tek.id Kementerian Kesehatan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melakukan tata kelola perlindungan data dan keamanan sistem PeduliLindungi.

Hal ini merupakan buntut perkara sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo yang diakses orang lain sehingga menjadi topik panas di Twitter.

Staf Khusus Menteri Kominfo Bidang Digital dan SDM Dedy Permadi memaparkan, Kemenkes akan bertanggungjawab atas pemanfaatan data pada sistem PeduliLindungi yang terintegrasi dengan Pusat Data Nasional (PDN), sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) serta Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Inisiatif Satu Data Indonesia.

Sementara BSSN sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan kebijakan teknis keamanan siber bertanggungjawab untuk melakukan pemulihan dan manajemen risiko keamanan siber Sistem Elektronik sesuai dengan PP PSTE dan Pepres No. 28 Tahun 2021 tentang BSSN.

Terakhir, sesuai PP PSTE, PM Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, serta Pepres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Kominfo selaku regulator akan melakukan langkah strategis pemutakhiran tata kelola data sistem PeduliLindungi.

Sebelumnya, Kominfo juga sudah melakukan migrasi sistem PeduliLindungi ke PDN pada 28 Agustus 2021. Migrasi meliputi sistem, layanan aplikasi, database aplikasi PeduliLindungi, serta sistem aplikasi SiLacak, dan PCare.

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keamanan Sistem Pedulilindungi. Dedy menambahkan, agar masyarakat tidak terprovokasi terkait isu kebocoran data dan tetap menggunakan aplikasi PeduliLindungi yang akan terus disempurnakan.

“Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak tepat terkait sistem PeduliLindungi. Pemerintah menghimbau agar masyarakat dapat mengunduh dan tetap memanfaatkan aplikasi PeduliLindungi yang saat ini fiturnya terus dikembangkan untuk mendukung aktivitas masyarakat dalam masa adaptasi pengendalian pandemi Covid-19,” ujar Dedy.

Suntik mati TV analog atau yang dikenal dengan Analog Switch Off (ASO) terbagi ke dalam lima tahap, di mana saat ini sudah memasuki Tahap 1 sampai 17 Agustus 2021.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menargetkan seluruh wilayah Indonesia akan mendapatkan siaran TV digital sepenuhnya pada 2 November 2022.

Mendapatkan siaran TV digital bisa dilakukan dua cara. Pertama, melalui TV yang memang sudah mendukung siaran digital. Kedua, dengan bantuan alat yang namanya set top box.

Berikut ciri-ciri TV yang bisa menangkap siaran digital, sebagai dikutip dari CNN Indonesia:

1. Bukan TV Tabung

Ciri pertama adalah bukan televisi tabung. Sudah pasti, semua TV tabung itu televisi analog. Maka dari itu, untuk menikmati siaran TV digital mesti dilengkapi dengan alat set top box tambahan.

2. TV Layar Datar Belum Tentu TV Digital

Ciri kedua, detikers harus memastikan ulang TV kalian. Walaupun bentuknya datar alias LCD/LED, tidak berarti bisa menerima siaran TV digital.

Biasanya TV yang sudah mendukung siaran digital itu yang punya fitur pencarian siaran digital. Itu bisa diketahui lewat fitur "tuning" yang memiliki opsi guna mencari siaran TV analog (ATV) atau TV digital (DTV).

Ciri pencarian saluran menggunakan fitur ATV, gambar yang diterima kurang jernih, yang biasa kita istilahkan 'bersemut'. Tapi, pencarian dengan fitur DTV langsung memberikan gambar yang jernih.

Pencarian siaran digital dengan fitur DTV dapat dilakukan secara otomatis atau manual. Untuk TV LCD atau LED yang tidak mendukung siaran digital bisa menggunakan set top box tambahan.

3. Mendukung DVB-T2

Selain itu, ciri ketiga adalah tidak semua TV yang memiliki fitur pencarian siaran digital mendukung siaran digital di Indonesia.

Itu dikarenakan, siaran TV digital di Indonesia menggunakan standar DVB-T2 (Digital Video Broadcasting-Terrestrial second generation).

DVB-T2 adalah alat untuk menerima siaran digital. informasi ini biasanya ada di bagian box atau tanyakan kepada penjual apakah tv tersebut sudah mendukung DVB-T2.

4. Cek Sinyal Siaran TV Digital

Ciri keempat, yaitu sebelum bisa menikmati siaran digital, pastikan bahwa kalian sudah berada di daerah yang sudah ada sinyal siaran TV digital.

Caranya, kalian tinggal gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda.

