okezone.com SURABAYA - Di tengah upaya untuk memutus mata rantai penularan Covid-19, ratusan warga Madura melakukan aksi demonstrasi ke Balai Kota Surabaya, Senin (21/6/2021).

Dalam tuntutannya, mereka meminta penyekatan dan Swab antigen di perbatasan Madura Suraba maupun sebaliknya dihentikan.

"Kita satu suara, hentikan tes antigen," kata salah satu peserta demonstrasi.

Dengan mengendarai sepeda motor serta mobil bak terbuka, rombongan peserta aksi melintas di Jembatan Suramadu.

"Semuanya harus tertib, jangan sampai terpancing. Kita satu suara untuk menolak adanya tes antigen," teriaknya dari atas mobil bak terbuka. 

(aky)

Elshinta.com - Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya mencatat sekitar 577 orang menghindari tes cepat antigen saat penyekatan di Jembatan Suramadu yang dilakukan sejak Sabtu (5/6) hingga saat ini.

Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara di Surabaya, Rabu, mengatakan 577 orang tersebut meliputi 504 warga luar kota dan 73 lainnya warga Surabaya.

"Saat dipanggil oleh petugas untuk dilakukan tes cepat antigen, mereka tidak ada di lokasi. Mereka pergi dengan meninggalkan KTP di posko penyekatan sebelum mengikuti tes antigen," katanya.

Dia menjelaskan hal ini tentu berisiko sebab mereka belum diketahui secara pasti kondisi kesehatannya seperti apa. Apalagi mereka diketahui usai mobilitas atau perjalanan dari luar kota.

"Ini kan cukup berisiko karena kami tidak tahu kondisi kesehatan seperti apa. Karena itu kami mengambil langkah antisipasi," ujarnya.

Langkah antisipasi yang dimaksud untuk mencegah warga yang ber-KTP Surabaya itu agar tidak bisa mencetak ulang karena alasan kehilangan. Satgas COVID-19 pun bersurat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disendukcapil) Surabaya agar dapat mengantisipasi hal itu.

"Jadi seandainya warga Surabaya ini menyatakan atau minta syarat kehilangan dari kepolisian untuk dicetakkan KTP lagi di Dispendukcapil, maka nanti akan diketahui," ujar Febri.

Selain itu, ia menegaskan, Satgas COVID-19 Surabaya juga melakukan penelusuran kepada warga "Kota Pahlawan" yang terjaring penyekatan dan menghindar saat akan dites cepat antigen. Melalui data KTP yang ditinggalkan di posko penyekatan, petugas akan mendatangi rumah tinggalnya.

"Dari 73 warga yang meninggalkan KTP di posko penyekatan, lima orang sudah mengambil di kantor Satpol PP setelah dilakukan tes cepat antigen dengan hasil negatif," ujarnya.

Dia mengatakan hal yang sama juga berlaku bagi warga luar Surabaya yang meninggalkan KTP di posko penyekatan karena menghindari tes cepat antigen. Satgas COVID-19 melalui Dispendukcapil Surabaya telah menyurati Dispendukcapil daerah tempat tinggal warga tersebut.

"Kalau warga itu minta dicetakkan KTP baru lagi karena alasan kehilangan, maka agar ditahan dulu, karena KTP-nya berada di kantor Satpol PP Surabaya," katanya.

Febri mengatakan sejak dimulainya "screning" pada Sabtu (5/6) hingga saat ini, Satgas COVID-19 telah melaksanakan tes cepat antigen kepada 27.839 pengendara. Hasilnya 595 orang dinyatakan positif dan kemudian ditindaklanjuti dengan tes usap PCR.

Satgas juga mencatat, total 953 orang yang telah dilakukan tes usap PCR selama penyekatan di Suramadu. Dari 953 orang itu, 354 orang dinyatakan positif.

Bagi warga luar Surabaya yang positif, maka dilakukan perawatan di Rumah Sakit Lapangan Indrapura (RSLI) yang dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sedangkan bagi warga Surabaya yang positif dirawat di Asrama Haji. 

Surabaya, CNN Indonesia -- Seorang warga Madura yang terjaring  penyekatan di Jembatan Suramadu, sisi Surabaya, menantang para petugas yang berjaga lantaran diduga menolak tes swab antigen.

Aksinya itu terekam dalam sebuah video dan beredar di media sosial. Video berdurasi 38 detik itu salah satunya diunggah oleh akun Instagram @teluuur.

