Jakarta, CNN Indonesia -- Sebanyak 12 menteri India dilaporkan mengundurkan diri massal pada Rabu (7/7), termasuk menteri kesehatan, yang menjadi sorotan di tengah pandemi Covid-19.

Reuters melaporkan bahwa salah satu menteri yang mengundurkan diri adalah Menteri Kesehatan, Harsh Vardhan. Menurut sumber terdekat, langkah itu merupakan harga politik atas perjuangan pemerintah dalam mengatasi gelombang pandemi Covid-19.

Indian Express melaporkan bahwa menteri lain yang turut mengundurkan diri yakni Menteri Pendidikan Ramesh Pokhriyal Nishank, Menteri Hukum dan Keadilan, Elektronik, dan Teknologi Informasi Ravi Shankar Prasad, juga Menteri Lingkungan Hidup, Hutan, dan Perubahan Iklim Prakash Javadekar.

Ada pula Babul Supriyo, Sadananda Gowda, Santosh Gangwar, Debasree Chaudhuri, Rattan Lal Kataria, Sanjay Dhotre, Thawarchand Gehlot, Pratap Chandra Sarangi, dan Ashwini Chaubey (MoS).   

Sejumlah media melaporkan bahwa kedua belas menteri ini mengundurkan diri setelah Perdana Menteri Narendra Modi dilaporkan bakal merombak kabinetnya.

Perombakan ini terjadi ketika pemerintah Modi menghadapi kritik paling pedas dalam beberapa tahun karena infeksi dan kematian akibat Covid-19 melonjak pada April dan Mei.

Laporan sejumlah media lokal menyebut perombakan juga mungkin terjadi di kementerian tenaga kerja. Namun, menteri keuangan, urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan tidak mungkin dirombak.

Media pemerintah, Radio All India, melaporkan bahwa Modi diperkirakan akan menunjuk kader yang lebih muda dari partainya untuk menjadi menteri. Ia juga dilaporkan memberikan porsi yang lebih besar kepada perempuan.

(isa/has)

Diterbitkan di Berita
Soraya Novika - detikFinance Jakarta - Pemerintah berencana membangun rumah dinas berbentuk tapak di ibu kota negara (IKN) baru pada 2022. Rumah dinas itu diperuntukkan bagi para Menteri, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Negara lainnya.

"Ibu kota negara tahun ini kita belum membangun, tahun depan perumahan," ungkap Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid dalam rapat tersebut, Rabu (9/6/2021).

Khalawi mengatakan anggaran pembangunan rumah dinas tersebut tidak berasal dari APBN, melainkan dari Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta swasta murni.

"Tapi khusus perumahan tidak pakai APBN. Perumahan nanti rumah dinas menggunakan KPBU dan swasta murni, ini arahan dari bapak Presiden," katanya.

Dalam mendukung pembangunan perumahan tersebut, Kementerian PUPR telah menyiapkan alokasi sebesar Rp 6,71 miliar.

Adapun anggaran itu akan dialokasikan untuk pembangunan rumah contoh 1 unit berupa rumah jabatan setingkat Menteri tipe rumah khusus 400 meter persegi. "(Anggaran Rp 6,71 miliar) IKN hanya dukungan saja," tambahnya.

Selain itu, rumah tapak negara yang dibangun sifatnya disewakan kepada penghuni, bukan menjadi milik pribadi. "Jadi (yang) bangun rumah swasta, nanti kita nyewa," katanya.

Berdasarkan paparan Khalawi, rencananya mulai tahun depan akan dibangun sebanyak 2.132 unit rumah tapak negara di Ibu Kota Baru. Rumah tapak negara ini akan terbagi ke dalam 3 tipologi dan peruntukan.

Pertama, rumah tapak tipe khusus 400 meter persegi untuk Menteri/Pejabat Negara sebanyak 98 unit. Kedua, rumah tapak tipe A 250 meter persegi untuk Pejabat Negara sebanyak 865 unit. Ketiga, rumah tapak tipe A 250 meter persegi untuk Pejabat Eselon I sebanyak 1.169 unit.

(fdl/fdl)

Diterbitkan di Berita

Inisiatifnews.com Direktur eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS), Nyarwi Ahmad menyampaikan, bahwa pihaknya telah mencatat beberapa nama menteri di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Maruf Amin selama periode ini.

Untuk nama menteri yang dianggap memiliki performa kerja paling baik adalah Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD, dengan perolehan skor 28,3 persen.

“Menko Polhukam Mahfud MD jadi Menteri Koordinator yang paling memuaskan dari sisi kinerjanya,” kata Nyarwi Ahmad, Rabu (21/4/2021).

Semetara Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan di posisi kedua. Berturut-turut di bawahnya adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

“Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan (22,8 persen), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (19,7 persen), dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (12 persen),” tuturnya.

Untuk diketahui, survei IPS dilakukan dalam rentang waktu Maret hingga April 2021. Metode yang digunakan adalah multi stage random sampling dengan wawancara tatap muka (kuesioner) kepada 1200 responden, margin of error sebesar kurang lebih 2,9 persen. []

Diterbitkan di Berita