Haedar khawatir pernyataan mereka justru turut memperburuk penanganan pandemi di Indonesia.

"Masih ada. Baik karena ketidaktahuannya, atau juga karena ketahuannya, artinya karena ilmunya yang salah kaprah. Atau merasa tahu di bidangnya tetapi tidak diuji dengan pandangan lain.

Muncul teori konspirasi, muncul teori-teori politik yang macam-macam bahwa Covid ini adalah buatan untuk menciptakan berbagai hal, pembunuhan manusia secara masif.

Pandangan-pandangan ini kalau bagi mereka yang masih awam Insyaallah masih bisa dipahamkan. Yang paling repot itu mereka yang merasa tahu padahal sesungguhnya tidak tahu atau sok tahu," kata Haedar seperti dikutip di situs Muhammadiyah, Jumat (25/6/2021).

Haedar juga menyoroti sejumlah pihak yang mengutip ayat Al-Qur'an secara keliru. Mereka berdalih takut hanya kepada Allah, bukan kepada Covid-19.

"Bahkan ada yang ngutip-ngutip ilmu, agama, menggunakan ayat-ayat yang sejatinya juga tidak pas. 'Kenapa sih takut Covid, takut itu kepada Allah, inna shalati wa nusuki wa maa yahya lillahi rabbil alamin', menggunakan ayat tidak pas itu, tidak di situ tempatnya," imbuh Haedar.

Kritik juga disampaikan Haedar kepada pihak yang terus mempromosikan antivaksin. Haedar menyesalkan ada orang yang menuduh ribuan ahli vaksin di dunia dan tenaga kesehatan sedang bersekongkol melakukan kejahatan.

"Masa ada ratusan bahkan ribuan yang ahli vaksin itu bersekutu untuk kejahatan, itu kan ndak mungkin. Di mana sih rasa tanggungjawab? Karena kalau terus-terusan dikembangkan pandangan anti Covid, anti vaksin itu masyarakat lengah, kemudian mereka yang kerja di rumah sakit tambah berat beban kerjanya dan itu kan tidak mustahil menciptakan disharmoni di kalangan masyarakat," ujar Haedar.

Haedar juga mengkritik pihak-pihak yang melanggengkan kepercayaan konspirasi. Itu didasarkan hanya karena satu dua kesalahan tenaga medis lalu menggeneralisasi kesimpulan dengan stigma pasien-pasien yang sakit atau meninggal dengan status 'dicovidkan'.

"Itu sudah muncul kan? dan itu juga berkembang di lingkungan persyarikatan dan dibeli (ditelan mentah-mentah) itu informasi-informasi yang seperti itu," tutur Haedar.

"Tentu rumah sakit, dokter, tenaga kesehatan punya kelemahan jadi harus terus seksama, tapi juga stigma covidisasi itu harus dihentikan menurut saya karena itu tidak bertanggungjawab," sambung dia.

Dia pun berpesan kepada seluruh dai, tokoh dan pimpinan di Muhammadiyah untuk lebih mencerahkan masyarakat.

"Nah para mubaligh Muhammadiyah dan pimpinan berusaha harus menjadi pencerah dan pencerdas. Jangan ikut-ikutan, menjadi ikut aktivistik stigmatisasi dan covidisasi karena nanti malah tak bertanggungjawab," tegasnya.

(knv/imk)

sindonews.com JAKARTA - Sebagai pemimpin nasional, telah banyak hal yang ditinggalkan Soekarno . Segudang nilai bisa ditelusuri sekaligus diteladani masyarakat dari proklamator kemerdekaan berjuluk Putra Sang Fajar ini.

Menurut Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Prof Dr KH Haedar Nashir setidaknya ada lima hal yang bisa dicontohkan Bung Karno untuk generasi di bawahnya.

"Pertama, Bung Karno telah memberikan contoh bagi kita sebagaimana para pendiri bangsa dan pejuang bangsa di negeri tercinta, yakni pengkhidmatan, perjuangan, dan pengorbanan yang tanpa pamrih untuk Indonesia, baik sewaktu melawan penjajah maupun setelah Indonesia merdeka," kata Haedar menyambut Haul Ke-51 Bung Karno, 21 Juni 2021.

Haedar menyatakan bahwa Bung Karno sampai harus dibuang ke Ende, ke Bengkulu, dan diasingkan ke berbagai tempat. Bahkan, Bung Karno pernah dipenjara di Bandung.

