damailahindonesiaku.com Jakarta – Pemikiran tentang liberalisme, sekularisme, dan radikalisme sangat mudah masuk dan mempengaruhi pola pikir mahasiswa di era kemajuan teknologi dan informasi seperti saat ini.

Karena itu, semua pihak khususnya lingkungan kampus dapat mewaspadai serta mengantisipasi penetrasi ajaran yang tidak sejalan dengan nilai Islam moderat

“Dalam era teknologi informasi saat ini, pemikiran tentang liberalisme, sekularisme dan radikalisme serta ajaran lain yang tidak sejalan dengan nilai Islam yang Wasathiyah sangat mudah masuk dan dapat memengaruhi pola pikir mahasiswa sehingga berpotensi memecah persatuan dan kesatuan bangsa,” ujar Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin saat menjadi narasumber dalam Rapat Terbuka Senat dan Pembukaan Oshika Maba Unisma 2021 secara virtual, Senin (6/9/2021).

Menurut Wapres, sebagai pengampu nilai Ahlussunnah Wal Jama’ah, Unisma harus mampu membentengi diri dan para mahasiswanya dari paham-paham yang tidak sejalan dengan moderasi Islam. “Hal ini harus diwaspadai dan diantisipasi di lingkungan Unisma,” imbuh Kiai Ma’ruf.

Kiai Ma’ruf berharap agar Unisma terus melakukan penguatan nilai ke Islaman dan keIndonesiaan yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional.

Selain itu, Wapres juga mengapresiasi Unisma agar tidak hanya menjadi kampus yang mencerdaskan masyarakat dan bangsa saja, tapi juga memberikan keterampilan dan kemandirian.

”Yang penting lagi, Unisma harus bisa memberikan kesejukan dan kedamaian pada masyarakat. Harus membangun harmoni dalam berbangsa dan bernegara,” tutur Wapres.

Islampers.com – Jakarta Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Sekjen PBNU) H Ahmad Helmy Faishal Zaini menanggapi aksi perusakan masjid Jamaah Ahmadiyah Indonesia di Sintang, Kalimantan Barat, yang terjadi pada Jumat (3/9/2021) lalu.

Menurut Helmy, aksi perusakan masjid Ahmadiyah itu sangat bertentangan dengan nilai agama. Ia mengajak agar berbagai persoalan yang ada di negeri ini dapat diselesaikan secara musyawarah dan tidak main hakim sendiri.

“Aksi perusakan (Masjid Ahmadiyah) bertentangan dengan nilai agama. Mari kita selesaikan segala perbedaan yang ada dengan musyawarah untuk mufakat, tidak main hakim sendiri, karena Indonesia bukan negara barbar tetapi negara dengan koridor hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Marilah kita hormati hukum dan perundang-undangan itu,” tegas Helmy melalui video, diterima NU Online, Ahad (5/9/2021) siang.

Helmy juga meminta semua pihak untuk tetap tenang dan tidak terpancing dengan upaya provokasi untuk memecah bangsa, seperti aksi perusakan Masjid Ahmadiyah itu. Menurutnya, prasangka baik antar sesama anak bangsa mesti dikedepankan sehingga dapat terus membangun kebersamaan secara baik. Salah satunya dilakukan dengan cara membangun dialog.

“Mari terus membangun dialog anta rumat beragama atau antar berbagai macam mazhab dan keyakinan, agar kita senantiasa dapat hidup dalam satu ikatan kekeluargaan kebangsaan, sehingga kita dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik,” ujar Helmy.

Ia pun mendesak aparat keamanan untuk segera mengusut dan menindak tegas seluruh oknum yang melakukan perusakan Masjid Ahmadiyah itu. Jika aparat mengusut dan menindak tegas, maka semua pihak diminta untuk tetap menghormati proses hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Helmy lantas mengajak agar bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan.

“Marilah kita terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa, mari kita terus bergandengan tangan untuk menata Indonesia ke depan yang lebih baik,” ajak Helmy.

