Kendati demikian, negara-negara dunia masih harus menghadapi tantangan terhadap akses vaksin yang adil dan merata bagi semua negara. Oleh karena itu, Kepala Negara mengajak para pemimpin negara dunia untuk melakukan langkah nyata.

"Saya harus kembali mengingatkan kita semua bahwa kita hanya akan betul-betul pulih dan aman dari Covid-19 jika semua negara juga telah pulih. No one is safe until everyone is," ujarnya saat berpidato secara virtual dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kesehatan Global, pada Jumat (21/05/21) malam. 

Jokowi mengungkapkan, bahwa di saat beberapa negara mulai melakukan vaksinasi bagi kelompok berisiko rendah, yakni anak-anak dan usia belia, hanya sebanyak 0.3 persen pasokan vaksin global yang tersedia bagi negara berpenghasilan rendah.

Kesenjangan tampak menjadi semakin nyata saat 83 persen pasokan vaksin global telah diterima negara-negara kaya, sementara 17 persen sisanya diterima negara-negara berkembang di mana terdapat di dalamnya 47 persen populasi dunia.

"Untuk itu kita harus melakukan langkah nyata yaitu, dalam jangka pendek, kita harus mendorong lebih kuat lagi melalui skema Covax Facility. Ini merupakan bentuk solidaritas yang harus didorong dan dilipatgandakan khususnya dalam mengatasi masalah rintangan suplai," ujar Jokowi lebih lanjut. 

Adapun dalam jangka panjang, masyarakat global harus dapat melipatgandakan produksi vaksin untuk memenuhi kebutuhan global dan membangun ketahanan kesehatan. Hal tersebut tentunya memerlukan peningkatan kapasitas produksi secara kolektif melalui alih teknologi dan investasi.

"Jika isu kapasitas produksi dan distribusi vaksin tidak segera ditangani saya khawatir akan semakin lama kita dapat menyelesaikan pandemi ini," tambah Jokowi. 

Jokowi menyebut bahwa negara-negara anggota G-20 harus memberikan dukungan bagi peningkatan produksi dan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia mendukung penuh proposal TRIPS Waiver yang mengusulkan untuk sementara waktu melepaskan kewajiban dalam melindungi hak kekayaan intelektual terkait pencegahan, penanganan, atau pengobatan Covid-19.

Indonesia telah memutuskan untuk menjadi salah satu negara _co-sponsor_ proposal tersebut. Indonesia juga berharap agar negara-negara anggota G-20 lainnya dapat memberikan dukungan yang sama.

"Sebagai produsen vaksin terbesar di Asia Tenggara, Indonesia siap untuk menjadi hub bagi peningkatan produksi vaksin di kawasan," kata Jokowi. 

Selain itu, negara-negara G-20 juga harus ambil bagian untuk membangun arsitektur ketahanan kesehatan global yang kokoh untuk dapat menghadapi ancaman serupa di masa mendatang dengan lebih baik. Oleh karenanya, kerja sama global menjadi sebuah keniscayaan.

"Prinsip-prinsip dalam Deklarasi Roma sangat penting untuk ketahanan kesehatan global. Namun, prinsip tersebut tidak akan berarti jika tidak diterapkan secara konkret. Implementasi adalah kunci dan dunia hanya bisa pulih serta menjadi lebih kuat jika kita melakukannya bersama," jelas Jokowi. 

Untuk diketahui, KTT Kesehatan Global merupakan salah satu pertemuan G-20 di bawah Presidensi Italia untuk tahun 2021. KTT ini dihadiri oleh kepala negara atau kepala pemerintahan G-20, negara undangan, serta pimpinan organisasi internasional.

KTT Kesehatan Global menghasilkan kesepakatan "Deklarasi Roma" yang berisikan prinsip kerja sama multilateral dan tindakan bersama untuk mencegah krisis kesehatan global di masa depan dengan komitmen untuk membangun dunia yang lebih sehat, aman, adil, dan berkelanjutan.

 

Diterbitkan di Berita
Dita Angga Rusiana sindonews.com JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-10 D-8. KTT sendiri digelar di Dhaka, Bangladesh dan diikuti oleh delapan kepala negara atau kepala pemerintahan negara-negara anggota.

Pada kesempatan itu Jokowi melihat krisis global akibat pandemi justru bisa menjadi batu loncatan bagi semua negara anggota D-8 untuk terus maju.

"Kita punya potensi dan kekuatan untuk maju. Dengan total populasi 1,1 miliar jiwa dan potensi ekonomi yang hampir mencapai USD4 triliun, D-8 harus menjadi bagian penting agar dunia bisa keluar dari pandemi, agar dunia bisa kembali pulih," katanya dikutip dari pers rilis Biro Pers Setpres, Jumat (9/4/2021).

Jokowi juga menyampaikan, negara-negara D-8 harus tetap mendorong akses yang adil terhadap vaksin. Dia pun menyerukan penolakan adanya nasionalisme vaksin.

"Ketersediaan dan keterjangkauan vaksin merupakan kunci untuk keluar dari krisis. Namun, saat ini kita saksikan meningkatnya nasionalisme vaksin. Ini harus kita tolak. Kita harus mendukung vaksin multilateral," tegasnya.

Menurutnya vaksin covid-19 adalah barang publik global. Sehingga dunia perlu bersatu untuk memproduksi dan mendistribusikan vaksin untuk semua.

Maka dari itu dia mengatakan, dunia harus dapat menggandakan kapasitas produksi. Dia menegaskan bahwa tidak boleh ada pembatasan terhadap produksi dan distribusi vaksin.

"Di sinilah D-8 bisa berperan dalam menawarkan kapasitas produksi yang dimilikinya untuk meningkatkan produksi, mendorong akses yang sama terhadap vaksin, dan mendorong transfer teknologi," ungkapnya.

"Beberapa dari kita, termasuk Indonesia, tengah mengembangkan produksi vaksin sendiri. D-8 harus membuka kerja sama pengembangan dan produksi vaksin ke depan," lanjutnya.

Selain itu Jokowi juga menyampaikan bahwa negara-negara D-8 harus berkontribusi pada pemulihan ekonomi global. Dengan potensi perdagangan antarnegara anggota yang melebihi USD1,5 triliun, dia yakin D-8 dapat berkontribusi besar dalam pemulihan ekonomi global.

"Fasilitasi perdagangan intranegara D-8 harus didorong, hambatan perdagangan harus diminimalisir, intensifikasi intraperdagangan antarnegara anggota D-8 adalah kunci. Ini akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Kemudian juga dia mengatakan bahwa D-8 harus mengembangkan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi, artificial intelligence, computing power, big data, dan data analytics telah melahirkan terobosan-terobosan baru. Di sisi lain juga merupakan ekonomi masa depan.

D-8 memiliki potensi yang besar, keunggulan demografi penduduk muda D-8 sekitar 323 juta orang atau sekitar 27,3%. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk muda negara G-7 sebesar 135 juta atau sekitar 17,3% dari total populasi.

"Investasi kepada kaum muda adalah investasi untuk masa depan. Untuk itu, inovasi harus terus ditumbuhkan, industri start-up harus terus didorong. Keunggulan D-8 sebagai negara mayoritas muslim harus dimanfaatkan. Pengembangan industri start-up berbasis syariah dapat dikembangkan," paparnya.
 
 
Diterbitkan di Berita