sindonews.com JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) harusnya tidak menganggap Ganjar Pranowo sebagai anak tiri atau anak indekos.

Bagaimana pun PDIP harus sadar dan membuka mata, bahwa Ganjar merupakan kader yang punya peluang besar terpilih dalam Pilpres 2024. "Jangan sampai Ganjar dianggap anak tiri, atau anak indekos. Apa pun judulnya, Ganjar barang bagus," kata pengamat politik Adi Prayitno dalam keterangannya, Minggu (14/11/2021).

Dalam bacaan politiknya, Adi menuturkan, PDIP harus melihat langkah Partai Golkar memberi karpet merah bagi Ganjar Pranowo sebagai persoalan serius. "Ini harus dilihat serius PDIP. Ini (ajakan Nurdin Halid untuk Ganjar Pranowo) akan menjadi ancaman kalau Ganjar diambil partai lain," ujar Adi Prayitno.

Adi menambahkan, ada kredit poin yang dimiliki Ganjar soal popularitas untuk Pilpres 2024. Bahkan dalam sejumlah temuan yang dilakukan lembaga survei, elektabilitas Ganjar sebagai figur baru dalam pertarungan Pilpres 2024 berada di tiga besar.

"Ganjar bisa diterima berbagai kalangan, basis Islam, nasionalis, dukungan muncul di luar Jawa juga," tutupnya.

(maf)

Sumber: https://nasional.sindonews.com/read/598907/12/ganjar-pranowo-tak-bisa-dianggap-anak-tiri-pengamat-ini-barang-bagus-1636859465

"Hendaknya tidak ada pihak yang memanfaatkan amukan pagebluk dan kecemasan publik sebagai komoditas politik, atau mengurangi konsentrasi kekuatan kita sebagai bangsa dalam mengatasi situasi ini," kata Hendrawan kepada wartawan, Kamis (8/7/2021).

"Jangan menganggap remeh kerja keras kita untuk lepas dari badai yang sempurna duo pandemi-resesi ini," imbuhnya. Hendrawan pada dasarnya menganggap kekhawatiran AHY dan Ibas sebagai pengingat. Tapi jangan sampai mengurangi semangat penanganan pandemi COVID-19.

"Keprihatinan yang disampaikan duo AHY-Ibas tentu kita perhatikan, kita jadikan cambuk untuk bekerja lebih keras, tanpa mengurangi energi positif kita untuk terus bergotong royong mengatasi COVID," ucap Hendrawan.

Lebih lanjut, Hendrawan menuturkan bahwa saat ini diperlukan kesadaran masyarakat untuk mensukseskan PPKM darurat. Untuk pemerintah, anggota DPR RI itu mengingatkan akan pentingnya konsistensi dalam menerapkan aturan PPKM darurat. 

"Sekarang kita sambut gembira kesadaran kolektif yang terus tumbuh di masyarakat untuk menyukseskan program PPKM darurat ini. Jangan kita kendur karena ini memang arena maraton. Konsistensi kebijakan dan disiplin eksekusi sangat dibutuhkan," terangnya.

Seperti diketahui, duo pimpinan Partai Demokrat, AHY dan Ibas, kompak mempertanyakan kemampuan Negara dalam mengatasi pandemi Corona. AHY khawatir akan kondisi penyebaran COVID-19 di Indonesia yang semakin ganas. Sementara Ibas tak ingin Indonesia jadi failed nation dalam menangani Corona.

(zak/tor)

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dinilai masih berpeluang menang sebagai calon presiden kendati tanpa dukungan PDI Perjuangan.

Peluang itu disampaikan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) berdasar hasil survei yang mereka umumkan pada Minggu (13/6).

Manajer Program SMRC, Saidiman Ahmad menuturkan survei dilakukan melalui wawancara terhadap 1.220 responden berusia 17 tahun ke atas di seluruh Indonesia pada 21-28 Mei 2021 lalu.

Selain mengabaikan pemilih PDIP, skenario atau simulasi itu mensyaratkan pemilih mengenal tiga nama capres. Selain Ganjar, ada nama Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Hasilnya, Ganjar unggul dibanding kedua nama lainnya.

"Ganjar mendapat suara 35,3 persen, Prabowo 30,8 persen, dan Anies 25,5 persen," ujar Saidiman dalam paparannya.

Skenario itu dilakukan menyusul gonjang ganjing di internal PDI-Perjuangan, terkait kemungkinan Ganjar berpeluang tak diusung partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri tersebut.

Menurut Saidiman, dalam prahara itu, PDIP konon lebih memilih memasangkan Puan Maharani dan Prabowo Subianto dari Gerindra untuk pemilihan presiden 2024. Di sisi lain, sejumlah partai seperti PKS dan Nasdem disebut-sebut akan mencalonkan Anies Baswedan.