Mulanya pria yang mengenakan kaus hitam, bercelana jin dan peci hitam itu marah di depan tenda tes swab antigen milik BPBD Provinsi Jatim. Ia tak terima, dan kemudian menantang para petugas untuk duel dengannya.

"Ayo duel sama saya!" teriak pria itu kepada para petugas.

Sejumlah petugas dari Satpol PP, TNI, hingga Polri yang berada di lokasi kemudian berupaya menenangkan pria itu dengan merangkul dan membawanya menjauh dari tenda.

Namun kemarahan pria Madura itu malah semakin menjadi. Alhasil seorang polisi yang berada di lokasi kemudian menjatuhkannya.

Saat dikonfirmasi, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya AKBP Ganis Setyaningrum membenarkan kejadian itu. Pria tersebut sempat menolak menjalani tes swab dan melawan petugas.

"Benar sempat menolak dan melawan," kata Ganis, Selasa (8/6).

Ganis mengatakan, pria tersebut berasal dari Sampang, Madura dan berniat menuju kota Surabaya namun enggan untuk melakukan swab saat terjaring penyekatan.

"Dari Sampang," ucapnya.

Kini, pria tersebut telah mengakui kesalahannya dan neminta maaf. Hal itu setelah yang bersangkutan mendapat arahan oleh petugas di lapangan.

"Sudah minta maaf, setelah diberi penjelasan Kasat Lantas yang ada saat itu," ujarnya.

Lebih lanjut, Ganis mengatakan, dalam melakukan tugas penyekatan di Suramadu, petugas membutuhkan kesabaran dan ketenangan dalam menghadapi masyarakat seperti itu.

Petugas, kata dia perlu melakukan pendekatan-pendekatan yang humanis terhadap warga. Bahkan jika perlu menggunakan bahasa daerah Madura.

"Juga menggunakan bahasa Madura jika perlu," ucapnya.

Hal itu, kata dia, agar masyarakat mau mengerti bahwa apa yang dilakukan dalam penyekatan di Suramadu itu, adalah demi keselamatan bersama.

(frd/psp)

Jakarta, CNN Indonesia -- Tokoh ulama asal Bangkalan, Madura, mendiang Syaikhona Muhammad Kholil diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional. Ia dinilai menjadi simpul dari pergerakan Islam Nusantara dan penguatan nasionalisme di abad 1800-an.

Hal itu kemudian menjadi pemantik utama para santri membangkitkan kesadaran politik dan jejaring Islam, yang kemudian menjadi embrio lahirnya gerakan kultural untuk memerangi kolonialisme di Nusantara.

Santri-santri binaan Syaikhona Kholil hampir seluruhnya menjadi pejuang. Beberapa di antaranya adalah KH Hasyim Asy'ari, KH Wahab Hasbullah dan KH Bisri Syamsuri. Atas pemikiran Syaikhona Kholil dan restunya, ketiganya kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama. Dua nama pertama juga telah ditetapkan menjadi pahlawan nasional.

"Santri-santri alumni didikan Syaikhona Kholil Bangkalan lah yang menerjemahkan pemikiran dan gerakan sang guru," kata dia.

Usulan gelar pahlawan nasional untuk Syaikhona Kholil ini salah satunya juga diutarakan oleh Partai Nasional Demokrat (NasDem). NasDem ingin pemerintah memberikan penghargaan bagi guru para pahlawan tersebut.

Ketua Bidang Agama & Masyarakat Adat DPP Partai NasDem, Hasan Aminuddin mengatakan usulan gelar pahlawan untuk Syaikhona Kholil ini telah dicetuskan oleh NasDem 10 tahun lalu. Sebagaimana keinginan Surya Paloh.

"Pak Surya berpesan, saatnya beliau ini, almarhum ini kita angkat, Mas Hasan. [Syaikhona Kholil] kita perjuangkan, menjadi pahlawan nasional," kata Hasan, kata Mantan Bupati Probolinggo ini.

Melalui perwakilannya di DPR RI dan MPR RI, NasDem pun telah resmi mengusulkan nama Syaikhona Kholil ke Kementerian Sosial untuk segera mendapatkan gelar pahlawan. Hal itu mulai dilakukan sejak 2019 silam.

"Berdasarkan aspirasi yang cukup kuat, dan sejarah membuktikan, bahwa Syaikhona Kholil ini gurunya para pahlawan dan gurunya para wali," ucapnya.