Berikut beberapa cara yang harus dilakukan untuk mengetahui sinyal saluran TV Digital di lokasi:

• Unduh aplikasi Sinyal TV Digital di Google Play Store atau Apple Store
• Setelah terpasang di perangkat ponsel pintar, buka aplikasi tersebut
• Aplikasi akan meminta izin akses lokasi Anda, kemudian pilih izinkan
• Tampilan akan berubah menjadi peta sesuai lokasi, di tempat Anda berada
• Di bagian kiri bawah terdapat kolom Legend. Jika dibuka, kolom tersebut akan memberikan informasi di mana lokasi sinyal tv digital dengan keterangan kua hingga lemah
• Cek pada peta warna apa yang muncul

5. Perangkat Set Top Box

Apabila TV kalian masih belum mendukung siaran TV digital, maka bisa memakai alat Set Top Box yang banyak tersedia di toko elektronik, bahkan e-Commerce.

Harga Set Top Box ini bervariasi, tergantung dari fitur yang ditawarkan. Misalnya, Xtreamer BIEN 3 yang bisa menghadirkan berbagai siaran televisi lokal dan beberapa siaran dari luar negeri.

Kemudian ada ZTE ZXV10 B760H yang bisa membuat tv biasa jadi smart TV. STB itu menggunakan sistem operasi Android 4.4 KitKat, prosesor quad-core ARMv7, dan sudah memiliki Google Play Store untuk instalasi aplikasi dan game.

Ada pula Huawei EC6108V9 yang mirip dengan dengan ZTE ZXV10 B760H. Bedanya, Huawei EC6108V9 memiliki RAM 2GB sehingga menawarkan performa lebih baik.

Kominfo menyampaikan perbedaan TV digital dengan analog juga terletak dari kualitas gambar dan suara. TV digital jauh lebih baik dibandingkan siaran analog. Hal ini dikarenakan pancaran sinyal digital relatif stabil dan tidak menurun.

Siaran TV digital juga hanya mengenal kondisi diterima (1) atau tidak diterima (0) sinyal. Selama sinyal bisa diterima receiver, gambar dan suara konten siaran dapat dinikmati.

(agt/fyk)

Jakarta, Kominfo - Pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi telekomunikasi 5G untuk industri dalam negeri. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian, Taufiek Bawazier menyatakan Kementerian Perindustrian mendorong industri dalam negeri memproduksi perangkat pendukung base station 5G.

"Hal ini sejalan dengan pesan Presiden Joko Widodo, khususnya untuk menunjang produksi industri manufaktur yang menggunakan teknologi IoT. Pengembangan R&D teknologi 5G, akan diarahkan ke Technopark binaan Kemenperin, hasil kerja sama dengan vendor-vendor dalam negeri," ujarnya dalam Webinar “5G dan Peran Insinyur Elektro dalam Pengembangan Transformasi Digital Indonesia” dari Jakarta, Sabtu (26/06/2021).

Pemerintah telah meluncurkan “Peta Jalan Making Indonesia 4.0” pada 4 April 2018 lalu sebagai inisiatif untuk percepatan pembangunan industri memasuki era industri 4.0 dengan sasaran utama menjadikan Indonesia sebagai 10 negara ekonomi terbesar dunia berdasarkan PDB pada tahun 2030. 

Menurut Dirjen Taufiek, Kemenperin tengah menyiapkan industri dalam negeri dalam penyediaan perangkat pendukung base station 5G maupun aplikasinya. Sedangkan untuk tahap awal nilai persentase ambang batas minimum TKDN perangkat pengguna (User Equipment) 5G, dapat mengikuti nilai yang berlaku saat ini pada perangkat dengan teknologi 4G/LTE.

“Pemerintah telah menetapkan 10 (sepuluh) program prioritas nasional, diantaranya dengan membangun Infrastruktur Digital, dan infrastruktur 5G termasuk di dalamnya untuk dapat mempercepat transformasi digital. Untuk itu dibutuhkan revitalisasi industri manufaktur guna mendukung program tersebut,” jelasnya.

Dirjen Ilmate menyatakan teknologi 5G memiliki kombinasi antara konektivitas berkecepatan tinggi, latensi yang rendah, dan cakupan yang luas untuk dioptimalkan bagi penerapan industri 4.0. “Sehingga sensor dan penganalisaan data akan menjadi real time dan tanpa jeda,” tuturnya.

Selain itu, 5G juga membuat pengguna bisa mengontrol lebih banyak perangkat secara remote. Bahkan, 5G dapat membuka lebih banyak ragam use case, peluang bisnis, dan kebermanfaatan bagi masyarakat.

“Di mana kinerja jaringan real-time sangat kritis, seperti pada remote control alat berat di lingkungan berbahaya, sehingga dapat meningkatkan faktor keselamatan pekerja, dan banyak lainnya,” ungkap Dirjen Taufiek.

