MerahPutih.com - Pemberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat resmi dimulai hari ini (Sabtu, 3/7). Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta masyarakat untuk mematuhi kebijakan PPKM Darurat.

Menurut MUI pembatasan ketat ini demi mewujudkan kemaslahatan bersama.

"MUI secara umum mendukung kebijakan yang diambil Pemerintah untuk mengendalikan penyebaran wabah COVID-19. Ini adalah cara mencegah semaksimal mungkin timbulnya korban," ujar Ketua Umum MUI Miftahul Akhyar dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (3/7).

MUI, lanjut Miftahul, telah mengeluarkan sejumlah fatwa terkait penyelenggaraan ibadah dalam situasi pandemi COVID-19 yang bisa menjadi rujukan dalam menentukan kebijakan secara teknis di lapangan.

Menurutnya, pelaksanaan PPKM Darurat ini bakal semakin menguatkan fatwa yang telah dikeluarkan MUI dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pandemi.

Sejumlah rekomendasi yang dikeluarkan MUI dalam masa PPKM Darurat antara lain, aktivitas ibadah di masjid, mushalla, dan tempat ibadah publik lainnya yang bersifat kerumunan, seperti pengajian, majlis taklim, tahlil, istighatsah kubra, dan sejenisnya agar memerhatikan kondisi faktual di kawasan tersebut.

Untuk kawasan yang penyebaran COVID-19 tidak terkendali bisa mengambil rukhshah dengan melaksanakan ibadah di rumah. Sedangkan untuk daerah yang terkendali, penyelenggaraan ibadahnya dilakukan dengan protokol kesehatan secara ketat.

Masjid dan tempat Ibadah tetap menyerukan azan dan dilakukan oleh petugas yang secara khusus dan rutin melakukan seruan azan. Tidak boleh berganti. Untuk Shalat Rawatib bagi jamaah umum dapat dilakukan di rumah masing-masing.

Dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, maka kegiatan ibadah di masjid tersebut tidak boleh diselenggarakan. Seperti Shalat Jumat. Umat Islam bisa melakukan shalat Zuhur di rumah/kediaman masing-masing. 

Sementara untuk Shalat Idul Adha, MUI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan pemerintah atas dasar mewujudkan kemaslahatan.

“Pengurus masjid dapat mengoptimalkan masjid dan tempat ibadah sebagai sarana edukasi, penyuluhan, serta pertolongan bagi jamaah yang menjadi korban COVID-19,” katanya seperti dilansir Antara. (*)

Thea Fathanah Arbar, Jakarta, CNBC Indonesia - Kasus corona kembali melonjak di Malaysia. Kementerian Kesehatan Malaysia mengatakan unit perawatan intensif (ICU) di rumah sakit pemerintah di sekitar wilayah Lembah Klang kehabisan tempat tidur.

Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan, Tan Sri Noor Hisham Abdullah, mengatakan salah satu rumah sakit, yakni Rumah Sakit Sungai Buloh mendapat lebih dari 20 kasus rujukan ke ICU setiap hari dalam satu minggu terakhir. Akibatnya rumah sakit tersebut hampir kehabisan tempat tidur.

"Sebanyak 63 pasien ICU, dengan lebih dari 25 pasien kritis untuk diperiksa di bangsal umum dan unit gawat darurat dan lebih dari 20 kasus rujukan ke ICU setiap hari dalam satu minggu terakhir di Rumah Sakit Sungai Buloh," katanya dalam posting Facebook pada hari Minggu (2/5/2021), dikutip dari The Star.

Noor Hisham menambahkan bahwa Rumah Sakit Sungai Buloh akan meningkatkan kapasitas ICU dan tempat tidur perawatan kritis secara bertahap untuk mengimbangi peningkatan jumlah kasus.

Dalam serangkaian postingan, Noor Hisham menjelaskan bagaimana sistem perawatan kesehatan masyarakat berjuang untuk menangani beban kasus Covid-19 yang kritis.

Dia mengatakan enam rumah sakit yang mengalokasikan tempat tidur di ICU dan pusat perawatan kritis untuk merawat pasien Covid-19 telah mencapai ambang kewaspadaan.

"RS Sungai Buloh, RS Kuala Lumpur, RS Ampang, RS Serdang, RS Selayang dan RS Tengku Ampuan Rahimah sudah over 70% kapasitasnya bahkan ada yang hampir mencapai 100%," ujarnya. "Dengan kapasitas ICU Universiti Malaya Medical Centre, kapasitas tempat tidur ICU sekarang lebih dari 50%."

Noor Hisham mengatakan rumah sakit di Lembah Klang juga terpaksa mengurangi atau menunda operasi dan prosedur elektif lainnya untuk memprioritaskan perawatan bagi pasien Covid-19.

Ia mengatakan langkah itu juga akan memungkinkan petugas kesehatan dimobilisasi ke daerah kritis untuk mengatasi kasus Covid-19.

"Kementerian Kesehatan akan bekerja sama dengan sektor swasta untuk meningkatkan kapasitas tempat tidur bagi pasien kritis.

Kami juga akan mengupayakan layanan mereka untuk merawat pasien non-Covid-19 di rumah sakit swasta di mana biayanya akan ditanggung oleh pemerintah dengan tarif yang disepakati," katanya, seraya menambahkan bahwa langkah tersebut telah dilakukan sejak gelombang kedua infeksi tahun lalu.

Selain itu, Noor Hisham mengatakan Kementerian Kesehatan mulai menyediakan peralatan seperti ventilator tahun lalu, memungkinkan rumah sakit meningkatkan kapasitasnya saat dibutuhkan.

Malaysia kini tercatat memiliki 415.012 kasus positif, dengan 1.533 kasus meninggal, dan 383.140 berhasil sembuh, menurut data Worldometers per Senin (3/5/2021).