Mahfud MD tepis isu pemerintah anti-Islam

Kamis, 30 September 2021 08:47

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menepis isu bahwa pemerintah anti-Islam.

Menurut dia, isu itu tidak sesuai dengan fakta-fakta dan praktik yang terjadi di masyarakat sehingga tuduhan bahwa pemerintah anti-Islam merupakan bentuk kebencian terhadap Islam atau Islamofobia.

"Sekarang ini Islam semua (pada unsur-unsur pemerintah, red.) dan tidak ada politik anti-Islam, karena kebijakan-kebijakan yang dituntut oleh orang Islam, kaum muslim dipenuhi semua sampai berlebihan," tutur Mahfud saat berdialog dengan Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini di media sosial Twitter sebagaimana diikuti di Jakarta, Rabu.

Ia menyampaikan pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin justru berupaya memenuhi permintaan kaum muslim.

"Ada (usulan) Undang-Undang Pesantren. Ada Hari Santri Nasional. Sekarang, pemerintah membuat Perpres (Peraturan Presiden) Dana Abadi untuk Pesantren. Negara menyediakan dana sekian triliun untuk pengembangan pesantren. Itu tidak boleh diutak-atik," tutur Mahfud.

Oleh karena itu, ia menolak ada anggapan pemerintah anti-Islam, atau politik anti-Islam. Mahfud menjelaskan banyak nilai-nilai dan ajaran Islam yang dipraktikkan secara organik oleh masyarakat dan kehidupan sehari-hari, misalnya, ada adopsi ajaran syariah pada aktivitas perekonomian.

Terkait dengan isu kriminalisasi ulama, menurut Mahfud, tidak ada ulama yang dipenjara karena melakukan kegiatan keagamaan. Ia menyampaikan ada sedikit orang yang masuk bui, karena mereka memang melakukan terbukti bersalah melanggar aturan perundang-undangan.

"Kriminalisasi artinya orang yang tidak melakukan sesuatu kejahatan dipenjara. Sekarang siapa ulama yang dibegitukan? Tidak ada, kecuali yang memang kriminil (dia) memprovokasi, menyebarkan ujaran kebencian," ujar Mahfud.

Namun, dia menambahkan jumlah ulama yang terjerat pidana cukup sedikit. "(Mereka) itu memang terbukti (di persidangan) melakukan kejahatan. Oleh sebab itu, kami proporsional saja," ujar Mahfud. 

Di samping membahas tudingan pemerintah anti-Islam, Menko Polhukam dan Rektor Universitas Paramadina juga berdiskusi mengenai demokrasi di Indonesia, polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan mengenai kisruh Partai Demokra.

Dialog itu, yang bertajuk "Politik Kebangsaan, Pembangunan Daerah, dan Kampung Halaman," digelar oleh Forum Ekonomi Politik (FEP) Didik J Rachbini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2021

 

Diterbitkan di Berita

sindonews.com JAKARTA - Rombongan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dipimpin Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan berkunjung ke kediaman Duta Besar Kanada untuk Indonesia Cameron Mackay, Rabu (16/6/2021).

Kunjungan ini bertujuan bertukar pikiran terkait dengan peristiwa pembunuhan keluarga muslim oleh seorang anak muda anti-Islam dan umat Islam di Kanada.

Amirsyah turut didampingi Ketua MUI Sudarnoto Abdul Hakim, Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Bunyan Saptomo, serta Wakil Ketua Komisi Ustazah Amirah dan Hendro Wibowo

MUI mengatakan, pertemuan diawali dengan penjelasan Ketua MUI Sudarnoto tentang maksud kunjungan sambil menyampaikan surat resmi yang ditandatangani Sekjen dan Ketua MUI.

Surat tersebut berisikan tiga poin, pertama MUI menyatakan keprihatinan mendalam dan belasungkawa atas meninggalnya keluarga muslim di Kanada karena dibunuh oleh seorang yang anti-Islam.

Poin kedua, MUI memberikan apresiasi kepada pemerintah Kanada yang telah menyatakan sikap tegas mengutuk tindakan kejahatan berbasis kebencian terhadap Islam atau Islamofobia.

Terakhir, MUI mengusulkan langkah-langkah penting secara bersama-sama melawan Islamofobia. "Oleh karena itu MUI mendorong program kerja sama Indonesia-Kanada antara lain dialog antaragama," tulis MUI melalui keterangan tertulis yang diterima Kamis (17/6/2021) sore.

Di kesempatan yang sama, Cameron menyambut baik pertemuan itu. Dia berterima kasih atas belasungkawa, simpati, dan dukungan yang disampaikan MUI kepada pemerintahan Kanada.

"Pemerintah dan masyarakat Kanada benar-benar mengalami shock serta duka yang sangat mendalam atas peristiwa keji yang terjadi dan memalukan ini," ujar Cameron.

Dia mengungkapkan bahwa Kanada merupakan negara yang multietnik dan beragam agama serta menjunjung tinggi nilai toleransi, menghargai perbedaan dan membangun kebersamaan.

Menurut dia, pembunuhan yang terjadi bukan sekadar teror biasa melainkan tindakan anti-terhadap Islam dan umat Islam.

"Kejahatan yang bermuara kepada kebencian ini tidak saja diarahkan kepada umat Islam, akan tetapi juga kepada komunitas Yahudi dan bahkan kelompok minoritas lainnya di Kanada," paparnya.

Cameron menegaskan kepada rombongan MUI bahwa tindakan kejahatan seperti ini sering terjadi dan bahkan semakin meningkat intensitasnya belakangan ini.

Salah satu faktor penyebabnya adalah ketidaksiapan masyarakat, terutama anak-anak muda di Kanada dalam menghadapi perubahan kahidupan.

Sekjen MUI Amirsyah menjelaskan tentang pandangan dan sikap MUI yang tegas terkait dengan kerukunan hidup beragama di Indonesia. Termasuk pendirian rumah ibadah, tindakan teror yang mengatasnamakan agama, LGBT dan kelompok-kelompok minoritas lainnya.

MUI pun menyampaikan undangan kepada Cameron untuk mengisi talk show di TV MUI. Materinya pun berkaitan dengan kehidupan umat Islam dan toleransi hidup beragama di Kanada.

Diterbitkan di Berita