TEMPO.CO, Jakarta - Guru Besar Ilmu Biokimia dan Biologi Molekular Universitas Airlangga (Unair) Chairul Anwar Nidom telah mengidentifikasi Covid-19 varian baru yang disebutnya lebih mengkhawatirkan.

Temuan itu berdasarkan data analisis bioinformatik yang berasal dari GISAID Initiative—organisasi nirlaba internasional yang mempelajari genetika virus. Menurut Nidom, pihaknya di Laboratoriun Profesor Nidom Foundation (PNF) sudah menengarai terkait dengan munculnya varian baru.

“Tapi bukan Delta Plus, di kami namanya B1446.2B,” ujar Nidom saat dihubungi Jumat malam, 30 Juli 2021, sambil menambahkan bahwa varian itu termasuk dalam varian Delta, selain B1617.2 dan B1617.1

Nidom menjelaskan, varian ini memiliki struktur delesi—mutasi yang berefek merusak pada protein yang dihasilkan, lebih daripada substitusi. Menariknya, kata dia, B1446.2B memiliki isolat protein yang berasal dari Indonesia, bukan impor.

“Jadi mutasi virus akibat tekanan yang terjadi di alam Indonesia, dan lebih mengkhawatirkan dari varian Delta lainnya,” tutur dia. Dari segi karakter virus, dia mengatakan varian jenis Delta ini secara umum memiliki percepatan perbanyakan diri dalam tubuh inang yang sangat tinggi.

Jadi, jika dites polymerase chain reaction (PCR), nilai batas ambang siklus virus (CT Value) rendah antara 10-18, bahkan ada yang di bawah 10 (semakin rendah angkanya, semakin tinggi jumlah virusnya atau per satuan waktu replikasinya lebih banyak).

Namun anehnya, Ketua Tim PNF itu menambahkan, jika ditanam di sel kultur—biakan sel yang digunakan untuk menumbuhkan virus yang berasal dari spesimen swab nasofaring atau trachea—agak sulit tumbuh.

Jadi, setelah PCR positif, umumnya virus itu sudah tumbuh di dalam biakan sel karena punya reseptor khusus.

Artinya, profesor di Fakultas Kedokteran Hewan Unair itu berujar, ada dua kemungkinan, varian ini umumnya mampu memperbanyak diri secara cepat sehingga cepat menular atau mempunyai reseptor bukan pada angiotensin converting enzyme 2 (ACE2), tapi pada reseptor lain yang bukan berada di saluran pernapasan.

“Sehingga menjadi penting upaya pelacakan varian Covid-19 varian di darah.” Varian Delta lainnya adalah Delta Plus atau dikenal sebagai B.1.617.2.1 atau AY 1.

Ini menjadi subvarian baru yang menarik perhatian komunitas medis karena memiliki mutasi yang memungkinkan virus menyerang sel paru-paru dengan lebih baik dan berpotensi lolos dari vaksin.

WebMD, pekan lalu melaporkan Delta Plus telah ditemukan di Amerika Serikat, Inggris, dan hampir selusin negara lain.

Sementara India—tempat pertama kali varian ini diidentifikasi pada Februari—telah melabeli varian itu sebagai “variant of concern”, sedang Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika (CDC) dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO belum.

Bantennews.com SERANG – Guru Besar Universitas Gajah Mada (UGM) Professor Nurhasan Ismail meminta kepada 75 anggota Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang tidak lolos test intropeksi diri dan berjiwa kesatria.

Menurut Ismail, jangan terkesan menggiring opini bahwa 1.247 peserta yang lulus atau memenuhi persyaratan dianggap bermasalah dari 1.351 peserta yang ikut dalam test wawasan kebangsaan (TWK).

“Dan bagi yang tidak penuhi syarat harusnya ksatria tidak perlu salahkan materinya atau salahkan orang lain. Tapi harusnya introspeksi ke dirinya sendiri, kenapa yan lain bisa, saya tidak bisa,” lanjutnya.

Peneliti hukum ini pun membeberkan alasan tesnya hanya TWK. Padahal, menurut Badan Kepegawaian Negara (BKN) dimana UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aturan turunannya disebutkan untuk menjadi pegawai negeri ada 3 macam tes meliputi tes intelektual umum (TIU), tes karakteristik pribadi (TKP), dan tes wawasan kebangsaan (TWK).

Hal tersebut lantaran kata Ismail, untuk TIU dan TKP tidak dites lagi karena pegawai KPK sudah bekerja sekian lama di lembaga tersebut. Jadi dua test tidak dilakukan lagi.

