Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews Jakarta - Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai keras dalam memberikan arahan di rapat kabinet mengenai penanganan COVID-19. Jokowi disebut selalu menekankan soal penyelesaian target di lapangan.

"Bapak Presiden sekarang agak keras memberikan peringatan bahwa yang penting sebetulnya apa pun konsep yang kita gunakan untuk menyelesaikan COVID ini sebetulnya adalah penyelesaian di lapangan," kata Muhadjir saat membuka Rakornas KPAI secara virtual, Rabu (30/6/2021).

Muhadjir menyebut Jokowi selalu memberikan arahan mengenai pentingnya eksekusi target di lapangan. Konsep dinilai menjadi percuma ketika tak direalisasikan di lapangan.

"Biar rapatnya berkali-kali, berbusa-busa, menghitung angka-angka, tetapi kalau di lapangan tidak bergerak, tidak jalan seperti biasa, tidak berjalan seperti yang seharusnya, ya tidak akan selesai masalah ini.

Karena itu, Bapak Presiden selalu wanti-wanti sekarang yang menjadi perhatian beliau serius, setiap rapat setahu saya setiap rapat kabinet, yaitu pelaksanaan di lapangan, pelaksanaan di lapangan, pelaksanaan di lapangan," ujar Muhadjir.

"Itulah cara kemudian vaksinasi besar-besaran, percepatan vaksinasi. Jadi sudahlah akhiri kita dengan berbagai skenario karena skenario-skenario itu tidak akan berjalan seperti biasa kalau tidak dilaksanakan di lapangan," sambung Muhadjir.

Penekanan mengenai pentingnya pengawasan lapangan juga disampaikan Jokowi saat meninjau lokasi PPKM Mikro di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, seperti disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (25/6). Jangan sampai, kata Jokowi, suatu kebijakan tak berjalan di level bawah.

"Yang diperlukan sekarang ini tindakan lapangan, pengawasan lapangan, kontrol lapangan berjalan atau tidak berjalan, percuma kita membuat sebuah kebijakan policy, tetapi di bawah tidak berjalan," kata Jokowi.

Jokowi senang PPKM Mikro di RW 01 Rawasari, Cempaka Putih, Jakpus, ini berjalan baik. Kunjungan mendadak Jokowi itu semata-mata untuk memastikan penerapan PPKM Mikro.

"Ini yang kita harapkan di semua provinsi berjalan seperti ini sehingga keyakinan itulah yang akan kita pakai dalam rangka kebijakan-kebijakan selanjutnya. Saya rasa kedatangan saya mendadak itu satu, ingin kepastian mengenai pelaksanaan PPKM Mikro, itu saja," ujar Jokowi.

 

(knv/haf)

Diterbitkan di Berita

JawaPos.com – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menuai kontroversi setelah menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai The King of Lip Service di akun media sosial mereka. Atas hal itu, Rektorat UI pun memanggil BEM UI untuk meminta keterangan.

Mengenai hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa apa yang dilakukan BEM UI tidak selayaknya mahasiswa yang memiliki intelektual yang tinggi.

“Apa yang dilakukan tidak mencerminkan karakternya sebagai insan akademis,” jelas dia, Senin (28/6).

Adapun, dalam memberikan ruang kebebasan berpendapat, perguruan tinggi memang harus memberikan jaminan akan hal itu. Selain itu, ada juga jaminan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik.

Kebebasan akademik adalah kebebasan yang diperlukan dalam relasi antar sesama dosen dan sesama mahasiswa atau antar dosen dan mahasiswa. Sedangkan kebebasan mimbar akademik digunakan dalam relasi warga kampus, khususnya guru besar dengan pihak luar. 

Jadi ia menilai, sebagai insan akademis untuk menggunakan hak-hak itu, BEM UI seharusnya memahami hal tersebut. Sebab, dengan kritikan tersebut, itu mengganggu relasi antara kampus dengan pihak pemerintah.

“Harus berpegang pada prinsip-prinsip akademik, di samping fatsoen (sopan santun) sebagai alat timbang tentang bagaimana kebebasan itu harus diekspresikan dengan elegan dan berkepatutan,” tandasnya. (*)

 Editor : Dinarsa Kurniawan

Reporter : Saifan Zaking

Diterbitkan di Berita