kontraradikal.com

Pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center Ken Setiawan mengatakan bahwa PKS adalah wujud dari dua ideologi lokal NII dan transnasional Ikhwanul Muslimin dari Mesir.

Salah satu tokoh pendiri PKS bahkan menjadi dewan syuro yaitu Hilmi Aminudin latar belakangnya sebagai anak Panglima Militer NII atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia (DI TII) Danu Muhammad Hasan.

Hilmi menurut Ken mengenal Ikhwanul Muslimin saat belajar di Timur Tengah dan mendirikan gerakan ini di Indonesia sepulangnya dia ke Tanah Air.

Pola pergerakan PKS di Indonesia adalah copy paste gerakan Ikhawanul Muslimin di Mesir yaitu pola pembangunan basis sosial partai, misalnya, dimulai dari gerakan Tarbiyyah dengan membangun sel-sel usrah yang dibina sehingga menjadi basis kader solid.

Demikian pula dalam masalah citacita politik, masyarakat yang madani, dan semacamnya. Rumusan yaitu Partai Kebebasan dan Keadilan ( Hizbul Hurriyah wal Adalah) yaitu partai bentukan IM, sama persis dengan rumusan Partai Keadikan Sejahtera yaitu partai sekaligus jamaah atau dikenal dengan al-hizbu huwa al-jama’ah, wal jamaah hiyal hizb (partai adalah jamaah dan jamaah adalah partai).

Copy paste PKS dan IM juga sebagai ciri ciri kelompok ini adalah dalam penggunaan istilah seperti kalimat tarbiyyah, liqo’, usrah, harakah, dan siyasah, termasuk pada ideologi serta perkembangannya, terutama terkait dengan pandangan terhadap demokrasi dan masyarakat sipil, pembangunan organ partai, strategi perjuangan, strategi rekrutmen massa, basis massa, sentimen anggota, rujukan tokoh, serta pola-pola pembagian kader yang mengarah kepada tarbiyyah.

Makanya tidak heran bila selama ini PKS berjuang keras mendekati tokoh partai lain untuk mendukung RUU Perlindungan Ulama karena tokoh tokoh agama pendukung khilafah yang selama ini sejalan dengan pemikiran PKS dan IM ditangkap aparat dengan beragam kasus termasuk ada juga yang ditangkap densus terkait terorisme.

Menurut Ken, di Mesir yang merupakan negara asal terbentuknya IM ada 50 pimpinan Ikhwanul Muslimin Mesir masuk dalam daftar teroris, pengadilan kriminal kairo juga telah mengeluarkan keputusan untuk memasukkan 50 nama pemimpin tersebut dalam list, berlaku selama lima tahun mulai dari tanggal putusan.

Pengadilan juga memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan kelompok Ikhwanul Muslimin dalam daftar terorisme, lima tahun dari masa berlaku sebelumnya.

Sebelumnya, pihak berwenang Mesir melarang aktivitas Ikhwanul Muslimin pada 2013, ketika kelompok itu dimasukkan dalam daftar terorisme setelah menggulingkan pemerintahan almarhum presiden Mohamed Morsi.

Menurut Ken, Ikhwanul Muslimin dan PKS adalah kelompok munafik, karena sejatinya ideologinya adalah anti demokrasi, tapi faktanya mereka memanfaatkan demokrasi karena memang mereka hanya bisa hidup di iklim demokrasi.

Kelompok inilah yang menggunakan pendidikan sebagai salah satu cara untuk menyebarkan pahamnya, bahkan sampai keusia dini lewat sekolah islam terpadu, makanya tidak heran bila ada SD IT atau SMP IT yang meniadakan upacara bendera, tidak memasang foto garuda Pancasila dan tidak memasang foto Presiden dan Wakil Presiden disekolahnya. Tutup Ken

Syarifudin sindonews.com RIYADH - Kementerian Urusan Islam, Dakwah dan Bimbingan Islam serta Kementerian Pendidikan Arab Saudi meluncurkan kampanye baru menargetkan Ikhwanul Muslimin (IM).

Langkah Saudi itu dilaporkan New Khaleej. “Kampanye tersebut menyoroti bahaya Ikhwanul Muslimin terhadap agama dan negara, menargetkan tatanan sosial dan keamanan yang tidak stabil," ungkap laporan media lokal.

Kampanye tersebut terdiri dari berbagai ceramah dan pidato publik melalui media elektronik dengan sasaran menjangkau sekitar lima juta mahasiswa.

Media Saudi melaporkan Wakil Menteri Urusan Islam, Awwad Al-Anzi, mengatakan kerajaan sedang bekerja untuk melindungi masyarakat dari ideologi yang menyimpang.

Kampanye yang diawasi Menteri Abdul-Latif al-Sheikh itu akan berlangsung selama satu bulan, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Departemen Keamanan Negara.

Tahun lalu, Komite Sarjana Agama Senior Saudi menggambarkan, “Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok teroris yang tidak mewakili Islam yang sebenarnya, tetapi menggunakan agama untuk menyebarkan ideologinya."

Pada Maret 2014, Arab Saudi memasukkan Ikhwanul Muslimin ke dalam daftar hitam, yang tidak memiliki badan organisasi nyata di dalam kerajaan.
(sya)