Direktur Jenderal Ilmate berharap dengan adanya webinar yang dilaksanakan BKE PII dan IEEE Indonesia Section dapat memberikan wawasan kepada Insinyur Elektro Indonesia untuk bisa memanfaatkan peluang teknologi 5G dalam menunjang Industri 4.0, membangun SDM dan ekosistem untuk mengakomodasi transformasi digital Indonesia.

Webinar yang diselenggarakan Persatuan Insinyur Indonesia) dan IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Indonesia Section khususnya bidang Government Relation Chapter, diharapkan dapat menjadi wadah bagi para akademisi untuk bersinergi dalam membangun solusi teknologi berbasis 5G.

Selain Dirjen Ilmate Kementerian Perindustrian, webinar juga diisi dengan pembicara Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, LT. Handoko dan Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo, Ismail. Hadir pula perwakilan ekosistem 5G antara lain dari Telkomsel, PT. Tata Sarana Mandiri (TSM); ShintaVR; Asosiasi Internet of Things Indonesia (ASIOTI); serta Schneider Electric. (hm.ys)

voi.id JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa mendesak pemerintah memblokir situs-situs penyebar paham radikalisme. Menyusul maraknya aksi terorisme yang melibatkan orang muda belakangan ini.

"Lintas kementerian atau lembaga misalkan dengan Kominfo agar situs-situs penyebar paham radikal diblok sehingga tidak bisa diakses masyarakat," ujar Adde, Kamis 1 April.

Menurut legislator Golkar itu, peristiwa teror beruntun beberapa hari ini sangat mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat. Terlebih menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), terduga teroris jumlahnya bisa mencapai 6.000-an.

Adde pun mengimbau aparat mengungkap tuntas jaringan teroris sampai ke akarnya. "Serta pemenuhan informasi yang akurat kepada masyarakat agar tidak timbul kepanikan," katanya.

Komisi III DPR, kata dia, akan mendukung peningkatan anggaran BNPT untuk mengantisipasi dan melakukan pencegahan terkait aksi terorisme. 

"Komisi III komitmen untuk selalu support kebutuhan baik untuk penangkapan maupun deradikalisasi," katanya.

P Suryo R merahputih.com 

JOHNNY G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika, mengajak masyarakat agar tak termakan isu hoaks. Khususnya informasi yang terkait dengan vaksinasi COVID-19. Johnny juga mengajak masyarakat untuk menjaga agar ruang digital bersih, dan manfaatkan ruang digital untuk membantu kelancaran vaksinasi COVID-19.

Lebih lanjut Johhny mengungkapkan, bahwa dia berharap ketika masyarakat mendapatkan informasi, sebaiknya diperiksa terlebih dahulu, didalami dan mengecek ulang kebenaran informasi tersebut, sebelumnya meneruskannya ke orang lain.

Untuk melakukan hal itu, memang dibutuhkan ketelitan. Hal-hal seperti itu mungkin tidak bisa dihindari, mengingat saat ini aktivitas di ruang fisik perlahan pindah ke ruang digital.

"Kita gunakan ruang digital untuk kepentingan dan kemajuan kita bersama, secara cermat dan cerdas," ucap Johnny, seperti yang dikutip dari laman Antara. Mengenai isu hoaks tentang Virus COVID-19, dari mulai tanggal 1-10 Maret, Kominfo mendapati ada 13 isu hoaks terkait COVID-19.

Total isu hoaks terkait COVID-19 sebanyak 1.470 berdasarkan data per 10 Maret. Angka itu merupakan kumpulan isu hoaks COVID-19 dari mulai tanggal 23 Januari 2020 hingga 10 Maret 2021. Adapun isu hoaks yang tersebar jumlahnya 2.697 di media sosial, yang terbanyak berada di platform media sosial Facebook dan Twitter.

Dari sekian banyak konten hoaks tersebut, ada 2.360 konten hoaks COVID-19 yang sudah diturunkan. Yakni 1.857 di Facebook, 438 di Twitter, 45 di YouTube dan 20 konten di Instagram.

Diantara kasus konten hoaks tersebut, beberapa diantaranya dilaporkan ke pihak kepolisian, lantaran terdapat unsur pidana. Mengenai isu hoaks di Tanah Air, Kominfo pada akhir Februari lalu mengumumkan, akan membentuk sebuah Komite Etika Berinternet, dengan tujuan agar ruang digital di Indonesia produktif dan sehat

Komite tersebut bertugas untuk membuat panduan praktis tentang budaya serta etika menggunakan internet dan media sosial dengan bijak, yang berlandaskan kejujuran, penghargaan, kebajikan, kesantunan dan menghormati privasi individu serta data pribadi orang lain.

Dengan adanya panduan itu, diharapkan dapat meningkatkan literasi digital masyarakat, yang berkaitan dengan kecakapan menggunakan instrumen digital, serta kemampuan merespons informasi. (Ryn)

Inisiatifnews.com – Staff Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bidang Komunikasi dan Media Massa, Prof Henri Subiakto membagikan pemahaman tentang mengapa banyak sekali masyarakat yang mengonsumsi disinformasi alias hoaks di internet.