Bersahabat dengan Seorang Ahmadiyah Dalam sebuah unggahan di Instagram, Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid mengungkap pengalamannya ketika remaja yang memiliki sahabat seorang penganut Ahmadiyah.
Ia mengaku tidak pernah diajarkan untuk menyortir teman berdasarkan kepercayaan, bahkan tidak pernah terpikir untuk melakukan itu. Putri sulung KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini mengaku sayang kepada sahabatnya, meski berbeda keyakinan keagamaan.

“Suatu hari sahabat saya bertanya, ‘Kok kamu mau sih temenan sama aku, apa kamu gak takut dimarahin orang-orang?’ Saya kaget. Itu kali pertama saya memahami bagaimana rasanya menjadi anggota kelompok yang dipersekusi atas nama kebenaran ala mayoritas-minoritas. Hati saya retak saat itu, tapi saya masih naif, tidak tahu realita berat yang benar-benar dihadapi mereka,” tulis Alissa di dalam unggahannya, Ahad sore.

Dituturkan, kondisi yang dihadapi sahabatnya itu semakin berat saat dan sejak Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang Ahmadiyah pada tahun 2000-an. Alissa menjelaskan, sejak saat itulah, berbagai serangan fisik kerap dilakukan ke berbagai kelompok Ahmadiyah di Indonesia. Hingga kini, Alissa merasa sedih karena tidak pernah ada perbaikan soal itu.

Namun, Alissa meyakinkan bahwa terlepas dari persoalan menerima atau tidak keyakinan mereka, anggota Jamaah Ahmadiyah di Indonesia tetap memiliki hak konstitusi sebagai warga negara. “(Sehingga) tidak ada tindakan melanggar hukum yang boleh dilakukan orang lain terhadap hak konstitusi mereka, bahkan atas nama kebenaran agama yang diyakini para penyerang itu,” tegas Alissa.

sindonews.com JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, bagi umat Islam mempunyai negara adalah sunnatullah karena diperlukan untuk menjaga maqashid al syar'i atau tujuan syariah.

Adapun tujuan syariah ada lima, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.

Mahfud MD menjelaskan, ketika menyampaikan risalah Islam dan memimpin umat, Rasulullah Muhammad SAW juga mendirikan negara Madinah yang bersifat inklusif dan kosmopolit, yakni mempersatukan warga yang berbeda suku, ras, dan agama secara berkeadaban (madani).

"Dengan toleransi, perlindungan hak manusia sesuai maqashid al syar'i yakni melindungi HAM dan membangun kesejahteraan umum dengan penegakan hukum dan keadilan," tutur Mahfud MD dalam silaturrahim dengan tokoh agama dan Pimpinan Forkopimda se-Jawa Timur yang digelar secara virtual, Selasa (31/8/2021) malam.

Mahfud menegaskan bahwa prinsip mendirikan negara itu adalah mewujudkan maqashid al syar'i. Sedangkan sistem dan bentuk negaranya boleh apa saja seperti demokrasi, monarki, presidensil, parlementer, kerajaan, republik, imarah, dan mamlakah.

Yang penting prinsip itu terpelihara dengan baik. "Islam tidak mementingkan bentuk atau sistem tertentu tetapi mementingkan substansi, sesuai dengan kaidah, al ibrah fil Islam bi al jawhar la bi al madzhar," ucapnya.

"Negara Indonesia berdasar Pancasila merupakan produk perjuangan dan ijtihad ulama dan ummat Islam yang bersama warga lainnya merebut kemerdekaan dari kolonialisme," kata Mahfud MD dalam keterangan tertulis, Rabu (1/9/2021).

(abd)

damailahindonesiaku.com Jakarta – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Miftachul Akhyar mengingatkan kepada masyarakat mengenai radikalisme di Indonesia.

Dia meminta kepada para ulama untuk senantiasa menyampaikan Islam wasathiyah atau moderat. Menurut Kiai Miftach, Islam yang moderat diharapkan dapat memperkuat benteng dari serangan radikalisme.

