Jakarta, CNN Indonesia -- Salah satu petinggi sekaligus pendiri Taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar, sempat diisukan tewas dalam baku tembak di antara fraksi kelompok tersebut.

Belakangan muncul desas-desus bahwa Taliban tengah menghadapi perpecahan internal, di mana kubu pendukung Baradar bentrok dengan kubu pendukung Sirajuddin Haqqani, yang merupakan pemimpin Jaringan Haqqani.

Baradar dan Haqqani merupakan dua petinggi senior Taliban yang disegani. Dalam pemerintahan baru Afghanistan, Baradar menjabat sebagai wakil perdana menteri, sementara Haqqani menjabat sebagai menteri dalam negeri.

Perpecahan internal dalam tubuh Taliban muncul setelah beredar spekulasi persaingan yang semakin sengit antara komandan militer seperti Haqqani dan para pemimpin politik kelompok itu termasuk Baradar, yang berbasis di kantor Doha, Qatar.

Rumor tewas itu juga beredar ketika Baradar belum terlihat lagi di depan publik meski sejumlah acara penting terjadi dalam beberapa waktu terakhir, termasuk saat kunjungan Menlu Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ke Kabul pada akhir pekan lalu.

Padahal, Baradar selama ini menjadi ketua delegasi Taliban yang kerap bertemu berbagai perwakilan negara asing. Ia juga yang mewakili Taliban dalam penandatangan perjanjian dengan Amerika Serikat pada 2020 lalu.

Juru bicara Taliban, Suhail Shaheen, membantah rumor Baradar tewas dengan merilis pesan suara atasannya itu kepada publik. "Dia (Baradar) mengatakan itu bohong dan sama sekali tidak berdasar," kata Shaheen dalam kicauannya via Twitter seperti dikutip Reuters pada Rabu (15/9).

Taliban juga merilis rekaman video yang konon menunjukkan Baradar menghadiri pertemuan di Kota Kandahar. Namun, Reuters belum bisa segera memverifikasi rekaman tersebut.

Pemimpin tertinggi Taliban, Mullah Haibatullah Akhundzada, juga belum terlihat di depan publik  sejak Taliban menguasai Afghanistan lagi pada 15 Agustus lalu. Namun, Akhundzada telah mengeluarkan pernyataan publik beberapa waktu lalu.

Sementara itu, desas-desus perpecahan internal Taliban berlangsung ketika kelompok itu baru mengumumkan pembentukan pemerintahan baru Afghanistan. Taliban telah berulang kali membantah spekulasi tentang perpecahan internal dalam kelompoknya.

(rds)

Jakarta, NU Online  Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung sejak awal tahun 2020 telah menciptakan situasi infodemi, yaitu banyaknya hoaks atau gangguan informasi yang dapat mengakibatkan pemahaman masyarakat tidak lengkap tentang situasi yang sedang terjadi.

Pendiri Yayasan Mulia Raya Prof Musdah Mulia mengatakan, selama pandemi banyak bertebaran berita hoaks, berita palsu yang merugikan masyarakat bahkan berita itu mengarah ke diskriminasi yang berpotensi menimbulkan konflik-konflik horizontal dan menimbulkan perpecahan bangsa.

Hal tersebut diungkapkannya saat membuka acara workshop pembukaan akademi milenial basmi hoaks yang disiarkan langsung melalui laman facebook Muslimah Reformis, Selasa (6/7).

Kenapa masyarakat kita senang menebar hoaks atau menciptakan hoaks? Menurut Prof Musdah ada tiga penyebabnya.  

Ia mengutip teori seorang pakar transformasi sosial, bernama Otto Cramer yang mengatakan bahwa masyarakat Indonesia yang tidak mampu merespons perkembangan kondisi sekitarnya akan terjebak pada tiga hal: suara yang suka menghakimi, suara sinis atau nyinyir, dan suara ketakutan terhadap kelompok.  

Lalu kalangan mana yang banyak terpapar hoaks? Dikatakan Prof Musdah, masyarakat yang paling banyak terpapar hoaks adalah kaum milenial. Karena mereka adalah pengguna internet paling banyak.

Hal ini berdasarkan pada data yang disampaikan Setara Institute, Wahid Foundation.   Karena itu, menurutnya, upaya terbaik untuk melawan virus hoaks; Pertama, harus bersikap kritis. Kedua, jangan mudah percaya terhadap informasi yang datang.

“Jadi harus menggunakan nalar kritis terlebih dahulu dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya literasi baik,” tuturnya.  

Sebagai informasi, Prof Musdah menyebut bahwa sepanjang Juli hingga September 2020 facebook telah mengambil tindakan membukukan satu juta konten yang menyebar hate speech (ucapan penghinaan/kebencian).   

“Satuan tugas (Satgas) Covid-19 menyebut jumlah hoaks yang tersebar selama pandemi sebanyak 137.000 sekian kasus, karena itu saya berpikir kondisi ini bukan hanya memprihatinkan tetapi juga masuk kondisi darurat,” ungkap Sekretaris Jendral Indonesia Conference on Religion and Peace (ICRP) itu.  

Berdasar penelitian yang dilakukan oleh Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), pada 2020 jumlah hoaks di Indonesia mencapai 2.298, ini yang sempat ditangkap oleh Mafindo, penyebabnya karena minimnya literasi masyarakat Indonesia sehingga mudah menyampaikan konten-konten yang tidak positif.  

Dari penelitian tersebut yang paling banyak ditemukan adalah hoaks yang berkaitan dengan agama, politik, kesehatan dan ini masih menduduki peringkat tinggi yang akan berdampak dahsyat.   

“Fenomena tersebut seperti gunung es, masih banyak informasi hoaks yang bertebaran dimasyarakat namun yang ditangkap cuma sedikit,” kata perempuan kelahiran Bone, Sulawesi Selatan itu.  

Kontributor: Suci Amaliyah Editor: Syamsul Arifin