Sejarah, kata dia, telah membuktikan, bahwa tidak sedikit para kiai dan pengasuh pondok pesantren di Jawa Timur dan Jawa Tengah, adalah santri Syaikhona Kholil.

Keluarga Syaikhona Kholil, kata dia, memang tak mengharap gelar tersebut. Namun bagi pihaknya negara harus tetap menganugerahkan predikat pahlawan nasional, sebagai bentuk penghargaan terhadap tokoh yang telah berjasa bagi bangsa ini.

"Keluarga Bani dan Duriyah Syaikhona Kholil sebenarnya tidak butuh gelar pahlawan, semestinya negara berkewajiban memberikan gelar pahlawan kepada warga bangsa yang banyak tanamannya terhadap sejarah kemerdekaan di negeri ini," ucapnya.

Selain itu, ajaran Syaikhona Kholil, juga telah memberikan kontribusi Indonesia sampai hari ini. Ajarannya adalah, 'Hubbul Wathan Minal Iman', cinta tanah air bagian dari pada Iman.

Sampai saat ini tercatat barubada 9 Tokoh NU yang mendapatkan gelar pahlawan nasional. Antara lain KH Hasyim Asyari, KH Abdul Wahid Hasyim, KH Zainul Arifin, KH Zainal Musthafa, KH Idham Chalid, KH Abdul Wahab Chasbullah, KH As'ad Syamsul Arifin, KH Syam'un dan KH Masykur.

(frd/ain)

Tim Redaksi voi.id SAMPANG - Tim Polres Sampang, Jawa Timur, memburu pelaku penyebaran kabar bohong "banjir darah”. Hoaks ini disebar warga asal Kecamatan Banyuates, melalui Youtube dan Facebook.

Menurut Kapolsek Banyuates AKP Dody Pratama warga yang diduga menjadi pelaku penyebar kabar bohong di media sosial itu bernama Abdullah, asal Desa Lar-Lar, Kecamatan Banyuates, Sampang.

"Anggota kami sudah mendatangi rumahnya di Desa Lar-Lar, akan tetapi yang bersangkutan sudah tidak tinggal di rumahnya. Ia sudah berada di Surabaya," katanya, Minggu, 14 Februari.

Sebelum mendatangi rumah Abdullah, polisi terlebih dahulu mendatangi lokasi "banjir darah" sebagaimana disebutkan di media sosial Youtube dan Facebook milik pelaku.

"Faktanya tidak ada yang gambar yang diunggah ke akun media sosial itu hanya rekayasa saja, dan kasus ini meresahkan warganet lainnya, termasuk masyarakat Sampang," ujar AKP Dody.

Berdasarkan catatan Polsek Banyuates, pelaku bernama Abdullah bukan kali ini saja bikin kegaduhan.

Pelaku pernah merekam adegan penyiksaan hewan dengan menggunakan sepeda motor, hingga ia ditangkap polisi. Rekaman penyiksaan hewan itu untuk kebutuhan isi akun media sosial, yakni Youtube dan Gacebook.

Kala itu, Abdullah ditangkap oleh Satuan Lalu Lintas Polres Sampang, karena memperagakan adegan penyiksaan hewan itu di tempat umum, dengan cara menyeret binatang biawak dengan sepeda motor miliknya.

"Tapi si Abdullah ini waktu itu langsung dilepas pagi, dan hanya diberi peringatan dan ia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saat ini malah membuat unggahan sensasional dengan yang menyebutkan bahwa di Sampang telah terjadi banjir darah," kata kapolsek.

Pihak kepolisian mengimbau kepada keluarga penyebar hoax agar tidak mengulangi lagi dan berhati-hati dalam menyebarkan informasi.

Sementara itu, meski tidak bertemu, polisi meminta kepada keluarga pelaku, agar menyerahkan diri ke Polsek Banyuates, karena kabar bohong yang diunggah di akun media sosial miliknya sudah berulang kali dan meresahkan banyak orang.

Secara terpisah, Bupati Sampang Slamet Junaidi menyatakan kabar bohong yang banyak menyebar di media sosial akhir-akhir ini memang perlu menjadi perhatian serius semua pihak.

Bupati juga mengapresiasi upaya aparat keamanan mengusut tuntas para pelaku penyebar kabar bohong di media sosial, karena selain meresahkan, tindakan seperti juga masuk kategori tindak pidana kriminal melalui dunia maya.

"Ini tugas kita semua. Ayo kita lawan kabar bohong yang beredar di media sosial secara bersama-sama. Polisi bertugas memberi sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata bupati.