Jakarta, Dakwah NU
1 Juni merupakan peringatan Hari Lahir Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia. Peringatan Hari Lahir Pancasila ini merupakan amanat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016.

Hal ini sebagai bentuk penghargaan perjuangan para pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila diharapkan masyarakat bersama-sama memeriahkan dan menyemarakkan Bulan Pancasila yaitu dimulai 1 Juni hingga 18 Agustus.

Kelahiran Pancasila tidak lepas dari peran sentral tokoh sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama (NU) Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari.

Sebelum menerima rumusan Pancasila, Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari melakukan tirakat atau menjalani laku spiritual dengan memohon kepada Allah Ta’ala untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.

Tirakat tersebut di antaranya dengan menjalankan puasa tiga hari, mengkhatamkan Al Qur’an, sholat istikharah dan membaca surat Al Kahfi hingga puluhan kali.

Berikut ritual lengkap KH Hasyim Asy’ari saat menerima rumusan Pancasila.

“Ketika Pancasila Datang Kepadaku…

Aku meminta petunjuk Allah Dengan puasa 3 hari, mengkhatamkan Al-Qur’an dan membaca Al Fatihah sampai pada ayat ‘iyya kana budu waiya kanastain’ aku baca 350 kali. Setelah puasa 3 hari aku lanjutkan shalat istikhoroh 2 rakaat, pada rokaat pertama aku baca surat At Taubah 41 kali , rokaat kedua surat Al Kahfi 41 kali. Sebelum tidur aku membaca ayat terakhir surat Al Kahfi 11 kali. Maka Aku Ridho. Pancasila sebagai dasar perekat bangsa dan menjadi ideologi Negara Indonesia”.

 

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Marsudi Syuhud mengatakan, Pancasila yang saat ini menjadi dasar negara Indonesia sudah disetujui oleh Kiai-Kiai NU dan Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari.

Pada Muktamar NU ke 25, dibuat sebuah keputusan dari hasil musyawarah yang dihadiri oleh sebelas Kiai sepuh NU dalam menentukan tokoh yang akan memimpin NKRI ini. Hal itu tertuju kepada dua nama besar yakni Soekarno dan Hatta.

Kiai Marsudi menjelaskan, dari hasil musyawarah itu, Soekarno terpilih dengan sepuluh suara dan Hatta satu suara. Namun akhirnya keduanya dijadikan dwitunggal dalam memimpin NKRI ini yakni Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut Kiai Marsudi, peranan NU dalam kemerdekaan Indonesia tidak hanya sebatas itu. Dasar negara atau saat ini dikenal dengan Pancasila merupakan hasil persetujuan Kiai Kiai NU.

“Pancasila saat ini disetujui oleh Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari dan kiai-kiai NU melalui istikharahnya. Pembuatan dasar negara itu juga tidak terlepas dari arahan dan saran dari Hadratussyaikh dan kiai kiai NU,” ungkapnya.

Dengan demikian, setelah ditetapkan negara Pancasila ini, hukum menjaga Tanah Air Indonesia adalah wajib. Sepertihalnya Nabi Ibrahim As yang berdoa untuk keamanan negaranya. Sebab landasan utama beribadah dengan baik adalah negara yang aman.

“Inti bernegara adalah fasilitas kemakmuran negara untuk menggerakan keimanan,” katanya.

“Hadratussyaikh membuat jargon hubbul wathon minal iman, bela negara bagian dari iman untuk membuat negara yang aman dan makmur,” katanya. (fqh)

Diterbitkan di Berita

Manda Firmansyah alinea.id

Raibnya nama pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH. Hasyim Asy'ari, dari kamus sejarah Indonesia Jilid I Nation Formation (1900-1950) diklaim terjadi sebelum Nadiem Anwar Makarim menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).

