Pegawai Pemerintah Federal AS Kembali Wajib Kenakan Masker

Kamis, 29 Juli 2021 08:29
 
 
VOA Indonesia - Pegawai federal di Washington DC dan beberapa kota lain hari Rabu (28/7) mulai kembali mengenakan masker di tempat kerja mereka, di tengah perebakan luas varian Delta.
Pegawai pemerintah diperkirakan akan diberitahu secara resmi pada hari Kamis (29/7) bahwa mereka perlu divaksinasi atau mengikuti uji medis secara teratur.
 
Karine Jean-Pierre, wakil juru bicara Gedung Putih
Karine Jean-Pierre, wakil juru bicara Gedung Putih 
 
“Meskipun belum ada keputusan final, saya ingin mengatakan bahwa bukti vaksinasi bagi pegawai federal merupakan salah satu opsi yang sedang menjadi pertimbangan utama,” ujar Karine Jean-Pierre, wakil juru bicara Gedung Putih kepada wartawan di Air Force One dalam penerbangan singkat dari Pangkalan Udara Andrews di Maryland ke Pennsylvania.
 
Ketika wartawan menanyakan tentang keharusan mengenakan masker kepada Presiden Joe Biden ketika ia meninggalkan pesawat, ia mengatakan akan berbicara tentang hal-hal terkait virus corona pada hari Kamis (29/7).
Tanda-tanda kewajiban mengenakan masker bagi pegawai federal telah tampak di sebagian gedung federal, termasuk di ruang jumpa pers Gedung Putih, yang meminta agar mereka yang telah divaksinasi pun untuk mengenakan masker. 

 

 

“Di kawasan yang memiliki penularan substansial atau tinggi, badan-badan federal harus mewajibkan semua pegawai federal, kontraktor dan pengunjung atau tamu yang datang – terlepas apakah mereka sudah divaksin atau belum – untuk mengenakan masker di dalam gedung federal,” demikian petikan pernyataan Kantor Manajemen dan Anggaran dalam email ke seluruh badan federal Selasa malam (27/7).

“Mulai hari ini, kebijakan itu mencakup wilayah Washington DC,” tambah pernyataan itu.

Mengenakan Masker Jadi Keharusan di DPR

Masker juga menjadi suatu keharusan di DPR setelah dokter yang hadir di gedung Capitol mengambil langkah itu pasca rekomendasi Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (CDC) hari Selasa bahwa mereka yang sudah divaksinasi sekali pun harus tetap mengenakan masker di dalam ruangan pada fasilitas umum di daerah-daerah dengan tingkat perebakan substansial atau tinggi.

 

Pemimpin faksi Republik di DPR AS, Kevin McCarthy menolak "wajib masker".
Pemimpin faksi Republik di DPR AS, Kevin McCarthy menolak "wajib masker".

 

Pemimpin faksi Republik di DPR, Kevin McCarthy, menolak hal itu dengan mengatakan keharusan mengenakan masker “bukan keputusan yang didasarkan pada sains.”

Ketika dimintai pendapat terhadap pernyataan McCarthy itu, Ketua DPR Nancy Pelosi mengatakan “ia orang bodoh.”

 

https://twitter.com/DaniellaMicaela/status/1420387417358577664

 

Partai Republik telah “membangkang” untuk mengikuti sains tentang masker dan vaksin di tengah perebakan pandemi virus corona, tambah Pelosi kepada wartawan dalam konferensi pers regular di Capitol Hill.

Departemen Urusan Veteran Jadi Badan Federal Pertama yang Haruskan Masker

Departemen Urusan Veteran yang mengelola sekitar 1.400 fasilitas medis di Amerika, Senin lalu (26/7) menjadi badan federal pertama yang mengharuskan vaksinasi seluruh pegawai layanan kesehatannya.

Departemen itu mengatakan hampir 150 pegawainya telah meninggal dunia karena tertular COVID-19 sejak Maret 2020.

Gubernur New York Andrew Cuomo hari Rabu (28/7) mengumumkan bahwa semua pegawai negara bagian itu – yang jumlahnya mencapai sekitar 10.000 orang – harus sudah divaksinasi selambat-lambatnya pada Hari Buruh 6 September mendatang.

“Ini tindakan yang pintar, adil dan demi kepentingan semua orang,” tegas Cuomo. Walikota New York Bill de Blasio menyampaikan pengumuman serupa Senin lalu pada 300.000 pegawainya.

 

 

Setelah California, Kini New York

New York menjadi negara bagian kedua setelah California yang memberlakukan kebijakan seperti itu bagi seluruh pegawai pemerintah.

Kebijakan yang diumumkan Gubernur California Gavin Newsom Senin lalu tidak hanya mencakup 246.000 pegawai pemerintah negara bagian, tetapi juga lebih dari dua juta petugas layanan kesehatan di sektor pemerintah dan swasta.

