KBRN, Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan selaku Koordinator PPKM Darurat Provinsi Jawa-Bali menegaskan, pemerintah memastikan tidak akan membiarkan masyarakat mengalami masalah pemenuhan kebutuhan pokok atau dibiarkan kelaparan, ditengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

"Menko Luhut memberikan arahan kepada TNI/Polri untuk mencari lokasi marjinal di tiap daerah dan memastikan ketersediaan makanan khususnya beras untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan," kata Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedy Permadi dalam konferensi pers terkait perkembangan implementasi PPKM Darurat, Minggu (11/7/2021).

Dedy menyebut, pemerintah ingin melakukan penyaluran secara "micro targeted" tersasar dan detail, terutama dalam distribusi vaksin, obat, dan bantuan sosial (bansos). Khusus bagi masyarakat yang berada di kawasan pinggiran, penyaluran bantuan tersebut harus dapat terlaksana dengan cepat.

"Rakyat Indonesia tidak ada yang akan dibiarkan sampai tidak bisa makan," ujar Dedy.

Dedy menuturkan, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini akan menyalurkan bansos berupa beras melalui Bulog sebesar 10 kg per penerima manfaat. Penyaluran bantuan beras itu dilakukan, melalui jaringan Bulog yang tersebar di seluruh Tanah Air.

Dedy memastikan, Mensos Risma juga memimpin langsung proses pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pemutakhiran data wajib dilakukan, karena merupakan proses yang bersifat dinamis dengan mempertimbangkan kondisi terbaru. Seperti warga yang berpindah alamat, meninggal atau mungkin tingkat kesejahteraannya berubah.

Dalam proses pemutakhiran data, Kemensos melibatkan Kepolisian RI (Polri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara).

"Mensos memastikan proses pemutakhiran data berjalan secara transparan dan partisipatif serta dilakukan dengan dukungan teknologi digital, sehingga selain lebih akurat juga diharapkan semakin cepat," ucap Dedy.

Selain itu, Kementerian Sosial (Kemsos) juga telah menyiapkan tiga jenis bansos yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan NonTunai (BPNT), Kartu Sembako, serta Bantuan Sosial Tunai (BST).

"Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, Program PKH yang menjangkau 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pencairannya dimajukan pada triwulan ketiga yaitu bulan ini, bulan Juli 2021," debutnya.

Selanjutnya, Kartu sembako yang semula menjangkau 15.93 juta penerima manfaat, kini ditingkatkan menjadi 18.8 juta penerima manfaat.

Untuk bantuan tunai yang menjangkau 10 juta KPM, direncanakan disalurkan selama dua bulan pada Mei dan Juni yang dibayarkan sekaligus dua bulan pada Juli 2021.

Penerima Bantuan Tunai adalah masyarakat yang terdampak pandemi dan sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang tidak menerima PKH dan tidak menerima kartu sembako.

BST disalurkan melalui jaringan kantor PT Pos Indonesia.

Dedy menuturkan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar sekitar Rp13.96 triliun bagi 10 juta penerima manfaat PKH, Rp45.12 triliun untuk 18.8 juta Penerima Kartu Sembako, dan Rp6.1 triliun bagi 10 juta Penerima Bantuan Sosial Tunai.

Kemensos juga mendirikan dapur umum untuk menyediakan makanan siap saji, yang akan disalurkan guna mencukupi kebutuhan makanan tenaga kesehatan dan petugas penjaga penyekatan PPKM di sekitar DKI Jakarta dan wilayah penyangga sekitarnya.

Untuk wilayah Jakarta, dapur umum Keme sos dipusatkan di gedung konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta. Pada awal PPKM Darutat, dapur umum ini rata-rata memproduksi sekitar 10 ribu kotak makanan siap saji per harinya. 

Namun pada saat ini, produksi makanan ditingkatkan mencapai 15 ribu kotak makanan per harinya

Selain di Ibu Kota, Kemensos juga telah mendirikan dapur umum di beberapa daerah lainnya seperti Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Surakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sleman, dan Kota Denpasar.

"Tidak ada warga negara yang akan dibiarkan dalam kelaparan. baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan dan, kita semua akan memastikan bahwa pertolongan akan sampai kepada saudara-saudara kita yang betul-betul membutuhkan," tutur Dedy.