rmol.id Pernyataan Ganjar Pranowo yang menyerahkan urusan Pilpres kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, punya arti yang cukup besar. Bahkan pernyataan itu bisa dibaca sebagai bentuk kematangan Ganjar sebagai politisi.

"Ganjar sangat paham saat ini di PDIP untuk urusan Pilpres 2024 terbelah menjadi dua kubu. Yaitu kubu yang menginginkan Puan Maharani yang maju dalam pilpres 2024, serta kubu yang menginginkan Ganjar Pranowo yang maju dalam Pilpres 2024.

Jika mengacu kepada hasil survei terakhir maka posisi Ganjar berada di atas angin," ucap pengamat politik, Iwel Sastra, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (12/11).

Menurut mantan komedian ini, Ganjar tampaknya berusaha bermain cantik dengan menjawab secara normatif ketika ditanya mengenai Pilpres 2024.

Hal ini terlihat dari selain mengatakan bahwa urusan pilpres berada di tangan Megawati, Ganjar juga mengungkapkan bahwa fokusnya sekarang adalah pemulihan ekonomi Jawa Tengah dan mendorong vaksinasi agar semakin cepat.

Ditegaskan Iwel, pernyataan Ganjar ini bukan berarti serta merta dapat ditafsirkan bahwa Ganjar tidak berminat maju dalam pilpres.

"Namun sebagai langkah untuk meredakan suasana internal partai yang mulai tegang terkait semakin santernya nama Ganjar yang disebut sebagai calon kuat pada pilpres mendatang," jelasnya.

"Meskipun demikian saya rasa tim relawan Ganjar tetap terus bekerja karena mereka pun ingin memanfaatkan posisi Ganjar yang sedang bagus-bagusnya dalam radar survei. Sehingga dapat diprediksi, ke depan persoalan apakah PDIP akan mengusung Puan Maharani atau Ganjar Pranowo tetap ramai di media," demikian Iwel Sastra. 

EDITOR: AGUS DWI

 

Sumber: https://politik.rmol.id/read/2021/11/13/511436/serahkan-urusan-pilpres-kepada-mega-bentuk-kematangan-ganjar-sebagai-politisi

 

 

 
Diterbitkan di Berita
Eva Safitri - detikNews Jakarta - Ketua Umum PDIP Megawati Soekanoputri ingin Indonesia saat ini mempopulerkan lagi panggilan 'Bung'. Menurutnya, seperti di era Presiden Sukarno, yang juga kerap dipanggil 'Bung Karno'.

"Menurut saya, kita harusnya mempopulerkan menyebut 'bung', seperti tidak ada perbedaan," kata Megawati dalam peringatan HUT Ke-199 Proklamator RI Mohammad Hatta yang digelar oleh Badan Nasional Kebudayaan Pusat (BKNP) PDIP secara virtual, Kamis (12/8/2021).

Megawati lantas menceritakan panggilan 'bung' yang sangat populer di masa kecilnya di era Presiden Sukarno. Menurutnya, semua orang saling memanggil tanpa memikirkan pangkat dan jabatan.

"Dulu semua orang dipanggilnya 'bung', saya sangat ingat Bapak saya segala kalau yang namanya pejuang tidak mengukur pangkatnya itu dateng ke Istana, saya dari kecil suka berpikir toh, pasti kan gitu panggilnya 'bang bung bang bung', saya sampai mikir apa iya presiden ya, itu yang lagi ngomong sama Bung Karno itu siapa, itu satu, yang kedua terus kalau datang bilang merdeka, merdeka harga mati," ujarnya.

Megawati lantas pernah bertanya kepada Presiden Jokowi. Bagaimana jika dirinya memanggil 'Bung Jokowi'.

"Saya bilang sama Pak Jokowi, saya ceritain Pak Jokowi lucu nggak saya panggil 'Bung Jokowi', tapi kayaknya nggak juga lho," ucapnya.

Megawati mengatakan panggilan itu sangat populer hingga pulau terkecil di Indonesia. Dia bercerita saat dirinya berkunjung ke Pulau Dogo. Di sana seluruh masyarakat memanggil Sukarno dengan sebutan 'Bung Karno'.

"Saya pernah ke Dogo, itu pulau terkecil. Jadi saya waktu itu sudah presiden, saya tanya siapa presiden yang ke sini, saya nanyanya kan begini, siapa presiden yang pernah ke sini, mereka semua berteriak dengan gembira, yang pernah datang adalah Bapak Bung Karno," ujarnya.