"Yang kedua, kita belajar dari Bung Karno adalah sosok yang bersahaja dan mencintai rakyat kecil. Sampai akhir hayatnya, kita kenal Bung Karno tidak punya harta dan materi, tetapi sejarah perjalanannya sangat mencintai rakyat kecil, lahir dan batin," kata dia.

Menurut Haedar, konsep Marhaenisme adalah wujud dari pengkhidmatan Bung Karno untuk membela kaum lemah, duafa, dan rakyat jelata. Dia mengharapkan tindakan Bung Karno itu mengilhami para anak bangsa.

"Yang ketiga, kita belajar dari Bung Karno tentang sosok pemimpin yang cerdas, berilmu, berwawasan, dan bervisi kebangsaan yang melintas batas. Bung Karno adalah pembelajar yang selalu haus ilmu, belajar pada siapa pun, pada Tjokroaminoto, Kiai Dahlan, dan tokoh-tokoh lain yang menjadi rujukan dari sejarah perjalanannya di samping pada tokoh-tokoh dunia," paparnya.

Bung Karno, lanjut Haedar, gemar membaca dan visi kebangsaannya melampaui zaman. Bung Karno juga sosok yang mampu mengintegrasikan keagamaan, keislaman, dan kebangsaan atau keindonesiaan.

Menurut Haedar, ketika Piagam Jakarta kemudian dikompromikan, lalu lahir kesepakatan yang menjadi dasar dari Hari Konstitusi 18 Agustus 1945 tentang Pancasila, dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah bukti dari Bung Karno adalah sosok yang selalu mencari titik temu tentang agama dan keindonesiaan.

Bahkan ketika mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 disebutkan Piagam Jakarta adalah menjiwai Undang-undang Dasar 1945. Dia menambahkan, Bung Karno betul-betul memberi teladan bahwa agama dan Islam bukanlah lawan dari keindonesiaan, kebangsaan. Namun, satu senyawa untuk Indonesia.

"Yang kelima kita belajar dari Bung Karno tentang kenegarawanan. Jiwa kenegarawan Bung Karno melintas batas dan melampaui segalanya. Beliau mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari kepentingan diri dan kelompoknya," tambahnya.

Haedar menyatakan Bung Karno berdialog dengan siapa saja, bahkan tetap menjalin hubungan dengan mereka yang berpandangan politik berbeda. Bung Karno juga menjadi sosok yang dalam saat-saat kritis menempatkan kepentingan rakyat dan bangsa di atas segalanya.

"Lima teladan ini di samping masih banyak teladan yang lainnya harus menjadi rujukan kita yang mengenang Bung Karno, mencintai Bung Karno, dan ingin meneruskan jejak Bung Karno sebagaimana tokoh-tokoh bangsa di republik tercinta ini. Bagaimana kita selalu berjuang tanpa pamrih bersahaja tanpa memupuk materi dan cinta rakyat kecil lahir dan batin dalam tindakan nyata," pungkas Haedar.

(muh)

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengimbau agar umat Islam untuk menghindari aktivitas di tempat ibadah seperti di masjid dan musala sementara waktu imbas penularan virus Corona (Covid-19) yang tengah melonjak.

Sekretaris Jendral PBNU Helmy Faishal Zaini mengimbau agar umat Islam beribadah di rumah untuk menekan angka penularan Covid-19.

"Mari kita tunda dan hindari kegiatan-kegiatan yang bersifat kolosal, berkumpul dan bergerombol. Segala aktivitas keagamaan bisa dilakukan di rumah demi keamanan bersama," kata Helmy dalam keterangan resminya, Jumat (18/6).

Ia juga mendorong peran aktif tokoh agama untuk menjadi teladan mengampanyekan dan mempraktikkan protokol kesehatan agar terhindar dari wabah Covid-19

"Kami juga meminta kepada segenap jajaran Pengurus Nahdlatul Ulama dari wilayah sampai ranting agar aktif ikut mensosialisasikan protokol dan imbauan pemerintah melalui sarana-sarana yang dimiliki. Antara lain dengan speaker, toa, media sosial dan lain sebagainya," kata dia.

Senada, Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad juga mengimbau agar umat yang berada di zona merah penularan corona untuk menghindari kerumunan, termasuk di rumah ibadah.