“Hal ini dipandang penting seiring terus menguatnya radikalisme di masyarakat,” ujar Miftach saat memberi sambutan di Mukernas MUI ke satu 2021 dalam siaran langsung di kanal YouTube OFFICIAL TVMUI, Rabu (25/8).

Miftach menjelaskan, ada dua jenis radikalisme, yakni radikalisme kiri dan kanan. Untuk radikalisme kiri bergerak pada pemikiran liberalisme, pluralisme dan sekularisme. Pemahaman itu disatukan dalam pemikiran beragama.

“Sedangkan radikalisme kanan, radikalisme dalam beragama dan terorisme berkedok agama atau menggunakan bendera-bendera agama atau atas nama agama,” ucapnya.

Miftach menjelaskan, kedua radikalisme itu kini tengah menggempur Indonesia. Bila berhasil, kedua gerakan radikalisme itu dapat menghancurkan pondasi Islam di Indonesia.

“Pergerakan kedua kelompok ataupun syariat ini merupakan gambaran pertarungan ideologi global yang menyerang, menggempur di Indonesia, dampaknya memporak-porandakan bangunan Islam yang selama ini telah dibangun oleh para ulama,” ujarnya.

Miftach menjelaskan, radikalisme kiri rawan menyasar para akademisi yang berada di kampus. Sedangkan radikalisme kanan masuk dalam pemahaman agama.

Paham ini dapat dengan mudah menyasar orang yang awan terhadap agama. Belajar agama melalui internet.

“Pengurus MUI semua lapisan harus memahami Islam wasathiyah,” katanya.

sindonews.com JAKARTA - Sebagai pemimpin nasional, telah banyak hal yang ditinggalkan Soekarno . Segudang nilai bisa ditelusuri sekaligus diteladani masyarakat dari proklamator kemerdekaan berjuluk Putra Sang Fajar ini.

Menurut Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Prof Dr KH Haedar Nashir setidaknya ada lima hal yang bisa dicontohkan Bung Karno untuk generasi di bawahnya.

"Pertama, Bung Karno telah memberikan contoh bagi kita sebagaimana para pendiri bangsa dan pejuang bangsa di negeri tercinta, yakni pengkhidmatan, perjuangan, dan pengorbanan yang tanpa pamrih untuk Indonesia, baik sewaktu melawan penjajah maupun setelah Indonesia merdeka," kata Haedar menyambut Haul Ke-51 Bung Karno, 21 Juni 2021.

Haedar menyatakan bahwa Bung Karno sampai harus dibuang ke Ende, ke Bengkulu, dan diasingkan ke berbagai tempat. Bahkan, Bung Karno pernah dipenjara di Bandung.

"Yang kedua, kita belajar dari Bung Karno adalah sosok yang bersahaja dan mencintai rakyat kecil. Sampai akhir hayatnya, kita kenal Bung Karno tidak punya harta dan materi, tetapi sejarah perjalanannya sangat mencintai rakyat kecil, lahir dan batin," kata dia.

Menurut Haedar, konsep Marhaenisme adalah wujud dari pengkhidmatan Bung Karno untuk membela kaum lemah, duafa, dan rakyat jelata. Dia mengharapkan tindakan Bung Karno itu mengilhami para anak bangsa.

"Yang ketiga, kita belajar dari Bung Karno tentang sosok pemimpin yang cerdas, berilmu, berwawasan, dan bervisi kebangsaan yang melintas batas. Bung Karno adalah pembelajar yang selalu haus ilmu, belajar pada siapa pun, pada Tjokroaminoto, Kiai Dahlan, dan tokoh-tokoh lain yang menjadi rujukan dari sejarah perjalanannya di samping pada tokoh-tokoh dunia," paparnya.

Bung Karno, lanjut Haedar, gemar membaca dan visi kebangsaannya melampaui zaman. Bung Karno juga sosok yang mampu mengintegrasikan keagamaan, keislaman, dan kebangsaan atau keindonesiaan.

