“Mungkinkah Indonesia mengikutinya? Membersihkan masjid dan kampus dari PKS dan Wahabi. Membersihkan kehidupan beragama dari para perusaknya...,” kata Eko Kuntadhi, Jumat 3 September 2021. 

Ia memperingatkan bahwa para pemimpin masjid harus berjanji untuk tidak mengizinkan buku apa pun di masjid tanpa izin sebelumnya dari kantor Administrasi Umum Bimbingan Agama.

Langkah itu dilakukan di tengah model melawan ekstremisme di negara itu. Hal itu melibatkan kementerian yang mengawasi pembangunan masjid serta mengawasi konten yang dapat dianggap sebagai ekstremis.

Kepala sektor keagamaan di kementerian, Hisham Abdelaziz, menegaskan kembali bahwa buku, majalah, dan publikasi yang ditemukan di masjid akan diperiksa ulang untuk memastikan bahwa mereka tidak menganut ideologi terlarang atau milik kelompok terlarang. 

Menurut media lokal, pernyataan yang dikeluarkan mengatakan bahwa siapa pun yang tidak mematuhi peraturan baru akan dirujuk untuk penyelidikan. Gaber Tayee, wakil menteri kementerian, juga mengatakan bahwa buku dan publikasi tertentu akan ditargetkan dalam upaya tersebut. 

"Setiap buku yang ditulis oleh seorang Salafi, anggota Ikhwanul Muslimin, atau Gamaa Islamiya akan dihapus," katanya sebagaimana dikutip dari Middle East Eye. Ikhwanul Muslimin secara luas dianggap sebagai kelompok oposisi terbesar Mesir.

Namun, bersama dengan kelompok oposisi sekuler, sebagian besar telah dihancurkan sejak Presiden Abdel Fattah el-Sisi berkuasa setelah menggulingkan pendahulunya yang berafiliasi dengan Ikhwanul, Mohamed Morsi, dalam kudeta militer pada 2013.

Ribuan anggotanya telah ditahan, dibunuh, atau dipaksa tinggal di pengasingan karena takut akan penganiayaan di dalam negeri sejak kelompok itu dilarang dan dinyatakan sebagai organisasi teroris. 

Sisi, yang menjabat sebagai menteri pertahanan Morsi, telah dituduh oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia mengawasi pembunuhan massal terburuk warga sipil dalam sejarah modern Mesir, setelah pembubaran mematikan pada 2013 dari aksi duduk memprotes kudeta terhadap pemimpin pertama yang terpilih secara demokratis di negara itu.

Jenderal yang menjadi presiden, bagaimana pun, telah membenarkan tindakan keras itu sebagai bagian dari yang disebutnya sebagai perang melawan teror. Ia pun menyangkal bahwa negara itu memiliki tahanan politik.