Kasus COVID-19 di Amerika meningkat pesat empat kali lipat dibanding bulan lalu. Johns Hopkins University mengatakan jumlah kasus COVID-19 di Amerika adalah yang tertinggi di dunia yaitu lebih dari 34,6 juta orang, dan sekitar 611.000 ribu kematian. [em/lt]

Diterbitkan di Berita
Baca selengkapnya...

PPKM, Pemerintah Jamin Tak Biarkan Masyarakat Kelaparan

Senin, 12 Juli 2021 14:24
 

KBRN, Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan selaku Koordinator PPKM Darurat Provinsi Jawa-Bali menegaskan, pemerintah memastikan tidak akan membiarkan masyarakat mengalami masalah pemenuhan kebutuhan pokok atau dibiarkan kelaparan, ditengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

"Menko Luhut memberikan arahan kepada TNI/Polri untuk mencari lokasi marjinal di tiap daerah dan memastikan ketersediaan makanan khususnya beras untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan," kata Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedy Permadi dalam konferensi pers terkait perkembangan implementasi PPKM Darurat, Minggu (11/7/2021).

Dedy menyebut, pemerintah ingin melakukan penyaluran secara "micro targeted" tersasar dan detail, terutama dalam distribusi vaksin, obat, dan bantuan sosial (bansos). Khusus bagi masyarakat yang berada di kawasan pinggiran, penyaluran bantuan tersebut harus dapat terlaksana dengan cepat.

"Rakyat Indonesia tidak ada yang akan dibiarkan sampai tidak bisa makan," ujar Dedy.

Dedy menuturkan, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini akan menyalurkan bansos berupa beras melalui Bulog sebesar 10 kg per penerima manfaat. Penyaluran bantuan beras itu dilakukan, melalui jaringan Bulog yang tersebar di seluruh Tanah Air.

Dedy memastikan, Mensos Risma juga memimpin langsung proses pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pemutakhiran data wajib dilakukan, karena merupakan proses yang bersifat dinamis dengan mempertimbangkan kondisi terbaru. Seperti warga yang berpindah alamat, meninggal atau mungkin tingkat kesejahteraannya berubah.

Dalam proses pemutakhiran data, Kemensos melibatkan Kepolisian RI (Polri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara).

"Mensos memastikan proses pemutakhiran data berjalan secara transparan dan partisipatif serta dilakukan dengan dukungan teknologi digital, sehingga selain lebih akurat juga diharapkan semakin cepat," ucap Dedy.

Selain itu, Kementerian Sosial (Kemsos) juga telah menyiapkan tiga jenis bansos yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan NonTunai (BPNT), Kartu Sembako, serta Bantuan Sosial Tunai (BST).

"Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, Program PKH yang menjangkau 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pencairannya dimajukan pada triwulan ketiga yaitu bulan ini, bulan Juli 2021," debutnya.

Selanjutnya, Kartu sembako yang semula menjangkau 15.93 juta penerima manfaat, kini ditingkatkan menjadi 18.8 juta penerima manfaat.

Untuk bantuan tunai yang menjangkau 10 juta KPM, direncanakan disalurkan selama dua bulan pada Mei dan Juni yang dibayarkan sekaligus dua bulan pada Juli 2021.

Penerima Bantuan Tunai adalah masyarakat yang terdampak pandemi dan sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang tidak menerima PKH dan tidak menerima kartu sembako.

BST disalurkan melalui jaringan kantor PT Pos Indonesia.

Dedy menuturkan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar sekitar Rp13.96 triliun bagi 10 juta penerima manfaat PKH, Rp45.12 triliun untuk 18.8 juta Penerima Kartu Sembako, dan Rp6.1 triliun bagi 10 juta Penerima Bantuan Sosial Tunai.

Kemensos juga mendirikan dapur umum untuk menyediakan makanan siap saji, yang akan disalurkan guna mencukupi kebutuhan makanan tenaga kesehatan dan petugas penjaga penyekatan PPKM di sekitar DKI Jakarta dan wilayah penyangga sekitarnya.

Untuk wilayah Jakarta, dapur umum Keme sos dipusatkan di gedung konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta. Pada awal PPKM Darutat, dapur umum ini rata-rata memproduksi sekitar 10 ribu kotak makanan siap saji per harinya. 

Namun pada saat ini, produksi makanan ditingkatkan mencapai 15 ribu kotak makanan per harinya

Selain di Ibu Kota, Kemensos juga telah mendirikan dapur umum di beberapa daerah lainnya seperti Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Surakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sleman, dan Kota Denpasar.

"Tidak ada warga negara yang akan dibiarkan dalam kelaparan. baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan dan, kita semua akan memastikan bahwa pertolongan akan sampai kepada saudara-saudara kita yang betul-betul membutuhkan," tutur Dedy.

Oleh: Hanna Pratiwi 
Editor: Bobby Sapulette
Diterbitkan di Berita
Baca selengkapnya...
Copyright © 2020 InHarmonia.co All rights reserved.