Imbauan itu sejalan dengan edaran Menteri Agama agar seluruh kegiatan keagamaan di rumah-rumah ibadah di daerah zona merah untuk sementara ditiadakan sampai wilayah tersebut dinyatakan aman dari virus Corona.

"Sama, untuk zona merah sementara menghindari kerumunan termasuk di tempat ibadah," kata Dadang kepada CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu.

Dadang menilai melonjaknya Covid-19 belakangan ini karena keteledoran semua pihak. Pasalnya, protokol kesehatan yang seharusnya dipatuhi justru mulai diabaikan.

Ia lantas meminta semua pihak bisa menahan diri untuk selalu menggunakan prokes termasuk di mall, pasar, tempat rekreasi dan di rumah ibadah.

"Sangat memprihatinkan. Karena keteledoran kita semua abai pada prokes," kata dia.

 Belakangan ini Indonesia mengalami lonjakan penularan virus corona. Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menyatakan bahwa lonjakan kasus usai Libur Lebaran 2021 lebih tinggi dari Lebaran tahun lalu.

Pada pekan keempat usai Lebaran 2020, kasus naik 93,11 persen, sementara tahun ini naik hingga 112,22 persen.

(rzr/bmw)

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Karena alasan pandemic Covid-19 belum reda,  Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menyambut baik keputusan pemerintah tidak memberangkatkan Jemaah haji tahun ini.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti meyakini keputusan itu mengutamakan keselamatan jemaah. Dia meminta umat Islam menerima keputusan itu.

“Umat Islam sebaiknya memahami kondisi yang belum aman. Di dalam ajaran Islam, menjaga keselamatan jauh lebih utama dan hendaknya lebih diutamakan,” kata Mu’ti lewat pesan singkat dikutip Nusadaily.com dari CNNIndonesia.com, Kamis (3/6).

Dia menilai keputusan tersebut mengutamakan keselamatan jemaah. Menurutnya, langkah itu sesuai syariat Islam dan Undang-undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Terpisah, Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad juga memaklumi keputusan pemerintah tidak memberangkatkan jemaah haji. Dia menyebut keputusan itu adalah yang terbaik saat ini.

“Pandemi belum reda di banyak negara, dikhawatirkan terjadi penularan varian baru. Waktu juga sudah tidak memungkinkan untuk persiapan maupun pemberangkatan jemaah haji,” tulis Dadang. 

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk tidak mengirim jemaah haji tahun ini. Keputusan tersebut membuat Indonesia tidak memberangkatkan jemaah haji dalam dua tahun terakhir karena pandemi Covid-19.

Ada sejumlah hal yang jadi pertimbangan pemerintah. Selain pandemi yang masih berlangsung, Arab Saudi juga tak memebri kejelasan soal penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.(han)

"Sebaiknya tahun ini pemerintah tidak memberangkatkan haji. Risikonya sangat besar baik dari sisi kesehatan maupun penyelenggaraan," ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, lewat pesan singkat, Rabu (2/6/2021).

Mu'ti mengatakan pemerintah tidak melanggar syariat dan UU Haji jika tak memberangkatkan jemaah. Berdasarkan syariat, kata Mu'ti, haji dapat dilaksanakan apabila perjalanan dan pelaksanaan aman.

Mu'ti juga menyampaikan usulan jika nantinya pemerintah Arab Saudi memberikan kuota haji bagi Indonesia. Menurut dia, kuota tersebut bisa digunakan untuk jemaah haji mandiri.

"Kalau Pemerintah Saudi memberikan kuota untuk Indonesia, mungkin bisa diperuntukkan bagi jemaah haji mandiri. Memberangkatkan jamaah reguler dalam jumlah yang terbatas berpotensi menimbulkan masalah teknis, terutama administrasi dan pelayanan," ujar dia.

Menag Heran RI Belum Diizinkan Masuk Saudi

Sebelumnya diberitakan, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengaku heran Indonesia belum diizinkan masuk ke wilayah Arab Saudi. Padahal, kata Yaqut, penanganan COVID-19 di Indonesia sudah relatif baik.

"Penanganan COVID saya kira menjadi isu penting. Penanganan COVID di Indonesia termasuk relatif bagus. Saya belum tahu kenapa warga Indonesia masih belum diizinkan masuk ke Saudi," kata Yaqut dalam keterangan tertulis yang dikutip, Rabu (2/6).

