JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Gegara PT Ancol disebut-sebut terancam di ujung tanduk karena merugi, nama Sang Komisari Geisz Chalifah diseret-seret dan disentil sejumlah pihak.

Di akun FB Mak Lambe Turah, 3 Juni 2021, kinerja Geisz Chalifah sebagai penawas juga dipertanyakan.

MLT: “Kerjanya maen twitter pantas ancol rugi.”

Ronaldmen Sitanggang: “Yang aneh, masa pendapatan utamanya cuma dari tiket masuk? Sama kaya toilet umum dong? Neh komisaris ngapain aja yah?”

Untuk diketahui, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk di ujung tanduk. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta ini mengalami kerugian.  

Rugi lantaran tempat wisata tersebut terdampak Corona. Pada 2020 pendapatan Ancol berkurang sekitar Rp944 miliar atau sekitar 69,51 persen dari pendapatan usaha pada 2019.

Pada laporan keuangan tahunan tersebut juga tercatat bahwa Ancol mengalami rugi sebesar Rp392,83 miliar, berbanding terbalik dengan tahun 2019 yang untung sebesar Rp230,42 miliar.

Data tersebut dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (2/6). Dalam laporan, pendapatan usaha Ancol pada 2020 tercatat sebesar Rp414,17 miliar.  

Adapun pendapatan tahun sebelumnya sebesar Rp1,35 triliun, dengan rugi per saham dasar Rp246. 

Manajemen PT Pembangunan Jaya Ancol menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 pada 2020 berpengaruh signifikan terhadap bisnis dan kelangsungan usaha mereka karena adanya gangguan ekonomi secara menyeluruh, mulai dari tingkat global hingga domestik.

"Meskipun gangguan ini diperkirakan hanya bersifat sementara, namun terdapat ketidakpastian yang cukup tinggi terkait luas dampaknya terhadap operasi dan kinerja keuangan grup, saat ini dampak signifikan adalah menurunnya jumlah pengunjung akibat adanya pembatasan kuota kunjungan per hari yang tercermin dari penurunan pendapatan tiket," tulis manajemen dalam laporan keuangan 2020.

Pendapatan Tiket (Ticket Revenues) dari Wahana Wisata pada 2020 sebesar Rp169.449.811.593, tidak sebanding dengan pendapatan tiket pada 2019 sebesar Rp644.248.529.282.

Sementara pendapatan dari Pintu Gerbang pada 2020 sebesar Rp70.352.714.519 juga tidak sebanding dengan 2019 sebesar Rp332.027.226.961.

Sementara pendapatan dari Hotel dan Restoran pada 2020 sebesar Rp35.644.193.144, tidak sebanding juga dengan pendapatan pada 2019 sebesar Rp102.624.847.909.

Pengamat Kebijakan Publik, Amir Hamzah menilai, BUMD yang merugi dan hanya menjadi beban sebaiknya dilakukan evaluasi.

"Direksi dan komisaris itu harus kreatif dan lincah. Kalau tidak mampu ya copot sajalah," terannya di acara Kongkow Anak Jakarta 'Membedah Borok BUMD' di Johar Baru, Jakpus, Rabu (2/6).

Amir menyatakan, BUMD jangan lagi menjadi beban Anies Baswedan. "BUMD itu ya harus menjadi penopang ekonomi warga Jakarta, masa hanya berharap PMD saja," tegasnya dinukil Radarnonstop.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Wahyu Praditya P

Diterbitkan di Berita

Bima Setiyadi sindonews.com JAKARTA - Dugaan korupsi lahan DP 0 Rupiah yang dilakukan Direktur Perumda Sarana Jaya, Yorri C Pinotan masih menjadi tanda tanya. Loyalis Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang juga komisaris PT Jaya Ancol, Geisz Khalifah diminta buktikan terlibat atau tidaknya Anies Baswedan dalam kasus korupsi tersebut.

AdalahDeputi Kajian Said Aqil Siroj (SAS) Institute Abi Rekso Panggalih yang mempertanyakan Anies terlibat atau tidak kepada Geisz. Melalui akun twitternya@abirekso menuliskan keinginannyamengadu pikiran dengan Geisz soal proyek Begal Rp100 Miliar di Sarana Jaya. Baca juga: Soal Kasus Korupsi Program DP 0%, Eks Waketum Gerindra Puji Anies Baswedan

Kemudian, Abi juga berkali-kali meminta Geisz untuk menjelaskan terlibat atau tidaknya Gubernur Anies dalam kasus tersebut. Bahkan, Abi geram ketika Geizh menjawab pertanyaan yang membawa kutipan sebuah media sosial berisi peran Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi dalam korupsi lahan.

"Bang @GeiszChalifah elo gak usah merembet-rembet ke Bang @PrasetyoEdi_. Fokus aja sama pertanyaan gue. @aniesbaswedan terlibat gak kasus PT. Sarana Jaya? Elu jawab ini!!," tulis @abirekso dikutip, Rabu (10/3/2021).

Geisz sedari awal tidak ingin melayani debat dan adu data seperti keinginan Abi dengan alasan bahwa kasus korupsi bukan untuk dibela tapi untuk didukung agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus tersebut. Baca juga: Kader PDIP Foto-foto di Jalan Sudirman, Netizen Ramai Puji Anies Baswedan

Untuk itu, Geisz mengalihkan pertanyaan Abi soal terlibat atau tidaknya Anies pada kasus korupsi lahan program andalan DP 0 Rupiah itu dengan mengutip salah satu berita di media nasional tentang peran DPRD dalam korupsi lahan.

"Korupsi pembelian lahan di Pondok Ranggon, Jakarta Timur, ditengarai telah direncanakan sejak pembahasan anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Ketua DPRD Jakarta Prasetio Edi Marsudi disebut-sebut berperan mengatur alokasi..," cuitnya.
Diterbitkan di Berita