Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia melalui kolaborasi antara Kemendikbudristek dan Kementerian ESDM meluncurkan Program Gerakan Insiatif Tenaga Surya (Gerilya) yang bertujuan menyiapkan mahasiswa sebagai aktivis energi bersih melalui pembekalan dan pemberian pengalaman.

Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan Gerilya adalah salah satu kegiatan studi independen Kampus Merdeka yang melahirkan aktivis energi bersih dengan kecerdasan berinovasi.

"Selama satu semester, peserta Gerilya akan belajar secara mandiri dan bersama mentor untuk dapat mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya atap sebagai inovasi solusi energi bersih," ujarnya dalam acara daring peluncuran Program Gerilya yang dipantau di Jakarta, Jumat.

Program tersebut diperuntukkan bagi mahasiswa eksakta yang ingin mendapatkan 10 hingga 20 SKS dalam satu semester dengan mengikuti tiga bulan kursus dan tiga bulan proyek berbasis tim.

Mereka nantinya akan didampingi lebih dari 15 orang pengajar profesional dan lebih dari 20 orang mentor pendamping dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan mempercepat pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya atap di Indonesia, serta mendukung pencapaian target bauran energi baru terbarukan 23 persen pada 2025.

Nadiem menambahkan bahwa perkembangan teknologi yang makin cepat tak hanya mengubah pola hidup manusia, tetapi juga kondisi alam.

Selama kurang lebih dua abad manusia telah bergantung pada bahan bakar fosil sebagai sumber energi. Ketergantungan terhadap energi kotor tersebut menjadi salah salah satu penyebab perubahan iklim.

Menurutnya, hal yang bisa dilakukan saat ini adalah memperlambat laju perubahan iklim untuk melindungi bumi dan mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan, salah satu caranya dengan menciptakan inovasi di bidang energi bersih.

"Melalui program program Kampus Merdeka, kami berkomitmen meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mahasiswa untuk menemukan pemecahan dari tantangan-tantangan ini," kata Nadiem.

Kementerian ESDM memproyeksikan Indonesia memiliki potensi sekitar 32.000 megawatt energi yang bersumber dari PLTS atap, namun kapasitas terpasang listrik surya atap saat ini hanya sebesar 31 megawatt.

Pemerintah sedang menyempurnakan regulasi PLTS atap agar bisa menarik minat masyarakat dan industri untuk menggunakan listrik bersih tersebut.

Menteri ESDM Arifin Tasrif optimistis pemanfaatan PLTS atap bisa dipercepat melalui peran aktif semua pihak, termasuk mahasiswa dan generasi muda melalui gerakan insiatif tenaga surya.

"Program Gerilya akan melahirkan aktivis energi bersih dari generasi muda yang turut mempercepat pemanfaatan solar rooftop dan mendukung pencapaian bauran energi baru terbarukan sebesar 23 persen di tahun 2025," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Program Gerilya akan diselenggarakan pada laman Spada Indonesia milik Kemendikbudristek dengan 10 topik pembelajaran lengkap dengan kuis dan tugas.

Apabila mahasiswa sudah masuk ke laman tersebut, kemudian mengklik course yang akan memunculkan menu studi independen Program Gerilya.

Selama tiga bulan pertama, mahasiswa akan mendapatkan pembekalan secara virtual maupun fisik terkait ilmu teknik, komersial, maupun pemasaran.

Setelah tiga bulan pembekalan, mereka akan mendapatkan pelatihan langsung dari para pelaku usaha PLTS atap untuk ikut membantu pengembangan listrik matahari dengan membantu survei pasar, strategi bisnis, dan promosi.

Pemerintah berharap kompetensi mahasiswa di dalam energi terbarukan akan terasah dan terlatih melalui program tersebut, sehingga mempercepat akselerasi pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia.

 

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2021

 

Diterbitkan di Berita

katadata.co.id

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif akhirnya mengambil alih proyek pipa gas Cirebon-Semarang (Cisem). Hal itu diketahui dari beredarnya surat yang yang ditujukan untuk Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi alias BPH Migas.

Dalam surat bernomor T-133/MG.04/MEM.M/2021 tertanggal 1 April 2021 yang diterima Katadata.co.id, Menteri ESDM diketahui meminta agar proyek pipa gas Cisem digarap dengan dana APBN.

Pasalnya, menurut Arifin penetapan calon pemenang lelang urutan kedua yakni PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) dengan syarat dan ketentuan keekonomian yang sama pada saat lelang tahun 2006 berpotensi membuat proyek tidak akan terlaksana.

Ini karena, volume pasokan dan kebutuhan gas yang disyaratkan keekonomian proyek tidak dapat dipenuhi. Kedua, terjadinya gagal bangun dalam hal tidak terdapat penyesuaian syarat dan ketentuan (terms and conditions) sesuai dengan kondisi sekarang.

Selain itu, keputusan ini juga untuk mendukung pelaksanaan Perpres Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang.

Dengan adanya Perpres tersebut maka diperlukan percepatan penyelesaian pembangunan pipa gas Cisem.

Arifin menyebut dengan anggaran APBN, maka penetapan toll fee hanya didasarkan pada biaya operasi dan maintenance.

Hal tersebut dinilai akan sangat mendukung harga jual gas yang terjangkau untuk konsumen serta mendukung perkembangan industri yang berdaya saing.

Untuk itu, Kementerian ESDM memutuskan, sesuai Pasal 3 dan Pasal 4 PP Nomor 36 Tahun 2004, bahwasannya untuk membangun pipa gas bumi ruas transmisi Cirebon-Semarang dengan skema APBN.

"Perlu untuk dicatat dan menjadi perhatian, bahwa Perpres No 79 tahun 2019 belum ada pada saat pelelangan ruas ini dilakukan. Keputusan Kementerian ESDM dilandasi adanya Perpres tersebut, khususnya untuk percepatan pembangunan infrastruktur," demikian isi surat yhang dikutip Katadata.co.id, Jumat (9/4).

 

 

Adapun surat ini ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Inspektur Jenderal Kementerian ESDM dan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Anggota Komite BPH Migas Jugi Prajogio menjelaskan, komite secara kolektif telah menetapkan PT Bakrie & Brothers Tbk sebagai pemenang lelang kedua proyek Cisem.

Dengan syarat Badan Usaha tersebut telah memenuhi persyaratan. Persyaratan tersebut di antaranya kesanggupan menggunakan parameter toll fee 2006 serta menerbitkan jaminan kinerja (performance bond) paling lambat 17 April.

"BPH Migas masih nunggu terbitnya performance bond," kata Jugi kepada Katadata.co.id, Jumat (9/4). Menurut dia jika salah satu persyaratan itu gugur, maka keputusan Komite BPH migas juga ikut gugur.

Oleh sebab itu, pihaknya akan mengkomunikasikan persoalan tersebut terlebih dahulu dengan Kementerian ESDM. "Saat ini masih diupayakan komunikasi antara BPH Migas dan Kementerian ESDM terkait hal ini," ujarnya.


Penulis: Verda Nano Setiawan
Editor: Happy Fajrian

 

Diterbitkan di Berita