"Jadi dia bukan ngomong Presiden Sukarno, tidak, tapi Bapak Bung Karno, bayangkan di pulau terkecil panggilan itu masih populer," ujarnya.

(eva/gbr)

Diterbitkan di Berita
Tiara Aliya Azzahra - detikNews Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengakui dirinya ditegur oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri soal banjir rob di wilayahnya. Permukaan tanah di sejumlah wilayah di Jawa Tengah memang mengalami penurunan.

"Sebenarnya bukan saya pribadi, tidak hanya dari Joe Biden tapi dari bu Mega juga kemarin 'Hei Ganjar bagaimana itu rob-nya?'. 'Hai bu, siap'," ucap Ganjar dalam Webinar Jakarta Tenggelam bersama Ikatan Alumni ITB, Selasa (10/8/2021).

Ganjar mencontohkan penanganan banjir rob di Kota Semarang. Menurutnya, Kota Semarang memiliki strategi tersendiri meskipun kawasan ini menghadapi rintangan dalam menangani banjir rob.

"Enam tahun yang lalu Pemkot Semarang cukup punya inisiatif cepat sehingga pengendalian (banjir rob) itu bisa juga dilakukan," jelasnya.

"Kota Semarang akan punya problem besar karena tarik ulur antara pengendalian tata ruang dengan desakan tata uang. Sekali lagi, tata ruang dan tata uang ini akan saling tarik ulur dan kemudian yang kadang-kadang keputusannya menjadi sangat melemah," lanjut Ganjar.

Ganjar Sebut Beberapa Wilayah Jateng Sudah Tenggelam

Dalam pemaparannya, Ganjar juga mengakui beberapa wilayah di Jawa Tengah sudah tenggelam. Kondisi ini terjadi karena penurunan permukaan tanah atau land subsidence.

Seperti yang terjadi di Desa Bedono di Kecamatan Sayung, Demak. Ganjar menjelaskan, penurunan permukaan tanah menimbulkan kerusakan bagi rumah-rumah penduduk di desa Bedono yang notabene merupakan kawasan pesisir.

Bahkan, Politikus PDIP itu mengungkap di Brebes ada satu wilayah yang tenggelam dan kini menjadi hutan bakau.

"Kemudian ada (di) Pekalongan yang sekarang cukup terancam. Tapi sebenarnya di Brebes sudah sudah terjadi satu area yang sudah tenggelam dan sekarang jadi hutan bakau," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden bicara soal prediksi DKI Jakarta akan tenggelam dalam 10 tahun lagi. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengaku telah membicarakan hal itu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selain itu, Mega juga ingatkan Ganjar Pranowo soal ancaman banjir rob di Semarang. Pakar dari Institut Teknologi Bandung (ITB) mengungkap prediksi tiga daerah di Jawa Tengah, yakni Semarang, Demak dan Pekalongan akan tenggelam karena terus mengalami penurunan tanah.

 

(isa/isa)

Diterbitkan di Berita

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nizam mengatakan tidak ada gelar profesor kehormatan di perguruan tinggi.

Universitas Pertahanan RI (Unhan) diketahui akan memberikan gelar profesor kehormatan dengan status guru besar tidak tetap kepada Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Jumat (11/6).

Berdasarkan undangan peliputan sidang senat di Universitas Pertahanan, Megawati bakal menyandang gelar Prof. Dr. (H.C) di depan namanya setelah mengikuti pengukuhan.

"Setahu saya tidak ada gelar profesor kehormatan. Mungkin maksudnya doktor kehormatan," kata Nizam kepada CNNIndonesia.com, dikutip Kamis (10/6).

Nizam menjelaskan gelar kehormatan yang bisa diberikan oleh perguruan tinggi kepada seseorang yang dinilai memiliki jasa atau karya luar biasa disebut gelar doktor kehormatan. Gelar ini pun berbeda dengan status guru besar tidak tetap.

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 65 Tahun 2016 tentang Gelar Doktor Kehormatan, gelar doktor kehormatan diberikan oleh perguruan tinggi kepada seseorang dengan jasa yang luar biasa dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan.

Ketika sudah melewati tahapan pemberian gelar yang ditetapkan perguruan tinggi, penerima bakal mendapat gelar kehormatan dengan disingkat Dr. (H.C.) dan ditempatkan di depan nama penerima. Gelar tidak disertai dengan gelar profesor atau disingkat Prof.