“TWK belum pernah dilakukan bagi pegawai KPK, karena itu dilakukan TWK dan semua pegawai KPK untuk mengikuti tes tersebut. Buktinya banyak yan lulus 1274 orang, jadi harus dihormati juga hak hak yg lulus,” paparnya.

Dikatakan, bahwa KPK merupakan pelaksana regulasi atau Undang-Undang bukan sebaliknya. Karena itu lembaga antirisuah bertugas melaksanakan segala peraturan perundang undangan selurus lurusnya yakni UU No. 19 tahun 2019 tentang KPK.

“Dalam UU No. 19 tahun 2019 tentang KPK menyebutkan pegawai KPK adalah Aparatur sipil Negara. Karena itu diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN,” jelasnya.

Lanjut Ismail, disebutkan juga syarat alih pegawai KPK menjadi ASN dan diatur lagi dalam Peraturan Komisi KPK No 1 tahun 2021 tentang mekanisme pengalihan pengalugan pegawai KPK menjadi ASN sesuai UU No 5 th 2014 tentang ASN yang mengatur syarat-syarat menjadi ASN.

“syaratnya adalah Setiap kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Pemerintah. Tidak terlibat organisasi terlarang pemerintah dan undang-undang,” sebutnya.

Ismail merasa aneh lantaran yang tengah dipersoalkan dan disalahkan materi TWK. Padahal, yang memenuhi syarat justru lebih banyak yakni 1274 orang.

Menurut Ismail, artinya alat ukur test wawasan kebangsaan tidak bermasalah. Materi test juga dibuat dan dilaksanakan oleh Lembaga Negara yang sah BKN bersama Tim Assesment yang profesional.

“Yang tidak lulus harusnya berjiwa besar, karena ini perintah Undang Undang No. 19 tahun 2019 dan sudah diuji di MK,” pungkasnya.

(Ren/Red)

suaraislam.co Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Ora Aji Kalasan, Sleman, D.I Yogyakarta, Gus Miftah mendapat tudingan kafir dan sesat lantaran berceramah di gereja.

Tudingan tersebut kemudian diklarifikasi Gus Miftah saat diundang Rosi di KompasTV. “Lalu kemudian ada yang bilang Gus Miftah kafir karena masuk gereja, silakan saja nggak masalah.

Saya meyakini kok InsyaAllah iman saya masih utuh dan (tudingan) itu tidak akan meruntuhkan keimanan saya,” kata Gus Miftah menjawab pertanyaan Pemimpin Redaksi KompasTV Rosianna Silalahi dalam tayangan Rosi.

Banyak tokoh yang memberikan komentar terhadap tudingan tersebut, salah satunya adalah Guru Besar UIN Sunan Kalijogo, Prof. Muhammad Machasin.

Dalam unggahan di akun FBnya, Machasin merasa bingung karena sekarang orang banyak menaruh curiga kepada agama lain, bahkan mempermasalahkan orang yang pidato atau ceramah di gereja.

Berikut tulisan Muhammad Machasin yang diunggah di akun Facebooknya:

Siang ini khatib di mesjid kami berbicara tentang zalim. Di antara yang dikatakannya adalah zalim kepada sesama. Lalu dia singgung penceramah dai kondang di gereja, yang sekarang beritanya sedang viral. Dia katakan bahwa ceramahnya itu zalim kepada sesama muslim karena membuat bingung.

Kebetulan menjelang berangkat ke mesjid kubaca status mbak Listia Suprobo yang mengunggah pengajian Prof. H. Quraisy Syihab tentang hubungan Muslim-Kristen. Beliau sebut perjanjian Najran. Maka sepulang dari mesjid kucari teks perjanjian itu. Ketemu di dalam kitab Tārīkh al-Madīnah, tulisan ‘Umar Ibn Syaibah (w. 262 H).

Di situ disebutkan bahwa Rasulullah saw. berdamai dengan penduduk Najran dan menulis surat perjanjian kepada mereka untuk mendapatkan perlindungan sebagai ganti pembayaran “semacam” pajak. “Bagi Najran dan kehormatan mereka perlindungan Allah dan jaminan Rasul atas jiwa mereka, tanah, harta, keluarga yang hadir dan yang tidak hadir, keluarga besar serta pengikut mereka; kebiasaan mereka tak akan diganti, hak-hak mereka tak akan diambil, tidak pula agama mereka. Uskup tak akan dicopot dari keuskupannya, rahib dari kerahibannya, penjaga biara dari jabatannya dan semua yang ada dalam kekuasaan mereka, sedikit atau banyak.”

Kok lalu sekarang jadi banyak yang bersikap curiga kepada orang beragama lain? Cuma pidato di gereja saja dipermasalahkan. Pripun niku?
Bingung aku.