Yaqut menyebut jumlah kasus COVID-19 di Indonesia masih lebih rendah dibanding sejumlah negara yang diizinkan masuk. Amerika Serikat (AS) bahkan menjadi negara dengan kasus COVID-19 tertinggi di dunia.

"Kalau diurutkan, USA tertinggi jumlah kasus COVID-19 di dunia. Prancis di urutan 8, Italia urutan 9, Jerman urutan 17, sementara Indonesia di urutan 19 jumlah kasus COVID-nya," terangnya.

"Jadi saya belum tahu kriteria yang digunakan Saudi," sambungnya.

Berikut ini 11 negara yang sudah diizinkan masuk Arab Saudi:

1. Amerika Serikat
2. Inggris
3. Irlandia
4. Italia
5. Jepang
6. Jerman
7. Prancis
8. Portugal
9. Swedia
10. Swiss
11. Uni Emirat Arab

(knv/tor)

SuaraJogja.id - Sosok Gus Miftah belakangan menjadi sorotan lantaran masuk dan berceramah di dalam Gereja Bethel Indonesia Amanat Agung, Penjaringan Jakarta Utara.

Siapa kira jauh sebelum tindakannya masuk ke Gereja dan jadi polemik, nyatanya hal serupa pernah dilakukan pendiri Muhammadiyah, Kyai Ahmad Dahlan.

Sebelumnya, kedatangan Gus Miftah ke Gereja Bethel Indonesia Amanat Agung diketahui bersama dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan serta Sekjen PBNU Helmy Faizal Zaini dan sejumlah tokoh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Namun, belakangan sosok yang dihujat justru hanya mengarah pada Gus Miftah. Tak sedikit yang menyayangkan tindakan pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji, Sleman itu yang dianggap tak pantas dilakukan umat muslim.

Belakangan diketahui jauh sebelum tindakan Gus Miftah masuk gereja yang jadi polemik, tindakan serupa pernah juga dilakukan oleh pendiri Muhammadiyah yakni Kyai Ahmad Dahlan.

Hal ini seperti utas yang diunggah oleh akun @tajdidmu.

https://twitter.com/tajdidmu/status/1389960566429552641

Dari uraiannya, pendiri Muhammadiyah Kyai Ahmad Dahlan pernah mengunjungi gereja di Kolase Xaverius. Kyai Ahmad Dahlan datang bersama muridnya untuk menemui Romo van Lith.

"Salah satu yang tercatat dalam kronik sejarah, K.H Ahmad Dahlan pernah mendatangi Kolese Xaverius (saat ini SMA Pangudi Luhur Van Lith di Muntilan, Magelang) untuk menemui Romo Van Lith," tulisnya.

"Dari perjalanan ke Muntilan inilah Kyai Ahmad Dahlan mendapat inspirasi mengubah nama sekolahnya menjadi Kweekschool Islam agar sekolahnya dipandang setara dengan sekolah-sekolah Belanda," lanjutnya.

Berkait dengan sosok Gus Miftah yang dihujat, ia sudah memberikan klarifikasi lewat akun Instagramnya. Ia menyebut bahwa kehadirannya di gereja bukan dalam rangka peribadatan.

Tak berhenti di situ, Gus Miftah belakangan juga mengunggah kutipan Rais Syuriyah PBNU KH Ahmad Ishomuddin berkait kasus gereja yang membuatnya dihujat.

"Gus Miftah orasi budaya di gereja mereka ribut semua, tapi ada teroris mengebom gereja mereka diam semua," kata Kyai Ishommudin.

MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA— Bagi Muhammadiyah hubungan natara keislaman dan keindonesia yang sudah final. Komitmen Muhammadiyah dalam hal ini ditegaskan dalam konsep Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah.

Terkait dengan hubungan Agama Islam dan Pancasila, Muhammadiyah mempunyai konsep  Darul Ahdi Wa Syahadah. Konsep ini menegaskan komitmen keislaman dan keindonesiaan yang dipahami oleh Muhammadiyah.

Pancasila sebagai Darul Ahdi berarti negeri yang bersepakat pada kemasalahatan. Artinya Darul Ahdi juga dapat dimaknai sebagai Darussalam yang berarti negeri yang penuh dengan kedamaian.

