BBC News Indonesia

Kebijakan vaksinasi massal, yang ditargetkan mencapai dua juta orang per hari di bulan Agustus, dinilai tak akan mampu mengurangi angka lonjakan kasus Covid-19, tanpa pembatasan mobilitas warga yang ketat.

Sejauh ini, pemerintah berkukuh bahwa pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro adalah strategi yang paling tepat.

Sementara, menurut pakar kesehatan, tanpa membatasi mobilitas 70% warga di zona merah, vaksinasi massal "tak akan mampu menurunkan lonjakan kasus yang saat ini membebani sejumlah fasilitas kesehatan".

Warga antusias divaksin

Sejumlah daerah menggencarkan vaksinasi Covid-19, di tengah lonjakan kasus yang mencapai hingga 20.000 kasus per hari. Di Solo, Jawa Tengah, masyarakat terlihat berduyun-duyun mendatangi Gedung Perkumpulan Masyarakat Surakarta, untuk divaksinasi, Selasa, (29/06).

Salah warga yang divaksin adalah Bambang Sulistyono, 46 tahun. "Sudah vaksin saja bisa tertular, apalagi yang tak divaksin.

"Kalau takut tertular [meski sudah divaksin] semua takut, tapi paling tidak kita antisipasi, mengikuti protokol kesehatan, menjaga imun, dan istirahat cukup. Insya Allah kita bisa terhindar," ujar Bambang kepada wartawan Fajar Sodiq yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Antusiasme warga menyebabkan kerumumunan saat mereka menunggu proses observasi pasca vaksinasi dan menunggu pemberian sertifikat vaksinasi. 

Petugas kepolisian dengan pengeras suara berkali-kali mengimbau warga untuk tidak berkerumun, tapi imbauan itu tampak tidak diindahkan warga.

Di Makassar, Sulawesi Selatan, vaksinasi massal juga berlangsung, salah satunya di Posko Pelabuhan Paotere. Dari target vaksinasi 100 orang per hari, jumlah orang yang datang ke posko mencapai lebih dari 160 orang, Selasa( 29/06).

Meski demikian, pelaksanaan itu dipuji karena tak menimbulkan kerumunan, sebagaimana dikatakan Puspita Putri, 21 tahun. "Vaksinasinya teratur, berjalan lancar, tak ada yang ricuh," ujar Puspita pada wartawan Faisal di Makassar yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan terus meningkatkan jumlah vaksinasi, hingga dua juta suntikan per hari, pada Agustus mendatang. Anak-anak usia 12 hingga 17 tahun juga akan diberikan vaksin dalam waktu dekat.

'Tak cukup cepat hentikan penularan'

Namun begitu, pakar epidemiologi Universitas Gadjah Mada, Riris Andono mengatakan kebijakan vaksinasi massal tak akan memberikan dampak segera (immediate) terkait peningkatan kasus saat ini.

"Vaksin itu sebuah prasyarat penting agar kita bisa mengendalikan pandemi, tapi bukan solusi yang immediate karena butuh waktu agar vaksinnya bekerja.

"Yang immediate ya harus menghentikan mobilitas warga karena dengan kecepatan penularan tinggi, kemampuan kita untuk mendeteksi kasus itu mungkin kalah cepat dengan kecepatan penularan," ujar Riris.

Jumlah populasi yang divaksin demi menciptakan kekebalan adalah 70%. Namun, saat ini jumlah masyarakat yang divaksin dua kali baru sekitar 7,3% dari total 188 juta warga yang menjadi target vaksinasi.

Setelah divaksin pun, kekebalan baru tercipta sekitar sebulan sejak dosis kedua, kata Riris. Mereka yang sudah divaksin juga belum pasti kebal dari Covid-19.

Sebelumnya, Tim Mitigasi IDI dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), mengatakan sebanyak 20 dokter dan 10 perawat meninggal dunia meski sudah divaksin dengan Sinovac.

Terkait itu, Risis Andono menyarankan pemerintah untuk membatasi mobilitas warga, yakni 70% persen warga di zona merah tinggal di rumah, selama dua kali periode penularan, atau sekitar tiga minggu. "Tidak harus seluruh provinsi, tapi juga bisa jadi lebih besar dari provinsi.

"Misalnya DKI harus mencakup greater DKI [Jabodetabek]. Kalau Jawa Barat, itu mungkin kabupaten-kabupaten yang merah atau wilayah aglomerasi yang memang tiap hari ada mobilitas harian," ujar Riris. Tanpa melakukan itu, Riris mengatakan, laju penularan kasus sulit dikendalikan.

"Kita sedang berlomba lari dengan kecepatan penularan. Dengan apa yang kita lakukan sekarang, protokol kesehatan, testing, tracing, itu kita tidak mampu mengejar kecepatan lari penularan. Begitu juga dengan vaksin.

"Kalau penghentian mobilitas tak dilakukan, kita tak akan cukup cepat untuk bisa menghentikan penularannya tadi," ujarnya. Penularan kasus yang cepat membuat sejumah rumah sakit kewalahan.

Di Bogor, Jawa Barat, keterisian tempat tidur rumah sakit (BOR) dilaporkan melebihi 90%. Sementara, di Surabaya, keterisian tempat tidur RS rujukan Covid-19 juga mencapai 100%, ujar pemerintah daerah setempat, Kamis (29/06).

Berdasarkan standar Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, BOR mestinya tak melewati 60%.

Masih kebijakan PPKM Mikro

Menanggapi itu, Siti Nadia Tarmizi, Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kemenkes, mengatakan sepakat bahwa kebijakan vaksinasi tidak berdiri sendiri, apalagi dengan cakupan vaksinsi yang masih di bawah 10%.

Namun, dalam pernyataan tertulisnya pada BBC News Indonesia, Siti mengatakan hingga saat ini pemerintah masih akan memberlakukan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro.

Pada awal pekan ini, pemerintah mengatakan berencana memperketat sejumlah aturan PPKM Mikro. Pusat perbelanjaan atau mal, misalnya, direncanakan hanya boleh buka hingga pukul 17.00 dan restoran hanya boleh melayani takeaway atau pesanan yang dibawa pulang.

Namun, hingga Selasa (29/06), pemerintah belum memberikan keterangan lebih lanjut kapan kebijakan itu diberlakukan.

Sementara itu, dalam hal pelaksanaan pembatasan sosial, epidemiolog Riris Andono menyarankan pemerintah lebih memperhatikan teknis pelaksanaan di lapangan dan pengawasannya. "Aturan operasionalnya harus lebih jelas," ujarnya.

Misalnya, alih-alih membatasi jumlah pengunjung restoran sebanyak 25%, pemerintah lebih baik membuat larangan berkumpul atau bergerombol, misalkan tak boleh lebih dari lima orang. Dengan begitu, aturan pembatasan lebih mudah ditegakkan dan diawasi, katanya.

Wartawan di Solo, Fajar Sodiq, dan wartawan di Makassar, Faisal, berkontribusi dalam laporan ini.