"Santer terdengar bahwa PDIP dan Gerindra mungkin sekali akan memajukan nama pasangan Prabowo Subianto dan Puan Maharani dalam kontestasi kepresidenan 2024," kata dia.

Namun, kata Saidiman, hasil surveinya menyebut Ganjar tetap berpeluang menang tanpa PDIP. Dukungan Ganjar datang dari partai lain seperti dari PKB (68 persen), Demokrat (40 persen), partai non-parlemen (46 persen), dan yang menyatakan "belum tahu" memilih partai mana (31 persen).

Selain itu, Ganjar, katanya, juga mendapat suara lebih baik dari pemilih Nasdem dibandingkan Anies. Sekitar 27 persen pemilih Nasdem menyatakan mendukung Ganjar, dan hanya 21 persen yang menyatakan mendukung Anies.

"Dengan demikian terlihat bahwa peluang Ganjar masih tetap besar kalaupun tidak dipilih sebagai calon oleh PDIP," kata dia.

(thr/agt)

Tim detikcom - detikNews Jakarta - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo tak diundang dalam acara pengarahan kader PDIP yang dilakukan oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Hal ini seolah jadi pertanda mimpi Ganjar maju di Pilpres 2024 akan diganjal Puan di tengah jalan. Ganjar diketahui tak diundang dalam acara yang digelar di kantor PDIP Jateng pada Sabtu (22/5/2021).

Dalam acara itu, Puan Maharani yang merupakan putri Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, memberikan arahan kepada kader PDIP dalam rangka penguatan soliditas menuju Pemilu 2024.

Pada rundown acara tertulis; "tamu tatap muka: 100 orang. (terdiri dari) DPR RI Jateng, DPD Jateng, DPRD Prop Jateng, kepala daerah & wakil kader se Jateng (kecuali gubernur)".

PDIP kemudian menjelaskan alasan tak mengundang Ganjar. Menurut PDIP, Ganjar sudah kelewat batas sebagai kader PDIP.

"Tidak diundang! (Ganjar) wis kemajon (kelewatan). Yen kowe pinter, aja keminter (kalau kamu pintar, jangan bersikap sok pintar)," kata Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng, Bambang Wuryanto, Minggu (23/5/2021).

Ketua DPR Puan Maharani Foto: dok DPR

Pernyataan Bambang itu juga disebutkan dalam siaran pers yang diterima detikcom. DPD PDI Perjuangan mengatakan sudah memberikan sinyal jika sikap Ganjar yang terlalu bermimpi menjadi presiden tidak baik.

Padahal, menurut PDIP, belum ada instruksi dari Megawati terkait Pilpres 2024. Sikap Ganjar dinilai tidak baik bagi keharmonisan partai.

"Wis tak kode sik, kok saya mblandhang. Ya tak rada atos (sudah saya beri isyarat, kok malah semakin nekat. Ya saya sikapi agak keras). Saya di-bully di medsos, ya bully saja. Saya tidak perlu jaga image saya," ujar pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu.

Bambang menyebut hasil survei elektabilitas bukan penentu seseorang bakal terpilih menjadi capres atau tidak. Dia mengatakan kader partai wajib patuh terhadap perintah Ketua Umum.

"Ini bukan teguran, karena ia merasa lebih tinggi dari kita (DPD PDI Perjuangan Jateng). Dia merasa yang bisa menegur hanya Ibu (Ketua Umum Megawati Soekarnoputri)," kata Bambang.

"Kalau dia menjawab, 'saya kan tidak mengatakan mau nyapres', ya kalau bicaranya pada tingkat ranting partai, ya silakan. Tapi kalau dengan orang politik, ya pasti sudah paham arahnya ke mana," sambungnya.

Ganjar Irit Bicara soal Tak Diundang PDIP

Ganjar sendiri tak banyak bicara soal dirinya tak diundang dalam pengarahan yang dilakukan oleh Puan. Ganjar bahkan memilih sepedaan di Jakarta pada Minggu (24/5/2021).

Dia juga enggan bicara saat ditanya soal mimpinya sebagai capres 2024. "Arahannya sekarang kita pulang balik," ucap Ganjar sambil kembali bersepeda.

Ganjar sempat mengonfirmasi kalau dirinya tak diundang di acara tersebut. Meski demikian, dia tak berkomentar soal pernyataan Bambang yang menyebut dirinya sudah kelewatan. Ganjar malah mengunggah video dirinya makan mi.

"Satu kurang, dua kebanyakan," tulis Ganjar dalam video yang diunggah di akun Instagram-nya.

Cara Puan Ganjal Ganjar?

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, menilai PDIP akan berupaya mengganjal elektabilitas Ganjar demi mengusung Puan. Salah satunya lewat tidak mengundang di acara partai.

