JAKARTA, HOLOPIS.COM- Tentara Nasional Indonesia menurunkan setidaknya 3.600 anggota mereka untuk melakukan tracing di seluruh Indonesia.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa anggotanya tersebut akan bergerak secara digital untuk melakukan tracing dikarenakan masih minimnya relawan untuk melakukannya.

“Standar WHO (World Health Organization) dalam pelaksanaan tracing kontak erat 1 banding 30, namun Indonesia baru 1 banding 1, kami berusaha untuk memperbanyak jumlah tracer guna memperkuat upaya tracing hingga memenuhi standar WHO,” kata Hadi, Senin (26/7).

Hadi juga mengemukakan bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan pelatihan bagi tracer digital sehingga mempermudah pelaksanaan tracing kontak erat berbasis sistem aplikasi digital, Silacak.

“Karena selama ini tracing masih dilakukan secara manual dengan door to door dengan wawancara langsung, dengan adanya aplikasi Silacak diharapkan dapat mempercepat proses pelaporan tracing,” jelasnya

“Kemenkes turut memberikan pelatihan digital bagi para tracer digital menggunakan aplikasi Silacak guna mempercepat upaya tracing serta pelaporan yang juga melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas sehingga memudahkan proses tracing di lapangan,” pungkasnya.

 
Diterbitkan di Berita
Tim detikcom - detikNews Jakarta - AM Hendropriyono dituding melobi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menantunya Jenderal Andika Perkasa bisa menjadi Panglima TNI. Hendropriyono pun membantah.

Hendropriyono memberikan klarifikasi terkait adanya pemberitaan di salah satu media massa. Dia menepis ada lobi-lobi agar menantunya yang kini menjabat KSAD bisa jadi Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.

"Tempo mengambil sumber katanya dari 3 orang purnawirawan. Kredibilitasnya mereka apa? Kenapa tidak cross check kepada Pak Jokowi atau pihak Istana yang jelas kredibel, menyangkut pertemuan saya tersebut? Tidak perlu harus ngarang berita dan ngarang-ngarang sumber, jika pers tersebut memang terpandang dan profesional," ujarnya.

"Kalau mau mencuri perhatian publik untuk meningkatkan rate, jangan menyalahgunakan hak kebebasan pers. Melepas hoax seperti itu merupakan bentuk manipulasi terhadap hak-hak pers, untuk membunuh karakter seseorang atau membuat orang jadi mati perdata," sambung Hendro.

Hendropriyono menyatakan alasannya tidak menggunakan hak jawab ke sumber berita tersebut. Menurutnya percuma saja karena akan ditenggelamkan oleh ingar bingar suara hoax yang terlebih dahulu sudah menyebar di publik.

"Melayani dengan berpolemik di manapun, punya implikasi menaikkan rate majalah atau portal medianya, yang berarti membantu Tempo mencapai tujuan," ujarnya.

"Media yang terpandang selalu memverifikasi kepada Dewan Pers, sehingga tidak liar dan jadi kontra produktif, karena merusak nama baik Tempo sendiri," sambungnya.

Hendropriyono tegas membantah. Dia tidak pernah bicara tentang hal

"Saya tidak pernah begitu hina mau nyosor meminta-minta jabatan. Tidak untuk menantu, anak, apalagi untuk saya sendiri. Tidak pernah," kata Hendropriyono.

Hendro menceritakan, pertemuannya pada 7 Mei 2021 berkaitan dengan ulang tahunnya yang ke-76.

"Sebagai Presiden, tidak mungkin beliau yang datang ke rumah saya. Silaturahmi sebagai dua sahabat adalah hal yang biasa, karena Pak Jokowi setelah menjadi Presiden tidak berubah sama skali dengan sewaktu dulu sebagai rakyat biasa," ucapnya. 

Bisik-bisik siapa panglima TNI selanjutnya sudah terdengar di Komisi I DPR RI. Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi menyebut Presiden Jokowi tahu siapa yang paling pas menjadi panglima TNI, namun dia menyarankan Jokowi mempertimbangkan usia sang calon panglima.

"Golkar mendukung sepenuhnya keputusan Presiden, baik waktu 'timing' pergantiannya, maupun siapa pun yang diajukan nanti (biasanya hanya satu nama). Soal kapabilitas dan jejak rekam, secara objektif semuanya (tiga kepala staf TNI) memiliki kemampuan yang sama," kata Bobby.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP, TB Hasanuddin, menyebut penentuan panglima TNI selanjutnya tergantung dewa, namun dia tidak memerinci siapa yang dimaksud dewa itu. Ditanya soal peluang KSAL dan KSAD menjadi panglima TNI, TB Hasanuddin menyebut kedua nama ini memenuhi kriteria.

Untuk diketahui, Marsekal Hadi Tjahjanto adalah panglima TNI dari matra Angkatan Udara (AU) dan biasanya, panglima TNI ditunjuk secara bergilir dari tiap matra.

"Tergantung dewa. Ya bukan rebutan tapi ada 2 orang yang semuanya paling memenuhi persyaratan," kata TB Hasanuddin.

(idn/idn)
Diterbitkan di Berita
Konten ini diproduksi oleh kumparan
 
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meninjau langsung Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Minggu (6/6). Kudus merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah di mana kasus positif COVID-19 meroket. 
Dalam sambutannya, Hadi meminta Bupati dan Dinas Kesehatan Kudus fokus menekan penularan corona. Sebab, ada 60 desa yang menjadi zona merah.
 
"Pak Bupati dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus memiliki tanggung jawab karena saat ini 60 desa yang menjadi zona merah, agar menjadi hijau kembali. Tentunya harus memiliki sistem yang baik,” kata Hadi lewat keterangannya, Minggu (6/6).
 
Panglima TNI: Bupati Kudus Tanggung Jawab, 60 Desa Zona Merah Harus Hijau Lagi (1)
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saat memimpin rapat terkait penanganan COVID-19 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Minggu (6/6). Foto: Puspen TNI
 
Hadi juga mendorong Dandim dan Kapolres Kudus untuk bersinergi dengan Pemda setempat.
 
Caranya bisa dengan menambahkan posko di setiap desa yang diberlakukan PPKM Mikro agar zona merah ditekan jadi zona hijau.
 
"Setiap desa harus ada satu Posko PPKM Mikro agar zona merah menjadi kuning dan akhirnya menjadi hijau. Tugasnya menegakkan protokol kesehatan, membantu dan mendata pelaksanaan PCR dan segera dilakukan pemisahan untuk isolasi jika sudah terkonfirmasi positif," ujar Hadi.
 
 
Panglima TNI: Bupati Kudus Tanggung Jawab, 60 Desa Zona Merah Harus Hijau Lagi (2)
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto didampingi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Minggu (6/6). Foto: Puspen TNI
 
Dalam kunjungan itu turut hadir, Kepala BNPB Ganip Warsito, Gubenur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang diwakili Sekda Provinsi Jateng, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi, Pandam IV Kodam Diponegoro Mayjend TNI Rudianto, pejabat utama Polda Jateng dan Kodam IV Diponegoro.
Diterbitkan di Berita