“Kenapa orang percaya hoaks, karena kecenderungan click bait, membaca judul dan menyimpulkan secara cepat,” kata Prof Henri, Kamis (11/3/2021).

Kecendrungan selanjutnya adalah ketika seseorang mendapatkan informasi apapun yang sesuai dengan pemikiran mereka, terlepas informasi tersebut apakah benar atau tidak.

“Confirmatory bias, mudah percaya jika hoaks itu sesuai dengan pemikiran atau sikap mereka,” ujarnya.

Hoaks juga dikatakan Prof Henry Subiakto bisa tumbuh dan semakin digandrungi publik karena disampaikan oleh orang-orang yang ada di lingkarannya dengan satu pemikiran yang sama. Apalagi disinformasi tersebut adalah konten yang menyasar sisi emosional mereka, maka sistem alam bawah sadarnya biasa terpengaruh dan pembenaran mutlak terjadi.

Dan hoaks akan semakin masif ketika ada seorang tokoh tertentu, baik tokoh politik maupun agama yang serta merta membenarkan disinformasi tersebut.

“Ada tokoh yang membenarkan hoaks,” jelasnya.

Lebih lanjut, Prof Henri yang juga merupakan Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Airlangga (Unair) itu menegaskan, bahwa hoaks adalah sebuah konten yang sengaja diciptakan untuk memanipulasi fakta.

“Sebagai pesan yang dibuat dengan sengaja lewat manipulasi fakta untuk mengelabuhi orang banyak,” sambungnya.

Lantas bagaimana cara agar terhindar dari hoaks ?

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar seseorang bisa terhindar sebagai korban hoaks. Salah satunya adalah menjadi bijak bersosial media. Tidak mudah mempercayai sebuah informasi yang didapat begitu saja.

“Cermatlah menghadapi internet, tidak semua hal di internet adalah kenyataan dan kebenaran,” tuturnya.

Kemudian ketika mendapatkan informasi dari siapapun, agar tidak mudah membagikannya ke platform digital. Pahami apakah informasi tersebut patut untuk dipublikasikan ulang atau ditampung terlebih dahulu untuk dilakukan cross check.

“Kita harus cerdas saat memprosting sesuatu, informasi di internet bisa cepat melesat nyebar dengan hitungan menit dan jam, setelah itu tidak bisa dikontrol penyebarnya,” ujarnya.

Kecerdasan emosi dan intelektual menjadi kunci penting seseorang dalam menggunakan platform digital khususnya sosial media. Karena risiko yang bisa dihasilkan dari kegiatan berselancar di dunia maya tersebut bisa membawa ke ranah pidana jika salah dalam bersikap dan mengambil keputusan.

“Jagalah perilaku dan komunikasi kita di internet. Karena semua terecord dan meninggalkan jejak digital,” pungkasnya. []

Agus Tri Haryanto - detikInet Jakarta - 

Untuk memuluskan penggelaran layanan 5G di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melelang pita frekuensi 2,3 GHz.

Kominfo membuka seleksi pengguna pita frekuensi radio 2,3 GHz pada rentang 2360-2390 MHz untuk keperluan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler.

Seleksi penghuni baru di pita frekuensi 2,3 GHz disebut sebagai bagian Kominfo untuk mendukung transformasi digital di sektor ekonomi, sosial, dan pemerintah, karena masih terdapat blok frekuensi radio yang saat ini belum ditetapkan pengguna pita frekuensi radio.

Adapun, lelang frekuensi 2,3 GHz ini mengacu pada Peraturan Menkominfo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, tepatnya pada pasal 11.

"Seleksi dilaksanakan pada objek seleksi pita frekuensi radio 2,3 GHz yang terdiri atas 3 (tiga) blok pita frekuensi radio," ujar Ketua Tim Seleksi Denny Setiawan seperti dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/11/2020).

Denny menyebutkan peserta lelang frekuensi 2,3 GHz ini hanya dapat diikuti oleh penyelenggara telekomunikasi yang memiliki izin penyelenggara jaringan bergerak seluler.

Sementara itu, Denny mengatakan, ketentuan lebih lanjut terkait dengan seleksi dimaksud mengacu pada Dokumen Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz Tahun 2020.

"Dokumen Seleksi dimaksud disiapkan untuk menjelaskan waktu pelaksanaan, persyaratan, prosedur, formulir dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan Seleksi untuk dipatuhi oleh Peserta Seleksi," tuturnya.

Diungkapkan Denny, pengambilan dokumen seleksi dapat dilakukan mulai Selasa (24/11) di Sekretariat Tim Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz di Gedung Wisma Antara.

(agt/fay)