Sedangkan Pancasila sebagai Wa Syahadah berarti negeri kesaksian dan pembuktian bahwa umat harus berperan aktif dalam pemahaman, penghayatan, dan laku hidup sehari-hari. Dalam arti luas, Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah bermakna bahwa setiap kelompok harus berlomba-lomba meraih kemajuan dan keunggulan berdasarkan etika sportifitas.

Menurut Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof. Yudian Wahyudi, Muhammadiyah merupakan organisasi Islam moderat di Indonesia yang sudah final dalam urusan kaitan antara keislaman dengan keindonesiaan, jadi tidak perlu diragukan keislaman dan keindonesiaan Muhammadiyah.

“Jadi ketika Muhammadiyah mengatakan Darul Ahdi itu artinya sebuah perjanjian yang mengarah kepada kenegaraan,” ungkapnya pada (5/4) dalam acara Sarasehan Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila pada Generasi Milenial di Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Yudian menjelaskan, saat ini consensus menjadi hukum tertinggi dalam menentukan sebuah hukum di negara Indonesia. Sementara itu, terkait dengan konsep Bhineka Tunggal Ika yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak boleh hanya diberlakukan pada sisi keragaman agama saja, tapi juga berlaku dalam pada segala sisi.

Melihat Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) yang memiliki banyak alumni dengan berbagai macam latar belakang, konsep Bhinke Tunggal Ika memiliki arti penting bagi Muhammadiyah. Yudian juga mengajak bersyukur kepada bangsa ini kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pemberiannya yang bermacam-macam ini.

“Di Indonesia ini minimal kita memiliki dua kelebihan dibanding dengan bangsa di dunia ini. Pertama, sumber daya alamnya, dan yang kedua jaminan konstitusional bagi WNI untuk bisa menjadi presiden,” imbuhnya.

FGD diikuti oleh para instansi terkait. Seperti Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo hingga Kepala Kemenag Kabupaten Sidoarjo. Dengan protokol kesehatan yang ketat, FGD juga diikuti para tokoh agama Sidoarjo. Yakni Ketua PCNU Sidoarjo, Ketua PD Muhammadiyah Sidoarjo dan Ketua MWC NU Sidoarjo.

Selain itu, yang hadir dalam FGD kali ini yakni Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Sumardji, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Gatot Repli Handoko, Dir Intelkam Polda Jatim, BNPT (Densus 88 ATT) dan Eks teroris Muhammad Yusuf bersama Sahrul Munib sebagai nara sumber.

Kombes Ahmad juga mengungkapkan bahwa FGD ini digelar bertujuan untuk memberikan ketahanan terhadap paham-paham radikal, yang merupakan bibit-bibit aksi terorisme di Indonesia.

"Karena pemahaman radikal tersebut bisa tumbuh dan berkembang serta bisa berpengaruh terhadap masyarakat," kata Ahmad di Mapolresta Sidoarjo, Selasa (9/3/2021).Saat memberikan sambutan, Kombes Ahmad Ramadhan menyatakan bahwa diskusi ini berfokus pada memerangi terorisme, dan mencegah paham radikal masuk ke Indonesia. Khususnya di Sidoarjo, Jawa Timur.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Mabes Polri telah merilis 22 orang terduga teroris yang ditangkap di Jawa Timur. Salah satu lokasi penangkapannya yakni Sidoarjo. Sebelumnya Mabes Polri juga telah menangkap teroris di Makassar, Gorontalo dan Lampung.

"Teroris dan radikal seperti sel-sel yang tidur yang suatu saat akan bangun dan bangkit dan membahayakan orang banyak," jelas Ahmad.Ahmad menjelaskan, ada dua kelompok jaringan teroris di Indonesia. Yaitu jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan Jemaah Islamyah (JI).

Kelompok atau jaringan teroris JI terafiliasi dengan kelompok teroris Al Qaeda. Sedangkan kelompok teroris JAD terafiliasi dengan ISIS.

Ahmad menambahkan, perlu pola pencegahan yang harus dilakukan oleh Polri, dengan cara preventif terhadap paham radikal dan terorisme di Indonesia. Diharapkan, tokoh-tokoh masyarakat nantinya bisa bersama-sama membantu memerangi aksi terorisme di Indonesia.

"Jadi dengan kegiatan kita hari ini diharapkan dapat menjadikan pencegahan dan penanaman terhadap ketahanan masyarakat untuk tidak terpapar paham radikalisme," pungkas Ahmad. 

(sun/bdh)