INDOZONE.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ekonomi di Indonesia telah rebound atau membaik daripada tahun lalu dan membandingkannya dengan Singapura serta Malaysia yang belum memiliki nasib serupa.

Pandemi yang terjadi di hampir seluruh negara membuat seluruh ekonominya jatuh, termasuk dengan Indonesia. Pada kuartal II 2020, ekonomi RI minus 5,32 persen atau hanya di posisi Rp2.500 triliun. Nilai ini jadi yang terparah sejak pemerintahan Presiden Habibie. 

Namun dengan perlahan ekonomi Indonesia mulai bangkit. Pada kuartal II 2021, ekonomi RI naik sampai 7,07 persen atau naik ke posisi 2.773 secara tahunan. Tapi tak semua negara punya perbaikan seperti Indonesia.

"Apakah dengan adanya kontraksi ekonomi menjamin rebound? Ternyata tidak. Lihat Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. GDP (produk domestik bruto) mereka di kuartal II 2021 belum bisa melewati kondisi sebelum COVID-19," kata Sri Mulyani, dikutip pada Rabu (1/9).

Menurutnya, keberhasilan ini membalikkan keadaan lantaran APBN bekerja sangat teratur. Alokasi yang semula dirancang hanya Rp400 triliun, kini ditambah jadi Rp774 triliun. 

"Ekonomi semester I ini kita sudah melewati fase resesi. Dan kedepannya ditentukan oleh kemampuan kita kendalikan COVID-19. Varian baru bisa berpotensi disrupsi, karena itu seluruh kebijakan harus adaptif dan fleksibel tapi harus ada arahan yang jelas untuk melindungi masyarakat," pungkas Sri Mulyani.

katadata.co.id

Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mengusut kasus dugaan suap terkait pajak di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membebastugaskan pegawai pajak yang diduga terlibat dalam kasus melawan hukum tersebut. 

"Pegawai pajak yang oleh KPK diduga terlibat suap, telah dibebastugaskan dari jabatannya agar memudahkan proses penyidikan oleh KPK. Yang bersangkutan telah mengundurkan diri dan sedang diproses dari sisi administrasi aparatur sipil negara," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Rabu (3/3). 

Sri Mulyani menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK untuk menuntaskan kasus dugaan suap yang dilakukan pegawai Ditjen Pajak dengan tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah.

Meski demikian, ia menegaskan pihaknya tidak menoleransi korupsi dan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para pegawai Kemenkeu. 

Apalagi, pihaknya telah berupaya mengumpulkan penerimaan negara untuk menjaga roda ekonomi berputar dan mendukung masyarakat dalam menghadapi Covid-19 "Dugaan suap yang melibatkan pegawai DJP ini jelas merupakan pengkhianatan dan telah melukai perasaan seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Ini merupakan kondisi yang sangat mengecewakan," katanya.

Ia menginstruksikan kepada seluruh jajaran dan pimpinan Kemenkeu untuk  meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada sleuruh jajarannya.

Mantan Bendahara Negara ini juga meminta unit inspektrorat jenderal untuk terus memperbaiki kerangka integrigas dan tata kelola lembaga.

Kementerian Keuangan juga akan terus bekerja sama dengan KPK dalam upaya meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan negara dari perpajakan maupun sumber penerimaan negara lainnya yang diatur dalam UU. 

"Saya meminta seluruh pegawai DJP untuk tetap menjaga semangat dan fokus menjalajankan tugas, serta saling menjaga agar integritas pribadi dan institusi tidak dikhianati," katanya. 

Sumber Katadata.co.id menyebut dugaan suap tersebut melibatkan dua pejabat Direktorat Jenderal Pajak berinisal A dan D, serta perusahaan swasta berinisial PT J. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mentakan pihaknya tengah melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan suap ini. 

"Dalam penyidikan itu kan mencari alat bukti untuk menetapkan tersangka. Ini yang sedang kami lakukan," kata  di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/3). BACA JUGA KPK Bidik Petinggi Pajak Sebagai Tersangka Suap Puluhan Miliar   Alex memberi bocoran bahwa nilai suap yang ditangani mencapai puluhan miliar rupiah.

Dugaan suap terkait dengan upaya sejumlah perusahaan untuk dapat membayar pajak lebih kecil. Namun, Alex masih enggan menjelaskan secara kasus ini secara perinci, termasuk siapa saja pihak yang menjadi tersangka. 

Kebijakan pimpinan KPK saat ini, pengumuman tersangka dilakukan saat penangkapan atau penahanan terhadap para tersangka. Dengan begitu, risiko penghilangan barang bukti menjadi lebih kecil. “Nanti kami tetapkan tersangka langsung kami tahan orangnya,” ujar Alex.

Alex mengatakan tim penyidik KPK telah melakukan penggeledahan.  Pihaknya juga berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan.

KPK akan menangani kasus suapnya sementara Itjen Kemenkeu dan Ditjen Pajak Kemenkeu akan memeriksa ulang pembayaran pajak yang diduga mengandung suap tersebut. "Itu diperiksa ulang supaya ditentukan pajak yang benar berapa.

Kalau memang benar ada kekurangan pajak dendanya itu 'kan 200%," kata Alex. Pendalaman kasus telah dilakukan KPK bersama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Kasus dugaan suap ini antara lain melibatkan pengusaha yang dekat dengan pemerintahan. 

Sumber Katadata.co.id  juga menyebut keterlibatan konsultan pajak berinisial R dalam kasus dugaan suap ini.

Editor: Agustiyanti

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pemulihan Ekonomi Nasional diyakini akan berlanjut di 2021 dan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini akan mencapai di angka titik balik di kisaran 4,5-5,3 persen dengan upaya yang dilakukan Pemerintah. Optimisme itu diungkapkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang juga menyebut sejumlah faktor yang membuat pemerintah optimistis, target tersebut akan tercapai.

Terus diintensifkannya penanganan Covid-19 menjadi faktor pertama. "Program vaksinasi mulai berjalan. Vaksinasi menjadi faktor positif menekan penularan dan mengembalikan konfiden masyarakat untuk beraktivitas ekonomi," kata Sri dalam diskusi vitual, dikutip Rabu 17 Februari 2021.

Tak hanya itu, APBN 2021 dinilai Menkeu ekspansif dan difokuskan untuk melanjutkan penanganan pandemi sehingga memperkuat upaya pemulihan ekonomi melalui realokasi ke belanja produktif dan penguatan Program PEN.

Implementasi reformasi struktural menjadi faktor lainnya, di mana aturan turunan UU Cipta Kerja dan pembentukan Indonesia Investment Authority (INA) telah siap. "Ini berpotensi mendorong peningkatan 'ease of doing business', penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat investasi di 2021," ujarnya.

Dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional, Pemerintah diketahui lebih optimis dibandingkan proyeksi serupa dari tiga lembaga internasional yakni IMF, World Bank, dan ADB. Di mana, proyeksi ketiga lembaga internasional itu terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021 hanya berkisar di persentase 4 persen. yakni IMF sebesar 4,8 persen, World Bank sebesar 4,4 persen, dan ADB sebesar 4,5 persen.

Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021 yang berada di kisaran 4,5-5,3 persen tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dinilai tengah berupaya mengembalikan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional ke kisaran 5 persen. Seperti 2016 (5 persen), 2017 (5,1 persen), 2018 (5 persen), dan 2019 (5 persen).

Penulis: Viva