Menurut Haedar, ketika Piagam Jakarta kemudian dikompromikan, lalu lahir kesepakatan yang menjadi dasar dari Hari Konstitusi 18 Agustus 1945 tentang Pancasila, dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah bukti dari Bung Karno adalah sosok yang selalu mencari titik temu tentang agama dan keindonesiaan.

Bahkan ketika mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 disebutkan Piagam Jakarta adalah menjiwai Undang-undang Dasar 1945. Dia menambahkan, Bung Karno betul-betul memberi teladan bahwa agama dan Islam bukanlah lawan dari keindonesiaan, kebangsaan. Namun, satu senyawa untuk Indonesia.

"Yang kelima kita belajar dari Bung Karno tentang kenegarawanan. Jiwa kenegarawan Bung Karno melintas batas dan melampaui segalanya. Beliau mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari kepentingan diri dan kelompoknya," tambahnya.

Haedar menyatakan Bung Karno berdialog dengan siapa saja, bahkan tetap menjalin hubungan dengan mereka yang berpandangan politik berbeda. Bung Karno juga menjadi sosok yang dalam saat-saat kritis menempatkan kepentingan rakyat dan bangsa di atas segalanya.

"Lima teladan ini di samping masih banyak teladan yang lainnya harus menjadi rujukan kita yang mengenang Bung Karno, mencintai Bung Karno, dan ingin meneruskan jejak Bung Karno sebagaimana tokoh-tokoh bangsa di republik tercinta ini. Bagaimana kita selalu berjuang tanpa pamrih bersahaja tanpa memupuk materi dan cinta rakyat kecil lahir dan batin dalam tindakan nyata," pungkas Haedar.

(muh)

MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA— Bagi Muhammadiyah hubungan natara keislaman dan keindonesia yang sudah final. Komitmen Muhammadiyah dalam hal ini ditegaskan dalam konsep Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah.

Terkait dengan hubungan Agama Islam dan Pancasila, Muhammadiyah mempunyai konsep  Darul Ahdi Wa Syahadah. Konsep ini menegaskan komitmen keislaman dan keindonesiaan yang dipahami oleh Muhammadiyah.

Pancasila sebagai Darul Ahdi berarti negeri yang bersepakat pada kemasalahatan. Artinya Darul Ahdi juga dapat dimaknai sebagai Darussalam yang berarti negeri yang penuh dengan kedamaian.

Sedangkan Pancasila sebagai Wa Syahadah berarti negeri kesaksian dan pembuktian bahwa umat harus berperan aktif dalam pemahaman, penghayatan, dan laku hidup sehari-hari. Dalam arti luas, Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah bermakna bahwa setiap kelompok harus berlomba-lomba meraih kemajuan dan keunggulan berdasarkan etika sportifitas.

Menurut Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof. Yudian Wahyudi, Muhammadiyah merupakan organisasi Islam moderat di Indonesia yang sudah final dalam urusan kaitan antara keislaman dengan keindonesiaan, jadi tidak perlu diragukan keislaman dan keindonesiaan Muhammadiyah.

“Jadi ketika Muhammadiyah mengatakan Darul Ahdi itu artinya sebuah perjanjian yang mengarah kepada kenegaraan,” ungkapnya pada (5/4) dalam acara Sarasehan Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila pada Generasi Milenial di Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Yudian menjelaskan, saat ini consensus menjadi hukum tertinggi dalam menentukan sebuah hukum di negara Indonesia. Sementara itu, terkait dengan konsep Bhineka Tunggal Ika yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak boleh hanya diberlakukan pada sisi keragaman agama saja, tapi juga berlaku dalam pada segala sisi.

Melihat Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) yang memiliki banyak alumni dengan berbagai macam latar belakang, konsep Bhinke Tunggal Ika memiliki arti penting bagi Muhammadiyah. Yudian juga mengajak bersyukur kepada bangsa ini kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pemberiannya yang bermacam-macam ini.

“Di Indonesia ini minimal kita memiliki dua kelebihan dibanding dengan bangsa di dunia ini. Pertama, sumber daya alamnya, dan yang kedua jaminan konstitusional bagi WNI untuk bisa menjadi presiden,” imbuhnya.