Sementara, Nizam mengatakan pengangkatan seseorang menjadi guru besar tidak tetap dilakukan dengan aturan dan fungsi yang berbeda lagi. Ia menjelaskan guru besar atau profesor bukan merupakan gelar, melainkan jabatan.

"Guru besar atau profesor merupakan jabatan fungsional tertinggi seorang dosen. Dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi diatur tentang profesor atau guru besar tidak tetap," ujarnya.

Nizam menyebut jabatan guru besar tidak tetap bisa digunakan untuk mengajar di perguruan tinggi. Jabatan tersebut, kata dia, diberikan bagi seseorang dengan prestasi atau pengetahuan luar biasa yang diakui secara internasional.

UU Pendidikan Tinggi menyatakan jabatan akademik dosen tidak tetap diatur dan ditetapkan oleh penyelenggara perguruan tinggi.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 40 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Profesor/Guru Besar Tidak Tetap pada Perguruan Tinggi, seseorang bisa diangkat menjadi guru besar tidak tetap jika memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa.

Mekanisme pengangkatan ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing setelah mendapat persetujuan senat. Profesor tidak tetap juga bisa diangkat langsung oleh menteri berdasarkan pertimbangan direktur jenderal pendidikan tinggi.

UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjelaskan yang dimaksud dengan dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.

Masih mengacu pada aturan yang sama, profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor.

Seseorang baru bisa menduduki jabatan akademik profesor jika memiliki kualifikasi akademik doktor. Profesor juga memiliki kewajiban menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya.

 

Infografis Panas Dingin Hubungan Megawati-Prabowo
Infografis Panas Dingin Hubungan Megawati-Prabowo. (CNN Indonesia/Fajrian)

 

CNNIndonesia.com telah berupaya mengkonfirmasi informasi di atas kepada Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Pertahanan Jonni Mahroza, namun belum mendapat jawaban.

Sebelumnya Rektor Unhan Laksamana Madya Amarulla Octavian dalam keterangan resminya mengatakan salah satu alasan mega menerima gelar adalah kepemimpinan Ketua Umum PDIP itu saat menjabat presiden Indonesia 2001-2004 lalu.

Megawati dinilai berhasil menghadapi konflik dan krisis multi dimensi di era kepemimpinannya.

"Unhan RI mencatat keberhasilan Megawati saat di pemerintahan dalam menuntaskan konflik sosial seperti penyelesaian konflik Ambon, penyelesaian konflik Poso, pemulihan pariwisata pasca bom Bali, dan penanganan permasalahan TKI di Malaysia," kata dia.

Sementara Ketua DPP PDIP Rokhmin Dahuri membeberkan pemberian gelar profesor kehormatan dengan status guru besar yang diterima Megawati sudah sesuai dengan Permendikbud No. 40 Tahun 2012 dan Permendikbud No. 88 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik pada PTN.

"Sudah dicek, semua sudah sesuai," katanya melalui keterangan resmi, Rabu (9/6).

 (fey/arh)

Diterbitkan di Berita

Jakarta (ANTARA) - Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri dan Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto meresmikan patung Proklamator Soekarno sedang menunggang kuda, di halaman depan Kompleks Kantor Kementerian Pertahanan, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.

Sebelum peresmian, Menhan Prabowo menjelaskan bahwa Bung Karno bukan saja Presiden Pertama Indonesia, namun juga Proklamator Kemerdekaan sekaligus penggagas ideologi yang mempersatukan bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

"Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa-jasa pahlawannya," kata Menhan Prabowo dalam keterangannya, di Jakarta, Minggu.

Hal itu dikatakan Prabowo saat peresmian patung Soekarno yang acaranya dilaksanakan secara virtual.

Patung Bung Karno tersebut terinspirasi dari peristiwa ketika Panglima Tertinggi Pertama Angkatan Perang Republik Indonesia tersebut menginspeksi pasukan dalam acara peringatan hari ulang tahun pertama tahun 1946.

Prabowo mengatakan sudah sepantasnya saat ini generasi penerus mengenang jasa Bung Karno.

Menurut dia, patung Bung Karno tersebut bukan bagian dari kultus individu, bukan memuja-muja sejarah masa lalu, tapi ini adalah pewarisan nilai-nilai kebangsaan.

"Generasi muda harus mengerti dan sadar darimana kita berasal, kita tak serta-merta mendapat hadiah kemerdekaan, namun kemerdekaan itu direbut dengan darah, keringat, dan air mata," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa patung Bung Karno tersebut terinspirasi dari kejadian pada 5 Oktober 1946, saat itu, sebagai panglima tertinggi angkatan perang, Bung Karno menjadi inspektur upacara.

