya sudah terjadi jauh-jauh hari sebelum pemerintah menyatakan larang mudik. "Sudah gak ada. Misalnya ada, waktu sebelum puasa memang sudah ada yang pulang.

Itu biasanya rombongan, tidak pakai bus umum. Anak saya kemarin di Jawa Timur, pulangnya rombongan," jelas dia.

Di sisi lain, Marsudi mengapresiasi pondok pesantren yang mematuhi larangan pemerintah tersebut. Dia juga mendorong pemerintah untuk memberikan apresiasi kepada pesantren yang taat dan patuh terhadap larangan tersebut.

"Kami mengapresiasi pesantren yang melaksanakkan protap dan melaksanakkan aturan pemerintah. Betapapun berat ya tetap mereka jalankan. Apresiasi untuk para kiai-kiai dan pengurus pesantren," pungkasnya.
 
Diterbitkan di Berita

Depok, IDN Times - Kasus penularan COVID-19 di Kota Depok masih terjadi dan kini klaster pesantren kembali mengalami peningkatan. Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Depok telah menerima informasi adanya penularan yang terjadi di kalangan pesantren.

Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Depok, Dadang Wihana membenarkan adanya peningkatan dan penularan yang terjadi di sejumlah pesantren di Kota Depok. Kembalinya klaster pesantren telah ditindaklanjuti pihaknya untuk dilakukan mitigasi.

"Memang benar pada minggu ini terjadi peningkatan pada klaster pesantren," ujar Dadang, Selasa (27/4/2021).

 

1. Berasal dari empat pesantren

Klaster Pesantren di Depok Muncul Lagi, 76 Santri Positif COVID-19
Ilustrasi santri di pondok pesantren. ANTARA FOTO/Fauzan

 

Dadang menjelaskan, meningkatnya klaster pesantren berasal dari empat pesantren yang ada di Kota Depok. Dari hasil klarifikasi Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Depok, puluhan santri telah terkonfirmasi positif COVID-19.

"Totalnya ada 76 orang terkonfirmasi dari empat pesantren," ucap Dadang.

Dadang mengungkapkan, empat pesantren tersebut meliputi Pesantren ZZS sebanyak 25 kasus, pesantren MD sebanyak 46 kasus, Pesantren BQ sebanyak empat kasus, dan pesantren A sebanyak satu kasus. Ke empat pesantren tersebut telah dilakukan mitigasi untuk mengetahui sumber kasus penularan COVID-19.

"Kita sedang melakukan mitigasi untuk men-tracing kasus penularan pada klaster pesantren," ucap Dadang. 

 

2. Melakukan swab PCR mandiri dan ditangani Pemkot Depok

Klaster Pesantren di Depok Muncul Lagi, 76 Santri Positif COVID-19
Ilustrasi santri (IDN Times/Galih Persiana)
 

Dadang menuturkan, Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Depok, telah melakukan mitigasi dalam melakukan swab PCR. Namun untuk pesantren ZZS sudah melakukan swab PCR secara mandiri.

"Kalau pesantren inisial ZZS setelah mereka menemukan adanya penularan melakukan swab PCR secara mandiri dan dua orang melakukan perawatan di rumah sakit," terang Dadang.

Dadang mengatakan, selain melakukan penanganan perawatan di rumah sakit sebanyak dua orang, pihak pesantren telah memberlakukan isolasi mandiri kepada 20 orang lainnya. Penanganan isolasi mandiri tersebut dilakukan di lingkungan pesantren ZZS.

"Mereka yang melakukan isolasi mandiri tidak diperkenankan untuk keluar dari lingkungan pesantren selama 14 hari," ucap Dadang. 

 

3. Total keseluruhan capai 485 kasus, kurang disiplin protokol kesehatan

Klaster Pesantren di Depok Muncul Lagi, 76 Santri Positif COVID-19
Dadang Wihana saat ditemui usai mengikuti apel pengamanan Pilkada di Lapangan Balai Kota Depok, Selasa (8/12/2020) (IDN Times/Dicky)

 

Dadang mengatakan, selama pandemik COVID-19 Pemerintah Kota Depok melalui Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Depok, melakukan monitoring terhadap seluruh pesantren di Kota Depok.

Menurutnya dari awal terjadinya pandemik COVID-19 hingga saat ini, sudah ada ratusan santri yang terkonfirmasi COVID-19. "Totalnya keseluruhannya mencapai 485 kasus," kata Dadang.

Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Depok tidak hanya melakukan pencatatan kasus terkonfirmasi di Kota Depok, pihaknya juga mencatat santri asal Depok yang terkonfirmasi akibat penularan COVID-19 yang berada di tempatnya mondok di luar Kota Depok.

"Untuk santri yang mondok di luar Kota Depok mencapai 45 orang," terang Dadang.

Dadang menilai, kembalinya terjadi klaster pesantren diakibatkan kurang disiplinnya protokol kesehatan. Untuk itu, Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Depok, telah mengarahkan dan meminta kepada pengurus pesantren untuk melakukan disiplin protokol kesehatan.

"Apalagikan sesuai SKB empat menteri pesantren ini kan diperbolehkan belajar mengajar di dalam pesantren, sebaiknya protokol kesehatan dapat lebih di perketat," ujar Dadang.

Diterbitkan di Berita

tempo.co Jakarta - Kepala Subagian Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Bogor, Sihabudin menyatakan bahwa Pondok Pesantren Agrokultural Markaz Syariah pimpinan Rizieq Shihab belum didaftarkan ke instansinya. Pernyataan itu disampaikan Sihabudin saat bersaksi dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

"Belum di daftarkan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor," kata Sihabudin, Senin, 26 April 2021.

Menurut Sihabudin, pondok pesantren yang belum didaftarkan berarti tak punya legalitas. Namun ketika ditanya jaksa penutut umum apakah ada sanksi terhadap pondok pesantren tak berizin, Sihabudin tak menjawab. Dia berasalan, jabatannya tak bisa memberikan jawaban.

"Tapi yang sudah punya izin berhak menerima layanan negara, kalau yang belum, tidak berhak," kata dia.

Menurut Sihabudin, ada 1399 pesantren di wilayah Kabupaten Bogor dan sudah mendapatkan izin. Menurut dia, pesantren harus didaftarkan ke Kementerian Agama setelah memenuhi beberapa persyaratan.

Di antara syarat itu adalah surat permohonan dari pimpinan pesantren, ada surat yayasan berbadan hukum, melampirkan profil pondok pesantren. Selanjutnya melampirkan surat domisili, surat rekomendari dari kantor urusan agama dan surat menyatakan cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, kata Sihabudin, pesantren Rizieq Shihab belum memenuhi syarat itu.

Diterbitkan di Berita

Akar Pemikiran Pesantren dan Terorisme

Jumat, 02 Oktober 2020 11:44

Oleh:  al Zastrouw 

Diterbitkan di Opini