“Terkait kamus sejarah yang hangat, ini disusun pada 2017 sebelum saya menjabat, karenanya di bulan suci ini alangkah baiknya kita menyikapi permasalahan dengan akal sehat, kepala dingin, dengan solusi,” ujar Nadiem via akun Instagram pribadinya @nadiemmakarim, Rabu (21/4).

Ia mengaku segera memerintahkan agar kamus tersebut ditarik dari peredaran dan diperbaiki. Nadiem juga meminta Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hilmar Farid mengoreksi dan menyempurnakan draf kamus sejarah tersebut.

Mantan CEO Gojek ini berjanji kamus sejarah tersebut bakal digarap dengan lebih cermat secara teknis. Juga lebih menampung masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

Tak terkecuali, NU. “Pada masyarakat Indonesia, saya ingin memastikan bahwa tidak ada niatan kemendikbud sama sekali menghilangkan jejak sejarah,” tutur Nadiem.

Kemendikbud, katanya, berkomitmen dalam penghayatan nilai-nilai sejarah dan perjuangan tokoh-tokoh bangsa, termasuk KH Hasyim Asy’ari.

Pendiri NU tersebut, sambung Nadiem, merupakan kiai, guru, dan panutan yang telah menorehkan sejarah panjang pendidikan dan kebudayaan di Indonesia.

Bahkan, sambungnya, NU kini menjadi organisasi islam terbesar di Indonesia yang lahir dari buah pemikiran KH Hasyim Asy’ari. Ia menganggap KH Hasyim Asy’ari akan senantiasa menjadi pilar terpenting dalam setiap lini kemajuan bangsa.

Di sisi lain, kata dia, rakyat Indonesia berhak mengetahui tokoh-tokoh yang berjasa dalam mendirikan dan membangun negeri.

Nadiem pun mengungkit keterlibatan Kemendikbud dalam mendirikan museum Islam Hasyim Asy’ari di Jombang, Jawa Timur, dan menerbitkan buku KH Hasyim Asy’ari pengabdian seorang kiai untuk negeri dalam rangka 109 tahun kebangkitan nasional.

“Saya memohon restu agar kamus sejarah yang tidak pernah dimiliki negara ini dapat kita lanjut sempurnakan bersama, agar nantinya dapat memberikan manfaat untuk semua,” ucapnya.

Diterbitkan di Berita

“Kemendikbud selalu berefleksi pada sejarah bangsa dan tokoh-tokoh yang ikut membangun Indonesia, termasuk Hadratus Syech Hasyim Asy’ari dalam mengambil kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan," kata  Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kemdikbud Hilmar Farid dalam keterangan pers, Senin (19/4/2021).

Hilmar menjelaskan, museum Islam Indonesia Hasyim Asy'ari di Jombang didirikan oleh Kemendikbud. Bahkan, dalam rangka 109 tahun Kebangkitan Nasional, Kemendikbud menerbitkan buku KH. Hasyim Asy’ari: Pengabdian Seorang Kyai Untuk Negeri. 

Dijelaskannya, Buku Kamus Sejarah Indonesia Jilid I tidak pernah diterbitkan secara resmi. Dokumen tidak resmi yang sengaja diedarkan di masyarakat oleh kalangan tertentu merupakan salinan lunak (softcopy) naskah yang masih perlu penyempurnaan. 

"Naskah tersebut tidak pernah kami cetak dan edarkan kepada masyarakat,” katanya.

Lebih penting lagi, lanjut Hilmar, naskah buku tersebut disusun pada 2017, sebelum periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. 

Selama periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, kegiatan penyempurnaan belum dilakukan dan belum ada rencana penerbitan naskah tersebut.

Menurutnya, keterlibatan publik menjadi faktor penting yang akan selalu dijaga oleh segenap unsur di lingkungan Kemendikbud. 

"Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa tidak mungkin Kemendikbud mengesampingkan sejarah bangsa ini, apalagi para tokoh dan para penerusnya,” kata Hilmar.

Diterbitkan di Berita