KBRN, Jakarta: Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Ganip Warsito menekankan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat terhadap pelaku perjalanan orang dalam negeri di masa pandemi, baik darat, laut, dan udara. 

Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 No.14 Tahun 2021, yang merupakan tindak lanjut penerapan PPKM Darurat pada 3-20 Juli 2021. 

Ganip mengatakan pihaknya akan berkolaborasi bersama kementerian dan lembaga terkait pada proses pemantauan, pengendalian, serta evaluasi. 

"Yang pertama, satgas daerah dibantu otoritas penyelenggaraan transportasi umum melakukan pengendalian dengan membentuk pos pengamanan terpadu," kata Ganip dalam konferensi pers virtual, Jumat (2/7/2021) malam. 

Selanjutnya, Ganip mengimbau otoritas pengelola dan penyelenggaraan transportasi umum untuk melakukan pengawasan selama penyelenggaraan operasional transportasi umum 

"Yang ketiga, kementerian lembaga, TNI polri dan pemerintah daerah berhak melakukan pelarangan perjalanan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan," tegasnya. 

Keempat, instansi berwenang melaksanakan pendisiplinan prokes dan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan. 

Kelima, otoritas penyelanggaraan transportasi umum wajib memverifikasi keabsahan surat keterangan negatif RT PCR atau antigen untuk mencegah pemalsuan. 

"Keenam, pemalsuan surat keterangan RT PCR dan rapid tes antigen dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya. 

"Demikian poin poin di dalam Surat Edaran Satgas Nomor 14 tahun 2021 berlaku efektif per 3 Juli 2021 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian sesuai dengan kebutuhan dan atau dengan perkembangan terakhir di lapangan," pungkasnya.