Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menyampaikan alasan memerintahkan pengusiran Duta Besar (dubes) asing, termasuk Amerika Serikat dari negaranya.

Erdogan memerintahkan persona non-grata kepada dubes asing irtu karena pernyataan mereka mendukung aktivis Turki, Osman Kavala, yang kini ditahan.

Para dubes yang akan diusir antara lain dari AS, Jerman, Denmark, Finlandia, Prancis, Belanda, Swediam Kanada, Norwegia, dan Selandia Baru. Mengutip media Turki Anadolu, mereka melontarkan pernyataan di media mendesak pemerintahan Turki melepas Kavala.

Para diplomat dari negara-negara barat tersebut menilai kasus penangkapan Kavala bisa membayangi persoalan demokrasi dan hukum di Turki. Pernyataan para dubes AS itu pun membuat Erdogan geram.

Ia kemudian memerintahkan Kementerian Luar Negeri Turki memanggil 10 dubes asing itu, pada Selasa (18/10), sebelum memerintahkan untuk mengusirnya.

"Ini bukan negara kesukuan yang Anda pikirkan. Ini Turki," ujar Erdogan dalam upacara di Provinsi Eskisehir, dilansir dari Anadolu. Kavala ditangkap pada 2017 karena protes Gezi pada 2013. Segelintir aksi demo di Istanbul yang merambat menjadi aksi nasional di negara itu.

Demonstrasi itu mengakibatkan delapan pendemo dan satu polisi meninggal. Turki menahan pria 64 tahun itu sejak 2017 tanpa vonis hukuman.

Ia telah menghadapi serangkaian tuduhan mulai dari protes antipemerintahan Erdogan pada 2013 lalu hingga dugaan keterkaitan upaya kudeta militer yang gagal pada 2016 silam.

"Saya telah memerintahkan menteri luar negeri kami untuk mengumumkan 10 duta besar negara asing tersebut akan di-persona nongrata secepatnya," ujar Erdogan, Sabtu (23/10).

Erdogan tak menyebut waktu tepatnya para 10 duta besar tersebut resmi diusir. Namun, Erdogan menegaskan, "Mereka harus pergi dari sini pada hari mereka tidak lagi bisa di Turki."

Sementara it dari balik terali besi yang mengurungnya, Kavala mengatakan dia seolah menjadi alat konspirasi luar negeri yang ingin menjatuhkan Erdogan.

"Saya dituduh menjadi bagian dari konspirasi yang diduga diorganisir oleh kekuatan asing, pembebasan saya akan melemahkan fiksi yang bersangkutan dan ini bukan sesuatu yang diinginkan pemerintah," papar Kavala.

(bac)

Deden Gunawan - detikNews Jakarta - Sebagian masyarakat mungkin ada yang terpukau dengan pernyataan dan manuver Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan terkait isu Palestina.

Padahal bila menelaah lebih seksama kenyataan relasi Turki dengan Israel, sikap yang diperlihatkan Erdogan akan terkesan seperti memiliki kepribadian ganda.

Di satu sisi mengecam agresi terhadap Palestina, di sisi lain sejak berpuluh tahun lalu Turki telah menjalin hubungan diplomatik dan bekerja sama mesra dengan Israel.

"Turki moderen sejak Mustafa Kemal Ataturk membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Karena untuk menjadi bagian dari negara Eropa, Turki harus kerjasama dengan Israel," kata analis pemikiran dan politik Timur-Tengah Zuhairi Misrawi kepada tim Blak-blakan detikcom, Minggu (16/5/2021).

Kalau pun pernyataan-peryataan Erdogan seolah sangat keras kepada Israel, dia melanjutkan, hal itu karena dia tahu betul pemilih utamanya adalah umat Islam.

Dari sejumlah sumber pemberitaan internasional yang dikutip detik.com, hubungan Turki dan Israel sangat mesra. Nilai perdagangan kedua negara jauh lebih besar dari total nilai perdagangan Turki dengan negara-negara Islam keseluruhan.

Konsul Jenderal Israel di Turki Shai Cohen pernah mengungkapkan kepada CNN bahwa pada 2014 volume perdagangan kedua negara naik 30% atau senilai US$ 5,5 miliar. Sejak insiden Mavi Marmara, 2010, volume perdagangan Turki-Israel bahkan meningkat 47%.

Kedua negara juga memiliki perjanjian kerjasama bilateral di bidang kepolisian, kebudayaan, pertanian, ilmu pengetahuan, hingga intelijen.

"Maka sikap Presiden Jokowi lebih genuine dari sikap Erdogan. Karena sikap Jokowi melanjutkan dari sikap Bung Karno yang sampai sekarang tidak membuka hubungan diplomatik. Juga konsiten dan istiqomah mendorong kemerdekaan Palestina," ujar cendekiawan muda Nahdlatul Ulama itu.

Alumnus Universitas Al-Azhar di Kairo - Mesir itu juga mengungkapkan agresi militer Israel ke Jalur Gaza saat ini terkait erat dengan upaya Perdana Menteri Benyamin Netanyahu meraih dukungan di dalam negeri.

Sejak kembali menang Pemilu pada Maret lalu, dia tak kunjung berhasil meraih dukungan mayoritas untuk membentuk pemerintahan. Netanyahu juga dalam beberapa waktu ke depan akan menghadapi vonis perkara korupsi yang persidangannya sudah berlangsung sejak awal April lalu.

Di pihak lain, Zuhairi Misrawi juga mengungkapkan bahwa jalan menuju kemerdekaan Palestina adalah rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah sebagai dua kekuatan besar di sana. Selengkapnya, saksikan Blak-blakan, "Jokowi - Erdogan di Isu Palestina", Senin (17/5/2021).

(deg/jat)