Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai, ancaman intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme masih terus dihadapi bangsa Indonesia.

Menurut dia, hal itu jelas mengganggu keamanan dalam kehidupan masyarakat serta dapat mengancam ideologi juga sistem kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal ini disampaikan Ma'ruf Amin dalam acara peluncuran Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024, yang disiarkan secara daring, Rabu (16/6/2021).

"Munculnya berbagai kejadian berbasis kekerasan. Hal ini secara nyata merupakan gangguan. Kita harus selalu waspada dan tetap berusaha mencegah dan menanggulanginya," kata Ma'ruf Amin dalam pidatonya.

Namun, potensi hal tersebut sudah mengalami penurunan. Hal itu diungkap Wapres dengan mengutip survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang menyebutkan bahwa indeks potensi radikalisme pada tahun 2020 mencapai 14,0 (pada skala 0 s/d. 100).

"Jumlah penurunan dibanding tahun 2019 yang mencapai 38,4%. Capaian ini tentu saja menggembirakan bagi kita semua. Untuk itu saya sampaikan apresiasi kepada semua pihak terkait," jelas Wapres Ma'ruf Amin.

Waspada Ancaman Ekstremisme

Namun demikian, Ma'ruf berharap masyarakat Indonesia tidak boleh berpuas diri.

Sebab, ke depan masih dihadapkan pada ancaman ekstremisme dan radikal terorisme yang selalu bermetamorfosis dalam banyak pola dengan mengusung isu-isu yang tidak sejalan dengan ideologi Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI.

Ancaman ini, lanjut Ma'ruf, telah menciptakan kondisi rawan serta gangguan atas stabilitas dan keamanan nasional.

Diterbitkan di Berita

Liputan6.com, Surabaya - Peran perguruan tinggi, orangtua dan kontrol media sosial bisa menjadi benteng diri untuk menangkal paham radikalisme dan ekstrimisme.

Hal tersebut terungkap pada acara webinar nasional Menjernihkan Hati Melawan Radikalisme, yang digelar Pusat Pembinaan Ideologi LPPM Universitas Negeri Surabaya, Jumat (30/4/2021).

Wakil Rektor Bidang Akademik Unesa, Bambang Yulianto mengatakan, tujuan kegiatan tersebut untuk menguatkan nilai Pancasila, konsep sistem tangkal radikalisme dan peran penting nilai-nilai agama kepada segenap civitas academica Unesa dan semua peserta webinar. 

"Secara yuridis, perguruan tinggi dituntut terlibat aktif dalam menangkal radikalisme maupun Ekstrimisme di kampus. Karena itu, Unesa turut aktif menjadi patner pemerintah dan masyarakat dalam menangkal paham yang bertentangan dengan Pancasila," ujarnya.

Sementara itu, pembicara yang hadir dalam acara tersebut, mantan napi teroris dan mantan Jihadis ISIS di Suriah, Wildan Fauzi mengungkapkan, radikalisme bisa masuk lewat lewat pergaulan dan bisa pula lewat media sosial.

"Media sosial justru lebih berbahaya, para pelaku bisa bergerak secara lone wolf atau operasi sendiri. Operasinya bisa terputus dari jaringan, tidak memiliki kelompok, tetapi bisa melakukan sendiri dengan panduan yang ada di internet," ucapnya.

Menurut Wildan, masuknya paham ekstrimisme karena kurangnya control sosial dan orang tua. Padahal itu penting sekali dan menjadi tembok pertahanan yang penting dalam menangkal pengaruh paham yang bertentangan dengan Pancasila. 

Kontrol Sosial

Wildan becerita banyak tentang awal mula ia bertolak ke Siriah. Dari pengalamannya, penyebar radikalisme bukan asli Timur Tengah, tetapi justru banyak dari Indonesia yang memodifikasi ajaran agama untuk kepentingan sendiri.

“Paling penting adalah perkuat kontrol sosial dan keluarga, dengan siapa anak kita bergaul dan kepada siapa mereka mengaji,” ujarnya.  

Diterbitkan di Berita