"Kalau bicara hari ini, maka parpol itu miliknya Puan, bagaimanapun Megawati adalah ibunya. Nah itu secara internal, tetapi di eksternal, kita tahu elektabilitas Ganjar sebenarnya cukup lumayan, hasilnya ini kalau Ganjar dibiarkan tidak dikunci, maka akan ditutup peluangnya Puan Maharani untuk bisa capres 2024. Sedangkan katakanlah Mba Puan Maharani itu adalah putri mahkotanya PDIP pasti akan didorong, pasti akan dipastikan untuk persiapan capres 2024, walaupun untuk saat ini elektabilitasnya belum kelihatan," ujar Ujang.

Dia mengatakan hal itu terlihat jelas dari ucapan Bambang Wuryanto. Menurutnya, ucapan Bambang menjadi pertanda kalau Ganjar tak direstui menjadi capres.

"Lihat saja, konstruksi hari, Bambang Wuryanto mengatakan bahwa Ganjar kelewatan, kita baca juga di detik, lalu Puan Maharani langsung mengkritik bahwa Ganjar itu mainnya di media sosial, lalu kita tahu Ganjar tidak diundang. Ini proses PDIP mengunci Ganjar agar dia tidak bisa menyaingi Puan dikemudian hari. Jangan sampai ada matahari kembar untuk pencapresan," ucapnya.

(haf/imk)

Dwi Andayani - detikNews Jakarta - Gubernur DKI Anies Baswedan disebut-sebut menerima gratifikasi berupa sebuah rumah mewah hasil pengembangan reklamasi. Fraksi PDIP DKI Jakarta menyebut Anies perlu melakukan klarifikasi.

"Sebaiknya Bung Anies sendiri yang klarifikasi. Tetapi saya kira itu tidak akan dilakukan," ujar anggota Fraksi PDIP DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak saat dihubungi, Sabtu (22/5/2021).

Gilbert mengatakan permasalahan terkait pulau reklamasi tersebut juga perlu dijelaskan. Terlebih menurutnya, banyak pelanggaran aturan yang terjadi terkait pengembangan pulau reklamasi.

"Masalah tanah Sarana Jaya yang bermasalah juga tidak ada penjelasannya, padahal itu menyangkut kebijakannya untuk membeli dengan dana PMD dan sebagian untuk keperluan rumah DP Rp. 0," tuturnya.

Meski begitu dia mengatakan tidak mengetahui betul tidaknya gratifikasi tersebut. Menurutnya, hal ini merupakan kewenangan KPK, BPK dan lembaga terkait lainnya untuk membuktikan.

"Saya tidak tahu betul tidaknya ada gratifikasi, karena itu wewenang KPK, BPK, Kepolisian, Kejaksaan untuk membuktikan. Soal gambar rumah saya kira itu asal comot gambar rumah dari Cipayung, tapi soal lokasi di Kebayoran Baru saya tidak bisa memastikan," ujar Gilbert.

Diketahui sebelumnya, Anies disebut-sebut menerima gratifikasi berupa sebuah rumah mewah kawasan Kebayoran Baru. Rumah ini dikatakan merupakan pemberian dari hasil pengembangan reklamasi.

Informasi ini beredar di media sosial, berdasarkan postingan yang beredar terlihat rumah sebuah rumah mewah berlantai dua. Rumah ini bercat putih dengan ornamen berwarna emas dan pagar hitam.

Penasihat Fraksi Partai Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik membantah hal tersebut. Dia mengatakan informasi terkait gratifikasi rumah tersebut tidak benar. "Engga benerlah itu berita asal itu," ujar Taufik.

Taufik juga mengatakan Anies tidak memiliki rumah di kawasan Kebayoran Baru. Menurut Taufik rumah yang Anies miliki hanya berada di kawasan Lebak Bulus.

"Setahu saya engga punyalah dia, rumahnya yang lama aja Lebak Bulus itu," kata Taufik. 

(dwia/dnu)

GenPI.co - Soal calon pengganti Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), saat ini makin kencang terdengar.  Dua keturunan Megawati pun digadang-gadang menjadi penerusnya, yaitu Puan Maharani dan Prananda Prabowo.

Mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean blak-blakan menyuarakan, agar melakukan konvensi terbuka untuk mengetahui siapa yang layak memimpin PDIP mengantikan Megawati dari posisinya sebagai ketua umum selama bertahun-tahun.

"PDIP menjadi salah satu pilar partai penjaga NKRI dan Pancasila. Saya sangat berharap calon penganti Megawati tidak dibatasi hanya di Prananda dan Puan Maharani," ucap Ferdinand kepada GenPI.co, Selasa (13/4/2021).

Pria berdarah Batak ini mengusulkan untuk membuka pintu selebar-lebarnya siapa pun kader PDIP yang berpotensi memimpin partai tersebut ke depannya.

"Jangan sampai hanya ingin mempertahankan dinasti jadi membatasi pilihan hanya jatuh pada kedua keturunan Megawati, hal tersebut hanya membuat PDIP menurun aura partainya," tutup Ferdinand. (*)