Menurut dia, para pemimpin tentara saat itu meminta Bung Karno melakukan inspeksi pasukan dengan naik kuda, dan Bung Karno membutuhkan waktu tiga hari untuk menjadi mahir naik kuda.

"Marilah bersama berjuang agar nilai-nilai beliau tetap akan bertahan dan dipertahankan seluruh generasi penerus di hari dan tahun yang akan datang," katanya.

Prabowo berharap agar cita-cita Bung Karno bisa terwujud, yaitu Indonesia berdiri di atas kaki sendiri, dihormati seluruh bangsa di dunia, dan rakyat Indonesia meraih kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan.

Sebelum meresmikan patung Bung Karno, Megawati berbicara sebagai Presiden Kelima RI sekaligus mewakili keluarga besar Bung Karno.

Dia mengucapkan terima kasih dan penghormatan secara khusus kepada Menhan Prabowo.

Menurut Megawati, peresmian ini sangat spesial karena bertepatan dengan peringatan hari lahir ke-120 Bung Karno.

"Jadi sungguh menurut kami keluarga, sangat istimewa," kata Megawati.

Menurut dia, momentum tersebut tidak hanya mengingatkan kepada seluruh perjuangan Putra Sang Fajar tersebut, seluruh perjuangan dan cita-citanya bagi NKRI.

Megawati menjelaskan, banyak capaian yang dilakukan Bung Karno saat memimpin Indonesia dari awal kelahirannya, yang diakui dunia.

Dia mencontohkan peran kunci Bung Karno pada Konferensi Asia-Afrika tahun 1955, yang saat ini diakui PBB sebagai sebuah "heritage of the world".

"Sehingga sebagai bangsa Indonesia, sebenarnya kita seharusnya bangga bahwa sebuah konferensi yang mungkin tidak akan ada lagi mengenai Asia-Afrika itu menjadi milik dunia," ujarnya.

Selain itu, menurut Megawati, ada Gerakan Non-Blok, "Conference of the New Emerging Forces", hingga konferensi antipangkalan militer asing. Pada waktu itu, sebenarnya sedang direncanakan juga konferensi tri kontinental tiga benua.

"Peresmian patung Bung Karno tersebut menjadikan seluruh api sejarah perjuangan bangsa bergelora kembali dan bagi kita menjadikan sebuah api semangat yang tidak kunjung padam sebagai energi perjuangan untuk membawa bangsa ini semakin berdaulat semakin maju dalam seluruh aspek kehidupan, namun tetap kokoh pada karakter dan budaya bangsa," ujarnya.

Megawati atas nama seluruh keluarga besar Bung Karno menyampaikan terima kasih atas kehormatan yang sangat luar biasa atas dibangunnya patung Bung Karno di Kantor Kemhan, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Megawati hadir bersama anggota keluarganya, yaitu putranya Prananda Prabowo bersama istri Nancy Prananda, dan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Menhan Prabowo Subianto hadir dengan didampingi jajaran pejabat di Kemhan.

Selain itu, sejumlah pejabat negara ikut hadir, antara lain Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Trenggono, Kasad Jenderal Andika Perkasa, Kepala BIN Budi Gunawan, serta para wakil kepala staf angkatan.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Diterbitkan di Berita

GenPI.co - Soal calon pengganti Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), saat ini makin kencang terdengar.  Dua keturunan Megawati pun digadang-gadang menjadi penerusnya, yaitu Puan Maharani dan Prananda Prabowo.

Mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean blak-blakan menyuarakan, agar melakukan konvensi terbuka untuk mengetahui siapa yang layak memimpin PDIP mengantikan Megawati dari posisinya sebagai ketua umum selama bertahun-tahun.

"PDIP menjadi salah satu pilar partai penjaga NKRI dan Pancasila. Saya sangat berharap calon penganti Megawati tidak dibatasi hanya di Prananda dan Puan Maharani," ucap Ferdinand kepada GenPI.co, Selasa (13/4/2021).

Pria berdarah Batak ini mengusulkan untuk membuka pintu selebar-lebarnya siapa pun kader PDIP yang berpotensi memimpin partai tersebut ke depannya.

"Jangan sampai hanya ingin mempertahankan dinasti jadi membatasi pilihan hanya jatuh pada kedua keturunan Megawati, hal tersebut hanya membuat PDIP menurun aura partainya," tutup Ferdinand. (*)


Diterbitkan di Berita